PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2019

1. PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2019 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN LANGKAH2 STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN OVERVIEW KARTU KREDIT PEMERINTAH R. Wiwin Istanti, S.E. Ak., M.Laws.  Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan KementerianKeuangan Jakarta, 22 Januari 2019

2. CAPAIAN 2018 DAN REORMULASI 2019 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN INDIKATOR IKPA IKPA PENILAIAN IKPA

3. Definisi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) “ adalahindikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuanganselaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaianterhadapperencanaan, efektivitaspelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhanterhadapregulasi “ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan EvaluasiPelaksanaanAnggaranBelanja K/L

4. LandasanHukum Pasal 131 PP Nomor 45/2013 jo. PP Nomor 50/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN Ayat 2 Ayat 1 Menteri Keuanganselaku BUN menggunakanhasil monitoring dan evaluasiataspelaksanaananggaranbelanja oleh Menteri Keuanganselaku BUN sebagaimanadimaksud pada ayat (1) untuk: a. evaluasikinerjapelaksanaananggaran; b. pengendalianbelanja negara; dan c. peningkatanefisiensianggaranbelanja. Menteri Keuanganselaku BUN dan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA melakukan monitoring dan evaluasiataspelaksanaananggaranbelanja Kementerian Negara/Lembaga untukmenjaminefektivitaspelaksanaananggaran, efisiensipenggunaananggaran, dan kepatuhanterhadapregulasipelaksanaananggaran. Pasal 4 PMK Nomor 195/2018 tentang MonevPelaksanaanAnggaranBelanja K/L Ayat 2 Ayat 1 Hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaranbelanja Kementerian Negara/Lembaga yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN sebagaimanadimaksuddalampasal 2 ayat ( 1) huruf a, digunakan oleh Menteri Keuanganselaku BUN untuk: a. evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran; b. pengendalianbelanja negara; dan c. peningkatanefisiensianggaranbelanja. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkandalam bentukpengukurankualitaskinerjamenggunakan IKPA.

5. Alur Dokumentasi dan KerangkaPengukuran IKPA AspekPerencanaan AspekPelaksanaan AspekPertanggungjawan RKA KL PembelianBarang/Jasa Kontrak UangPersediaan Revolving UP Retur SP2D DIPA Tagihan SPM LK SP2D Komitmen LS PetunjukOperasionalKegiatan (POK) Pencairan Dana E-rekon/ LK BAST LPJ Pengembalian SPM Revisi DIPA Renkas/RPD Harian RealisasiAnggaran RevisiHalaman III Tata Kelola & Proses BisnisPelaksanaanAnggaran OUTPUT

6. 12 INDIKATOR PENILAIANKINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN A. Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran B. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan C. Kepatuhan Terhadap Regulasi D. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan

7. PENILAIAN IKPA (KUMULATIF) Kumulatif Juli-September Januari-Maret TW I TW II TW III TW IV April-Juni Oktober- Desember IKPA TW I IKPA TW II IKPA TW III IKPA TW IV TanggalRilis 15 April 25 Januari 15 Juli 15 Oktober

8. INTEGRASI IKPA PADA OM SPAN https://spanint.kemenkeu.go.id/ TUJUAN Mudahdiakses dan user friendly Transparansi dan akuntabilitas Periodik dan by system Integrasi IKPA pada OM SPAN merupakanterobosanuntukmenjaminperhitungan IKPA yang terotomasiuntukmeningkatkanTransparansi dan Akuntabilitas. 1 SPAN RKAK/L SeluruhsatkerDJPb (sebagaisatker dan Pembina K/L (BUN)) dapatmengakses IKPA dengan user dan password OM SPANmasing-masing, melaluiperangkat PC maupun smartphone, kapanpun & dimanapun. 2 Menu IKPA terbagiatas 3 layer: (1) Nilai Indikator; (2) RekapTransaksi; dan (3) DetilTransaksi. 3 SPRINT OMSPAN IKPA

9. Leveling & Agregasi IKPA K/L IKPA K/L IKPA K/L merupakanagregasiperhitungan IKPA dariseluruhsatker di bawahnya IKPA Eselon I Perluditetapkan target IKPA pada level satkersesuaidenganproyeksi K/L terbaik IKPA Minimum IKPA Satker Perluditetapkan target capaian/nilaimasing-masingindikator pada standar minimal Seluruhsatker Perluditargetkan volume transaksi yang dapatdikendalikan pada masing-masingindikator 12 Indikator

10. Perkembangan IKPA Agregat K/L Tahun 2016 - 2018 67,17 93,11 2016 2018 Capaiankinerjapelaksanaananggaran (IKPA) mencerminkanpeningkatan yang sangatsignifikanterhadappolaeksekusianggaran yang dilakukanolehsatker K/L. Sejaktahun 2016, capaian IKPA K/L telahmeningkatsignifikandari 67,17 menjadi 93,11. Sumber: OMSPAN 06-01-19 (diolah)

11. Perkembangan IKPA KementerianKesehatanTahun 2016 - 2018 69,58 93,38 2016 2018 Capaian kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) mencerminkan peningkatan yang sangat signifikan terhadap pola eksekusi anggaran yang dilakukan oleh satkerKemenkes. Sejak tahun 2016, capaian IKPA Kemenkes telah meningkat signifikan dari 67,58 menjadi 93,38. Sumber: OMSPAN 21-01-19 (diolah)

12. LANGKAH2 STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN EVALUASI 2018 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PENYESUAIAN RENCANA LLSPA PENGENDALIAN UP/TUP KETERTIBAN PENYAMPAIAN DATA: SUPPLIER, KONTRAK & TAGIHAN KETEPATAN WAKTU & SASARAN PENYALURAN BANSOS & BANPER

13. EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2018 03 01 04 02 05 Indikator Kinerja PA Data Kontrak dan Data Supplier Penyelesaian Tagihan Dispensasi SPM Outstanding UP/TUP Nilai outstanding UP/TUP pada akhir tahun mengalami penurunan dari Rp15,12 triliun pada tahun 2017, menjadi sebesar Rp8,6 triliun pada tahun 2018 ( turun 43,12%) Penerbitan dispensasi SPM terkait langkah-langkah pelaksanaan akhir tahun anggaran tahun 2018 berkurang secara signifikan dibandingkan dispensasi pada tahun 2017 yaitu sebanyak 5.329 SPM menjadi 3.856 SPM (turun 27,6%) Secara rata-rata, IKPA meningkat dari 82,19 poin pada tahun 2017 menjadi 88,42 poin pada tahun 2018 Ketepatan waktu pendaftaran data kontrak sesuai yang ditentukan (5 hari kerja sejak kontrak ditandatangani) mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 58,1% menjadi 80,0% pada tahun 2018 Meningkatnya ketertiban satker dalam menyelesaikan tagihan SPM LS Kontraktual dari 86,84% pada tahun 2017 menjadi 91,9% pada tahun 2018

14. PENYESUAIAN TERHADAP PERENCANAAN DENGAN PELAKSANAAN ANGGARAN Reviu RKA-KL/DIPA Awal Tahun Revisi DIPA Pagu DIPA Tersedia/Cukup Tersedia Pagu Minus Segera meneliti dan melakukan reviu atas RKA-KL/DIPA pada awal tahun anggaran sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan selanjutnya melakukan revisi DIPA apabila terdapat perubahan kebijakan program/kegiatan pada K/L Segera mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk menyelesaikan hal tersebut melalui mekanisme revisi DIPA, apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA misalnya “tanda blokir”. Memastikan bahwa dalam pengajuan pencairan anggaran, pagu DIPA telah tersedia/cukup tersedia dan tidak melakukan revisi yang berakibat pada pengurangan alokasi terhadap pagu yang sudah dikontrakkan Segera melakukan revisi anggaran apabila terjadi pagu minus dan terdapat potensi terjadinya pagu minus apabila akan dilakukan pembayaran.

15. MENGENDALIKAN UP/TAMBAHAN UP Tambahan Uang Persediaan Pembayaran Langsung Kartu Kredit Pemerintah Uang Persediaan Memanfaatkan Tambahan Uang Persediaan (TUP) hanya untuk kegiatan mendesak dan sesuai dengan rencana kegiatan yang diajukan Mengoptimalkan Pembayaran Langsung dalam proses pembayaran Mengoptimalkan pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk penggunaan UP • Mengajukan UP secara rasional sesuai kebutuhan operasional bulanan satker serta mempercepat revolving UP • Mengajukan penggantian Uang Persediaan (SPM-GUP) setelah satu bulan sejak SP2D UP/GUP sebelumnya diterbitkan 01 03 02 04

16. MENINGKATKAN KETERTIBAN PENYAMPAIAN DATA SUPPLIER & DATA KONTRAK Memastikan kebenaran dan kesesuaian data supplier pada SPM dengan data supplier pada SPAN Segera menandatangani kontrak pengadaan apabila telah ditetapkan pemenang lelang. 1 Meningkatkan koordinasi antar pejabat perbendaharaan dalam meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak ke KPPN 2 Terhadap kontrak yang terlambat diajukan satker, pendaftaran kontrak dapat diproses setelah memperoleh persetujuan dispensasi dari KPPN Menyampaikan data kontrak termasuk addendum kontrak kepada KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak/ addendum kontrak ditandatangani 3 4 5

17. MENINGKATKAN AKURASI RPD DENGAN REALISASI PEMBAYARAN

18. MEMASTIKAN KETEPATAN WAKTU PENYELESAIAN TAGIHAN 04 Penyampaian SPM 03 Proses pembayaran diselesaikan setelah timbulnya hak tagih kepada negara sampai dengan diterimanya SPM oleh KPPN paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja Penerbitan SPM 02 Segera menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) setelah diterimanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Teguran/Sanksi 01 Memberikan teguran/sanksi kepada pejabat perbendaharaan satker yang terlambat menyelesaikan tagihan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan Proses Pembayaran Menyelesaikan dan tidak menunda proses pembayaran untuk pekerjaan yang telah selesai

19. MEMASTIKAN PENYALURAN BANSOS DAN BANPER TEPAT WAKTU & TEPAT SASARAN Menetapkan pedoman umum/petunjuk teknis/operasional pelaksanaan pembayaran Bansos dan Banper yang sederhana, mudah dipahami, dan akuntabel 1 Melakukan verifiksi terhadap penerima Bansos dan Banper dan segera menyalurkan bantuan kepada penerima Bansos dan Banper apabila data telah akurat 2 Melakukan pengendalian terhadap dana Bansos yang mengendap di rekening bank penyalur 3 Segera menyetorkan sisa dana Bansos yang tidak tersalurkan ke rekening kas negara 4

20. PenggunaanKartuKreditPemerintah KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN LatarBelakang OVERVIEW AlurPikir & Konsep UP Jenis & Mekanisme KKP

21. LatarBelakangdanTujuan Tujuan LatarBelakang PenyempurnaanMekanismePembayaran APBN Meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara Perlunyamodernisasisistempembayaran APBN secara non tunaiantara lain denganmenggunakankartukredit Meningkatkankeamanandalambertransaksi Mengurangipotensifrauddaritransaksisecaratunai MelaksanakanamanatPasal 66 ayat 5 PP 50 Tahun 2018 tentangPerubahanAtas PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara PelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanja Negara Mengurangicost of fund/idle cash daripenggunaan UP

22. AlurPikir PembayarandenganUangPersediaandapatdigantikandenganalatpembayaran non tunaiberupaKartuKredit yang selamainitelahdisediakanpihak Bank, sehinggadapatmenekanjumlah UP yang beredar. Langsung kepada Penerima Hak Pembayaran Langsung (LS) Mekanisme Pembayaran Diselesaikan dengan KartuKredit Uang Persediaan (UP) Bendahara Pengeluaran Corporate Card Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka UP Belanjabarang Persediaan, Sewa, Pemeliharaan Corporate Card Corporate Card Belanja Keperluan Perjadin BelanjaBarang Operasional dan Non Operasional Contoh: Pegawai/Pejabat Pelaksana Perjadin Contoh: PPK, Kasubag TU Contoh: PPK, Kasubag TU

23. KonsepPengelolaan UP Sebelum Saatini • Dana UP Tunai100% • KasTunai di Brankasdan/atauKas di Bank • Terdiridari UP Tunai(60%) dan UP KKP (40%) • UP Tunai di Brankasdan/atauKas di Bank • UP KKP di Rekening KUN

24. JenisKartuKreditPemerintah PenggunaanKartuKreditPemerintah untukbelanjapemerintahdifokuskanpadakeperluanbelanjabarangoperasionalsertabelanja modal paling banyak Rp50 Juta yang merupakan bagianterbesardaripenggunaanUangPersediaan. BelanjaBarang OperasionaldanBelanja Modal Belanja Perjadin Jamuan Pemeliharaan ATK dipegangolehPelaksanaKegiatan/Belanja (Contoh: pejabatpengadaanbarang/jasa, pejabatstruktural, pelaksana, dan/ataupegawailainnya yang ditugaskanoleh KPA/PPK untukmelaksanakanpembelian/ pengadaanbarang/jasa) Penginapan Tiket dipegangolehPelaksana Perjadin (Contoh: Pegawai/Pejabat Pelaksana Perjadin)

25. MekanismePenggunaanKartuKreditPemerintah PerjanjianKerjaSamaantara Bank denganSatker PenerbitanKartuKreditoleh Bank TransaksidenganKartuKreditolehPemegangKartuKredit Pengujianoleh PPK danpenerbitanSPBy VerifikasiolehBendahara Pertanggung jawaban Penerbitan SP2D oleh KPPN 1 2 BelanjaKeperluanOperasionaldanBelanja Modal BelanjaKeperluan Perjadin PendebitanRekeningolehBendahara Monev

26. MekanismePengujian &PembayaranKartuKreditPemerintah Penerbitan SPM-GUP KKP oleh PPSPM Penerbitan SP2D oleh KPPN Penerbitan SPP-GUP KKP oleh PPK TransaksidenganKartuKreditolehPemegangKartuKredit Pengujianoleh PPK danpenerbitanSPBy VerifikasiolehBendahara 6 5 3 4 1 2 SPP-GUP KKP SPM-GUP KKP • DaftarPembayaranTagihan • SPBy • BuktiPengeluaran • DaftarPengeluaranRiil Permintaanpenggantian UP KKP PendebitanRekeningolehBendahara • Dalamhalpengujianterdapatbukti-buktipengeluaran yang tidakmemenuhiketentuan, PPK menolakbukti-buktipengeluaran • Pengeluaran yang ditolakmerupakantanggungjawabpribadiPemegang KKP 7

27. Curriculum Vitae DJPb R. Wiwin Istanti, S.E. Ak., M.Laws.  Direktur Pelaksanaan AnggaranDirektorat Jenderal Perbendaharaan KementerianKeuangan Pendidikan: 1994, S 1 Akuntansi, UGM Yogyakarta 2008, S 2 Public Administration, Kyushu University, Jepang Riwayat Pekerjaan: 2014 - 2015 Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat 2015 - 2017 Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali 2017- 2018 Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Penugasan Lain: Dewan Pengawas RS Bahayangkara, Surabaya Dewan Pengawas Politeknik Penerbangan Dewan Pengawas Politeknik Kesehatan Nomor Kontak: 08128080424 081232987407 Mengawal APBN, MembangunNegeri TerimaKasih