1 / 15

Republik Indonesia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Republik Indonesia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Direktorat Pengembangan Sistem Katalog SME TOWER LANTAI 7 , JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.94, JAKARTA SELATAN 12780. Telepon : (021) 7991075 Faksimili : (021) 7996033. PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK.

penha
Download Presentation

Republik Indonesia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Republik Indonesia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Direktorat Pengembangan Sistem Katalog SME TOWER LANTAI 7, JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.94, JAKARTA SELATAN 12780. Telepon : (021)7991075 Faksimili : (021) 7996033 PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK

  2. MATERI PAPARAN :1. Pendahuluan 2. Proses Bisnis E-Purchasing

  3. PENDAHULUAN : • Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa • Maksud dan tujuan E-Purchasing • Dasar Hukum dan Terminologi Umum • Konsepsi E-Purchasing

  4. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 3 Perpres No. 54 Tahun 2010) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui : Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Pasal 35 Perpres No. 54 Tahun 2010) Swakelola Pelelangan 1. Penunjukan Langsung 2. Pengadaan Langsung 3. Kontes / Sayembara 4.

  5. Pengadaan Secara Elektronik(Pasal 106 Perpres No. 54 Tahun 2010) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan melalui cara : Electronic Tendering Electronic Purchasing Pada umumnya, jenis-jenis barang (komoditas) yang dipertimbangkan untuk dimasukan dalam sistem Electronic Purchasing adalah barang-barang manufaktur yang tersedia di pasar dan yang cukup sering dibeli oleh Pemerintah (high-volume government purchased).

  6. Maksud dan Tujuan E-Purchasing Pada umumnya pengadaan barang/jasa secara elektronik dimaksudkan antara lain untuk(Pasal 107 Perpres No. 54 Tahun 2010) : 1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat 3. Efisiensi dan Efektifitas proses pengadaan Selain maksud dan tujuan diatas, E-Purchasing terutama dimaksudkan untuk : 1. Mempercepat penyerapan anggaran K/L/D/I 2. Mengamankan (secure) Kebijakan dan Program Strategis Pemerintah

  7. E-Purchasing • DASAR HUKUM : • Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan PeraturanPresidenNomor 70 Tahun 2012 tentangPerubahanKeduaAtasPeraturanPresidenNomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaanBarang/JasaPemerintah. • PeraturanKepala LKPP Nomor 17 Tahun 2012 tentangE-Purchasing. • Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa dengan sistem E-Purchasing. • TERMINOLOGI: • E-Purchasing adalah tatacara pembelian melalui sistem katalog elektronik. • E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. • Framework Contract adalah surat perjanjian kerjasama antara LKPP dengan Penyedia Barang/Jasa.

  8. Konsepsi E-Purchasing Pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara elektronik dengan cara E-Tendering atau E-Purchasing. E-Purchasing merupakan tatacara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (E-Catalogue) yang diselenggarakan oleh LKPP. Aplikasi E-Purchasing merupakan aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan (Pembelian) Secara Elektronik (SPSE) yang berbasis web, terpasang di server LPSE, dapat diakses melalui website LPSE, dan disediakan oleh LKPP. Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi dapat melaksanakan pengadaan dengan cara E-Purchasing terhadap barang/jasa yang telah tercantum dalam E-Catalogue sebagai alternatif proses pengadaan.

  9. Konsepsi E-Purchasing Terhadapproses pengadaan barang/jasa yang sudah diumumkan atau berlangsung sebelum E-Catalogue diterbitkan, maka proses pengadaan dilanjutkan sampai selesai. Apabila proses pengadaan tersebutdinyatakan gagal, maka dapat dilanjutkan dengan E-Purchasing. Dalamhal aplikasi E-Purchasing mengalami kendala operasional yang menyebabkan aplikasitersebutbelum/tidak dapatdipergunakan, maka pelaksanaan pengadaan secara E-Purchasing dilakukan dengan “off line”. Tatacaranya diatur dalam SE Kepala LKPP No. 1 Tahun 2013. Untuk beberapa komoditas, harga E-Catalogue adalah harga satuan yang dapat dinegosiasikan kembali oleh satker. Harga Pemerintah harus lebih baik dari harga non Pemerintah.

  10. Konsepsi E-Purchasing Didasarkan pada maksud dan tujuan E-Purchasing saat ini dikembangkan 4 macam type e-catalogue sebagai berikut Type 1 Katalog yang diperuntukan memenuhi kebutuhan K/L/D/I. Komoditas harus diusulkan oleh K/L/D/I dilengkapi dengan data dan informasi awal seperti perkiraan volume kebutuhan, spesifikasi, penyedia yang terlibat dll. Contoh : Traktor, Pompa, Rice Transplanter diusulkan oleh Kementerian Pertanian. Komoditas ini dibeli oleh Kementerian dan Dinas Pertanian di Provinsi, Kabupaten/Kota. Katalog yang diperuntukan mengamankan kebijakan dan/atau program strategis Pemerintah. Contoh : Kebijakan Produksi Dalam Negeri, Kebijakan Green Product Type 2 Katalog bekerjasama dengan agregator/integrator. Katalog ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa Pemerintah yang harganya sudah sangat kompetitif. Contohnya : Komputer, Laptop, Printer, Peralatan Kantor. Type 3 Katalog yang berisi komoditas yang diusulkan oleh Penyedia Barang/Jasa. Contohnya ; Fire Extinguisher. Komoditas ini diperlukan oleh Pemerintah, namun tidak pernah diusulkan. Type 4

  11. Alur Proses Bisnis E-Purchasing Alur Proses E-Catalogue Type 1 Integrasi Sistem Pengadaan Nasional PROSES BISNIS E-PURCHASING

  12. 1. Pre- Catalogue Alur Proses Bisnis E-Purchasing 4. E-Purchasing 2. Framework Contract 3. E-Catalogue

  13. Surat Permohonan Usulan Barang/Jasa untuk E-Purchasing Surat Usulan Barang/Jasa untuk E-Purchasing Proses Usulan K/L/D/I akan dilaksanakan bersama-sama oleh LKPP dan K/L/D/I antara lain melalui : study kebutuhan K/L/D/I, supply chain management, logistic management, memilih metoda pengadaan dan pra-katalog. Diskusi proses bisnis, distribution channel, pricing regulation Pra Katalog melalui metoda pengadaan yang dipilih dan disepakati bersama. Apabila metoda pengadaan yang dipilih adalah melalui lelang maka pra katalog akan mengikuti tatacara proses pelelangan. Namun apabila metoda pengadaan yang dipilih adalah non lelang maka proses pra katalog adalah negosiasi harga dan framework contract. Proses dan penandatangan Framework Contract oleh Kepala LKPP SETUJU Framework Contract Tayang E-Catalogue (www.e-katalog.lkpp.go.id K/L/D/I membeli melalui e-purhcasing E-Purchasing Alur Proses – Ecatalogue Type 1

  14. E-Purchasing Surat Pesanan dari K/L/D/I melalui LPSE KONTRAK Respon, Proses pesanan, (Negosiasi harga-jika diperlukan), Kontrak Monitoring-Evaluasi untuk pelaksanaan Framework Contract dan penyerapan anggaran Alur Proses – E-Purchasing

  15. Terima Kasih Direktorat Pengembangan Sistem Katalog: Sarah Sadiqa (sarah@lkpp.go.id) Hermawan (hermawan@lkpp.go.id) Dwi Satrianto (dwi_satrianto@lkpp.go.id) Thanthawi Jauhari (thanthawi.jauhari@lkpp.go.id) Sri Aditya Nur Pratama (sri.aditya@lkpp.go.id)

More Related