1 / 29

Peningkatan Kepatuhan e-SPT & Registrasi Ulang PKP

Peningkatan Kepatuhan e-SPT & Registrasi Ulang PKP. INISIATIF STRATEGIS TAHUN 2012. Direktorat Jenderal Pajak. 1. 11. 16. 5. Kuis Siapakah dia ?. 9. 12. 15. 8. 6. 4. 14. 2. 3. 7. 10. 13. Ilustrasi Pengawasan PPN (1). PKP A. PKP E. PK. PM. PK. PKP B. PKP G.

phiala
Download Presentation

Peningkatan Kepatuhan e-SPT & Registrasi Ulang PKP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PeningkatanKepatuhan e-SPT & RegistrasiUlang PKP INISIATIF STRATEGIS TAHUN 2012 DirektoratJenderalPajak

  2. 1 11 16 5 KuisSiapakahdia? 9 12 15 8 6 4 14 2 3 7 10 13

  3. IlustrasiPengawasan PPN (1) PKP A PKP E PK PM PK PKP B PKP G PKP H PK PKP C PM PK PM PK PKP F PK PM PK PKP D Ilustrasi : Efek Semua PKP menyampaikan e-SPT PK

  4. IlustrasiPengawasan PPN (2) PKP A PKP E PK PM PK PKP B PKP G PKP H PK PKP C PM PK PM PK PKP F PK PM PK PKP D Ilustrasi : Efek PKP D, F, G dan H tidak e-SPT PK

  5. Data Kepatuhan SPT PPN Catatan: Data per-30 April 2011

  6. Data Kepatuhan SPT PPN Catatan: Data per-30 April 2011

  7. KewenanganPengaturan e-SPT

  8. Pengaturanlebihlanjut e-SPT

  9. Pentingnya e-SPT PPN Sumber: Dokumen “InisiatifStrategisTahun 2012 DirektoratJenderalPajak”. Penyimpangandanpenyalahgunaanfakturpajaklebihdisebabkankarenalemahnyapengawasan datapajakmasukandanpajakkeluaran yang dilaporkanoleh PKP Tidaktermonitordenganbaik data pajakmasukandanpajakkeluaranlebihdisebabkankarenadata tersebuttidakterekamdalamSistemInformasi DJP DenganPelaporan e-SPT secaraotomatispengawasandan monitoring kewajibandapatdilakukanreal time, sehinggafitur-fiturpenunjangpengawasanlainnyasepertiaplikasiPKPM dapatberjalandengan optimal

  10. PemantauanPerkembangan e-SPT PPN *) SE-94/PJ/2011 **)S-01/PJ.02/2012 DirjeninstruksikanKanwil agar memantaudanmengevaluasisecaraperiodik KPP dan KP2KP yang beradadiwilayahnyamasing-masing *) KanwildimintamenyusunLaporanPemantauanPerkembangan e-SPT PPN setiap 3 (tiga) bulandandisampaikanke Kantor Pusat DJP **) Kendalaygdihadapi & Langkah yang dilakukan

  11. PengisianLaporanPemantauanPerkembangan e-SPT via Portal DJP (S-70/PJ.02/2012, tgl 3 Feb 2012)

  12. RegistrasiUlang PKP 2012

  13. PengusahaKenaPajakTerdaftar Jumlah PKP Terdaftar684.372 WP

  14. Siklus PKP KebijakanPengukuhan • sistempengawasan PKP (aplikasi PK-PM), • penelitian, • pemeriksaan, • himbauan/konseling, dll. • registrasiulang PKP Verifikasi PKP • prosedurpencabutan PKP, • Pindah KPP proses pendaftaran, pengukuhan PKP, konfirmasilapangan

  15. GambaranRegistrasiUlangPKP PKP TERDAFTAR • NE • Pindah • Pemusatan • TidakLaporSPT • Lapor SPT Nihil • Tidakditemukan • dalam SPN PKP Dicabut Verifikasi Administratif PKP Dicabut Memenuhi Syarat PKP APAKAH MEMENUHI SYARAT PKP? Verifikasi Lapangan

  16. Pencabutan PKP PKP VerifikasiAdministrasi PKP DipusatkandiTempat Lain PKP Pindah PKP yang tidakmemenuhi S&O • TidakLapor SPT • Lapor SPT Nihil NE Tidakditemukankeberadaannyadalam SPN VerifikasiLapangan TidakDiyakiniKeberadaandan/ataukegiatanusahanya Belum Visit TidakDiperiksa TidakDilakukanKonfirmasiLapangan

  17. TahapanPenyelesaianRegistrasiUlang PKPTahun 2012 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Verifikasi Administratif Verifikasi Lapangan

  18. PengumumanPelaksanaanRegistrasiUlang PKP • KegiatanRegistrasiUlangPengusahaKenaPajakTahun 2012 diumumkankepadaPengusahaKenaPajak, melalui: • pengumumandi TPT padamasing-masing Kantor PelayananPajak; • koran/suratkabarlokalolehKepala Kantor Wilayah; • koran/suratkabarnasionalolehDirektur P2 HUMAS; dan/atau • Website/Portal DJP olehDirekturTeknologiInformasi Perpajakan.

  19. PengumumanPencabutan PKP • DaftarPengusahaKenaPajak yang dicabutpengukuhannyaagar diumumkansetiap bulannya pada media-media sebagaiberikut: • pengumumandi TPT padamasing-masing Kantor PelayananPajak; • koran/suratkabarlokalolehKepala Kantor Wilayah; • koran/suratkabarnasionalolehDirektur P2 HUMAS; • Website/Portal DJP olehDirekturTeknologiInformasi Perpajakan.

  20. RegistrasiUlang PKP Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajakadalah suatu program yang bertujuan untuk meningkatkanpelayanan, penertibanadministrasi,pengawasan,dan untuk menguji pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif PengusahaKenaPajak

  21. TujuanRegistrasiUlang PKP • Menguji persyaratan subyektif dan obyektif PKP • Mendapatkan PKP terdaftar yang keberadaan dan/atau kegiatan usahanya telah diyakini kebenarannya • Mencabut Pengukuhan PKP yang sudah tidak memenuhi syarat subyektif dan obyektif • Perbaikan data (profil, KLU, dll.) • Lain-lain (usulan pemeriksaan, konseling, suspect list)

  22. StrategiRegistrasiUlang PKP • Memanfaatkan: • database DJP. • data administrasi KPP. • data FIS hasil SPN. • data hasil konfirmasi lapangan (PER-62/PJ/2010). • data eksternal. • Melakukanverifikasi administratifdan lapangan.

  23. LandasanHukumVerifikasi Pasal 1 angka 4 PP 74 Tahun 2011 tentang KUP: Verifikasi adalahserangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan/menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

  24. MetodologiRegistrasiUlang PKP Mengumpulkan data dan informasi PKP Mengidentifikasi status PKP Mengklasifikasikan PKP yang perlu dilakukan verifikasi administratif dan verifikasi lapanganatau tidak perlu diverifikasi Melakukan verifikasi Menindaklanjuti hasil verifikasidenganatautanpapencabutanPengukuhan PKP Melaporkan hasil tindak lanjut

  25. Verifikasi Administratif UntukWajibPajak yang memenuhikriteria: WP Pindah PKP pemusatan WP NE PKP yang tidaklapor SPT Masa PPN PKP lapor SPT Nihil PKP yang tidakditemukandalam SPN

  26. Verifikasi Lapangan Untuk Pengusaha Kena Pajak yang tidak masuk dalam kriteria NE, Pindah, Pemusatan, Tidak Lapor SPT Masa, Lapor SPT Nihil, perlu dilakukan verifikasi lapangan, dengan kriteria: • Belum pernah dilakukan kunjungan (advisoryvisit) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir;atau • Tidak dilakukan pemeriksaan PPN dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir. • TidakdilakukanKonfirmasiLapangan(PER-62/PJ/2010).

  27. Administrasi Laporan Hasil Verifikasi, kertas kerja, dan seluruh dokumen terkait untuk masing-masing PKP disimpan dandiadministrasikandalam indukberkas Wajib Pajak yang bersangkutan

  28. TugasKantor Wilayah/KPP memantau pelaksanaan Verifikasi memantau tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Verifikasi membuat Laporan Rekapitulasi Hasil RegistrasiUlang PKPdari KPP keKanwil membuat Laporan Rekapitulasi Hasil RegistrasiUlang PKPdariKanwilke KPDJP

  29. TerimaKasih Salam HangatKepadaTeman DJP Seluruh Indonesia ….

More Related