1 / 101

BIRO PERENCANAAN DAN KLN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENDIKBUD 2015. Disampaikan pada : R akor Dinas Pendidikan T.A. 2015 28 September 2014. BIRO PERENCANAAN DAN KLN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. 1. Outline. 1. PENGANTAR. KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN. 2.

polly
Download Presentation

BIRO PERENCANAAN DAN KLN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENDIKBUD 2015 • Disampaikanpada: • Rakor Dinas Pendidikan T.A. 2015 • 28 September 2014 • BIRO PERENCANAAN DAN KLN • KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1

  2. Outline 1 PENGANTAR KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 2 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2015 3 4 PENELITIAN DAN REVIEU RKA-KL PAGU ANGGARAN 2015

  3. 1 PENGANTAR

  4. Profil Keuangan Kemendikbud dalam Keuangan Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2013 Bansos Kemendikbud meliputi: Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB); Ruang Kelas Baru (RKB); Rehab ruang kelas rusak; Beasiswa, Bantuan siswa/mahasiswa miskin; berbagai tunjangan guru

  5. JumlahSatker per Eselon I Kemendikbud PenambahansatkerpadaDitjenPendidikanTinggiadalahPenegerian PTS: UniversitasTeuku Umar Aceh Universitas 19 November Kolaka PoliteknikTanaLaut PoliteknikKetapang UniversitasTidar, Magelang UniversitasSiliwangi, Tasikmalaya

  6. PagudanRealisasiAnggaran2009-2013 rupiah

  7. Capaian Sasaran RPJMN 2010-2014

  8. CAPAIANRPJMN 2010-2014: PENDIDIKAN *) capaian sementara = tercapai /melebihi target = on track Target RKP 2014 SemuaindikatorutamaPendidikan dalam RPJMN on-track/tercapai/melebihi target

  9. CAPAIANRPJMN 2010-2014: KEBUDAYAAN *) capaian sementara = melebihi target = on track Target RKP 2014

  10. Capaian Instruksi Presiden (Inpres)

  11. CAPAIAN INPRES PERCEPATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2010-2013 7 4 18 2 1 6 13 3 5 28 1 12 70 6 < 80% >100 % 80 -100 %

  12. 2 KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENDIKBUD 2015 12

  13. Milestone 10 Tahun Pembangunan Pendidikan dan KebudayaandanSasaran 2015 2012 Perbaikan Penyaluran BOS Rintisan PMU UU-Dikti BOP-PTN Subakdiakui UNESCO Afirmasi Pendidikan Papua Noken diakui UNESCO 2014 2010 ReformasiBirokrasi PP 66/2010 BeasiswaBidikmisi DPPN • 2014 • PMU • Implementasi Kurikulum 2013 secara Nasional • UU Keinsinyuran • Persiapan FBF 2008 WAJAR DIKDAS 9 Tahun tercapai 2006 Sertifikasi Guru • 2013 • Inisiasi PMU • Integrasi UN • Inisiasi Kurikulum 2013 • Akademi Komunitas • World Cultural Forum • UU Pendidikan Kedokteran • 2011 • Pendidikan Karakter • Integrasi Kebudayaan • Rehab SD-SMP • Sarjana Mengajar di 3T • Tari Saman diakui • UNESCO 2009 20% APBNuntukpendidikan 2007 Tunjangan Profesi Guru 2004 • 2005 • Awal BOS • UU Guru dan Dosen Sasaran 2015 Target RPJMN/KontrakKinerja baseline 2013* Capaian *) capaian sementara

  14. Arah Kebijakan Pembangunan Sosial Budaya RKP 2015 • Meningkatkankualitaswajibbelajarpendidikandasarsembilantahunyang merata • Meningkatkanakses, kualitas, danrelevansipendidikanmenengah universal (PMU) • Meningkatkanakses, kualitas, relevansi, dandayasaingpendidikantinggi • Meningkatkanprofesionalismedanpembenahandistribusiguru dantenagakependidikan • Meningkatkanaksesdankualitaspendidikananakusiadini(PAUD), pendidikannonformaldanpendidikan informal • Memantapkanpelaksanaansistempendidikannasionaldan kurikulum 2013 • Meningkatkanefisiensi, efektivitasdantatakelolamanajemen pelayanan pendidikan • Meningkatkanpendidikankarakterdan internalisasinilai-nilaibudayakedalam proses pembelajaran • Meningkatkanaksesdankualitaspelayananpendidikanuntuk mengurangikesenjangantarafpendidikanantarwilayah, antarjeniskelamin, danantarkelompoksosial-ekonomi.

  15. Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan 2015 Menjaminkeberlanjutan/kesinambungan program dankegiatanpembangunanpendidikandankebudayaanperiode 2010-2014 keperiode 2015-2019. 2014 2015 Peningkatan akses dan kualitas PAUD, pendidikan nonformal dan informal; Peningkatan akses untuk daerah yang masih memiliki APK di bawah 75% dan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata. Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU) (termasuk pembangunan RKB dan USB). Peningkatanakses, kualitas, relevansidandayasaingPT, termasukpenyediaan BOPTN, ekspansi daya tampung (termasuk pendirian PTN barudanpembangunanakademikomunitas). Penyediaan, Peningkatan kualifikasi, profesionalisme, pemerataan distribusi, dankesejahteraanPTK. Penuntasanimplementasikurikulum2013 (termasuk pengadaan buku dan pelatihan guru). Pengembangan, pelindungan, dan pemanfaatan warisan budayadan bahasa serta peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keberagaman bahasa, seni, dan budaya. Penguatan tata kelola dan penjaminan mutu pendidikanyang berbasispadaperformance based budgetingdanreformasibirokrasiuntukmeningkatkanakuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan dan kebudayaan.

  16. (1/3) ArahanMendikbudAwalTahun 2014 • Berikanperhatiankhususuntukprogram yang menjadiperhatianpublik • ImplementasiKurikulum 2013 • UN 2013/2014 • BSM • BOS • BOPTN • BOP PAUD • Bantuanalat-alatkeseniankesekolah • Tunjangan guru danpenuntasanutangpiutang • Sertifikasi guru (apakahmaterisertifikasi guru 2013 sudahmemasukkanKurikulum 2013?) Tingkatkankoordinasidankonsolidasi internal

  17. (2/3) ArahanMendikbudAwalTahun 2014 • Optimasianggaran • Tetapberdasarkanpagu yang ada. Hasiloptimasidialihkankeprogram prioritas yang berdampakbesar. Contoh: Dikti menambah BOPTN, SarprasdanBeasiswa • Segeratetapkanmekanismedantuntaskanrevisi Program dankegiatandapatsegeradirealisasikan. • Akurasidanunifikasi data

  18. (3/3) ArahanMendikbudAwalTahun 2014 • Tunjangankinerja • Harusmeningkatkankinerja • Anggaranharuslebihtepatsasaran • Dipikirkantentangpenyesuaiantunjanganbagipegawai/staf non-PNS, termasukoutsourcing • Keseimbanganbebanantar unit utama, danantar PTN • EfektivitasPemerintahansampaiAgustus 2014  tingkatkankinerjadankerjakeras agar layananpadapublikberlangsungdenganbaikdantidakterganggu. • Penyelesaian RPP dan Permen • PersiapanRembuknas 2014

  19. PeningkatanEfisiensidanEfektifitas Integrasi PROSES EFISIENSI & EFEKTIFITAS (mengurangibeban INPUT, meningkatkan OUTPUT) SISTEM BIROKRASI EFEKTIVITAS (meningkatkan OUTPUT) EFISIENSI (mengurangibeban INPUT) Berbagi SUMBERDAYA Pemanfaatan TIK

  20. 4Isu Pokok Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Tantangan ArahKebijakan AKSES memastikanketersediaandanketerjangkauan SEKOLAH • Populasi yang besar • Disparitassosial, ekonomi, geografis • Dayatampungterbatas • Layananbelummerata. • … • Sarana-prasaranarusak&kuranglengkap • Disparitas mutu& distribusi guru • Pendidikankarakterbelum memadai • Adanya kesenjangan pendidikan dengan duniakerja • … MUTU & RELEVANSI meningkatkan mutudanrelevansisecaraberkelanjutan • Konservasi produk budaya masih terbatas • Diplomasi budaya belum efektif dimanfaatkan • Regulasi bidang kebudayaan masih terbatas • Sarana dan prasarana kebudayaan masih terbatas PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN menuntaskan konservasi, pengembangandandiplomasi kebudayaan • Penggunaan sumberdaya belum efisien • Kurang fokuspadatupoksi • Kurangtransparan • Kurang akuntabel • … memastikansumberdayadikelolaefisien, efektif, transparan, akuntabel TATA KELOLA 20

  21. Peningkatan Kualitas Substansi Pendidikan Strategi Pembangunan Pendidikan Nasional Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Satuan Pendidikan Bantuan Pendanaan Peserta Didik Strategi Pembangunan Pendidikan Nasional Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

  22. Pembangunan Satuan Pendidikan Strategi Pembangunan PendidikanNasional USB/RKB Institut dan Poltek Baru PT di daerah Perbatasan PAUD di Tiap Kecematan Rehab Ruang Kelas SD/SMP Sekolah Berasrama SD-SMP Satu Atap Penyelarasan Penyediaan Materi Online BOS Bantuan Pendanaan Peserta Didik Penyempurnaan Sist. Pembelajaran Pembangunan Pendidikan Nasional BOMM/Rintisan BOS-SM Kurikulum + Pendidikan Karakter Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kewirausahaan PMT-AS Sistem Evaluasi Subsidi untuk semua siswa miskin Kualifikasi Sertifikasi Distribusi Penyediaan Kesejah-teraan Pelatihan Pening-katan LPTK

  23. REVIEW BASELINE DAN USULAN 2015 • Bappenas, Kemenkeu, dan K/L terkaitmenyelenggarakanPra-TrilateralMeetinguntuk : • Identifikasi inefisiensi • Pengelompokan komponen menjadi Biaya Administrasi Keluaran (BAK) dan Biaya Langsung Keluaran (BLK) • Identifikasi usulan kegiatan dan output prioritas (termasuk inisiatif baru) • HasilPra-Trilateral Meeting dipergunakansebagai basis penyusunanPaguIndikatif 2015 • Bappenas, Kemenkeu, dan K/L terkaitmelakukanTrilateral Meeting untuk : • MemfinalkanPaguIndikatif 2015 • Mengindikasikanprioritaskegiatan yang belumterdanai • HasilTrilateral Meeting akandigunakansebagaibahanPerpres RKP 2015 yang menjadipedomanpenyusunan RAPBN (termasukdanaoptimalisasi)

  24. Pagu Indikatif 2015 Per Unit Utama (juta rupiah) *) Exercise baseline Pagu Indikatif 2015 dilakukan di Bappenas, DJA Kemkeu dan Kemdikbud Tgl 24, 26, 27 dan 28 Februari 2014 **) SB. 0091/M.PPN/03/2014 & S-179/MK.02/2014 24

  25. PAGU INDIKATIF 2015 KEMENDIKBUD (SB. 0091/M.PPN/03/2014 & S-179/MK.02/2014) (dalam juta Rp.)

  26. PAGU ANGGARAN 2015 KEMENDIKBUD (SB. 0091/M.PPN/03/2014 & S-179/MK.02/2014) (dalam juta Rp.)

  27. KetepatanPengelolaan “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” (UUD1945 pasal 31 ayat 4) Permasalahananggaranpendidikanbukanpadajumlah yang harusdisediakan, namunpada ketepatanpengelolaan (termasukpengalokasiananggaran) KETEPATAN PERENCANAAN KETEPATAN ALOKASI KETEPATAN MONEV KETEPATAN PENGGUNAAN Penganggaran di Kemendikbuddan K/L penyelenggarafungsipendidikanmenggunakanparadigma performance based budgeting dengan orientasi output dan outcome

  28. ParadigmaPerencanaan: SinergiTop-Down dan Buttom Up • Usulan Keg. Prioritassebagaipenjabarankebijakannasional • KegiatanPendukunguntukmenyukseskanpencapaiansasaran Tingkat Kementerian • Sasaran RPJMN • SasaranRenstra • Inpres • KontrakKinerjaMenteri Kebijakan nasional Usulan Rembuknas & MusrenbangNas Tingkat Unit Utama Penjabarankebijakannasionalkedalamsasaran program danpenetapanlokasi • Penyelarasankeg.prioritasnasionaldenganusulandaerah • Usulanpendanaan • Usulanspesifikdaerah • Usulansasarandanlokasi Kebijakan nasional Usulan Tingkat Prov/Kab/Kota Musrenbangda& Musrenbang-Prov Peningkatanefisiensidanefektivitas di setiaptingkatanharusmenjadilandasandalampenyusunanRencanaKerjaKemendikbudsetiap tahun

  29. SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN PAGU ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN SesuaiPP 90 tahun 2011 tentangpenyusunanrencanakerjadananggaran K/L

  30. IV MekanismePerencanaandanPenganggaran (2/4) Penyusunan Pagu Indikatif NOMOR 94/PMK.02/2013

  31. IV MekanismePerencanaandanPenganggaran (3/4) Penyusunan Pagu Anggaran NOMOR 94/PMK.02/2013

  32. IV MekanismePerencanaandanPenganggaran (4/4) NOMOR 94/PMK.02/20123

  33. V PengendalianPerencanaandanPenganggaran Proses pengendalian perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan tujuan menjamin: meningkatnya kualitas pembelanjaan (quality spending) anggaran kementerian; kepatutan (compliance) terhadap standar akuntansi keuangan negara ; dan kepatutan terhadap aturan administrasi perencanaan dan penganggaran. Parameter yang digunakan dalam mencapai tujuan di atas dijabarkan pada tabel berikut:

  34. Tahapan pengendalian Perencanaan & Penganggaran

  35. Alur pengendalian Perencanaan & Penganggaran T RKA SATUAN KERJA RKA KEMDIKBUD TELAAH UNIT UTAMA Y Y RKA ESELON I TELAAH KEMDIKBUD T • Prosedur pengendalian perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang dilaksanakan berjenjang. • Pada tingkat unit utama (unit eselon I) seluruh masukan dari satuan kerja di bawahnya dievaluasi ditingkat eselon I. • Sekretariat unit utama berperan sebagai koordinator dalam proses evaluasi di Unit Eselon I. • Rancangan rencana kerja yang diajukan oleh unit utama merupakan dokumen usulan satuan kerja yang telah di evaluasi pada tingkat unit utama.

  36. 3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2015

  37. Pentahapan RPJPN 2005-2025 (UU 17/2007) ...Menjaminkeberlanjutan/kesinambungan program dankegiatanpembangunan…

  38. KOMPLEKSITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Renstra KL Renja KL RKA-KL Rincian RAPBN P U S A T RPJP Nasional RPJM Nasional RKP RAPBN APBN RPJP Daerah RPJM Daerah RKP Daerah RAPBD APBD P E M D A Resntra SKPD Renja SKPD RKA- SKPD Rincian APBD UU No. 25/2004 Ttg SPPN UU No. 17/2003 Ttg KN

  39. Arah Kebijakan Pembangunan Sosial Budaya RKP 2015 • Meningkatkankualitaswajibbelajarpendidikandasarsembilantahunyang merata • Meningkatkanakses, kualitas, danrelevansipendidikanmenengah universal (PMU) • Meningkatkanakses, kualitas, relevansi, dandayasaingpendidikantinggi • Meningkatkanprofesionalismedanpembenahandistribusiguru dantenagakependidikan • Meningkatkanaksesdankualitaspendidikananakusiadini(PAUD), pendidikannonformaldanpendidikan informal • Memantapkanpelaksanaansistempendidikannasionaldan kurikulum 2013 • Meningkatkanefisiensi, efektivitasdantatakelolamanajemen pelayanan pendidikan • Meningkatkanpendidikankarakterdan internalisasinilai-nilaibudayakedalam proses pembelajaran • Meningkatkanaksesdankualitaspelayananpendidikanuntuk mengurangikesenjangantarafpendidikanantarwilayah, antarjeniskelamin, danantarkelompoksosial-ekonomi.

  40. Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan 2015 Menjaminkeberlanjutan/kesinambungan program dankegiatanpembangunanpendidikandankebudayaanperiode 2010-2014 keperiode 2015-2019. 2014 2015 Peningkatan akses dan kualitas PAUD, pendidikan nonformal dan informal; Peningkatan akses untuk daerah yang masih memiliki APK di bawah 75% dan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata. Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU) (termasuk pembangunan RKB dan USB). Peningkatanakses, kualitas, relevansidandayasaingPT, termasukpenyediaan BOPTN, ekspansi daya tampung (termasuk pendirian PTN barudanpembangunanakademikomunitas). Penyediaan, Peningkatan kualifikasi, profesionalisme, pemerataan distribusi, dankesejahteraanPTK. Penuntasanimplementasikurikulum2013 (termasuk pengadaan buku dan pelatihan guru). Pengembangan, pelindungan, dan pemanfaatan warisan budayadan bahasa serta peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keberagaman bahasa, seni, dan budaya. Penguatan tata kelola dan penjaminan mutu pendidikanyang berbasispadaperformance based budgetingdanreformasibirokrasiuntukmeningkatkanakuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan dan kebudayaan.

  41. REVIEW (PENYESUAIAN) BASELINE TAHUNAN (RKP) Review Data RKA KL 2014 Penyiapan Data Rekapitulasi Hasil Review Baseline • Program, Kegiatan, Output dan Komponen: • Berlanjut • Tidak Berlanjut • Penyempurnaan Output • Identifikasi Komponen dan Kelompok Biaya Komponen • Alokasi Program, Kegiatan, Output dan Komponen yang berlanjutdanbaru; • Volume target pada tingkat output; • Program, Kegiatan, Output dan Komponen yang tidakberlanjut Data RKA-K/L 2014 Data TA 2013 Data Dukung Lainnya 1 2 3 BASELINE RPJMN 2015-2019 • Penghitungan Tahun 2016-2019 • Penghitungan Tahun 2015 • Cara penghitungan • BiayaOperasionaldan Non-Operasional; • Dasar penghitungan: • Kebijakan dan Hasil Evaluasi; • Parameter dan Non Parameter yang digunakan; • Satuan Biaya. • Penghitungan: • Alokasi Program merupakan penjumlahan dari alokasi kegiatan • Alokasi Kegiatan merupakan penjumlahan dari alokasi Output • Alokasi Output merupakan penjumlahan dari alokasi komponen; • Alokasi Komponen merupakan hasil penghitungan Volume Komponen x Harga Satuan x Inflasi • Dasar penghitungan: • Rentang waktu Program dan Kegiatan; • Parameter dan non-parameter yang digunakan; • Penghitungan: • Alokasi Program merupakan penjumlahan dari alokasi kegiatan • Alokasi Kegiatan merupakan penjumlahan dari alokasi Output • Alokasi Output merupakan hasil proyeksi berdasarkan volume target. 5 4 41

  42. Pagu Indikatif 2015 Per Unit Utama (juta rupiah) *) Exercise baseline Pagu Indikatif 2015 dilakukan di Bappenas, DJA Kemkeu dan Kemdikbud Tgl 24, 26, 27 dan 28 Februari 2014 **) SB. 0091/M.PPN/03/2014 & S-179/MK.02/2014 42

  43. PAGU ANGGARAN 2015 KEMENDIKBUD (KMK 278/KMK.02/2014) (dalam juta Rp.) Pagu Anggaran/Pagu Sementara Kemendikbud Tahun 2015 tidak mengalami perubahan material dari status Pagu Indikatif 2015. Kenaikan 28 M adalah kenaikan PHLN di Dikmen. *) sementara memenuhi baseline (kebutuhan mengikat dan dasar)

  44. Profil PaguAnggaran/Pagu Sementara Kemendikbud 2015 Pagu Anggaran 2015 Rp. 67,21 T Prioritas Nasional 8,6% Mengikat 89,1% Rp 5,83T Rp 59,87 T Manajemen (Non Gaji) 2,3% (Koordinasi, Monev, dan Pengawasan) Rp 1,51 T

  45. PAGU ALOKASI ANGGARAN 2015 KEMENDIKBUD Juta Rp

  46. 2014 2015 Pagu Anggaran Komponen Anggaran Pendidikan APBN Pagu Indikatif (Rapat Komite RAPBN 14/7) Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah I. 130.279,6 116.956,2 147.509,2 139.355,8 Pusat a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 80.661,0 67.189,3 67.217,4 67.217,4 b. Kementerian Agama 42.566,9 42.253,3 42.253,3 42.475,7 c. Kementerian Negara/Lembaga lainnya 7.051,6 7.513,6 8.128,2 8.418,5 1 Kementerian Keuangan 678,2 86,1 716,5 802,6 2 Kementerian Pertanian 55,6 57,0 57,0 58,6 3 Kementerian Perindustrian 421,4 278,4 370,3 431,2 4 Kementerian ESDM 78,5 76,3 158,2 253,0 5 Kementerian Perhubungan 1.700,0 2.729,7 2.729,7 2.729,7 6 Kementerian Kesehatan 1.320,9 1.300,0 1.300,0 1.300,0 7 Kementerian Kehutanan 57,5 60,4 60,4 60,4 8 Kementerian Kelautan dan Perikanan 252,5 281,0 239,0 281,0 9 Kementerian Pariwisata dan Eko. Kreatif 250,0 271,2 271,2 271,2 10 Badan Tenaga Nuklir Nasional 17,0 16,3 16,3 16,3 11 Kementerian Pemuda dan olahraga 1.103,5 1.006,2 1.006,2 1.006,2 12 Kementerian Pertahanan 131,0 159,8 159,8 164,8 13 Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi 428,5 452,5 452,5 452,5 14 Perpustakaan Nasional 310,0 330,6 330,6 330,6 15 Kementerian Koperasi dan UKM 215,0 362,7 215,0 215,0 16 Kementerian Komunikasi dan Informatika 31,9 45,5 45,5 45,5 d. Penyesuaian Pendidikan - - 29.910,3 21.244,2 PosturAnggaranPendidikan 2015 (dalammiliarRp.)

  47. Postur Anggaran Pendidikan 2015 (dalammiliarRp.) • Keterangan: • Postursudahmenampung: • Kenaikan biaya satuan BOS SD menjadi Rp800 ribu/siswa/tahun dan BOS SMP menjadi Rp1 juta/ siswa/tahun • Kenaikantunjangan profesi guru PNSDdanTambahanPenghasilan Guru PNSD • Kenaikan anggaran pendidikan Kemenag dari tambahan SBSN untuk sarpras PTAI sebesar Rp280,9 Miliar • Kenaikan di K/L lain sesuai hasil penelaahan RKA-KL Pagu Anggaran • Total alokasi DPPN s.d. tahun 2014 adalah sebesar Rp.23.976,8 Miliar

  48. Rekapitulasi Pemanfaatan Penyesuaian Anggaran Pendidikan 2015 Rp. 21.244,2 M Kemenag Rp. 4.946,34 M Kemendikbud Rp. 16.147,86 M Kemenkes Rp. 150,0 M

  49. ProsesPenyelesaian*) Rencana Kerja dan Anggaran Kemdikbud 2014 Persiapan dan proses Lelang/Tender** Oktober 2013 **) Tanda tangan kontrak setelah DIPA terbit Menyampaikan hasil pembahasan ke Kemkeu dan Bappenas S.d.7 Oktober 2013 Pagu Anggaran15 Juli 2013 Review II RKA-K/L TA 2014 21-30 Agustus2013 2 Januari 2014 Pelaksanaan Anggaran UU 23 2013 ttg APBN 2014 disahkan 14 Nov 2013 PaguIndikatif 5 April 2013 Penyampaian ke DJA 28 Juli 2013 2013 2014 OKT -NOV JAN JULI AGUSTUS SEPT DES 11 Desember PenyerahanDIPA oleh Presiden Menyampaikan hasil penelitian ke 2 ke DJA 30 Agustus 2013 Persetujuan Komisi X DPR RI 25 Oktober 2013 Trilateral Meeting RKP 2014 11 April 2013 Pembahasan dengan Komisi X 1-30 Sep. 2013 Review I RKA K/L TA 2014 22-24 Juli 2013 Menyampaikan hasil penyesuaian RKA-K/L olehKomisi X keBanggar 30 Agustus 2013 Pembahasan Tambahan Anggaran dengan Komisi X 1 Oktober – 25 Nopember 2013 *) Surat Menteri Keuangan No S-545/MK.02/2013

More Related