Pengaturan BOS 2012 dalam PMK

1. Kementerian Keuangan R.I. Pengaturan BOS 2012 dalam PMK Disampaikanoleh: Direktur Dana Perimbangan DirektoratJenderalPerimbanganKeuangan KementerianKeuangan Jakarta, 14 Desember2011

2. Alokasi dan Penerima BOS • Dialokasikan kepada pemerintahdaerah provinsi • Dianggarkan dalam APBD Provinsi • OlehProvinsi disalur ke sekolah dalam bentuk Hibah • Penerima BOS meliputisatuan pendidikan yang terdiridari: • SD/SDLB • SMP/SMPLB/SMPT, • SD &SMP Satu Atap (SATAP) • Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) • Satuan Pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. • Besaran alokasi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012, yaitu: • SD/SDLB sebesar Rp580ribu per siswa per tahun; • SMP/SMPLB/SMPT sebesar Rp710ribuper siswa per tahun.

3. BOS dalam APBN dan APBD • Komponen Transfer ke Daerah dalam APBN 2012BagianAnggaran 999.05 • Bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam (APBD Provinsi 2012 atau APBD -P 2012 pada kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah. • Dimanfaatkan terutama untuk stimulus bagi daerah dan bukan sebagai pengganti dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan dalam APBD baik untuk BOS Daerah (BOSDA) dan atau Bantuan Operasional Pendidikan. • Penggunaan BOS agar tetap bersinergi dengan BOS Daerah (BOSDA) dan atau Bantuan Operasional Pendidikan.

4. Besaran alokasi dan Jumlah Murid • Alokasi BOS sebesar Rp23.59 triliun, terdiri dari: • Dana BOS sebesar Rp22.44 triliun untuk 36.579.003 murid • SD 27.153.667 murid • SMP 9.425.336 murid • Dana cadangan BOS (Buffer fund) sebesar Rp1.15 triliun yang dipergunakan untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah murid pada tahun anggaran berjalan (karena tahun ajaran baru).

5. Penyaluran • Melalui pemindahbukuan dana dari RKUN ke RKUD Provinsiuntuk diteruskan ke satuan pendidikan dasar dalam bentuk hibah. • Penyaluran BOS dilakukan secara triwulanan, yaitu: • Triwulan I (Januari sd Maret) paling lambat 14 hari kerja pada awal Januari 2012; • Triwulan II (April sd Juni) paling lambat 7 hari kerja pada awal April 2012; • Triwulan III (Juli sd September) paling lambat 7 hari kerja pada awal Juli 2012; dan • Triwulan IV (Oktober sd Desember) paling lambat 7 hari kerja pada awal Oktober 2012. • Penyaluran Triwulan I, II, III, IV masing-masing sebesar 25% alokasi BOS. • Provinsi wajib menyalurkan BOS kesetiap sekolah paling lambat 7 hari kerja setelah BOS diterimadi RKUD Provinsi.

6. Pelaporan • Pemerintah Daerah Provinsi wajib membuat dan menyampaikan: • LaporanRealisasi Penyaluran BOS kepada MenKeu c.q. DJPK • Laporan Penggunaan BOS kepada Mendikbudc.q. DJDikDas. • PenyampaianLaporan Realisasi Penyaluran: • akhir Maret 2012 untuk penyaluran Triwulan I; • akhir Juni 2012 untuk penyaluran Triwulan II; • akhir September 2012 untuk penyaluran Triwulan III • akhir Desember 2012 untuk penyaluran Triwulan IV.

7. KurangdanLebihSalur • Kurang salur,terjadi jika terdapat selisih kurang antara dana yang di transfer dengan realisasi pembayaran BOS kepada setiap sekolah pada triwulan bersangkutan; • Lebih salur, terjadijika terdapat selisih lebih antara dana yang di transfer dengan realisasi pembayaran BOS kepada setiap sekolah pada triwulan bersangkutan; • Dalam hal terdapat kurang/lebih salur, Provinsi menyampaikan perhitungan kurang/lebih salur BOS kepada Kemdikbud dalam Laporan Penggunaan BOS. • Kemdikbud menyampaikan rekomendasi kurang/lebih salur BOS kepada KemKeu • Rekomendasi kurang/lebih salur BOS diterima oleh KemKeu paling lambat 30 hari kerja sebelum triwulan berjalan berakhir.

8. Dana Cadangan BOS • Dalamhalterjadikurangsalurmaka Dana cadangan BOS dapatdicairkansecara triwulanan: • Triwulan I (Januari sd Maret) paling lambat 7 hari kerja sebelum Triwulan I berakhir; • Triwulan II (April sdJuni) paling lambat 7 hari kerja sebelum Triwulan II berakhir; • Triwulan III (Juli sd September) paling lambat 7 hari kerja sebelum triwulan III berakhir; dan • Triwulan IV (Oktober sd Desember) paling lambat 14hari kerja sebelum triwulan IV berakhir. • Dalam hal terdapat lebih salurmaka: • lebih salur diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran alokasi BOStriwulan berikutnya; atau • Lebihsalurpada Triwulan IV diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Triwulan I tahun anggaran berikutnya berdasarkanrekomendasi dari KemDikBud.

9. Penyaluran BOS bagi Daerah Terpencil • Alokasi BOS untuk sekolah penerima BOS di daerah terpencil berlaku ketentuan sebagai berikut: • penyaluran BOS dilakukan secara semesteran; • alokasi BOS tersebut merupakan bagian dari alokasi BOS per provinsi; dan • rincian alokasi BOS dihitung berdasarkan data sekolah penerima BOS di daerah terpencil dan jumlah siswa yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. • Ketentuan mengenai pedoman umum dan alokasi BOS untuk sekolah penerima BOS daerah terpencil diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. • Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tersendiritersebutdiatasbelum ditetapkan, ketentuan mengenai pedoman umum dan alokasi BOS untuk sekolah penerima BOS daerah terpencil dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangantentang BOS 2012.

10. PermasalahanPenting MekanismeSisa Dana BOS yang terdapatdi RKUD setelahberakhirnyaTahunAnggaran Penetapan dan kriteria daerah terpencil BOS 2012 MekanismePenyampaianPelaporan yang dilakukanolehPemerintahKabupaten/Kota danProvinsi

11. TerimaKasih