100 likes | 308 Views
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 162/PMK.011/2012. Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 201 2. Dasar Hukum.
E N D
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 162/PMK.011/2012 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Direktorat Jenderal Pajak KementerianKeuanganRepublik Indonesia Tahun2012
Dasar Hukum • Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan s.t.t.d. UU Nomor 36 Tahun 2008; • PMK-162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya PTKP; • PMK-252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi
Penetapan Ketentuan PTKP • Penerapan ketentuan mengenai PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. • Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2009 Wajib Pajak B berstatus kawin dengan tanggungan 1 (satu) orang anak. Apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal 1 Januari 2009, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak B untuk tahun pajak 2009 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 (satu) anak. • Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. • Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU No. 7 Tahun 1983 s.t.t.d. UU No. 36 Tahun 2008
Mulai Berlaku • PMK 162/PMK.011/2012 • Ketentuan Mengenai Penyesuaian Besarnya PTPK 1 Januari 2013 • Pasal 3 PMK 162/PMK.011/2012
Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Di samping untuk dirinya, kepada Wajib Pajak yang sudah kawin diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak. PKP Ph Neto PTKP
Status PTKP (Lanjutan) • Pasal 7 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1983 s.t.t.d. UU No. 36 Tahun 2008 • Pasal 1 PMK 162/PMK.011/2012
Terima Kasih Bangga bayar pajak