PMK 190/PMK.05/2012 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN APBN

1. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO PMK 190/PMK.05/2012 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN APBN Gorontalo, 5 - 7 Februari 2013

2. POKOK-POKOK PENGATURAN DALAM PMK

4. POKOK-POKOK PENGATURAN 4

5. 5

6. PA menunjuk Kepala Satker yang berstatus PNS menjadi KPA, yang bersifat ex-officio. • Pejabat lain selain Kepala Satker dapat ditunjuk sebagai KPA untuk: a. Satker yang dipimpin oleh pejabat yang bersifat komisioner; b. Satker yang dipimpin oleh pejabat eselon I/setingkat es.I; c. Satker Sementara; d. Satker yang pimpinannya mempunyai tugas fungsional; dan e. Satker lembaga negara. • DalamhalSatker yang pimpinannyabukan PNS, PA dapatmenunjukpejabat lain yang berstatusPNS sebagai KPA. • Dalam keadaan tertentu PA dapat menunjuk KPA yang bukan PNS tersebut, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q Dirjen Perbendaharaan. PEJABAT PERBENDAHARAAN

7. Penegasan penetapan pejabat perbendaharaan tidak terikat periode tahun anggaran. • Penegasan dan kejelasan tugas, tanggung jawab dan wewenang KPA, PPK, dan PPSPM serta Bendahara: a. KPA bertanggungjawab manajerial b. PPK bertanggungjawab material c. PPSPM bertanggungjawab formal d. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas uang dikelolanya Kejelasan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk memastikan fungsi check and balance di satker berjalan dengan baik. PEJABAT PERBENDAHARAAN

8. SPM

9. Untuk memastikan bahwa SPM dibuat oleh PPSPM, maka SPM yang disampaikan ke KPPN memuat Personal Identification Number (PIN) sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM yang bersifat unik dan tidak dapat dipalsukan; • Dalam menerbitkan SPM, PPSPM bertanggung jawab atas: • Keamanan data pada aplikasi SPM; • Kesesuaian antara data SPM dengan data pada ADK SPM; • Penggunaan PIN pada ADK SPM;

10. Petugas pengantar SPM : • Statusnya PNS. • Diusulkan secara resmi oleh satker kepada Kepala KPPN. • Diberi kartu identitas oleh KPPN yang dilengkapi dengan barcode dan tanpa kartu identitas SPM tidak diterima. • Lembar SPM : • Terdapat pernyataan bahwa PPSPM bertanggungjawab sepenuhnya atas pengujian dan kebenaran SPM. • Dilengkapi dengan barcode. • Dilengkapi dengan PIN PPSPM. • PIN hanya diberikan oleh KPPN kepada PPSPM. • Tanpa PIN,SPM tidak dapat dicetak. • Sistem Aplikasi : PENYAMPAIAN SPM • Sistem aplikasi SPM disediakan oleh DJPB • Sistem aplikasi SPM terintegrasi dengan RKAKL-DIPA, SPP dan SP2D.

11. Penyampaian SPM–LS dilampiri : • Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau • bukti setor lainnya, dan/atau • daftar nominatif untuk yang lebih dari 1 (satu) penerima. • Khususuntuk penyampaian SPM-LS dalamrangkapembayaran jaminanuang muka atas perjanjian/kontrak, juga dilampiridengan: • Asli SuratJaminan Uang Muka; • Asli Surat Kuasa bemateraicukupdari PPK kepada Kepala KPPN untukmencairkanjaminan; dan • Asli konfirmasi tertulis dari pimpinan bank atau perusahaan asuransi penerbit Jaminan Uang Muka. • Khususuntuk penyampaian SPM-LS atas beban pinjaman/hibah luar negeri, juga dilampiridenganFaktur Pajak PENYAMPAIAN SPM

12. Dalam rangka pengawasan dan pengamanan terhadappengembalian pembayaran jaminan uang muka, KPPN melakukan pencatatan ataspembayaranjaminan uang muka dengan menggunakan aplikasi SP2D. • Kepala KPPN mencairkan jaminan uang muka berdasarkan: • Surat Kuasa dan • Surat pernyataan yang ditandatanganiolehKPA yang menyatakanbahwa telah terjadi pemutusan perjanjian/kontrakdengan pihak ketiga. • Ketentuanlebihlanjutmengenaipersyaratan, tata cara pembayaran, pengujian, pengembalian, dan penatausahaan jaminan uang muka diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaaan. PENGAWASAN DAN PENGAMANAN JAMINAN UANG MUKA OLEH KPPN

14. PEMBAYARAN

15. TATA CARA PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI & LS KEPADA PENYEDIA BARANG/JASA • Untuk pembayaran belanja pegawai diatur sebagai berikut: • Satuan kerja menyampaikan perubahan data pegawai yang telah dilakukan rekonsiliasi data di satuan kerja bersangkutan ke KPPN. • Perubahan data pegawai tersebut selanjutnya menjadi dasar penerbitan SPM-LS Belanja Pegawai. • Untuk pembayaran LS kepada penyedia barang/jasa diatur sebagai berikut: • Satuan kerja menyampaikan data kontrak ke KPPN yang menjadi dasar penerbitan SPM-LS kepada penyedia barang/jasa. • Data kontrak ditatausahakan oleh KPPN melalui suatu sistem dan menjadi dasar dalam melakukan pembayaran. • Dalam hal data kontrak/perubahan data pegawai pada SPM tidak sesuai dengan data di KPPN, maka SPM ditolak/dikembalikan. 15

16. Uang Persediaan bersifat revolving. • UP digunakan untuk semua jenis belanja barang (52), Belanja Modal (53), dan Belanja Lain-lain (58) dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000 • Revolving Uang Persediaan setelah penggunaannya mencapai 50%. • Pada akhir hari kerja uang tunai di Bendahara yang berasal dari UP tidak boleh melebihi Rp. 50 Juta. • Pembayaran dengan UP kepada satu penerima tidak boleh melebihi Rp. 50 Juta. • UP harus dipertanggungjawabkan dalam jangka waktu 2 bulan, bulan ke-3 belum dipertanggungjawabkan diberikan peringatan oleh KPPN, bulan ke-4 belum dipertanggungjawabkan KPPN memotong UP 25% dan bulan ke-5 belum dipertanggungjawabkan KPPN memotong UP 50%. Ilustasi - UP diberikan 10 Januari - s.d 10 Maret jika Satker belum menyampaikan GUP, KPPN menyampaikan surat peringatan • s.d 10 April jika Satker belum menyampaikan GUP, KPPN menyampaikan surat untuk memotong/menyetor UP sebesar 25%. • s.d 10 Mei jika Satker belum menyampaikan GUP, KPPN menyampaikan surat untuk memotong/menyetor UP sebesar 50%. UANG PERSEDIAAN

17. UANG MUKA

18. Pemberian uang muka: Pemberian uang muka atas persetujuan PPK. Pengajuan uang muka dilengkapi dengan rencana penggunaan uang muka. Uang muka dapat diberikan hanya untuk: Mobilisasi alat dan tenaga kerja; Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan barang/jasa PEMBERIAN UANG MUKA

19. Dalam rangka pengawasan dan pengamanan terhadappengembalian pembayaran jaminan uang muka, KPPN melakukan pencatatan ataspembayaranjaminan uang muka dengan menggunakan aplikasi SP2D. • Dalam hal terjadi default, Kepala KPPN mencairkan jaminan uang muka berdasarkan: • a. Surat Kuasa dan • b. Surat pernyataan yang ditandatanganiolehKPA yang menyatakanbahwa telah terjadi pemutusan perjanjian/kontrakdengan pihak ketiga. • Ketentuanlebihlanjutmengenaipersyaratan, tata cara pembayaran, pengujian, pengembalian, dan penatausahaan jaminan uang muka diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaaan PENGAWASAN DAN PENGAMANAN UANG MUKA OLEH KPPN

20. Menguji kebenaran perhitungan angka atas beban APBN yang tercantum dalam SPM; Menguji ketersediaan dana pada kegiatan/output/jenis belanja dalam DIPA dengan yang dicantumkan pada SPM; Menguji kesesuaian tagihan dengan data perjanjian/kontrak atau perubahan data pegawai yang telah disampaikan kepada KPPN. Menguji persyaratan pencairan dana;dan Menguji kesesuaian nilaipotonganpajak yang tercantum dalam SPM dengan nilai pada SSP. PENGUJIAN KPPN

21. Menguji kebenaran perhitungan angka atas beban APBN yang tercantum dalam SPM dalam arti pengujiankebenaran jumlah belanja/pengeluaran dikurangi dengan jumlah potongan/penerimaan dengan jumlah bersih dalam SPM. PENGUJIAN KPPN (1)

22. Pengujianpersyaratanpencairandana, meliputi: Menguji SPM UP berupabesaran UP yang dapat diberikan; Menguji SPM TUP meliputi kesesuaian jumlah uang yang diajukan pada SPM TUP dengan jumlah uang yang disetujui Kepala KPPN; Menguji SPM PTUP meliputi jumlah TUP yang diberikan dengan jumlah uang yang dipertanggungjawabkan dan kepatuhan jangka waktu pertanggungjawaban; Menguji SPM GUP meliputi batas minimal revolving dari UP yang dikelola; Menguji SPM LS Non Belanja Pegawai berupa kesesuaian data perjanjian/kontrak pada SPM LS dengan data perjanjian/kontrak yang tercantum dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN; dan Menguji SPM LS Belanja Pegawai sesuai denganprosedur standaroperasional yang ditetapkanolehDirekturJenderalPerbendaharaan. PENGUJIAN KPPN (2)

23. Data kontrak memuat: • nomor, tanggal, dan nilai perjanjian/kontrak yang telah dibuat oleh Satker; • uraian pekerjaan yang diperjanjikan; • data penyedia barang/jasa yang tercantum dalam perjanjian/ kontrak antara lain nama rekanan, alamat rekanan, NPWP, nama bank, nama, dan nomor rekening penerima pembayaran; • jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkan; • ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasi; • addendum perjanjian/kontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjian/kontrak tersebut; dan • cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran: • - sekaligus (nilai ............ rencana bulan ......); atau • - secara bertahap (nilai ............ rencana bulan ......). DATA KONTRAK

24. TERIMA KASIH