1 / 45

PSAP NO. 0 7 ASET TETAP

PSAP NO. 0 7 ASET TETAP. KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN. RUANG LINGKUP PSAP 07.

theo
Download Presentation

PSAP NO. 0 7 ASET TETAP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PSAP NO. 07ASET TETAP KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

  2. RUANG LINGKUP PSAP 07 • PSAP 07 diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansiny, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan yang diperlukan • PSAP 07 tidak diterapkan untuk: • Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (regenerative natural resources) • Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharuhi (non-regenerative natural resources) Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

  3. KLASIFIKASI ASET TETAP • Tanah • Peralatan dan Mesin • Gedung dan Bangunan • Jalan, Irigasi, dan Jaringan • Aset Tetap Lainnya • Konstruksi dalam Pengerjaan Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

  4. PENGAKUAN ASET TETAP • Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal; • Kriteria suatu aset diakuisebagaiasettetap : • Berwujud; • Mempunyaimasamanfaatlebihdari 12 (duabelas) bulan; • Biayaperolehanasetdapatdiukursecaraandal; • Tidakdimaksudkanuntukdijualdalamoperasi normal entitas; dan • Diperolehataudibangundenganmaksuduntukdigunakan. • Pengakuanasettetapakanandalbilaasettetaptelahditerimaataudiserahkanhakkepemilikannyadanataupadasaatpenguasaannyaberpindah. Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

  5. PENGUKURAN ASET TETAP • aset tetap dinilai dengan biaya perolehan • Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajarpadasaatperolehan Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

  6. PENILAIAN AWAL ASET TETAP • Penilaian awal aset tetap harusdiukurberdasarkanbiayaperolehan • Bilaasettetapdiperolehdengantanpanilai, biayaasettersebutadalahsebesarnilaiwajarpadasaatasettersebutdiperoleh • Untuk penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

  7. KOMPONEN BIAYA Biayaperolehansuatuasettetapterdiridarihargabelinyaataukonstruksinya, termasukbeaimpordansetiapbiaya yang dapatdiatribusikansecaralangsungdalammembawaasettersebutkekondisi yang membuatasettersebutdapatbekerjauntukpenggunaan yang dimaksudkan. Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

  8. CONTOH BIAYA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN SECARA LANGSUNG • Biayapersiapantempat • Biayapengirimanawal (initial delivery) danbiayasimpandanbongkarmuat (handling cost) • Biayapemasangan (instalation cost) • Biayaprofesionalsepertiarsitekdaninsinyur • Biayakonstruksi Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

  9. KOMPONEN BIAYA PEROLEHAN TANAH • Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan • Biaya perolehan mencakup: • Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah • Biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak • Biaya pematangan, penimbunan, dan • biaya lainnya yang dikeluarkan ,aupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai • Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

  10. KOMPONEN BIAYA PEROLEHAN PERALATAN DAN MESIN • Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai • Biaya perolehan peralatan dan mesin antara lain meliputi: • Harga pembelian • Biaya pengangkutan • Biaya instalasi • Serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap untuk digunakan Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

  11. KOMPONEN BIAYA PEROLEHAN GEDUNG DAN BANGUNAN • Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang mas masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai • Biaya perolehan gedung dan bangunan antara lain meliputi: • Harga pembelian atau biaya konstruksi, • Biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

  12. KOMPONEN BIAYA PEROLEHAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN • Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. • Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan antara lain meliputi: • Biaya perolehan atau biaya konstruksi, dan • Biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

  13. KOMPONEN BIAYA PEROLEHAN ASET TETAP LAINNYA Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

  14. PENGECUALIAN KOMPONEN BIAYA PEROLEHAN ASET TETAP • BiayaAdministrasidanbiayaumumlainnyabukanmerupakansuatukomponenbiayaasettetapsepanjangbiayatersebuttidakdapatdiatribusikansecaralangsungpadabiayaperolehanasetataumembawaasetkekondisikerjanya. • Biayapermulaan (start-up cost) danpra-produksiserupatidakmerupakanbagianbiayasuatuasetkecualibiayatersebutperluuntukmembawaasetkekondisikerjanya. Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

  15. PEROLEHAN SECARA GABUNGAN • Biayaperolehandarimasing-masingasettetap yang diperolehsecaragabunganditentukandenganmengalokasikanhargagabungantersebutberdasarkanperbandingannilaiwajarmasing-masingaset yang bersangkutan. Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

  16. PERTUKARAN ASET • Biaya suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran yang tidak serupa atau aset lainnya diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan. • Suatuasettetapdapatdiperolehmelaluipertukaranatassuatuaset yang serupayang memilikimanfaat yang serupadanmemilikinilaiwajar yang serupa. Suatuasettetapjugadapatdilepasdalampertukarandengankepemilikanaset yang serupa. Dalamkeadaantersebuttidakadakeuntungandankerugian yang diakuidalamtransaksiini. Biayaaset yang barudiperolehdicatatsebesarnilaitercatat(carrying amount)atasaset yang dilepas. Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

  17. ASET DONASI • Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. • Perolehansuatuasettetap yang memenuhikriteriaperolehanasetdonasi, makaperolehantersebutdiakuisebagaipendapatanoperasional Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

  18. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN • Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

  19. PENYUSUTAN • Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. • Nilaipenyusutanuntukmasing-masingperiodediakuisebagaipengurangnilaitercatatasettetapdalamneracadanbebanpenyusutandalamlaporanoperasional. • Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

  20. PRASYARAT PENYUSUTAN (Bultek SAP No. 05) • Diketahui nilai buku yang dapat disusutkan • Identifikasi aset yang nilainya menurun. • Harus diketahui masa manfaatnya • Diketahui Kondisi yang menyebabkan penurunan aset tetap (misalnya yang mudah obsolet) Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

  21. METODE PENYUSUTAN • Metodegarislurus (straight line method); atau • Metodesaldomenurunganda (double declining method); atau • Metode unit produksi (unit of production method) Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

  22. Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap PSAP 07 Par 57 : Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian Bultek SAP No. 05: Untukobyektifitasdalampenetapanmasamanfaatasettetap (sebagaidasarmenentukanmetodepenyusutan) disarankan agar penetapannyadiusulkanolehinstansiteknisterkaitdanselanjutnyaditetapkandenganPeraturanMenteriKeuangan. Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

  23. PENILAIAN KEMBALI (REVALUATION) • Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. • Selisihantaranilairevaluasidengannilaitercatatdibukukandalam akunekuitas Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

  24. ASET BERSEJARAH • Asetbersejarahmerupakanasettetap yang dimilikiataudikuasaiolehpemerintah yang karenaumurdankondisinyaasettetaptersebutharusdilindungiolehperaturan yang berlakudarisegalamacamtindakan yang dapatmerusakasettetaptersebut • DiungkapkandalamCaLKsajatanpanilai • Beberapaasetbersejarahjugamemberikanpotensimanfaatlainnyakepadapemerintahselainnilaisejarahnya, misalnyauntukruangperkantoran. Untukkasustersebut, asetiniakanditerapkanprinsip-prinsip yang samasepertiasettetaplainnya. Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

  25. ASET INFRASTRUKTUR • Karakteristik aset infrastruktur: • Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan • Sifatnya khusus dan tidak ada alternatof lain penggunaannya • Tidak dapat dipindah-pindahkan, dan • Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya • Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada PSAP No. 07 • Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

  26. ASET MILITER • Peralatan militer baik Karakteristik aset infrastruktur: • Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan • Sifatnya khusus dan tidak ada alternatof lain penggunaannya • Tidak dapat dipindah-pindahkan, dan • Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya • Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada PSAP No. 07 • Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

  27. PENGHENTIAN/PELEPASAN Suatuasettetapdieliminasidarineracaketikadilepaskanataubilaasetsecarapermanendihentikanpenggunaannyadantidakadamanfaatekonomimasa yang akandatang. Asettetap yang secarapermanendihentikanataudilepasharusdieliminasidariNeracadandiungkapkandalamCatatanatasLaporanKeuangan. Asettetap yang dihentikandaripenggunaanaktifpemerintahtidakmemenuhidefinisiasettetapdanharusdipindahkanke pos asetlainnyasesuaidengannilaitercatatnya. Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

  28. PENGUNGKAPAN LaporanKeuanganharusmengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sbb: (a) Dasarpenilaian yang digunakanuntukmenentukannilaitercatat (carrying amount); (b) Rekonsiliasijumlahtercatatpadaawaldanakhirperiode yang menunjukkan: (1)Penambahan; (2) Pelepasan; (3) Akumulasipenyusutandanperubahannilai, jikaada; (4) Mutasiasettetaplainnya. (c) Informasipenyusutan, meliputi: (1) Nilaipenyusutan; (2) Metodepenyusutan yang digunakan; (3) Masamanfaatatautarifpenyusutan yang digunakan; (4) Nilaitercatatbrutodanakumulasipenyusutanpadaawaldanakhirperiode; Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

  29. PENGUNGKAPAN Laporankeuanganjugaharusmengungkapkan: (a) Eksistensidanbatasanhakmilikatasasettetap; (b) Kebijakanakuntansiuntukkapitalisasi yang berkaitandenganasettetap; (c) Jumlahpengeluaranpada pos asettetapdalamkonstruksi; dan (d) Jumlahkomitmenuntukakuisisiasettetap. Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

  30. JURNAL PEROLEHAN ASET Pada1 Juli 20X2 SKPD ABC membeli tanah dengan harga 850juta ditambah biaya untuk pengurusan surat-surat kepemilikan sebesar 50juta, LS. Pada 1 Juli 20X2 SKPD ABC membeli tanah dan bangunan dengan harga 1.000juta. Nilai tanah dan bangunan jika dijual terpisah nilai tanah 480juta dan bangunan 720 juta, LS. Nilai tanah 480 / (480+720) x 1.000 = 400juta Nilai bangunan 720 / (480+720) x 1.000 = 600 juta Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

  31. JURNAL DEPRESIASI ASET Pada1 Juli 20X2 SKPD ABC mengakui dan menghitung depresiasi. Bangunan nilai perolehan 6.000 juta disusutkan 20 tahun. Kendaraan 800 juta disusutkan 8 tahun, peralatan A 400juta disusutkan 8 tahun dan peralatan B 200 juta disusutkan 4 tahun. Penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus Bangunan 6.000 / 20 x 6/12 = 30juta Kendaraan 800 / 8 x 6/12 = 50 Peralatan A 480 / 8 x 6/12 = 30 Peralatan B 240 / 4 x 6/12 = 30 TOTAL 140juta Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

  32. JURNAL PENJUALAN ASET Pada30 Desember 20X2 SKPD ABC menjual kendaraan dengan harga 40 juta. Kendaraan tersebut dibeli 10 tahun yang lalu dengan harga 200juta, telah disusutkan semua sehingga nilai buku 0. Kendaraan nilai buku 0, 40 juta adalah surplus penjualan kendaraan. Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

  33. JURNAL PENJUALAN ASET Pada30 Desember 20X2 SKPD ABC menjual peralatan dengan harga 30 juta. Peralatan harga perolehan 80juta, telah didepresiasikan 4 tahun (dari 8 tahun masa mafaat), nilai buku tersisa 40 juta. Peralatan nilai buku 20 juta. Defisit penjualan peralatan 30 – 40 = (10) Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

  34. JURNAL PENGHAPUSAN ASET Pada30 Desember 20X2 SKPD ABC melakukan penghapusan peralatan yang hilang karena banjir besar yang terjadi pada tahun tersebut. Nilai aset yang dihapuskan sebesar 400juta dengan akumulasi depreasiasi 300juta. Penghapusan aset dilakukan dengan mengikuti prosedur penghapusan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

  35. JURNAL PENERIMAAN HIBAH ASET Pada30 Juni 20X2 SKPD ABC menerima kendaraan senilai 200juta hibah dari sebuah perusahaan. Kendaraan tersebut didepresiasikan selama 8 tahun. Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

  36. JURNAL PENYELESAIAN KDP Pada30 Juni 20X2 SKPD ABC menyelesaikan KDP berbentuk gedung yang telah dibangun mulai tahun 20X0. Saldo KDP pada 1 Januari 20X2 sebesar 800juta. Penyelesaian KDP di tahun 20X2 sebesar 200juta. Gedung didepresiasikan 20 tahun. Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

  37. JURNAL REVALUASI ASET Pada30 Desember 20X2 SKPD ABC melakukan revaluasi bangunan karena berdasarkan hasil pemeriksaan, bangunan tersebut nilainya tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Nilai bangunan tersebut saat ini 400juta dan akumulasi depresiasi 400juta. Hasil penilaian menyatan nilai bangunan tersebut 200juta. Bangunan hasil revaluasi diyakini masih memiliki masa manfaat 10 tahun ke depan Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

  38. KLASIFIKASI ASET TETAP

  39. KASUS-KASUS KEPEMILIKAN TANAH 1 Dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah namun belum ada bukti kepemilikan yang sah • Tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah. • Diungkapkan secara memadai dalam CaLK 2 • Tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah • Diungkapkan secara memadai dalam CaLK bahwa tanah tersebut dikuasai pihak lain Tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain 3 Tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain • Dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan di CaLK. • Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam CaLK 4 = dan Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan 1 2

  40. TANAH WAKAF • Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada CaLK.

  41. RENOVASI ASET TETAP

  42. REKLASIFIKASI ASET TETAP • Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. • Contoh: Aset Tetap yang rusak berat dan akan dihapuskan • Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.

  43. ASET TETAP KERJASAMA • Asettetapdapatdikerjasamakandenganpihak lain. • Dipengaruhibentukkontrak, asetdiakuijikasudahdiserahterimakan, diberikanpenjelasanjikaasettersebutdalamkerjasama. • Kerjasamadapatberbentukpemakaianaset, pengelolaanoperasibersamaataupengelolaanentitas. • Terkaitaset asettetap, pengelolaanentitas  investasi

  44. ASET TETAP KERJASAMA • Bentukkerjasama: • BTO  Built Transfer Operate, BangunSerahOperasi • Dibangunmitra, setelahselesaiasetdiserahkan, • Mitraataupemerintahmengoperasikan • Asetdiakuisaatpenyerahan, diberikanklasifikasikhususasetkerjasamadandicatatutangsebesarnilaikinipembayarandimasadepan . • Setelahkontrakselesai, dikembalikanmenjadiasettetap • BOT  Built Operate Transfer, BangunOperasiSerah • Dibangunmitra, setelahselesaidigunakansampaiakhirkontrak, barudiserahkan • Mitramengoperasikan, pemerintahmemperolehpendapatan • Asetdiakuisetelahpenyerahan,, selamakontrakbangunantidakdiakui, tanahdiklasifikasikan asetkerjasama,. • Setelahkontrakselesaitanahdanbangunan yang diserahkanakandireklasifikasikan menjadiasettetap.

  45. TERIMA KASIHKomiteStandar AkuntansiPemerintahan(KSAP)GedungPrijadiPraptosuhardjo III, Lt. 2, KementerianKeuanganJl. Budi Utomo No. 6, JakartaTelepon/Fax (021) 352 4551,website : www.ksap.org Email: webmaster@ksap.org

More Related