1 / 34

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DAN KEBIJAKAN TERKAIT TANAH TERLANTAR Revisi 1.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DAN KEBIJAKAN TERKAIT TANAH TERLANTAR Revisi 1. Oleh: Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, SH., MCL., MPA Guru Besar dan Kepala Pusat Pengkajian Hukum Tanah F akultas Hukum UGM Workshop Lahan Terlantar Diselenggarakan oleh Departemen Pertanian RI

rae-roberson
Download Presentation

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DAN KEBIJAKAN TERKAIT TANAH TERLANTAR Revisi 1.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DAN KEBIJAKAN TERKAIT TANAH TERLANTAR Revisi 1. Oleh: Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, SH., MCL., MPA Guru Besar dan Kepala Pusat Pengkajian Hukum Tanah Fakultas Hukum UGM Workshop Lahan Terlantar Diselenggarakan oleh Departemen Pertanian RI Bandung, 13 – 14 November 2008

  2. Persandingan antara Pengaturan Tanah Terlantar dalam PP No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar jo. Kept. Ka. BPN No. 24 Tahun 2002 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 36 tahun 1998 dengan RPP tentang Penertiban Tanah Terlantar.

  3. Dalam PP No. 36 Tahun 1998 diatur mengenai hal – hal sebagai berikut: • Definisi tanah terlantar (Pasal 1 ayat (5)). • Ruang lingkup tanah terlantar (Pasal 2). • Kriteria tanah terlantar (Bab III (Pasal 3 – Pasal 8)) adalah sebagai berikut: • Tanah dengan HM, HGB, dan HP yang tidak dipecah. • Tanah dengan HGU dan sebagian bidang tanah tersebut. • Tanah dengan HGB/HP yang dimaksudkan untuk dipecah. • Tanah dengan HPL atau sebagian bidang tanah tersebut. • Tanah yang belum dimohonkan haknya atau sebagian bidang tanah tersebut.

  4. Dalam PP No. 36 Tahun 1998 diatur mengenai hal – hal sebagai berikut: (Cont’d) • Tata cara penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar (Bab IV (Pasal 9 – 14)) yang meliputi: • Identifikasi. • Dibentuknya Panitia Penilai. • Pengecualian dari kategori tanah terlantar yakni apabila pemegang hak tidak dapat mendayagunakan tanahnya karena tidak mampu dari segi ekonomi; atau sebab tidak didayagunakannya tanah karena dihalangi oleh pihak lain • Setelah identifikasi, peringatan diberikan 3 (tiga) kali @ 12 (dua belas) bulan.

  5. Dalam PP No. 36 Tahun 1998 diatur mengenai hal – hal sebagai berikut: (Cont’d) • Tata cara penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar (Bab IV (Pasal 9 – 14)) yang meliputi: • Setelah peringatan ketiga, ketika sedang diusulkan sebagai “tanah terlantar” dalam waktu tiga (3), bulan pemegang hak dapat mengalihkan haknya melalui lelang kepada pihak lain. • Penetapan sebagai tanah terlantar.Jika tidak tanah ditetapkan sebagai tanah terlantar. Tanah dengan HM, HGB, dan HP yang tidak dipecah.

  6. Dalam PP No. 36 Tahun 1998 diatur mengenai hal – hal sebagai berikut: (Cont’d) • Akibat hukum penetapan tanah terlantar (Bab V ) adalah: • Tanah tersebut menjadi Tanah Negara. • Kepada bekas pemegang hak diberikan ganti rugi sesuai dengan harga perolehan tanah tersebut. • Biaya pembuatan prasarana fisik/bangunan diperhatikan dalam penetapan ganti rugi. • Ganti rugi dibebankan kepada penerima hak yang baru

  7. Dalam Kepts. Ka. BPN No. 24 Tahun 2002 antara lain diatur mengenai hal – hal sebagai berikut: • Jangka waktu minimal untuk dilakukannya identifikasi (Pasal 8) • HM, 5 (lima) tahun; • HGU, 5 (lima) tahun; • HGB, 3 (tiga) tahun; • HP, 3 (tiga) tahun; • HPL, 5 (lima) tahun; sejak diterbitkannya sertipikat hak atas tanah . Jangka waktu indentifikasi terhadap penguasaan tanah oleh perusahaan berdasarkan : • Ijin lokasi/SIPPT, 1 (satu) tahun sejak surat keputusan perpanjangan yang terakhir; • Pencadangan tanah/SP3L dan rekomendasi Bupati/Walikota, sejak berlakunya keputusan ini.

  8. Dalam Kepts. Ka. BPN No. 24 Tahun 2002 antara lain diatur mengenai hal – hal sebagai berikut: (Cont’d) • Langkah penanganan tanah terlantar yang diambil (Pasal 14 ayat (2)) adalah: • Rekomendasi; • Pembinaan; • Peringatan. • Pernyataan tanah sebagai tanah terlantar dilakukan terhadap: • Seluruh bidang tanah; atau • Sebagian bidang tanah.

  9. Dalam Kepts. Ka. BPN No. 24 Tahun 2002 antara lain diatur mengenai hal – hal sebagai berikut: (Cont’d) • Pendayagunaan tanah terlantar (Pasal 23 ayat (1)) adalah sebagai berikut: • Kemitraan; • Redistribusi tanah; • Konsolidasi tanah; • Pemberian hak atas tanah kepada pihak lain. Tanah terlantar yang didayagunakan untuk b, c dan d, pembayaran ganti rugi dibebankan kepada penerima hak yang baru .

  10. Catatan terhadap PP No. 36 Tahun 1998 jo. Kept. Ka. BPN No. 24 Tahun 2002 • Pengecualian dari kategori tanah terlantar disebutkan dalam pasalnya secara eksplisit • Kepada pemegang hak diberikan ganti kerugian sebesar harga perolehan, yang pembayarannya dibebankan kepada penerima hak baru. • Peringatan yang diberikan 3 (tiga) kali @ 12 (dua belas) bulan dan kesempatan mengalihkan hak atas tanah kepada pihak lain melalui lelang lebih cenderung memihak kepada pemegang hak atas tanah dan memberikan kemungkinan untuk terulangnya keadaan yang sama (kurang tegas).

  11. Pokok – pokok yang diatur dalam RPP tentang Penertiban Tanah Terlantar • Obyek tanah terlantar sama dengan yang diatur dalam PP No. 36 Tahun 1998. • Pengecualian dan kategori tanah terlantar (ekonomi lemah) tidak dimuat dalam pasal, tetapi dalam Penjelasan Pasal 3. • Jangka waktu identifikasi, a) untuk tanah dengan HM, HGU, HP, atau tanah dengan HPL, 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya sertipikat hak atas tanah atau Hak Pengelolaan; b) untuk tanah dengan dasar penguasaan, 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya ijin/keputusan/surat dari pejabat yang berwenang.

  12. Pokok – pokok yang diatur dalam RPP tentang Penertiban Tanah Terlantar (Cont’d) • Pembentukan Satuan Tugas terdiri dari unsur – unsur sebagai berikut • BPN. • Depkeu; • Pemda; • Instansi lain yang terkait. • Dari hasil identifikasi, diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali @ 1 (satu) bulan sebelum dinyatakan sebagai tanah terlantar • Tanah yang diusulkan sebagai tanah terlantar dinyatakan dalam keadaan status quo dan tidak dapat dilakukan perbuatan hukum apa pun di atas tanah yang bersangkutan sampai dengan diterbitkan penetapan pemutusan hubungan hukum.

  13. Pokok – pokok yang diatur dalam RPP tentang Penertiban Tanah Terlantar (Cont’d) • Penetapan sebagai tanah terlantar tidak berlaku jika penyebab tanah dalam keadaan terlantar dikarenakan diletakkan sita oleh Pengadilan • Tanah yang dinyatakan sebagai tanah terlantar, menjadi tanah yang dikuasai oleh negara; bekas pemegang hak dapat diberikan kembali bagian tanahnya yang tidak dinyatakan sebagai tanah terlantar dengan mengajukan permohonan hak atas tanah. • Terhadap tanah yang dinyatakan sebagai tanah terlantar wajib dikosongkan oleh bekas pemegang hak atas tanah dan tidak diberikan ganti rugi. • Tanah terlantar yang sudah menjadi tanah negara tersebut akan diatur kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya oleh Kepala BPN.

  14. Catatan terhadap RPPPenertiban Tanah Terlantar • Berbeda dengan PP No. 36 Tahun 1998, RPP ini difokuskan kepada Penertiban Tanah Terlantar, sedangkan pendayagunaan tanah terlantar akan diatur kembali oleh Kepala BPN. • Sama halnya dengan PP No. 36 Tahun 1998, dalam RPP ini masih tetap ada pengecualian terhadap kriteria tanah terlantar yakni khusus untuk tanah yang diperuntukkan atau dipergunakan untuk rumah tinggal yang dimiliki orang perorangan. (NB: Seharusnya untuk ketentuan ini dimuat secara eksplisit dalam Pasal 3 dan tidak dalam Penjelasan PP)

  15. Catatan terhadap RPPPenertiban Tanah Terlantar (Cont’d) • Pembentukan Satuan Tugas oleh Kepala BPN, yang terdiri dari unsur – unsur a) BPN; b) Depkeu; c) Pemda; d) Instansi lain yang terkait. Khusus terhadap unsur Satuan Tugas Depkeu dan Pemda, karena PP ini terbit setelah berlakunya UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah • Terhadap tanah – tanah yang merupakan barang milik Negara/Daerah seyogyanya upaya penertiban dilakukan sampai dengan tahap identifikasi. Laporan mengenai hasil identifikasi disampaikan kepada pengelola barang milik Negara/Daerah yaitu Menteri Keuangan atau Gubernur/Bupati/Walikota, untuk diambil tindakan selanjutnya oleh pihak yang berwenang sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2004 jo. PP No. 6 Tahun 2006 dan peraturan – peraturan pelaksananya.

  16. Catatan terhadap RPPPenertiban Tanah Terlantar (Cont’d) • Terhadap tanah pertanian dan perkebunan, seyogyanya persyaratan teknis tentang tanah terlantar merujuk pada syarat/kriteria yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai peraturan perundangan – undangan terkait. Dengan kata lain : RPP ini perlu disinkronkan dengan peraturan perundang – undangan lain yang terkait.

  17. Catatan terhadap RPPPenertiban Tanah Terlantar (Cont’d) • Dikecualikan juga dari ketentuan tentang tanah terlantar jika tidak digunakan/dimanfaatkannya tanah yang bersangkutan karena diletakkan sita oleh Pengadilan. Catatan: apakah tidak ada sebab – sebab lain yang dapat dikategorikan sebagai force majeure (bagaimana misalnya apabila sebagian areal tanah diduduki atau digarap pihak lain?) • Berbeda dengan PP No. 36 Tahun 1998 identifikasi mulai dilakukan 3 (tiga) tahun setelah diterbitkan sertipikat dan peringatan terhadap tanah sebagai obyek penertiban adalah 3 (tiga) kali @ 1 (satu) bulan. (Bandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 48 Permentan No. 26 Tahun 2007 mengenai penelantaran tanah perkebunan) Kepada bekas pemegang hak tidak diberikan ganti rugi karena hak atas tanahnya dinyatakan hapus dan tanahnya dikuasai langsung oleh Negara.

  18. Catatan terhadap RPPPenertiban Tanah Terlantar (Cont’d) • RPP ini diterbitkan karena PP No. 36 Tahun 1998 dipandang kurang/tidak efektif, tetapi tidak dijelaskan dimana letak ketidakefektifan PP No. 36 Tahun 1998. Disamping itu, jika dalam PP No. 36 tahun 1998 dapat dibaca arah pendayagunaannya (kemiraan, konsolidasi, redistribusi, dan pemberian hak), dalam RPP ini sekenario besarnya tidak terbaca dengan jelas, hanya disebutkan secara umum dalam Penjelasan Umum ” ......... penertiban dan pencegahan tanah terlantar merupakan langkah dan prasyarat penting untuk menjalankan program – program pembangunan nasional, terutama di bidang agraria yang telah diamanatkan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan dasar Pokok – Pokok Agraria, serta rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.”

  19. Perubahan ParadigmaPenertiban Tanah Terlantar

  20. Tahun 1980 – an Ketika pembangunan perumahan mulai marak, salah satu eksesnya, yakni tidak/belum digunakan/dimanfaatkannya tanah – tanah sesuai peruntukannya telah mendorong diterbitkannya Instruksi Mendagri No. 2 Tahun 1982 tentang Penertiban Tanah Di Daerah Perkotaan Yang Dikuasai Oleh Badan Hukum/Perorangan Yang Tidak Dimanfaatkan/Ditelantarkan jo. Keputusan Mendagri No. 268 Tahun 1982 tentang Pokok – Pokok Kebijaksanaan Penertiban/Pemanfaatan Tanah Yang Dicadangkan Bagi dan/atau Dikuasai Oleh Perusahaan – Perusahaan. Dalam Keputusan Mendagri No. 268 Tahun 1982 tersebut secara eksplisit tanah – tanah yang dikuasai dengan HGB/HP oleh pengusaha termasuk dalam upaya penertiban ini.

  21. (Cont’d) Bagi tanah – tanah yang terkena tindakan penertiban, diberi santunan yang ditetapkan Mendagri sebesar harga perolehannya pada waktu pembebasan tanahnya, yang dibayarkan oleh pengusaha yang bersangkutan. Pembayaran santunan tersebut dibebankan kepada pihak yang dianggap dan dinilai mampu melanjutkan proyek yang bersangkutan (Bandingkan dengan PP No. 36 Tahun 1998).

  22. Bagaimana jika tanah terlantar ini dikaitkan dengan pendayagunaannya dalam rangka Land Reform? Merujuk pada PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian sebagai peraturan pelaksana UU No. 56 Prp 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, berkaitan dengan tanah – tanah obyek Land Reform, dalam Pasal 1 huruf d disebutkan, ”Tanah – tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.” (NB : apakah tanah – tanah terlantar dapat dimasukkan dalam kategori ini?)

  23. (Cont’d) Pasal 5 menyebutkan bahwa, ”Pembagian tanah – tanah lainnya yang langsung dikuasai oleh Negara menurut ketentuan Pasal 1 huruf d, diatur oleh Menteri Agraria, dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan dalam Peraturan ini.” Dalam Pasal 6 angka 1 diatur bahwa, ”Kepada bekas pemilik dari tanah – tanah yang berdasarkan Pasal 1 Peraturan ini diambil oleh Pemerintah untuk dibagi – bagikan kepada yang berhak atau dipergunakan oleh Pemerintah sendiri, diberikan ganti kerugian, ........”

  24. Bagaimana dengan praktik di Negara lain? Di Filipina, idle land merupakan salah satu obyek Land Reform Berdasarkan DAR No. 12 Tahun 1990 diatur mengenai pengambilalihan idle or abandoned agricultural land. Pengambilalihan idle or abandoned land dilakukan dalam rangka Agrarian Reform Program sesuai Comprehensive Agrarian Reform Law 1988 (R.A. No. 6657). Dalam R.A No. 6657, agricultural land adalah tanah yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian dan tidak diklasifikasikan sebagai kegiatan pertambangan, kehutanan, permukiman, atau industri.

  25. (Cont’d) Ruang lingkup idle or abandoned agricultural land adalah tanah pertanian yang tidak ditanami, digunakan, atau diusahakan untuk memproduksi tanaman apapun atau tidak juga dimanfaatkan untuk tujuan ekonomi apapun selama minimal tiga (3) tahun berturut – turut. Dikecualikan dari idle or abandoned agricultural land tanah yang peruntukannya baik secara permanen maupun sementara dialihfungsikan untuk tujuan non – pertanian, dan juga tanah – tanah yang menjadi tidak produktif karena keadaan darurat (force majeure). Identifikasi terhadap idle or abandoned agricultural land dilakukan selama tiga tahun berturut – turut, untuk kemudian diterbitkan Notice of Acquisition. Tanah yang dikategorikan sebagai idle or abandoned agricultural land itu diberikan ganti kerugian oleh The Land Bank of The Philippine (LBP) yang kemudian akan dibebankan kepada penerima hak (beneficiaries)

  26. Mereka yang dapat dikualifikasikan sebagai beneficiaries adalah: • Penyewa tanah pertanian; • Petani penggarap tetap; • Petani penggarap musiman; • Atau petani penggarap lainya; • Pihak yang menduduki dan menggarap tanah; • Koperasi atau kelompok kecil para petani yang menggarap tanah tertentu; • Pihak – pihak lain yang secara langsung mengolah tanah pertanian.

  27. Syarat untuk menjadi beneficiaries • Tidak memiliki tanah pertanian atau hanya memiliki tanah kurang dari tiga (3) Ha; • Warga Negara Filipina; • Minimal berumur 15 tahun atau merupakan kepala keluarga pada waktu proses penerimaan pembagian tanah; dan • Mempunyai kemauan, kemampuan dan sikap untuk mengolah tanah dan membuat tanah tersebut seproduktif mungkin.

  28. Di Filipina, untuk daerah perkotaan, sesuai dengan Republic Act No. 7279 tentang Urban Development and Housing Act of 1992 Definisi tanah terlantar adalah "Unregistered or abandoned lands" refers to lands in urban and urbanizable areas which are not registered with the Register of Deeds, or with the city or municipal assessor's office concerned, or which are uninhabited by the owner and have not been developed or devoted for any useful purpose, or appears unutilized for a period of three (3) consecutive years immediately prior to the issuance and receipt of publication of notice of acquisition by the Government as provided under this Act. It does not include land which has been abandoned by reason of force majeure or any other fortuitous event: Provided, That prior to such event, such land was previously used for some useful or economic purpose.” Selain itu dikenal pula istilah idle lands yakni, “Non-agricultural lands, urban and urbanized areas on which no improvements, as herein defined, have been made by the owner, as certified by the city, municipal or provincial assessor.”

  29. Perolehan tanah untuk pembangunan permukiman berasal dari tanah – tanah sebagai berikut: • Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Pusat/Daerah; • Unregistered atau abandoned lands, dan idle lands; • Tanah yang termasuk dalam Priority Development, Zonal Improvement Program Sites, serta Slum Improvement dan Resettlement Program, yang belum ditetapkan peruntukannya; • Bagong Lipunan Improvement of Sites and Services (BLISS Sites) yang belum ditetapkan peruntukannya; dan • Tanah milik pribadi.

  30. Perolehan tanah – tanah tersebut dapat dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut: • community mortgage; • land swapping; • land assembly or consolidation; • land banking; • donation to the Government; • joint – venture agreement; • negotiated purchase; and • expropriation. Ganti kerugian diberikan pada bekas pemegang hak sesuai dengan kesepakatan para pihak, kecuali untuk tanah yang “diambil alih” oleh Pemerintah secara sepihak karena tidak tercapainya kesepakatan, maka besaran ganti kerugian ditetapkan oleh Pemerintah dengan pertimbangan badan – badan terkait.

  31. PENUTUP

  32. Jika memang paradigma yang diacu dalam RPP Penertiban Tanah Terlantar adalah penghapusan hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanahnya yang ditelantarkan dan oleh karena itu tidak diberikan ganti kerugian, maka diperlukan perhatian untuk hal – hal sebagai berikut: •  Perubahan paradigma ini harus dikonsultasikan kepada publik (sebelum menjadi PP) secukupnya karena tindakan pencegahan lebih diutamakan dibandingkan tindakan penertiban.  Namun demikian, jika terhadap penelantaran tanah yang berakibat hapusnya hubungan hukum antara penegang hak atas tanah itu tidak diberikan ganti kerugian, seyogyanya bentuk pengaturannya adalah undang – undang. • Setelah PP dibentuk, sosialisasi yang menyeluruh juga sangat diperlukan, satu dan lain hal untuk meminimalisasikan resistensi yang tidak diharapkan. • Kesiapan para pelaksana di lapangan merupakan hal yang esensial, demikian juga ketersediaan data yang akurat dan up to date. • Pendayagunaan tanah terlantar harus transparan dan bebas dari KKN.

  33. Terhadap tanah terlantar yang pemanfaatannya sesuai untuk kegiatan pertanian dalam arti luas dapat dijadikan obyek Land Reform atau Land Reform PlusAkses Reform (Program Pembaruan Agraria Nasional) Terhadap tanah – tanah terlantar untuk penggunaan non – pertanian, dapat didayagunakan untuk pembangunan perumahan, utamanya untuk mendorong pembangunan 1000 (seribu) menara untuk rumah susun sederhana (rusuna) di berbagai kota di Indonesia, terutama 10 (sepuluh) kota yang berpenduduk di atas 2 (dua) juta jiwa. Program ini dicanangkan oleh Pemerintah pada tahun 2006

  34. YOGYAKARTA 10 NOVEMBER 2008

More Related