PERATURAN PERUNDANGAN & KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR

1. PERATURAN PERUNDANGAN & KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR

2. HIRARKI PER-UU • Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Saat ini (UU No. 10 Tahun 2004 Psl. 7) : • Undang-undang Dasar 1945 • Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang • Peraturan Pemerintah • Peraturan Presiden • Peraturan Daerah, yang meliputi: • Peraturan Daerah Provinsi • Peraturan Daerah Kabupaten/Kota • Peraturan Desa

3. Peraturan yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturanyang diatasnya • Peraturan yang di bawah : • Boleh lebih ketat • Tidak boleh lebih longgar  bertentangan

4. Undang-Undang • UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : •  Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum ; •  Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

5. Peraturan Pemerintah • PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air : •  Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjadi agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya •  Pasal 8 (1) klasifikasi air ; 4 kelas

6. 4 klasifikasi air (PP 82/2001): • Kelas 1, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama ; • Kelas 2, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama ; • Kelas 3, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk imengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan air yang sama; • Kelas 4, air yang peruntukannya dapat digunakanuntuk mengairi,pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama.

7. Baku mutu air limbah(Kepmen/Permen LH) • Kepmen LH No. 51/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri • Kepmen LH No. 52/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel • Kepmen LH No. 58/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit • Kepmen LH No. 112/2001 tentang Baku Mutu Limbah Domestik • Kepmen LH No. 113/2003 tentang Baku Mutu Limbah Batubara • Kepmen LH No. 2/2006 tentang Baku Mutu Limbah RPH • Permen LH No.3 tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Kawasan Industri

8. Baku mutu (Menkes) • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kuali­tas Air; • Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/XI/2011 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;

9. Baku mutu (Perda) • Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Peruntukkan dan Baku Mutu Air Sungai di Provinsi Kalimantan Selatan; •  Kalsel badan air semua gol A • Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC) Bagi Kegiatan Industri, Hotel Restoran, Rumah Sakit, Domestik dan Pertambangan;