TIM HRWG Disiapkan oleh Rafendy Djamin

1. TIM HRWG Disiapkan oleh Rafendy Djamin hrwg@hrwg.org

2. Mekanisme HAM Internasional dan ASEAN Rafendi Djamin Coordinator HRWG-Indonesia hrwg@hrwg.org

3. Pokok bahasan • Sistim perlindungan HAM PBB dan reformasi PBB • Prosedur berdasar konvensi HAM PBB • Prosedur berdasarkan Piagam PBB • Mekanisme HAM regional/ASEAN hrwg@hrwg.org

4. 3 Pilar Reformasi PBB • Kemanan: reformasi Dewan Keamanan PBB dibidang akuntabilitas penggunaan veto, perluasan anggota permanen, Responsibility to protect • Sosial Ekonomi: reformasi Dewan Sosial ekonomi PBB (ECOSOC) • HAM : reformasi Komisi HAM-PBB menjadi Dewan HAM PBB, responsibility to protect in case of “failed State” (bila terjadi genosida, ethnic cleansing & Kejahatan kemanusiaan, war crimes) • Keterkaitan keamanan, pembangunan dan HAM hrwg@hrwg.org

5. Mekanisme HAM PBB • Hubungan antara Konsep kedaulatan negara dan HAM • Kewajiban internasional untuk melindungi (Responsibility to protect – R2P) • Hubungan antara Masyarakat sipil -negara- PBB • Peran Institusi HAM Nasional (KOMNAS HAM ) hrwg@hrwg.org

6. Mekanisme HAM PBB • Sidang Umum PBB, Komite 3 • Dewan Keamanan PBB • Dewan HAM PBB • Komisi Pengembangan Perdamaian (Peace building Commission) • Mahkamah Pidana Internasional (ICC) hrwg@hrwg.org

7. Sekilas tentang Dewan HAM PBB - Status dan mandat • Berada dibawah Sidang Umum PBB • Penekanan pada pencegahan dan perlindungan - Explicit guiding principles - Fungsi • Universal periodic review (UPR) • Pencegahan, sessie emergency - Keanggotaan • Less members (47) • kriteria pemilihan • Mekanisme sangsi internal suspension (2/3 majority) • review - Sessions—number, duration, emergency sessions hrwg@hrwg.org

8. Dewan HAM PBB • Lembaga HAM PBB yang paling utama dimana NGO punya akses langsung (NGO yg mempunyai status konsultatif dengan Dewan EKOSOB) • 47 negara anggota yg dipilih oleh seluruh anggota PBB (192 negara), berdasar kelompok regional dan komitmen terhadap HAM • 3 Fungsi utama: Standard setting, monitoring, kerjasama internasional • Bersidang 10 minggu dalam setahun di bulan Maret dan April di Geneva, periode antar sidang dipimpin oleh sebuah biro, dan bertugas: • menyusun Draft traktat HAM internasional, deklarasi, prinsip dasar • membahas dan mengeluarkan resolusi ttg situasi HAM suatu negara dan tema2 HAM • Mengirim Tim Pencari Fakta ke negara tertentu (Pelapor Khusus) • Menunjuk /mengangkat Pelapor Tematik utk mempelajari suatu issue HAM dan membuat rekomendasi hrwg@hrwg.org

9. Fungsi Monitoring Dewan HAM PBB • Melalui prosedur khusus tematik dan Negara • Melalui resolusi tentang Kondisi HAM negara • Melalui mekanisme baru : Kajian Periodik Universal (Universal Periodical review -UPR) hrwg@hrwg.org

10. Fungsi standard setting • Melalui Lembaga Advisory Experts dulu sub-komisi HAM (terdiri dari 25 pakar HAM Independen) melakukan kajian2 • Mengeluarkan resolusi tentang norma HAM baru dlam bentuk soft-law( deklarasi PBB , Prinsip2 Dasar ) dan konvensi HAM hrwg@hrwg.org

11. Fungsi Kerja sama Internasional • Mengeluarkan resolusi kerja sama teknis , pengembangan kapasitas negara anggota dalam pelaksanaan norma2 HAM • 3 fungsi tersebut di dukung oleh Kantor komisi Tinggi HAM PBB di Jenewa.(UN High Commissioner Office on Human Rights) hrwg@hrwg.org

12. Treaty Based Bodies Mengikat secara hukum setelah diratifikasi oleh negara 7 konvensi + Statuta Roma ttg Mahkamah Pidana Internasional Charter Based Bodies Tidak mengikat secara hukum tapi mempunyai otoritas Internasional Tidak ada hubungan dengan treaty Mekanisme HAM PBB hrwg@hrwg.org

13. 7 Konvensi HAM PBB dan Ratifikasi • Konvensi Penghapusan Diskriminasi (Convention on the elimination of Racial Discrimination - CERD 1965), - diratifikasi dgn UU 29/1999 • Konvensi Hak2 Sipol (International Convention on Civil and Political Rights, ICCPR 1966), diratifikasi dengan UU 12/2005 • Konvensi Hak Ekosob (International Convensitonon Economic, Social and Cultural Rights- IESCR (1976) – Diratifikasi dengan UU nr 11/2005 • Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Eliminition of Discrimination against Women- CEDAW, 1981) diratifikasi dengan UU nr 7/1984 • Konvensi Hak2 Anak (Convention on the Rights of the Child – CRC,1990) , diratifikasi dengan Keppres 36/ • Konvensi Anti Penyiksaan (Conventon Against Torture - CAT , 1987)- diratifikasi dgn UU 5/1998 • Konvensi buruh migran dan keluarganya (Convention on Migrant Workers and theier Families – MWC , 2003) – di tanda tangani 2003 hrwg@hrwg.org

14. Konvensi Hak SIPOL (ICCPR)  Konvensi Hak2 EKOSOB (ICESCR) Konvensi PBB Penhapusan  Diskriminasi Rasial (CERD) Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Konvensi Anti Penyiksaan (CAT) Konvensi Hak2 Anak (CRC) Konvensi Buruh Migran (MWC) UN Human Rights Committee /Komote HAM PBB UN Committee on Economic , Social and Cultural Rights (Komite Ekosob PBB) UN Committee on Elimination of Racial Discrimination UN Committee on the Elimination of Discrimination Agaisnt Women UN Committee Against Torture UN Committee on the Rights of the Child UN Committee on Migrant Workers and their Families 7 Konvensi HAM PBB dan Lembaga Pemantaunya hrwg@hrwg.org

15. Ragam Sumber informasi PBB NGOs Negara pihak Komite2 HAM Lain2 Concluding observations (rekomendasi pada negara) KOMNAS HAM hrwg@hrwg.org

16. Cara kerja Lembaga Pemantau Konvensi PBB • 10-23 Pakar independen yang dipilih dan diangkat oleh negara pihak dari masing2 Konvensi • Pakar2 ini bekerja Part-time, tidak digaji dan berasal dari berbagai latar belakang (akademisi, aktifis HAM, Mantan diplomat, mantan birokrat) • Bersidang 2-3 kali per tahun di Geneva atau New York hrwg@hrwg.org

17. Fungsi Lembaga Pemantau Konvensi PBB • Membahas laporan negara anggota tiap 2-5 tahun dan membuat “concluding observations”/Hasil Pengamatan umum • Membuat “general comments”/Komentar umum yang menjelaskan /menginterpretasi pasal2 dalam konvensi • Beberapa Lembaga konvensi juga menerima Pengaduan individual (HRC, CEDAW, CAT, CERD) hrwg@hrwg.org

18. Fungsi lanjutan…. • CEDAW dan CAT dapat melakukan investigasi bila terjadi pelanggaran yang sistimatis. CERD dapat menerima laporan Peringatan dini akan adanya pelanggaran HAM dalam CERD • Membangun dialog antara komite pemantau dengan Negara pihak untuk memperbaiki kebijakan dan pelaksanaan konvensi • Membangun dialog antara Negara dan Masyarakat Sipil dalam pelaksanaan konvensi  keterlibatan kritis Masyarakat sipil dalam proses pelaporan Negara hrwg@hrwg.org

19. Contoh Rekomendasi komite Hak2 Anak PBB • Alinea 71. CRC/C/15/Add.223 30 JanuarI 2004Komite mendesak Negara Pihak untuk:Mengambil langkah-langkah guna mencegah dan mengakhiri kekerasan yang berdampak buruk pada kehidupan anak-anak serta hak-hak mereka, terutama di daerah-daerah seperti Aceh, Maluku dan Papua Barat; • Menjamin bahwa penerapan darurat militer di Aceh dalam keadaan apapun bertentangan dengan hak-hak yang dijamin dalam Konvensi Hak Anak; • Segera mengambil langkah-langkah guna memfasilitasi akses badan-badan humatiter dan bantuan nasional maupun internasional kepada anak-anak dan keluarganya terutama di Aceh; • Mencegah pemanfaatan anak-anak yang dipersenjatai dalam konflik bersenjata oleh tentara, milisia dan kelompok-kelompok pemberontakan; • Mematuhi hukum-hukum hak asasi manusia dan konvensi serta prinsip-prinsip hukum humaniter dimana Indonesia merupakan Negara Pihak; • Menjamin bahwa semua orang, termasuk pejabat senior, yang telah memberi dukungan, merencanakan, menggerakkan, mendanai atau berperan serta dalam operasi-operasi militer, atau milisi, yang menggunakan anak-anak yang dipersenjatai, anak-anak sebagai budak seks, atau melanggar hak-hak anak yang manapun, akan dihukum dengan sepadan, termasuk mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di Timor Timur pada tahun 1999. hrwg@hrwg.org

20. Prosedur Khusus HAM - PBB • 44 prosedur khusus (tematik maupun negara) yang telah di kaji ulang oleh Dewan HAM PBB sejak 3 tahun terahir • Tiap mandat prosedur itu dilaksanakan oleh Pakar independen (individu atau kelompok kerja) hrwg@hrwg.org

21. Fungsi prosedur khusus • Memantau pemenuhan, perlindungan HAM di semua negara anggota PBB • Mencegah pelanggaran HAM • Memajukan/mempromosikan nilai HAM • Menerima pengaduan individual • Melakukan Kunjungan ke negara anggota (On-site visit ) hrwg@hrwg.org

22. Informasi yang diterima prosedur khusus HAM PBB Sebagian besar pelapor tematik menerima informasi tentang hal2 sbb: • kajian umum dan rekomedasi tema yang ditangani • Pola kekerasan atau pengalaman terbaik dalam pencegahan pelanggaran HAM • Kasus individual berkaitan dengan tema mandatnya (hak sipol maupun ekosob) hrwg@hrwg.org

23. Siapa yang bisa menyampaikan pelaporan? • Informasi dapat disampaikan oleh berbagai sumber termasuk : • Korban • Keluarga korban • NGO lokal atau internasional • Dokter • Pemerintah (dalam bentuk tanggapan terhadap pertanyaan pelapor khusus PBB) • Organisasi antar pemerintah hrwg@hrwg.org

24. Menyampaikan laporan ttg pelanggaran HAM • Beberapa prosedur khusus, terutama tentang hak SIPOL, melakukan intervensi kepada pemerintah dalam pelanggaran HAM yang telah atau akan terjadi pada individu • Bila informasi tidak mencukupi, prosedur khusus akan mengiriman komunikasi kepada pemerintah ttg satu kasus atau pola , meminta keterangan yg sifatnya urgent, meminta pencegahan atau penyelidikan • Mandat prosedur ini bersifat “Humaniter” , bukan sebuah prosedur pengaduan yang formal hrwg@hrwg.org

25. Menyampaikan laporan  lanjutan • Kriteria minimum informasi yang di tindak lanjuti prosedur khusus adalah: • Identifikasi korban • Identifikasi pelaku pelanggaran HAM • Identifikasi pelapor baik perorangan maupun organisasi; • Deskripsi yang terperinci ttg konteks terjadinya peristiwa pelanggaran HAM hrwg@hrwg.org

26. Menyampaikan laporan  lanjutan • Beberapa prosedur tematik memerlukan tambahan informasi berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM yang spesifik : • tempat korban ditahan sebelum dan saat pengaduan • bukti keterangan kesehatan ttg korban • Identitas saksi dugaan pelanggaran HAM • tindakan yang telah dilakukan di tingkat lokal/nasional • Beberapa prosedur khsusus HAM – PBB menyediakan format pertanyaan .. hrwg@hrwg.org

27. contoh pertanyaan yang spesifik • Pelapor khusus PBB ttg Kekerasan terhadap perempuan : • Apakah korban merasakan bahwa dia menjadi korban karena gender? • Pelapor khusus PBB utk perlindungan pembela HAM : • Apakah pelanggran HAM terjadi sebagai akibat dari sebauh event atau kejadian, atau pelanggaran yang sering terjadi karena , keadan, kebijakan, praktek hukum maupun regulasi /legislasi yang menghambat upaya pemajuan, perldindungan/pelaksanaa HAM ? . • Pelapor Khusus PBB tentang penyiksaan : • Deskripsi metode penyiksaan yang digunakan dan luka atau cacat apa yagn dialami akibat dari penyiksaan tersebut.? hrwg@hrwg.org

28. Contoh laporan POKJA PBB ttg penghilangan Paksa E/CN.4/2005/65, 23 December 2004 • Indonesia • 162. During the period under review, one new case was transmitted by the Working Group to the Government of Indonesia, which reportedly occurred in 2004 and was sent under the urgentaction procedure. • 163 .The majority of the 148 cases of disappearance reported in the past allegedly occurred in 1992 and between 1998 and 2000 in Jakarta, Aceh and East Timor (formerly under Indonesian control); a large number concerned students involved in anti-Government demonstrations in East Timor, Jakarta and Sumatra, among them the leader of the Indonesian Students Solidarity for Democracy. Eight other cases that occurred in 2002 and 2003 in Aceh concerned three trade unionists and a head of the Aceh Besar District Branch of the “Information Centre for a Referendum in Aceh” (SIRA), two students and a head of the production unit of TVR1 Studio at Gue Gajah. These disappearances were attributed to the Special Forces Command (KOPASSUS), Kostrad, the police, the Special Armed Forces Intelligence and the Indonesian Armed Forces. • 164. The one new case concerned Jamaluddin Ismail, who was reportedly abducted in Sanggeue village by Tentara Nasional Indonesia (TNI, Indonesian Armed Forces) and Brimob troops during their joint operation in Delima and Garut areas, Pidie regency. • 165. In the past, the Working Group clarified three cases on the basis of information provided by the Government. With regard to the 146 outstanding cases, the Working Group is, therefore, unable to report on the fate or whereabouts of the disappeared persons. hrwg@hrwg.org

29. Contoh Laporan Utusan Khusus PBB untuk perlindungan Pembela HAM • E/CN.4/2005/101/Add.1 alinea 313. On 5 August 2004, the Special Representative, together with the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression and the Special Rapporteur on the question of torture, sent a follow-up letter of allegation concerning Mr. Muhammad Nazar, leader of the Aceh Information Referendum Centre (Sentral Informasi Referendum untuk Aceh, SIRA). According to new information received, he was beaten in the face and kicked in the chest on 19 February 2004 while being questioned by police intelligence at the Aceh Regional Police Station (Markas Kepolisian Daerah, Mapolda). He was subsequently denied access to his lawyers and relatives. Dewi Meuthia, his wife, was reportedly questioned for six hours at the same police station on 27 February 2004 about her campaign to release Muhammad Nazar and her association with Amnesty International hrwg@hrwg.org

30. Contoh laporan gabungan 2 Prosedur khusus HAM PBB • Alinea 311. On 2 April 2004, the Special Representative, together with the Chairperson-Rapporteurof the Working Group on Arbitrary Detention, the Special Rapporteur on the promotion andprotection of the right to freedom of opinion and expression, the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people and the Special Rapporteur on the question of torture, sent an urgent appeal concerning Bestari Raden, a 55-year-old environmental and pro-democracy activist. On 23 March, he was allegedly arrested by soldiers from the Aceh Tenggara District Military Command (Kodim 0108) in Lawe Pakam Village, Babul Makmur Subdistrict, Aceh Tenggara District, Nanggroe Aceh Darussalam Province. It is alleged he is now held in Kodim 0108 and is undergoing intensive interrogation. Bestari Raden is reportedly the coordinator of the Environmental Caucus (Kaukus Lingkungan), whose activities include advocacy and environmental and human rights education. He is reportedly a member of the Indigenous People’s Alliance of the Archipelago (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN), which campaigns for the rights of indigenous peoples. It is reported that Bestari Raden was previously accused of being a leader of GAM. In view of past allegations of torture and ill-treatment in military custody, concern is expressed that Bestari Raden may be at risk of torture or other forms of ill-treatment. hrwg@hrwg.org

31. Contoh tanggapan pemerintah RI • 317. By letter dated 17 June 2004, the Government replied to the urgent appeal sent on 2 April 2004. The Government confirmed the arrest of Bestari Raden, and stated among other reasons, it was related to his role in masterminding a rally which degenerated into violence, culminating in the torching of a timber factory. It further informed that Mr. Raden was suspected of involvement in a number of serious crimes since 1999, including murder, instigation of violence aimed at separatism, subversive activities against the State, threats against public security, arson, kidnapping, and damage to public property. A thorough inquiry into Mr. Raden’s activities was being conducted responsibly. The Government stated that all the necessary measures were being taken to ensure the full protection of his rights, and that he had been given due process of law throughout the duration of his detention. According to the reply, allegations of torture and illtreatment were therefore unfounded. Mr. Raden was at the time in the custody of the South Aceh police headquarters, where he was transferred after one month in the custody of the local Aceh Tenggara district police station following his arrest. The Government stressed that Mr. Raden would on no account be detained for any of the normal activities associated with overt and peaceful support for environmental or democratic causes. hrwg@hrwg.org

32. UNIVERSAL PERIODICAL REVIEW hrwg@hrwg.org

33. UPR/PBU • Lahir atas kritik terhadap komisi HAM PBB yang dianggap di politisir oleh negara maju utk menyerang negara berkembang. • Semua negara adalah pelanggar HAM dengan berbagai derajatnya, maka semua negara harus di evaluasi kondisi HAMnya • Negara pertama yang di evaluasi adalah anggota Dewan HAM PBB hrwg@hrwg.org

34. Karakter umum UPR • Mekanisme yang dialogis dan kooperatif bukan untuk mengecam sebuah negara • Mekanisme antar negara ttg HAM, bukan mekanisme yang dijalankan oleh Pakar Independen • akibatnya: sangat politis (tergantung pada kepentingan politik masing2 kelompok negara) hrwg@hrwg.org

35. Politik dalam UPR Akan menghasilkan 2 kecenderungan: • Menjadi forum saling membenarkan atau membela antar kelompok negara • Atau menjadi forum yang dapat melahirkan proses tekanan politik internasional pada negara tertentu . hrwg@hrwg.org

36. Proses UPR 7 tahapan dalam UPR: • Proses di tingkat nasional : Pemerintah, NGO dan Komnas HAM • Penyusunan Laporan UPR : pemerintah, NGO dan KOMNAS HAM • Pemilihan 3 rapporteur/fasilitator untuk Pokja UPR (Working group ) • Pokja kajian (Working group review) ttg Indonesia • Pembahasan dalam pleno Dewan HAM dan rekomendasi • Tindak Lanjut monitoring rekomendasi • Bila perlu mengadopsi resolusi ttg suatu negara yang sangat mengabaikan rekomendasi hasil UPR hrwg@hrwg.org

37. Modalitas • Kajian dilakukan sebuah pokja yang terdiri dari 47 negara anggota • Negara pengamat (observer) boleh ikut serta dalam kajian dan dalam dialog interaktif • NGO, KOMNAS dan pemngku kepentingan lain bisa ikut hadir dalam kajian • Pokja difasilitasi oleh 3 pelapor dari kelompok regional berbeda (troika) • Negara yang di kaji dapat usulkan salah satu pelapor dari kelompok regionalnya hrwg@hrwg.org

38. Hasil ahir UPR • Penilaian obyektif dan transparan ttg kondisi HAM, termasuk perkembangan positif dan tantangan yang dihadapi • Berbagi pengalaman • Menekankan kerjasama di bidang HAM (perlidnungan dan pemajuan) • Komitmen sukarela dan ikrar yang dibaut oelh negara yang dikaji hrwg@hrwg.org

39. Dimana bisa mendapatkan informasi lebih lanjut ? Informasi lebih lanjut ttg pelaporan umum kepada prosedur HAM PBB tematik : http://www.unhchr.ch/html/menu2/2/special-complaints.htm Untuk informasi lebih lanjut ttg pelaporan kepada Pelapor khusus PBB : : http://www.unhchr.ch/html/menu2/8/question.htm#special hrwg@hrwg.org

40. MEKANISME HAM DI ASEAN hrwg@hrwg.org

41. 3. ASEAN charter and it provision on Human Rights 4 times Human rights term mentioned in the charter • Preamble; • article 1 on the purpose of the charter; • article 2 the principle of the charter; • Article 14 of the charter hrwg@hrwg.org

42. 3 PILLARS of ASEAN Community • Blueprint on ASEAN Political Security Community (APSC) adopted February 2009 • Blueprint on ASEAN Economic Community (AEC) adopted December 2008 • Blueprint on ASEAN Social and Cultural Community (ACSC) adopted Febr 2009 hrwg@hrwg.org

43. LEMBAGA HAM ASEAN • Komisi Antar Pemerintah HAM ASEAN (ASEAN Intergovernmental Comission on Human Rights-AICHR) • Komite ASEAN untuk Perlidungan Buruh Migran (ASEAN Ctee on Migrant Workers-ACMW) • Komisi ASEAN untuk Perempuan dan Anak (ASEAN Commission on Women and Children ACWC) hrwg@hrwg.org

44. Terima Kasih semoga berguna hrwg@hrwg.org