1 / 24

Pengantar Perpajakan

Pengantar Perpajakan. By : Andrianto Budiaji. 2. Pemungutan Pajak. 2.1. Hak Negara untuk Memungut Pajak. DASAR HUKUM PAJAK. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN (SILA KE EMPAT PANCASILA).

rivka
Download Presentation

Pengantar Perpajakan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PengantarPerpajakan By : AndriantoBudiaji

  2. 2. PemungutanPajak

  3. 2.1. Hak Negara untukMemungutPajak DASAR HUKUM PAJAK KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN (SILA KE EMPAT PANCASILA) “Segalapajakuntukkeperluannegaraberdasarkanundang-undang” (Pasal 23 ayat 2 UUD 1945) ”Pajakdanpungutan lain yang bersifatmemaksauntukkeperluannegaradiaturdenganundang-undang.” (Pasal 23A Amandemenketiga UUD 1945)

  4. 2.2. Hak Negara untukMemungutPajak DASAR HUKUM PAJAK SILA KE EMPAT PANCASILA Pasal 23A Amandemenketiga UUD 1945 “No Taxation Without Representation” (FalsafahpajakdiInggris) “Taxation Without Representation is Roberry” (FalsafahpajakdiAmerikaSerikat)

  5. 2.1. PertanggungjawabanPajak Uangpajakadalahuang yang berasaldarirakyat, dandigunakanuntukmembiayaikepentinganumum/kepentinganrakyat. Rakyat mempunyaihakuntukmengetahuiberapabesaruang yang diambildarirakyat, danbagaimanauangituakandibelanjakanuntukkepentinganumum. Setiapakhirtahunolehpemerintahdisusunsuaturancangan APBN yang diajukankepada DPR untukmendapatkanpengesahan, dankemudiandiundangkandalambentukundang-undang formal, sebelumdapatdilaksanakan. Setelahtahunanggaranlampau, pemerintahdiwajibkanmembuatpertanggungjawabanataspenggunaanuangrakyat yang diajukandalambentuk “PerhitunganAnggaran” kepada DPR untukmendapatpengesahannya, danapabilatelahmendapatpengesahandari DPR, makaPerhitunganAnggaranitudiundangkandalambentukundang-undang formal.

  6. 2.2 FUNGSI PAJAK FUNGSI REGULEREND FUNGSI BUDGETAIR Sebagaialatuntukmencapaitujuantertentu (fungsimengatur) Alatuntukmemasukkandanasecara optimal kekasnegaraberdasarkanundang-undangperpajakan yang berlaku Sebagaialatkebijaksanaan • Melindungisuatusektorekonomi; • Meningkatkanpertumbuhanekonomisuatudaerah • Mendoronginvestasi • Mempengaruhi supply dan demand suatubarang

  7. 2.2. FungsiBudgetair FUNGSI BUDGETAIR dipengaruhi AMANDEMEN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN MODERNISASI KANTOR PAJAK EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PEMBANGUNAN DATABASE TERINTEGRASI KUALITAS & KUANTITAS PETUGAS PAJAK (GOOD GOVERNANCE) PENYEDIAAN LAYANAN MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (PengantarPerpajakan – Drs. SafriNurmantu, MSI)

  8. 2.2. FungsiBudgetair AMANDEMEN UU PERPAJAKAN UU KUP : - UU NOMOR 6 TAHUN 1983 - UU NOMOR 9 TAHUN 1994 - UU NOMOR 18 TAHUN 2000 - UU NOMOR 28 TAHUN 2007 - UU NOMOR 16 TAHUN 2009 UU PPh : - UU NOMOR 7 TAHUN 1983 - UU NOMOR 7 TAHUN 1991 - UU NOMOR 10 TAHUN 1994 - UU NOMOR 17 TAHUN 2000 - UU NOMOR 36 TAHUN 2008 UU PPN : - UU NOMOR 8 TAHUN 1983 - UU NOMOR 11 TAHUN 1994 - UU NOMOR 18 TAHUN 2000 - UU NOMOR 42 TAHUN 2009

  9. 2.2. FungsiBudgetair MODERENISASI KANTOR PAJAK • A. PerubahanStrukturOrganisasi : • Lama : Berdasarkanjenispajak (PPhOP,PPhBadan,PPN, TUP, Penagihan, PDI) • Modern : BerdasarkanFungsi ( Pelayanan, PengawasandanKonsultasi, Penagihan, PDI,Pemeriksaan, Ekstensifikasi ) B. PembagianAdministrasi WP berdasarkanOmset : - KPP WajibPajakBesar (LTO) - KPP Madya (MTO) - KPP Pratama (STO) B. PeningkatanKapasitasPegawai : - Mapping Pegawai - Internal Corporate Value - In House Training

  10. 2.2. FungsiBudgetair EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI • A. EKSTENSIFIKASI : • PerluasanObyekPajak • PerluasanSubyekPajak • B. INTENSIFIKASI • PeningkatanTarifPajak • PenggalianPotensiPerpajakan

  11. 2.2. FungsiBudgetair PEMBANGUNAN DATABASE TERINTEGRASI • Pembangunan SIPWEB ( SistemInformasiPerpajakanberbasis WEB) • Database WajibPajak ( PPhdan PPN) • Pembangunan SISMIOP ( SistemManajemenInfomasiObyekPajak) • Database PajakBumidanBangunan • Pembangunan SIPMOD ( SistemInformasiPerpajakan Modern) • Penggabungan data WajibPajakdengan Data PBB • Program Pintar (Project for Indonesia Tax Administration Reform ) • ( Masihtahapperencanaan )

  12. 2.2. FungsiBudgetair PENYEDIAAN LAYANAN MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI On line Payment E-Registration E-SPT E-Filling Portal InformasiPerpajakan ( www. Pajak.go.id)

  13. 2.2. FungsiRegulerend FUNGSI REGULEREND Dalam UU PPh PASAL 31A KepadaWajibPajak yang melakukanpenanaman modal dibidang-bidangusahatertentudan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapatdiberikanfasilitasperpajakandalambentuk: penguranganpenghasilanneto paling tinggi 30% (tigapuluhpersen) darijumlahpenanaman yang dilakukan; penyusutandanamortisasi yang dipercepat; kompensasikerugian yang lebih lama, tetapitidaklebihdari 10 (sepuluh) tahun; dan pengenaanPajakPenghasilanatasdividensebagaimanadimaksuddalamPasal 26 sebesar 10% (sepuluhpersen), kecualiapabilatarifmenurutperjanjianperpajakan yang berlakumenetapkanlebihrendah.

  14. 2.2. FungsiRegulerend FUNGSI REGULEREND Dalam UU PPN PASAL 5 AtaspenyerahanBarangKenaPajak yang tergolongmewaholehprodusenatauatasimporBarang Kena Pajak yang tergolong mewah, di samping dikenai Pajak Pertambahan Nilai, dikenai jugaPajakPenjualanatasBarangMewahdenganpertimbanganbahwa: perlukeseimbanganpembebananpajakantarakonsumen yang berpenghasilanrendahdankonsumen yang berpenghasilantinggi; perluadanyapengendalianpolakonsumsiatasBarangKenaPajak yang tergolongmewah; perluadanyaperlindunganterhadapprodusenkecilatautradisional; dan perlu untuk mengamankan penerimaan negara.

  15. RumusPajak • Terutangnyasuatupajaksekurang-kurangnyaharusmemenuhunsur : • Tax base (dasarpengenaanpajak=DPP) • Tax rate (tarifpajak) • Tax payer (wajibpajak=WP) • RumusPajak , diformulasikansbb.: Pajak = Tarif X DPP Tax = Rate X Base

  16. Pajak = Tarif X DPP Tax = Rate X Base UtangPajak BebanPajak Tax Liabilties

  17. 2.4 Justifikasi PEBENARAN PUNGUTAN PAJAK TeoriAsuransi TeoriDayaPikul TeoriKepentingan TeoriDayaBeli TeoriKewajibanPajakMutlak

  18. TeoriAsuransi Pajakdiibaratkansebagaisuatupremiasuransi yang harusdibayarolehsetiaporangkarenaorangmendapatkanperlindunganatashak-haknyadaripemerintah

  19. TeoriDayaPikul Setiaporangwajibmembayarpajaksesuaidengandayapikulmasing-masing. Dayapikuladalahkekuatanseseoranguntukmemikulsuatubebandariapa yang tersisa, setelahseluruhpenghasilannyadikurangidenganpengeluaran-pengeluaran yang mutlakuntukkebutuhan primer dirisendiribesertakeluarganya.

  20. TeoriKepentingan Teoriinimengukurbesarnyapajaksesuaidenganbesarnyakepentinganwajibpajak yang dilindungi. Lebihbesarkepentingan yang dilindungilebihbesarpajak yang harusdibayar

  21. TeoriDayaBeli Pajakdiibaratkansebagaipompa yang menyedotdayabeliseseorang/anggotamasyarakat, yang kemudiandikembalikanlagikepadamasyarakat.

  22. TeoriKewajibanMutlak Karenasetiapindividumembutuhkanadanyalembaga (negara), makanegaradapatmembebanisetiapanggotamasyarakatnyadengankewajiban-kewajiban yang antara lain kewajibanmembayarpajak.

  23. TeoriPembenaranPajakMenurutPancasila (Menurut Prof. Dr. H. RochmatSoemitro, SH.) Pancasilamengandungsifatkekeluargaandangotong-royong Gotong-royongadalahusaha yang dilakukansecarabersama, tanpadiberiimbalan, yang ditujukanuntukkepentinganumum, menjagakeamanandaerahdansebagainya. Kekeluargaanmengandungartibahwasetiapanggotakeluargaberdasdarkanhakikatkekeluargaanmempunyaikewajibanuntukikutmembantu, mempertahankan, melangsungkanhidupkeluarga, danmenjaganamabaikkeluargatanpamendapatkansuatuimbalan, melainkanhanyamelakukanpengorbanansaja.

More Related