Direktorat Pembelajaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

1. BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUMBU PADA KEDAULATAN RAKYAT DAN MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT Direktorat Pembelajaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi 2019

2. CapaianPembelajaran Mampumemahamidanmenjelaskantentangharmonikewajibandanhak Negara danwarganegaradalamdemokrasi yang bersumbupadakedaulatanrakyatdanmusyawarahuntukmufakat. • Konsepdanurgensiharmonikewajibandanhak Negara danwarganegara • Alasanmengapadiperlukanharmonikewajibandanhak Negara danwarganegara Indonesia • Menggalisumberhistoris, sosiologisdanpolitiktentangharmonikewajibandanhak Negara danwarganegara Indonesia • Membangunargumententangharmonikewajibandanhak Negara danwarganegara. • Esensidanurgensiharmonikewajibandanhak Negara danwarganegara

3. CapaianPembelajaran Mampumemahami dan menjelaskantentangharmonikewajiban dan hak Negara dan warganegaradalamdemokrasi yang bersumbu pada kedaulatanrakyat dan musyawarahuntukmufakat. • Konsep dan urgensiharmonikewajiban dan hak Negara dan warganegara • Alasanmengapadiperlukanharmonikewajiban dan hak Negara dan warganegara Indonesia • Menggalisumberhistoris, sosiologis dan politiktentangharmonikewajiban dan hak Negara dan warganegara Indonesia • Membangunargumententangharmonikewajiban dan hak Negara dan warganegara. • Esensi dan urgensiharmonikewajiban dan hak Negara dan warganegara

4. Konsep harmoni kewajiban dan hak Negara dan warganegara Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

5. Konsep harmoni kewajiban dan hak Negara dan warganegara Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.

6. Alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak Negara dan warganegara Indonesia Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara.

7. Alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak Negara dan warganegara Indonesia Kewajiban Pasal 23A UUD 1945 salahsatucontohkewajibanwarga Negara untukmembayarpajak, • warga Negara akanmemperolehhaktimbalbalikdari Negara berupamanfaatpajakmelaluihasil pembangunan. • Hak dankewajibanwarganegaradannegara Indonesia diaturdalamUUD NRI 1945 mulaipasal 27 sampai 34, termasuk di dalamnyaadahakasasimanusiadankewajibandasarmanusia.

8. Menggali sumber historis, sosiologis dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak Negara dan warganegara Indonesia Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945, namun secara filosofis tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak ataupun sebaliknya harmoni antara hak dan kewajiban.

9. Menggali sumber historis, sosiologis dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak Negara dan warganegara Indonesia • Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal UUD NRI 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. • Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara.

10. Membangunargumententangharmonikewajibandanhak Negara danwarganegara. Aturandasartentang: • pendidikan dan kebudayaanserta IPTEK • Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI 1945 • perekonomiannasional dan kesejahteraan social • Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945 • Pasal 34 UUD NRI 1945 • usahapertahanan dan keamanan Negara • Pasal 30 Ayat (2) UUD NRI 1945 • hak dan kewajibanazasimanusia • Diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia (HAM)

11. Esensidanurgensiharmonikewajibandanhak Negara danwarganegara DalamBidang: • Agama • Pendidikandankebudayaan • Perekonomiannasionaldankesejahteraanrakyat • Pertahanankeamanan

12. “Pasal 23A UUD 1945 salah satu contoh kewajiban warga Negara untuk membayar pajak, warga Negara akan memperoleh hak timbal balik dari Negara berupa manfaat pajak melalui hasil pembangunan”

14. Tugas Metode/carapengerjaantugas: • BentukKelompokterdiridari 5-7 orang • Perhatikanuraian di bawahini : Hak dan kewajiban warga negara dan negara telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Adapun rincian lebih lanjut diatur dalam suatu undangundang. Misalnya hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan sebagaimana termuat dalam Pasal 31 dijabarkan lagi dalam UndangUndang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UndangUndang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam undang-undang tersebut umumnya dijabarkan lagi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang diatur. Secara berkelompok carilah sebuah undang-undang sebagai pelaksanaan dari salah satu pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 mengenai hak dan kewajiban. Identifiksi apa sajakah hak dan kewajiban negara dan warga negara menurut undang-undang tersebut. Adakah keseimbangan pengaturan antara hak dan kewajiban? Apa simpulan Anda mengenai hal tersebut? • Hasil disusun dalam bentuk laporandanpresentasi TugasMahasiswa: Menyusunmakalahhasil Project Based Learning tentangpenjabaran UUD NRI 1945 yang berhubungandenganhak dan kewajibankedalam UU pelaksana

15. TerimaKasih