• 240 likes • 576 Views
“ Inisiatif FSPMI terhadap isu pekerja CAL ”. Di Sampaikan Oleh : Vonny Diananto Vice Presiden DPP FSPMI. Perlawanan terhadap isu pekerja Outsourcing. Pemetaan dan identifikasi terhadap perusahaan2 yang memakai pekerja Outsourcing
E N D
“Inisiatif FSPMI terhadapisupekerja CAL ” Di SampaikanOleh : VonnyDiananto Vice Presiden DPP FSPMI
Perlawananterhadapisupekerja Outsourcing • Pemetaan dan identifikasi terhadap perusahaan2 yang memakai pekerja Outsourcing • Menekan Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan Surat keputusan untuk menghentikan penggunaan pekerja Outsourcing di pekerjaan utama • Mengadakan pertemuan dengan Pemerintah dan kelompok kepentingan lain seperti Parlemen, Managemen, Asosiasi Pengusaha • Kampanye tentang penolakan Outsourcing yang melanggar aturan • Perundingan antara managemen dan PUK tentang pengaturan Pekerja Outsourcing menurut UU. • Menekan Pemerintah untuk membuat pengaturan tentang Pekerja Outsourcing • Memberikan Pelatihan kepada Pekerja Outsourcing • Mengorganisir Pekerja Outsourcing untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang hak pekerja Strategi
Perlawananterhadapisupekerja Outsourcing Kegiatan • Rally/Demonstrasidiseputar Jakarta padatanggal 14 Agustus 2008, denganpesertasebanyak 10.000 anggota • Lokasi: depan Istana, KedutaaanBesarJepangdan Korea, BekasisertaKarawang • Rally/DemonstrasidiBatampadatanggal 14 Agustus 2008, denganpesertasebanyak 2.200 anggota • Lokasi: depan Kantor Walikota • Rally/DemonstrasidiJawaTimurpadatanggal 14 Agustus 2008 denganpesertasebanyak 500 anggota • Lokasi: depankantorGubernur • Rally/DemonstrasidiJakarta, Batam danJawaTimurpadatanggal8 Oktober 2009denganpesertasebanyak8000anggota • Lokasi: depanistana, DPR dankantorWalikotasertaGubernur
Perlawananterhadapisupekerja Outsourcing Hasil Karawang & Purwakarta: Honda (PT HPPM) and PT Hino. Management setujuuntuktidakmenggunakanlagipekerja Outsourcing. Jakarta: Management PT Metbelosa (Japanese company) setujuuntuktidakmenggunakanlagipekerja Outsourcing. Bekasi : PT Suzuki berhasilmenurunkanpemakaianpekerja Outsourcing dari 3.200 menjadi 0 padabulanDesember 2008, BupatiBekasidanKarawangmengeluarkansurattentangpelaranganpenggunaanpekerja Outsourcing dipekerjaanutama
Penelitian tentang CAL • Mengetahui sebaran luasnya, jenis dan mekanisme praktek kerja fleksibel yang mencakup hubungan kerja kontrak dan outsourcing, termasuk bentuk-bentuk precarious work lainnya di sektor industri metal • Mengetahui dampak hubungan kerja kontrak dan outsourcing bagi pengusaha, pekerja/buruh, dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor industri metal serta bagi pemerintah. • Mengetahui pandangan dan peran serikat pekerja/serikat buruh terhadap kebijakan dan praktek sistem kerja fleksibel. TujuanPenelitian
Penelitian tentang CAL • Survey terhadap 600 responden (pekerja/buruh) di 3 Provinsi di 7 Kabupaten/Kota meliputi : • Kep. Riau: Kota Batam; sebanyak 207 responden, • Jawa Barat Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang; sebanyak 289 responden, dan • Jawa Timur : Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, dan Kab. Pasuruan; sebanyak 102 responden. • Wawancara : • Perusahaan Pengguna, • Perusahaan Penyalur (PPJP), • Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), • Badan Pusat Statistik (BPS), • Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD, • Pekerja/Buruh dan Mantan Pekerja/Buruh Outsourcing • Focus Group Discusion (FGD) bersama Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh : • Pimpinan Unit Kerja (tingkat Perusahaan) dan • Pimpinan Cabang (tingkat Kabupaten/Kota) Metodologi 8
Sebaran Pekerja/Buruh Berdasarkan Status Hubungan Kerja Per Jenis Kelamin di Tiap Wilayah
Hak Pekerja/Buruh Kontrak dan Outsourcing Selalu Lebih Rendah daripada Pekerja/Buruh Tetap
Praktek kontrak dan outsourcing selama ini lebih merugikan pekerja/buruh dan menguntungkan pengusaha • Kondisi yang merugikan pekerja/buruh semakin dimungkinkan karena : • arah kebijakan pemerintah yang berorientasi pada investasi dan melonggarkan prinsip dan mekanisme melindungi pekerja/buruh; • faktor regulasi dalam bentuk UU dan peraturan yang dibuat bersifat sangat terbuka untuk keragaman tafsiran, • penegakan hukum yang amat lemah, • minimnya mutu dan jumlah aparat Dinas Tenaga Kerja, • berkurangnya kekuatan serikat pekerja/serikat buruh, • belum ditetapkannya jaminan social sebagai alat untuk melindungi pekerja/buruh yang melengkapi/mengimbangi penerapan kebijakan pasar kerja fleksibel.
Menyusun peraturan-peraturan, termasuk peraturan daerah untuk perlindungan pekerja/buruh kontrak dan outsorcing • Membuat peraturan dalam rumusan yang tegas dan satu makna • Mencantumkan sanksi dengan efek jera dalam peraturan tentang pekerja/buruh kontrak dan outsorcing RekomendasiPenelitian
Membuat prioritas anggaran untuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai pengawas ketenagakerjaan • Menerapkan sistem jaminan sosial sebagai wujud tanggungjawab negara terhadap warga negara RekomendasiPenelitian
CatatanPenting : • Pasal 66 • Penyediaanjasapekerja / buruhtidakbolehdigunakanuntukkegitanpokok (core business) ataukegiatan yang berhubunganlangsungdenganprosesproduksi (pasal 66 ayat 1). • Penyediaanjasapekerja / buruhhanyadiperbolehkanuntukkegiatanjasapenunjangataukegiatan yang tidakberhubunganlangsungdenganprosesproduksi (pasal 66 ayat 1), denganaturan : • Kegiatantersebutadalahkegiatan yang bukan core business antara lain ; cleaning service, security, catering, angkutankaryawan, danjasapenunjangusahapertambangan/perminyakan. • Penggunaanyaharusmemenuhipersyaratan (pasal 66 ayat 2) danisikandunganpasal 66 ayat 3. • Pelanggaranterhadappasal 66 ayat 1, 2 (a), (b), dan 3 akanmerubah status hubungankerja, baikdalambentuk PKWT atau PKWTT. • (3) Pasal 66 inidapatlangsungberlaku (implementatif) tanpaharusmenungguaturandibawahUndang-undang (termasuk SK Menteri) sebagaimanatertuangdalamsuratDirjen PHI Depnakertrans RI No: B.55/PHI/PPH/03 tertanggal 11 Juli 2003.
TerjadinyaPenyimpanganPenggunaan Outsourcing KeluarnyaKepmenakertrans no.101 tahun 2004 KeluarnyaKepmenakertrans no.220 tahun 2004 Sedangdibahasnyapermanakertrans yang baru yang mengaturtentang outsourcing ini Kepmenakertrans no.101 dan 220 tidakpernahdibahasdi LKS Tripnas Undang-undang no.13 tahun 2003 pasal 64, 65 dan 66 tidakpernahmemerintahkanpembuatanKepmenakeratauPemenaker. Kondisi yang memungkinkan Outsourcing disuatunegara Seluruhpekerja/buruhsudahmendapatkanupahlayak Upahmasyarakat (termasukpekerja/buruh) sudahdapatmemenuhidayabeli (Purchasing power) Penegakanhukum (Law Enforcement) sudahrelatifberjalanbaik. Negara sudahmemberikanJaminanSosialuntukseluruhrakyat (termasuk Unemployment dan Health insurance)
Rencana Aksi terhadap CAL • Membentuk KAMO (Komite Aksi Melawan Outsourcing) • Workshop penyatuan isu, gerakan dan konsep tentang Outsourcing • Sosialisasi tentang KAMO termasuk isu, gerakan dan konsep tentang Outsourcing • Penyediaan media kampanye 23