1 / 54

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung

Selamat Datang Di Pemerintah Kota Bandung. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Jalan Maskumambang No. 4 telp. 022.7305023 Bandung. Sekilas Kota Bandung.

ros
Download Presentation

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SelamatDatang Di Pemerintah Kota Bandung Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Jalan Maskumambang No. 4 telp. 022.7305023 Bandung

  2. Sekilas Kota Bandung • Sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Barat. Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia, dimana perkembangan pembangunannya semakin pesat baik secara fisik maupun non fisik. Posisi demikian merupakan salah satu daya tarik meningkatnya arus urbanisasi. yang sangat mempengaruhi terhadap meningktanya pertumbuhan laju pertumbuhan penduduk Kota Bandung. • Penduduk berjumlah besar dan berkualitas merupakan modal dan potensi bagi pembangunan, namun penduduk yang besar dan tidak berkualitas akan memnjadi beban pembangunan.

  3. Secara geogarfis Kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan raya Barat dan Timur yang menghubungkan dengan Ibu Kota Negara. Sedangkan batas wilayah, sebelah selatan dan utara adalah Kabupaten Bandung Barat, sebelah timur Kabupaten Bandung dan sebelah Barat adalah Kota Cimahi secara topografi Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 meter diatas permukaan laut, titik tertinggi 1.050 meter dan terendah 675 meter dengan temparatur rata-rata 26,6 derajat celcius dengan rata-rata curah hujan 156,mm dan jumlah hari hujan rata-rata 15 hari perbulan.

  4. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah urusan wajib berdasarkan Peraturan Peremerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang memiliki 108 Urusan, 15 Program dan 76 Kegiatan yang harus dilaksanakan sebagaimana diatur peraturan menteri dalam negeri no. 13 / 2006 yang telah dirubah Permendagri No. 59 / 2007. dan Perwal Walikota No. 542/2008 yang telah dirubah dengan Perwal 004/2011 Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam aplikasi operasionalnya berada dalam satu Badan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Induk Organisasi Pemberdayaan Perempuan berada dibawah Kementerian Negera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

  5. Induk Organisasi Keluarga Berencana berada dibawah Lembaga Non Departemen Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Kewenangan Pemberdayaan Perempuan diserahkan dari Pemerintah Pusat ke Daerah / Kota Bandung sejak tahun 2001 dan berada dibawah koordinasi Assisten Ekbang dan Kesra berdasar Perda No. 3/2001 Ttg Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah. Kewenangan Keluarga Berencana diserahkan dari Pemerintah Pusat ke Daerah / Kota Bandung sebagai amanat UU No.22/1999. sejak 16 Desember 2003 dan selanjutnya dibentuk Badan Keluarga Berencana Berdasarkan Perda No. 08/2004.

  6. PemberdayaanPerempuandanKeluargaBerencanadipadukandalamsatuwadahlembagateknisdaerahBadanPemberdayaanPerempuandanKeluargaBerencanaBerdasarkanPeraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 4 Desember 2007 tentangSusunanOrganisasiLembagaTeknis Daerah.

  7. DASAR HUKUM Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera; Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 9 Juli 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 tahun 2007 tanggal, 4 Desember 2007 tentang Tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

  8. KEPALA BADAN SEKRETARIAT BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN & PROGRAM KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PENGENDALIAN KB & KESEHATAN REPRODUKSI BIDANG KETAHANAN & PEMBERDAYAAN KELUARGA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SUB BIDANG PEMBERDAYAAN & PARTISIPASI PERAN SERTA MASY & ORG PEREMPUAN SUB BIDANG PERLINDUNGAN KESEHATAN REPRODUKSI SUB BIDANG KETAHANAN & PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA SUB BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN & ANAK SUB BIDANG KELEMBAGAAN KELUARGA KECIL SUB BIDANG INFORMASI KELUARGA UPT

  9. SUSUNAN KEPEGAWAIAN

  10. ProfilUnsurPimpinanBadan PPKB Kota Bandung KepalaBadan : Dra. Hj. Popong W NuraeniM.MPd SekretarisBadan : Dra. Hj. Sri MayaningsihM.Si KasubagUmumdanKepegawaian : Hj. HettiSrihartini, B.Sc. SE KasubagKeuangandan Program : Hj. MiftaAsikin BA KabidPemberdayaanPerempuan : Dra. Hj. HettySofiaty KasubidPemberdayaan & Partispasi : Dra. Hj. Lenny HerlinaM.Si Peran Serta Masyarakatdan OrganisasiPerempuan KasubidPerlindunganHak : NetiSupriati, SH. M.Si PerempuandanAnak KabidPengendalian KB dan : Hj. NennyNuraeni, SH CN KesehatanReproduksi KasubidPerlindunganKes-pro : Drs. Aminudin. M.Si KasubidInformasiKeluarga : IipSarupudin, SH. MM

  11. ProfilOrganisasiBadan PPKB Kota Bandung KabidKetahanandan : Hj. Nunung, SE PemberdayaanKeluarga KasubidKetahanandan PemberdayaanEkonomiKeluarga : Marwandi, SE KasubidKelembagaanKeluarga Kecil : Dra. Wuryani. M.Si Kepala UPT P2TP2A : Ir. Felly Lastiawati, Subag UPT P2TP2A : Dra. SesyPebriani

  12. ARAH PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG RPJP KOTA BANDUNG VISI ; MEMANTAPKAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA JASA YANG BERMARTABAT MISI : Pengembangan SDM yang sehat, cerdas, berakhlak, profesionaldanberdayasaing; Pengembanganperekonomiankota yang berdayasaingdalammenunjangpenciptaanlapangankerjadanpelayananpubliksertameningkatkanperananswastadalampembangunanekonomikota. Peningkatankesadaranbudayakota yang tertib, aman, kreatif, berprestasidalammenunjangkotajasa yang bermartabat. Penataankota Bandung menuju metropolitan terpadu yang berwawasanlingkungan. Peningkatankinerjapemerintahkota yang efektif, efesien, akuntabeldantransparandalamupayameningkatkankapasitaspelayanankota metropolitan. Peningkatankapasitaspengelolaankeuangandanpembiayaanpembangunankota yang akuntabeldantransparandalammenunjangsistempemerintahan yang bersihdanberwibawa. RPJM KOTA BANDUNG TAHUN 2009-2013

  13. AKSELERASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN REVITALISASI PROGRAM KB MELALUI JAMIKA KOTA BANDUNG TAHUN 2011 RPJP 2005-2025 MDG’s • MeningkatkanKesetaraandanKeadilan Gender • PeningkatanPerlindunganAnak • PeningkatanKelembagaanLiniLapanganPengelola Program KB. • PeningkatanKualitasPelayanan KB • PeningkatanPemberdayaanEkonomiKeluarga • PeningkatanKegiatanKetahananKeluarga • SosialisasiKebijakan Program Pembangunan yang Responsif Gender MENINGKATKAN 1. IPG 2. CU / PUS 3. Kemandirian ber KB 4. Ketahanan Keluarga 5. Ekonomi Keluarga RPJP 2005-2025 KOTA BDG RPJMP 2009-2013 KOTA BDG PROGRAM PP DAN KB IPM MENURUNKAN • TFR • Korban KDRT • KorbanTrafiking, • KTA 7 Prioritas JAMIKA 8 FUNSI KELUARGA

  14. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan BPPKB Sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2007, tugas pokok Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung adalah”Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana” Tugas Pokok Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana Pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang meliputi pemberdayaan perempuan, pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi badan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya Fungsi Kewenangan Melaksanakan pengelolaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Bandung sesuai Permendagri No.13 Tahun 2006 yang mencakup 14 Program dan 51 Kegiatan

  15. Visi Mewujudkan Keluarga Sejahtera, Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak Dasar Penetapan Visi : Masih tingginya jumlah keluarga dengan kategori Pra-Sejahtera dan Sejahtera-I Masih tingginya kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan Masih rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam mengkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan serta perlindungan anak

  16. Misi Mengendalikan TFR melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam program KB Mengembangkan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kategori Pra-Sejahtera dan Sejahtera-1 melalui program ekonomi produktif Meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender Meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Meningkatkan perlindungan dan ketrampilan bagi perempuan dan anak Menjadikan Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak (KLA)

  17. Tujuan : TERINTEGRASIKANNYA KEBIJAKAN PP DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA SEMUA KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KOTA BANDUNG TERWUJUDNYA 30 KECAMATAN YANG RESPONSIF GENDER DAN PEDULI ANAK; BERPERANNYA LEMBAGA MASYRAKAT DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK; PEMENUHAN PERMINTAAN MASYARAKAT AKAN PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI YANG BERKUALITAS DALAM UPAYA PENURUNAN KELAHIRAN, ANGKA KEMATIAN IBU, BAYI, DAN ANAK SERTA PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN REPRODUKSI; PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU POSITIF REMAJA TENTANG KESEHATAN DAN HAK-HAK REPRODUKSI, GUNA MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN REPRODUKSI DALAM RANGKA MENYIAPKAN KEHIDUPAN KELUARGA UNTUK MENDUKUNG UPAYA PENINGKATAN KUALITAS GENERASI MENDATANG; PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KETAHANAN KELUARGA DENGAN MEMPERHATIKAN KELOMPOK USIA PENDUDUK BERDASARKAN SIKLUS HIDUP, YAITU MULAI DARI JANIN DALAM KANDUNGAN SAMPAI DENGAN LANJUT USIA, DALAM RANGKA MEMBANGUN KELUARGA IDEAL; PEMBINAAN KEMANDIRIAN DAN PENINGKATAN CAKUPAN DAN MUTU PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI, SERTA KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA, TERUTAMA YANG DISELENGGARAKAN OLEH INSTITUSI MASYARAKAT

  18. Kebijakan : MEMPERKUAT KOMITMEN POLITIS DAN OPERASIONAL DALAM PENGELOLAAN PUG & ANAK SERTA PENGELOLAAN KB DISEMUA TINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGERAKAN MASYARKAT UNTUK MEMBANGUN KELUARGA KECIL BERKUALITAS , KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER SERTA KESEJAHTERAAN & PERLINDUNGAN ANAK PENINGKATAN AKSESSIBILTAS MASYARAKAT & REMAJA, KELUARGA RENTAN THD INFORMASI DAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI YG BERKUALITAS PENGUATAN KELEMBAGAAN & JARINGAN PENGELOLAAN PP KESEJAHTERAAN & PERLINDUNGAN ANAK DAN PROGRAM KB DITINGKAT KOTA S/D LINI LAPANGAN PENINGKATAN DAN PENGGALANGAN KEMITRAAN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN DAN KETAHANAN KELUARGA PENGEMBANGAN PERENCANAAN PROGRAM & ANGGARAN BERBASIS GENDER & ANAK DIBERBAGAI SEKTOR PEMBANGUNAN IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN (KDRT)

  19. Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pelayanan Kontrasepsi Program Pembinaan Peran Serta Masyarkat dalam Pelayanan KB-KR Yang Mandiri Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kegiatan Kelompok di Masyarakat Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU URUSAN WAJIB Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Kebijakan : Program BPPKB 12 Kegiatan PP 33 Kegiatan Permendagri No. 13/2006 Yo.to 59 / 2007 KB

  20. PolaPikirRencanaBadan PPKB RPJMD Kota Bandung 2009-2013 Past Performance 2008 Renstra BPPKB Kota Bandung 2009-2013 • Isu strategis • Potensi, kendala, peluang & tantangan • Kebutuhan & kemampuan daerah Rencana Kerja (Renja) Tahunan Program dan Kegiatan Tahunan

  21. Strategi : STRATEGI BPPKB DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUN ADALAH PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK DENGAN PENEKANAN PADA : A. PENYERASIAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KOTA BANDUNG; B. PENINGKATAN KOORDINSI DAN KEMITRAAN C. PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK DI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT; D. PENGUATAN JEJARING KELEMBAGAAN BAIK PADA TINGKAT KOTA DAN REGIONAL. STRATEGI BPPKB DALAM KELUARGA BERENCANA ADALAH : A. PENYERASIAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PROGRAM KB; B. PEMANTAPAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN PROGRAM; C. PENINGKATAN KAPASITAS SISTEM DAN JARINGAN PELAYANAN PROGRAM KB D. PEMANTAUAAN, EVALUASI DAN AKUNTABILITAS PELAYANANKB

  22. KEWILAYAHAN Luas Wilayah Kota Bandung : 16.729,640 Ha ( 168,06 Km2 ) JumlahPenduduk : 2.392.552 Jiwa KepadatanPenduduk : 14,242 Km Kecamatan : 30 Klinik KB : 120 Kelurahan : 151 DPS : 215 RW : 1.559 BPS : 314 RT : 9.655 PKBRS : 14

  23. Potensi : Potensi yang dimilikiBadan PPKB, terutamadalampenggerakInstitusimasyarakatcukupbanyak, yang merupakanbentukandanbinaan BPPKB, diantaranya : • Pos KB : 1600 7. Satgas PUG : 181 • Sub Pos KB : 9600 8. Forum P3 : 6 • Kelompok BKB : 284 9. PIK Remaja : 30 • Kelompok BKR : 61 10. SakaKencana : 31 • Kelompok BKL : 293 11. Forum Anak : 1 • Kelompok UPPKS : 260 12. GOW : 1 JIKA POTENSI INI DIHIMPUN DALAM SATU WADAH JAMIKA MAKA AKAN MENJADI KEKUATAN YANG LUAR BIASA BAGI PEMBANGUNAN DI KOTA BANDUNG

  24. PENGHARGAAN : • BAPAK DADA ROSADA SEBAGAI WALIKOTA BANDUNG • PENGHARGAAN MANGGALA KARYA KENCANA ( Dari Kepala BKKBN Pusat, Tahun 2004 ) • PENGHARGAAN SATYA LANCANA WIRAKARYA ( Dari Bapak Presiden RI, Tahun 2007 ) • IBU NANI DADA ROSADA SEBAGAI KETUA TP. PKK KOTA BANDUNG : • PENGHARGAAN MANGGALA KARYA KENCANA ( Dari Kepala BKKBN Pusat, Tahun 2006 ) • PENGHARGAAN SATYA LANCANA WIRAKARYA ( Dari Bapak Presiden RI, Tahun 2010 )

  25. Produk Unggulan Salah satu Produk Unggulan Badan PPKB Kota Bandung yang telah diapresiasi oleh Pemerintah Pusat dan menjadi percontohan serta diterapkan secara nasional di seluruh wilayah Indonesia, adalah Sistem Informasi Teknologi Keluarga Berencana (SitiKencana). Webs : http://bppkb.bandung.go.id dan pengolahan data http://bppkb.bandung.go.id/sitikencana - 2009 www.bppkb-bandung.net - dilaunching 26-10-2011 http://sim-lg.com adalah permohonan alkon berbasis Webs. Pik Remaja fress alamat http://comronews.co.tv

  26. Pembinaan Pegawai Mandiri • Apel Bersama setiap hari selasa minggu pertama yang dilanjutkan dengan Rapat Program dan arisan bertempat di rumah PLKB/PKB yang menang arisan. 2.Olah Raga ( Senam /Volly /fotsal/ Batminton) bersama setiap hari jumat, yang dilanjutkan dengan informasi program; 3. Outbond dan rekreasi bersama ke tempat-tempat bersejarah. 4. Pembentukan Koperasi khusus PKB

  27. Pembinaan Pegawai Melalui Dunia Maya • Setiap Kecamatan memiliki Email; • Setiap kecamatan diberikan aplikasi SKYPE untuk komunikasi ala nazarudin; • Setiap Petugas dianjurkan untuk punya FB • Group FB PKB Kota Bandung, Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Cabang Kota Bandung • Berita Kegiatan Kecamatan : http://ipekb-kota-bandung.webs.com • Berita Kegiatan TPK http://ipekb-kota-bandung.webs.com

  28. Out Put

  29. TREND KB BARU * Sd. Nopember 2008

  30. PENCAPAIAN PESERTA KB BARU PER MIX KONTRASEPSI S.D. Desember 2010 Sumber : Laporan Rutin Bulanan Pelayanan Kontrasepsi (Rek. Kab. F/II/KB)

  31. PENCAPAIAN PESERTA KB BARU PER MIX KONTRASEPSI S.D. Oktober 2011

  32. PENCAPAIAN PESERTA KB BARU PER MIX KONTRASEPSI S.D. Oktober 2011 Sumber : Laporan Rutin Bulanan Pelayanan Kontrasepsi (Rek. Kab. F/II/KB)

  33. PESERTA KB BARU PEREMPUAN PER MIX KONTRASEPSI DIBANDING PPM Oktober 2011

  34. PESERTA KB BARU LAKI-LAKI PER MIX KONTRASEPSI DIBANDING PPM Oktober 2011

  35. TREND KB AKTIF *) SUMBER F/I/DAL-KEC/08 *Nopember 2008

  36. PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF PER MIX KONTRASEPSI DIBANDING PPM DESEMBER 2010 Sumber : Laporan Rutin Bulanan Pengendalian lapangan (F/I/Kec-Dal)

  37. PESERTA KB AKTIF PEREMPUAN PER MIX KONTRASEPSI S.D. Oktober 2011 Sumber : LaporanRutinBulananPengendalianLapangan (F/Idal-Kec )

  38. PESERTA KB AKTIF PRIA PER MIX KONTRASEPSI S.D. Oktober 2011 Sumber : LaporanRutinBulananPengendalianLapangan (F/Idal-Kec )

  39. JUMLAH KELOMPOK BINA BINA KELUARGA DAN KELOMPOK UPPKS DARI TAHUN 2004 SD TAHUN 2010

  40. KUANTITAS LAPORAN INSTITUSI MASYARAKAT Oktober 2011 Sumber : Laporan Rutin Bulanan Pengendalian lapangan (F/I/Kec-Dal)

  41. PPM BINA KELUARGA & UPPKS TAHUN 2011

  42. PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Oktober 2011

  43. PEMBINAAN KETAHANAAN KELUARGA TAHUN 2011

  44. PPM BINA KELUARGA & UPPKSTAHUN 2009

  45. Capaian Program KB : Remaja 30 PIK-KRR tersebardi seluruhwilayah Kota Bandung Remaja

  46. Dampak

  47. PERTAMBAHAN PENDUDUK (LPP : 1,15 %) MIGRASI (Mig in – Mig out) DAMPAK PROGRAM KB TERHADAP LPP/LPPA/TFR PENDUDUK : TH. 1970 = 1.201.730 TH. 1980 = 1.461.407 TH. 1990 = 2.058.649 TH. 2000 = 2.136.260 2,392.552 TH. 2010 = (TAHUN 2010) LPPA ( Lahir-Mati) MOBILITASPENDUDUK PROG. KB

  48. KELUARGA SEJAHTERA

More Related