320 likes | 592 Views
UU & Lembaga Pengurus Tipikor. Veryanta 1306442965. Politik Nasional Indonesia. Indonesia merupakan negara republik presidensil yang multipartai demokratis Politik nasional merupakan kebijakan menggunakan potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional
E N D
UU & LembagaPengurusTipikor Veryanta 1306442965
PolitikNasional Indonesia • Indonesia merupakannegararepublikpresidensil yang multipartaidemokratis • Politiknasionalmerupakankebijakanmenggunakanpotensinasionaluntukmencapaitujuannasional • Politiknasionalindonesiadidasarkanpadaasas “TriasPolitika”
TriasPolitika • Triaspolitika/Power Separation merupakanpahampembagiankekuasaanindependendanberdaulatuntukmencegahkekuasaanmutlakpada 1 orang
LembagaLegislatif Indonesia • Lembagainidipegangoleh MPR, DPR dan DPD
TugasdanWewenang MPR • MengubahdanmenetapkanUndang-UndangDasar • MelantikPresidendanWakilPresidenhasilpemilihanumum • Memutuskanusul DPR untukmemberhentikanPresidendan/atauWakilPresidendalammasajabatannya • Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden • MemilihPresidendanWakilPresiden
HakdanKewajiban HAK • MengajukanusulpengubahanpasalUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. • Menentukansikapdanpilihandalampengambilankeputusan. • Memilihdandipilih. • Membeladiri. • Imunitas. • Protokoler. • Keuangandanadministratif Kewajiban • MemegangteguhdanmengamalkanPancasila. • MelaksanakanUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 danmenaatiperaturanperundang-undangan. • Mempertahankandanmemeliharakerukunannasionaldanmenjagakeutuhan Negara KesatuanRepublik Indonesia. • Mendahulukankepentingannegaradiataskepentinganpribadi, kelompok, dangolongan. • Melaksanakanperanansebagaiwakilrakyatdanwakildaerah.
DewanPerwakilan Rakyat FUNGSI • Legislasi • Anggaran • Pengawasan HAK • Interpelasi • Angket • Imunitas • Menyatakanpendapat
HakdanKewajibanAnggota Hak • mengajukanusulrancanganundang-undang • mengajukanpertanyaan • menyampaikanusuldanpendapat • memilihdandipilih Kewajiban • memegangteguhdanmengamalkanPancasila • melaksanakanUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 danmenaatiperaturanperundangundangan • mempertahankandanmemeliharakerukunannasionaldankeutuhan Negara KesatuanRepublik Indonesia • mendahulukankepentingannegaradiataskepentinganpribadi, kelompok, dangolongan • memperjuangkanpeningkatankesejahteraanrakyat
HakdanKewajibanAnggota • membela diri • imunitas • protokoler • keuangan dan administratif • menaatiprinsipdemokrasidalampenyelenggaraanpemerintahan • menaatitatatertibdankodeetik • menjagaetikadannormadalamhubungankerja • menyerapdanmenghimpunaspirasikonstituenmelaluikunjungankerjasecaraberkala • menampungdanmenindaklanjutiaspirasidanpengaduanmasyarakat • Memberikanpertanggungjawabansecara moral danpolitiskepadakonstituendidaerahpemilihannya
DewanPerwakilan Daerah Lembagainiberfungsiuntuk: • Pengajuanusul, ikutdalampembahasandanmemberikanpertimbangan yang berkaitandenganbidanglegislasitertentu • PengawasanataspelaksanaanUndang-Undangtertentu. Anggota DPD darisetiapprovinsiadalah 4 orang. Dengandemikianjumlahanggota DPD saatiniadalahseharusnya 136 orang. Masajabatananggota DPD adalah 5 tahun, danberakhirbersamaanpadasaatanggota DPD yang barumengucapkansumpah/janji.
LembagaEksekutif Indonesia • Presiden • WakilPresiden • Kabinet
Presiden Wewenang, kewajiban, danhaknyaialah: • Memegangkekuasaanpemerintahanmenurut UUD • Memegangkekuasaan yang tertinggiatasAngkatanDarat, AngkatanLaut, danAngkatanUdara • MengajukanRancanganUndang-UndangkepadaDewanPerwakilan Rakyat (DPR). Presidenmelakukanpembahasandanpemberianpersetujuanatas RUU bersama DPR sertamengesahkan RUU menjadi UU. • MenetapkanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-Undang (dalamkegentingan yang memaksa)
Wewenang, kewajiban, danhakPresiden • MenetapkanPeraturanPemerintah • Mengangkatdanmemberhentikanmenteri-menteri • Menyatakanperang, membuatperdamaiandanperjanjiandengannegara lain denganpersetujuan DPR • Membuatperjanjianinternasionallainnyadenganpersetujuan DPR • Menyatakankeadaanbahaya. • Mengangkatdutadankonsul. Dalammengangkatduta, Presidenmemperhatikanpertimbangan DPR
Wewenang, kewajiban, danhakPresiden • Menerimapenempatandutanegara lain denganmemperhatikanpertimbangan DPR. • Memberigrasi, rehabilitasidenganmemperhatikanpertimbanganMahkamahAgung • Memberiamnestidanabolisidenganmemperhatikanpertimbangan DPR • Memberigelar, tandajasa, dantandakehormatanlainnya yang diaturdengan UU • MeresmikananggotaBadanPemeriksaKeuangan yang dipiliholeh DPR denganmemperhatikanpertimbanganDewanPerwakilan Daerah • Menetapkan hakim agungdaricalon yang diusulkanolehKomisiYudisialdandisetujui DPR • Menetapkan hakim konstitusidaricalon yang diusulkanPresiden, DPR, danMahkamahAgung • MengangkatdanmemberhentikananggotaKomisiYudisialdenganpersetujuan DPR
WakilPresiden Pasal4 ayat 2 menyatakanbahwasatuorangWakilPresidenmembantuPresidendalammelakukankewajibannya , sedangkanpasal 8 menegaskanbahwaWakilPresidenmenggantiPresidensampaihabiswaktunyadalamhalPresidenmangkat, berhenti, atautidakdapatmelakukankewajibannyadalammasajabatannya
Kabinet Pasal 17 ayat (1) : Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara . Menteriadalahpembantupresiden. Iadiangkatdandiberhentikanolehpresidenuntuksuatutugastertentu. Kementriandi Indonesia dibagikedalam 3 kategoriyaituKementerianKoordinator, KementrianDepartemen, danKementrian Negara
KementrianKoordinator KementrianKoordinatorbertugasmembantupresidendalamsuatubidangtugas. Di Indonesia, menterikoordinatorterdiriatas 3 bagian, yaitu: MenteriKoordinatorBidangPolitik, Hukum, danKeamanan; MenteriKoordinatorbidangPerekonomian; MenteriKoordinatorbidangKesejahteraan Rakyat
KementrianKoordinator • MenteriKoordinatorbidangPolitik, Hukum, danKeamananbertugasmembantuPresidendalammengkoordinasikanperencanaandanpenyusunankebijakan, sertamensinkronkanpelaksanaankebijakandibidangpolitik, hukum, dankeamanan. Fungsi yang adapadanyaadalah: • pengkoordinasianparaMenteri Negara danPimpinanLembagaPemerintahan Non Departemen (LPND) dalamketerpaduanpelaksanaantugasdibidangpolitikdankeamanan, termasukpermasalahandalampelaksanaantugas, • pengkoordinasioandanpeningkatanketerpaduandalampenyiapandanperumusankebijakanpemerintahan Kantor Menteri Negara, Departemen, danLembagaPemerintah Non Departemen (LPND) dibidangpolitikdankeamanan; • penyampaianlaporanhasilevaluasi, saran, danpertimbangandibidangtugasdanfungsinyakepadaPresiden
Kementrian Negara MenteriNegara bertugasmembantupresidendalammerumuskankebijakandankoordinasiterhadapkebijakanseputarbidang yang diembannya. Menteri Negara RI terdiriatas 10 bidangstrategis yang harusdipimpinseorangmenterinegara • Menteri Negara RisetdanTeknologi, • Menteri Negara Koperasidan Usaha Kecil Menengah, • Menteri Negara LingkunganHidup, • Menteri Negara PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak, • Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara danReformasiBirokrasi, • Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, • Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, • Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, • Menteri Negara Perumahan Rakyat, dan • Menteri Negara PemudadanOlahraga
KementrianDepartemen MenteriDepartemen, adalahparamenteri yang diangkatpresidendanmengaturbidangkerjaspesifik. MenteriDepartemenmengepalaisatudepartemen. Di Indonesia kinidikenalada 21 Kementerian yang dipimpinseorangmenteri. Sesuai UU No 39/2008 danPerpres No.47/2009 yang dikeluarkanpada 3 November 2009, penyebutan "Departemen" diubahmenjadi "Kementerian"
LembagaYudikatif Indonesia Yudikatifadalahbadan yang berfungsimengawasipelaksanaandanmengadiliterhadappenyelewenganUndang-undang. Lambagayudikatifbersifat independent ataubebasdaricampurtanganpihak lain. Lembagainidipegangoleh: • MahkamahAgung • MahkamahKonstitusi • KomisiYudisial • Kejagung RI
KejaksaanAgungRepublik Indonesia Tugasdanwwenangkejaksaansecaraumumadalahmelakukanpenyidikandanpenuntutanperkarapidana,perdatadan TUN sertamenciptakanketertibandanketentramanumum. SedangkantugasdanwewenangJaksaagungsendiriadalahmenetapkan policy, koordinasi, mengesampingkanperkarademiumum, mengajukankasasi, pertimbangankepada MA, Presidententanggrasipidanamati, dancekalpada WNI tertentu
KomisiYudisial KomisiYudisialberwenangmengusulkanpengangkatanhakim agungdanwewenang lain dalamrangkamenjagadanmenegakkankehormatan, keluhuranmartabat, sertaperilaku hakim. Tugaspokokkomisiyudisialadalah • MengusulkanPengangkatandanmenetapkan Hakim Agung • Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim
MahkamahAgung MahkamahAgungadalahpengadilankasasi yang bertugasmembinakeseragamandalampenerapanhukumdanmenjaga agar semuahukumdanUndang- undangdiseluruhwilayah Negara ditetapkansecaratepatdanadilsertamemilikisifat yang netraldariintervensipemerintah. MahkamahAgungadalahpengadilan Negara tertinggisebagaibadanperadilankasasi (terakhir) bagiputusan-putusan yang berasaldaripengadilan-pengadilan lain meliputiperadilanumum, peradilan agama, peradilanmiliter, danperadilantatausaha Negara.
Fungsi MA • Peradilan • Pengawasan • Memberinasehat • Administrasi • Pengaturan
MahkamahKonstitusi MenurutUndang-UndangDasar 1945, kewajibandanwewenang MK adalah: • Berwenangmengadilipadatingkatpertamadanterakhir yang putusannyabersifat final untukmengujiUndang-UndangterhadapUndang-UndangDasar, memutussengketakewenanganlembaganegara yang kewenangannyadiberikanoleh UUD 1945, memutuspembubaranpartaipolitik, danmemutusperselisihantentanghasilPemilihanUmum • WajibmemberiputusanataspendapatDewanPerwakilan Rakyat mengenaidugaanpelanggaranolehPresidendan/atauWakilPresidenmenurut UUD 1945
LembagaInspektif Indonesia Pasal23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkanbahwauntukmemeriksatanggungjawabtentangKeuangan Negara diadakansuatuBadanPemeriksaKeuangan yang peraturannyaditetapkandenganUndang-Undang. HasilpemeriksaanitudisampaikankepadaDewanPerwakilanRakyat. BadanPemeriksaKeuangan(disingkatBPK) adalahlembagatingginegaradalamsistemketatanegaraanIndonesia yang memilikiwewenangmemeriksapengelolaandantanggungjawabkeuangannegara
KomisiPemberantasanKorupsi • Didasarkanpada UU No. 32 tahun 2002 Pasal 2 danPasal 4 • Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: • koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasantindakpidanakorupsi • supervisiterhadapinstansi yang berwenangmelakukanpemberantasantindakpidanakorupsi • melakukanpenyelidikan, penyidikan, danpenuntutanterhadaptindakpidanakorupsi; • melakukantindakan-tindakanpencegahantindakpidanakorupsi • melakukanmonitor terhadappenyelenggaraanpemerintahannegara
KasusPopuler Kasus Bank Century BPK mengungkapsembilantemuanpelanggaran yang terjadi. BI, didugamengubahpersyaratan CAR. Denganmaksud, Bank Century bisamendapatkanFasilitasPendanaanJangkaPendek (FPJP). Kemudian, soalkeputusanKomiteStabilitasSistemKeuangan (KKSK)–saatitudiketuaiMenkeu Sri Mulyani–dalammenangani Bank Century, tidakdidasari data yang lengkap. Padasaatpenyerahan Bank Century, 21 November 2008, belumdibentukberdasarUU.LembagaPenjaminSimpanan (LPS) jugadidugamelakukanrekayasaperaturan agar Bank Century mendapattambahandana.dan penarikandanasebesarRp 938 miliar yang tentusaja, menurut BPK, melanggarperaturan BI.
UU Ekonomi Indonesia • UUD RI 1945 tentangPerekonomian Indonesia • UUD RI 1945 Pasal 23 ayat (5) tentangLembagaInspektif • UU No. 32 tahun 2002
DaftarPustaka http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Permusyawaratan_Rakyat#Tugas_dan_wewenang http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/eksekutif-di-indonesia.html http://rismawanjoko.blogspot.com/2012/10/fungsi-lembaga-yudikatif.html http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pemeriksa_Keuangan http://dwiifatma.wordpress.com/2012/03/12/uu-yg-mengatur-perekonomian/ http://infotercepatku.blogspot.com/2013/09/daftar-kasus-kasus-korupsi-di-indonesia.html