Hak Asasi Manusia (HAM)

3. Hak Asasi Manusia (HAM) Present by : Dian Maleva 115080300111101 Beta Ditry Inayah 115080300111113 Imroatul Fathonah 115080300111117 Kelas : T01 Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang

4. Definisi Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia (HAM) dapat didefinisikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan seks, ras, warna kulit, bahasa, agama,politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran.

5. Definisi Menurut Beberapa Ahli

6. Generasi Pemikiran Hak Asasi Manusia Generasikeduapemikiran HAM tidaksajamenuntuthakyuridismelainkanjugahak-haksosial,ekonomi, politikdanbudaya Generasipertamaberpendapatbahwapemikiran HAM hanyaberpusatpadabidanghukumdanpolitik

7. Generasi Pemikiran Hak Asasi Manusia Generasiketigamenjanjikanadanyakesatuanantarahakekonomi, sosial, budaya, politikdanhukumdalamsuatukeranjangyangdisebutdenganhak-hakmelaksanakanpembangunan Generasikeempat yang mengkritikperanannegara yang sangat dominant dalamprosespembangunan yang terfokuspadapembangunanekonomidanmenimbulkandampaknegativesepertidiabaikannyaaspekkesejahteraanrakyat.

8. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia • Periode Sebelum Kemerdekaan ( 1908 – 1945 ) • Boedi Oetomo Bentuk pemikiran HAM Boedi Oetomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat • Perhimpunan Indonesia Lebih menitikberatkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri. • Sarekat Islam Menekankan pada usaha – usaha unutk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan deskriminasi rasial • Partai Komunis Indonesia Sebagai partai yang berlandaskan paham Marxisme lebih condong pada hak – hak yang bersifat sosial dan menyentuh isu – isu yang berkenan dengan alat produksi.

9. Periode Sebelum Kemerdekaan ( 1908 – 1945 ) • Indische Partij Pemikiran HAM yang paling menonjol adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama dan hak kemerdekaan. • Partai Nasional Indonesia Mengedepankan pada hak untuk memperoleh kemerdekaan • Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia Menekankan pada hak politik yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan di muka hukum serta hak untuk turut dalam penyelenggaraan Negara

10. Periode Setelah Kemerdekaan(1945 -sekarang) • Periode 1945 – 1950 hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik • Periode 1950 – 1959 banyak tumbuh partai – partai politik ,Kebebasan pers, pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi

11. Periode Setelah Kemerdekaan(1945 -sekarang) • Periode 1959 – 1966 Pada sistem ini ( demokrasi terpimpin ) kekuasan berpusat pada dan berada ditangan presiden • Periode 1966 – 1998 pembentukan Pengadilan HAM, pembentukan Komisi dan Pengadilan HAM • Periode 1998 – sekarang Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap status penentuan dan tahap penataan aturan secara konsisten

12. Macam-Macam Hak Asasi Manusia Hakasasipribadi / personal Right Hakasasipolitik / Political Right Hakazasihukum / Legal Equality Right HakazasiEkonomi / Property Rigths HakAsasiPeradilan / Procedural Rights Hakasasisosialbudaya / Social Culture Right

13. Kelembagaan HAM Komnas HAM Pengadilan HAM KomisiNasionalPerlindunganAnakdanKomisiPerlindunganAnak Indonesia KomisiNasional Anti KekerasanterhadapPerempuan KomisiKebenarandanRekonsiliasiKomisiKebenaran LSM Pro-demokrasidan HAM

14. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparatnegara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi,menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yangdijamin oleh Undang-Undang

15. Hak Asasi Manusia di Perancis • Manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka. • Manusia mempunyai hak yang sama. • Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain. • Warga Negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan serta pekerjaan umum. • Manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang. • Manusia mempunai kemerdekaan agama dan kepercayaan. • Manusia merdeka mengeluarkan pikiran. • Adanya kemerdekaan surat kabar. • Adanya kemerdekaan bersatu dan berapat. • Adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul. • Adanya kemerdekaan bekerja,berdagang, dan melaksanakan kerajinan. • Adanya kemerdekaan rumah tangga. • Adanya kemerdekaan hak milik. • Adanya kemedekaan lalu lintas. • Adanya hak hidup dan mencari nafkah.

16. Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat Amanat Presiden Flanklin D. Roosevelt tentang “empat kebebasan” yang diucapkannya di depan Kongres Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1941 yakni : • Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (freedom of speech and expression). • Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (freedom of religion). • Kebebasan dari rasa takut (freedom from fear). • Kebebasandarikekurangandankelaparan (freedom from want)

17. Hak asasi Manusia oleh PBB • Hidup • Kemerdekaan dan keamanan badan • Diakui kepribadiannya • Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hokum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah • Masuk dan keluar wilayah suatu Negara • Mendapatkan asylum • Mendapatkan suatu kebangsaan • Mendapatkan hak milik atas benda • Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan • Bebas memeluk agama • Mengeluarkan pendapat • Berapat dan berkumpul • Mendapat jaminan sosial • Mendapatkan pekerjaan • Berdagang • Mendapatkan pendidikan • Turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat • Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan

18. Hak Asasi Manusia di Indonesia HakAsasiManusiadi Indonesia bersumberdanbermuarapadapancasila. Yang artinyaHakAsasiManusiamendapatjaminankuatdarifalsafahbangsa, yakniPancasila. BermuarapadaPancasiladimaksudkanbahwapelaksanaanhakasasimanusiatersebutharusmemperhatikangaris-garis yang telahditentukandalamketentuanfalsafahPancasila. Bagibangsa Indonesia, melaksanakanhakasasimanusiabukanberartimelaksanakandengansebebas-bebasnya, melainkanharusmemperhatikanketentuan-ketentuan yang terkandungdalampandanganhidupbangsa Indonesia, yaituPancasila.