OLEH : AGUNG SURPOJO,S.KOM DAN ENDRI SANOPAKA

1. SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA OLEH : AGUNG SURPOJO,S.KOM DAN ENDRI SANOPAKA

2. PengertianSistem “Sistemadalahsuatukebulatanataukeseluruhan yang kompleksatauterorganisie, suatuhimpunanatauperpaduanhal-halataubagian-bagian yang membentuksuatukebulatanataukeseluruhan yang kompleksatauutuh” (Pamudji:1981) “Sistemadalahsuatujaringandariprosedur-prosedur yang berhubungansatusama lain menurutskemaataupola yang bulatuntukmenggerakkansuatufungsi yang utamadarisuatuusahaatauurusan” (Prajudi:1973)

3. PengertianAdministrasi Administration can be defined as the activities of groups cooperating ti accomplish common goals (Herbert A. Simon:1959) Administration can be defined as the activities of group efforts, public or private, civil or military (Leonard B. White:1955)

4. Pengertian Negara Negara adalahpersekutuandarikeluargadandesagunamemperolehhidup yang sebaik-baiknya(Aristoteles) Negara adalahsuatupersekutuandarikeluargadengansegalakepentingannya yang dipimpinolehakaldarisuatukuasa yang berdaulat (Jean Bodin) Negara adalahorganisasikewilayahan yang bergerakdibidangkemasyarakatandankepentinganperseorangandarisegenapkehidupan yang multidimensional untukpengawasanpemerintahandenganlegalitaskekuasaantertinggi (Herman Finer)

5. Syarat Negara Adanya Wilayah AdanyaPemerintahan AdanyaPengakuan Adanya Rakyat

6. Timbulnya Negara TeoriKenyataan TeoriKetuhanan TeoriPerjanjian TeoriPenaklukan Teorikekuatan TeoriPatrilineal Teori Matrilineal TeoriOrganis TeoriDaluwarsa TeoriAlamiah TeoriFilosofis TeoriHistoris

7. Bentuk Negara PARLEMENTER SERIKAT PRESIDENSIAL REPUBLIK PARLEMENTER KESATUAN BENTUK-BENTUK NEGARA PRESIDENSIAL PARLEMENTER SERIKAT Non-PM KERAJAAN PARLEMENTER KESATUAN Non-PM

8. KedaulatanNegara • Kedaulatannegaraditangan Rakyat ex. Negara demokrasi • Kedaulatanberadaditanganhukum ex. Elitpolitik yang membuathukum • KedaulatanberadaditanganTuhan ex. Negara berdasarkankitabsuci • Kedaulatanberadaditangan Raja ex. Kelompokelitbangsawan • Kedaulatanberadaditangannegarasendiri ex. Negara komunis

9. SistemPemerintahan REPUBLIK PARLEMENTER KERAJAAN DESENTRALISASI CAMPURAN SISTEM PEMERINTAHAN SENTRALISASI SERIKAT PRESIDENSIAL KESATUAN MULTIPARTAI PROLETARIAT MONOPARTAI

10. DEFINISI ADMINISTRASI NEGARA John M. Pffifnerdan Robert V. Presthus : Administrasinegarameliputiimplementasikebijaksanaanpemerintah yang telahditetapkanolehbadan-badanperwakilanpolitik Administrasinegaradapatdidefinisikansebagaikoordinasiusaha-usahaperorangandankelompokuntukmelaksanakankebijaksanaanpemerintah. Hal inimeliputipekerjaansehari-haripemerintah Secararingkas, administrasinegaraadalahsuatuproses yang bersangkutandenganpelaksanaankebijaksanaan-kebijaksanaanpemerintah, pengarahan, kecakapandanteknik-teknik yang tidakterhinggajumlahnya, memberikanarahdanmaksudterhadapusahasejumlahorang.

11. Con’t ……… Edward H. Litchfield : Administrasinegaraadalahsuatustudimengenaibagaimanabermacam-macambadanpemerintahdiorganisir, diperlengkapidengantenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dandipimpin. Dwight Waldo Administrasinegaraadalahmanajemendanorganisasidarimanusiadanperalatannyagunamencapaitujuanpemerintah

12. Con’t …………. Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock, dan Louis W Koening Administrasnegaraadalahkegiatanpemerintahdidalammelaksanakankekuasaanpolitiknya. George J. Gordon : Administrasinegradapatdirumuskansebagaiseluruhprosesbaik yang dilakukanorganisasimaupunperseorangan yang berkaitandenganpenerapanataupelaksanaanhukumdanperaturan yang dikeluarkanolehbadanlegislatif, eksekutif, sertaperadilan.

13. Etika Administrasi Publik

14. Definisi etika • Definisi etika administrasi publik

15. Beberapa Definisi • Etika, dari bahasa Yunani ethos, artinya: kebiasaan atau watak • Moral, dari bahasa Latin mos (jamak: mores), artinya: cara hidup atau kebiasaan. • Norma, dalam bahasa Latin, norma berarti penyiku atau pengukur, dalam bahasa Inggris, norm, berarti aturan atau kaidah. • Nilai, dalam bhs Inggris value, berarti konsep tentang baik dan buruk baik yang berkenaan dengan proses (instrumental) atau hasil (terminal)

16. Definisi Etika Administrasi Publik • Ethics is the rules or standards governing, the moral conduct of the members of an organization or management profession (Chandler & Plano, The Public Administration Dictionary, 1982) • Aturan atau standar pengelolaan, arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen • Aturan atau standar pengelolaan yang merupakan arahan moral bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat

17. Posisi Etika dalam Studi Administrasi Publik 17 Teori administrasi publik klasik (Wilson, Weber, Gulick, Urwick) kurang memberi tempat pada pilihan-pilihan moral (etika). Kebutuhan moral administrator hanyalah keharusan untuk menjalankan tugas sehari-hari secara efisien. Dengan diskresi yang dimiliki, administrator publik tidak hanya harus efisien, tapi juga harus dapat mendefinisikan kepentingan publik, barang publik dan menentukan pilihan-pilihan kebijakan atau tindakan secara bertanggungjawab.

18. Old and New Public Administration (Denhradt) • Dapat dipetakan posisi etika dimana • Tabel perbedaanhere!!

19. 4 aliran pemikiran etika 19 Teori Empiris: etika diambil dari pengalaman dan dirumuskan sebagai kesepakatan Teori Rasional: manusia menentukan apa yang baik dan buruk berdasar penalaran atau logika. Teori Intuitif: Manusia secara naluriah atau otomatis mampu membedakan hal yang baik dan buruk. Teori Wahyu: Ketentuan baik dan buruk datang dari Yang Maha Kuasa.

20. Konteks Etika Sumber Etika Agama Tradisi Filsafat Etika Hukum Politik Ekonomi Sosial Penerapan Etika Profesi Seni Administrasi 20

21. Hukum dan Etika 21 Keduanya mengatur perilaku individu Terdapat perbedaan: ilegalitas tidak selalu berarti tidak etis Hukum bersifat eksternal dan dapat ditegakkan tanpa melibatkan perasaan, atau kepercayaan orang (sasaran hukum), sementara etika bersifat internal, subyektif, digerakkan oleh keyakinan dan kesadaran individu.

22. 22 Hukum dalam konteks administrasi adalah soal pemberian otoritas atau instrumen kekuasaan Basis dari hukum adalah etika, dan ketika hukum diterapkan harus dikembalikan pada prinsip-prinsip etika Banyak kasus, secara hukum dibenarkan tapi secara etika dipermasalahkan [trend anak politisi yang jadi calon anggota legislatif]

23. Debat Herman Finer Vs. Carl Friedrich 23 Finer (1936): Untuk menjamin birokrasi yang bertanggungjawab yang diperlukan adalah penegakan sistem kontrol melalui undang-undang dan peraturan yang dapat mendisiplinkan para pelanggar hukum. Friedrich (1940): Birokrasi yang bertanggungjawab hanya bisa ditegakkan dengan dengan menseleksi orang yang benar dengan kriteria profesionalisme yang jelas, dan mensosialisasikannya ke dalam nilai-nilai pelayanan publik.

24. Perilaku tidak etis di birokrasi pemerintah 24 Bohong kepada publik Korupsi, kolusi, nepotisme Melanggar nilai-nilai publik: responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan lain-lain Melanggar sumpah jabatan Mengorbankan, mengabaikan, atau merugikan kepentingan publik

25. Empat Hirarki Etika Makro Etika Sosial Etika organisasi Etika profesi Moralitas pribadi Mikro 25

26. Moralitas Pribadi 26 Konsep baik-buruk, benar-salah yang telah terinternalisasi dalam diri individu Produk dari sosialisasi nilai masa lalu Moralitas pribadi adalah superego atau hati nurani yang hidup dalam jiwa dan menuntun perilaku individu Konsistensi pada nilai mencerminkan kualitas kepribadian individu Moralitas pribadi menjadi basis penting dalam kehidupan sosial dan organisasi

27. Etika profesi 27 Nilai benar-salah dan baik-buruk yang terkait dengan pekerjaan profesional Nilai-nilai tersebut terkait dengan prinsip-prinsip profesionalisme (kapabilitas teknis, kualitas kerja, komitmen pada profesi) Dapat dirumuskan ke dalam kode etik profesional yang berlaku secara universal Penegakan etika profesi melalui sanksi profesi (pencabutan lisensi)

28. Etika Organisasi 28 Konsep baik-buruk dan benar-salah yang terkait dengan kehidupan organisasi Nilai tersebut terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi modern (efisiensi, efektivitas, keadilan, transparansi, akuntabilitas, demokrasi) Dapat dirumuskan ke dalam kode etik organisasi yang berlaku secara universal Dalam praktek penegakan kode etik organisasi dipengaruhi oleh kepentingan sempit organisasi, kepentingan birokrat, atau kepentingan politik dari politisi yang membawahi birokrat Penegakan etika organisasi melalui sanksi organisasi

29. Etika Sosial 29 Konsep benar-salah dan baik-buruk yang terkait dengan hubungan-hubungan sosial Nilai bersumber dari agama, tradisi, dan dinamika sosial Pada umumnya etika sosial tidak tertulis, tetapi hidup dalam memori publik, dan terinternalisasi melalui sosialisasi nilai di masyarakat Etika sosial menjadi basis tertib sosial [Jepang, tidak boleh mengganggu dan merepotkan orang lain] Masyarakat memiliki mekanisme penegakan etika sosial, yaitu melalui penerapan sanksi-sanksi sosial [diberitakan sebagai tersangka]

30. Kenapa diperlukan peraturan etika? 30 Untuk meredam kecenderungan kepentingan pribadi. Etika bersifat kompleks, dalam banyak kasus bersifat dilematis, karena itu diperlukan yang bisa memberikan kepastian tentang mana yang benar dan salah, baik dan buruk. Penerapan peraturan etika dapat membuat perilaku etis menimbulkan efek reputasi. Organisasi publik sekarang banyak dicemooh karena kinerjanaya dinilai buruk, karena itu perlu etika.

31. Kenapa perilaku tidak etis terjadi? 31 Kecenderungan mengedepankan etika personal ketimbang etika yang lebih besar (sosial). Kecenderungan mengedepankan kepentingan diri sendiri Tekanan dari luar untuk berbuat tidak etis.

32. MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN SEHAT ( GOOD GOVERNANCE ) Pemerintahan yang konstitusional ( Constitutional ); Pemerintahan yang legitimasi dalam proses politik dan administrasinya ( legitimate ) Pemerintahan yang digerakkan sektor publik, swsata dan masyarakat ( public, private and society sector ) Pemerintahan yang ditopang dengan prinsip-prinsip pemerintahan yaitu : 1. Prinsip Penegakkan Hukum, 2. Akuntabilitas, 3. Demokratis, 4. Responsif, 5. Efektif dan Efisensi, 6. Kepentingan Umum, 7. Keterbukaan, 8. Kepemimpinan Visoner dan 9. Rencana Strategis 10. Dsb Pemerintahan yang menguatkan fungsi : kebijakan publik (Public Policy ), pelayanan publik ( Public Service ), otonomi daerah ( Local Authonomy ), pembangunan (Development ), pemberdayaan masyarakat ( Social Empowering ) dan privatisasi ( Privatization )

33. HUBUNGAN SINERGI STRATA BIROKRASI DALAM ETIKA PEMERINTAHAN BIMBINGAN PEMBINAAN, PERENCANAAN, FASILITASI, KOORDINASI, DIKLAT, PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DLL KECAMATAN DAN DESA/KEL

34. Karakteristik Hambatan Birokrasi Pemerintahan Negara Birokrasi yang Formalism, Nevotism and Coruption ( KKN ) bukan pada NSPM Intervensi Birokrasi Politik terhadap Birokrasi Pemerintahan Orientasi kekuasaan (Powership ) bukan pada Pelayanan Publik Sentralisasi Pemerintahan bukan desentralisasi Berorientasi pada produk ( output ) bukan pada manfaat dan dampak Kesra ( benefit and infact ) Cenderung untuk Kepentingan Birokrasi ( kawan, Partai, dan Golongan ) bukan kepentingan publik Organisasi yang besar dan birokratis tidak ramping dan prefesional, fungsional dan proporsional Inefensiensi/pemborosan sumberdaya organisasi dan birokrasi pemerintahan Dsb

35. PEMBAHARUAN PERILAKU ETIKA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN Redifinisi, reorientasi dan revitalisasi perilaku birokrasi politik dan administrasi pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan negara, bangsa dan masyarakat. Pembaharuan sistem kelembagaan pemerintahan yang berorientasi pada kinerja organisasi; Pembaharuan manajemen pemerintahan yang memiliki kepemimpinan visoner dan akuntabilitas pemerintahan Perilaku individu Aparatur birokrasi Pemerintahan pada standar berkualifikasi, kompetensi dan profesional dan berbudaya

36. PEMBAHARUAN KELEMBAGAAN BIROKRASI DALAM ETIKA PEMERINTAHAN STRUKTUR KELEMBAGAAN BIROKRASI PEMERINTAHAN BERBASIS KOMPETENSI FUNGSI BIROKRASI PEMERINTAHAN ( Kebijakan, pelayanan, kemitraan, kerjasama, pemberdayaan dsb ) PROSES BIROKRASI PEMERINTAHAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN STRATEGIS PERILAKU BIROKRASI PEMERINTAHAN BERORIENTASI NILAI, NORMA, ATURAN, ETIKA, MORAL, ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA BIROKRASI

37. KOMPETENSI PERILAKU INDIVIDU BIROKRASI PEMERINTAHAN Kualifikasi, Kompetensi Profesionalisme Proporsionalisme dsb SDM APARATUR Carier system SISTEM, STRUKTUR DAN KULTUR ORGANISASI PEMERINTA- HAN Pendidikan formal, informal dan non formal

38. SAMPAI JUMPA Terima Kasih