KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

1. KEKUASAAN ATAS PENGELOLAANKEUANGAN NEGARA PENDELEGASIAN KEKUASAAN PENGURUSAN ADMINISTRATIF PA/KPA (COO) PENGURUSAN PERBENDAHARAAN NEGARA (CFO) Kuliah 2

2. LATAR BELAKANG REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA • Pengelolaankeuangannegaraselamainidigunakanketentuanperundang-undanganmasapemerintahankolonialHindiaBelanda yang berlakuberdasarkanAturanPeralihanUndang-UndangDasar 1945, yaitu : • IndischeComptabiliteitswetyang lebihdikenaldengannama ICW Stbl 1925 No. 448 selanjutnyadiubahdandiundangkandalamLembaran Negara 1954 Nomor 6, 1955 Nomor 49, danterakhirUndang-undangNomor 9 Tahun 1968, yang ditetapkanpertama kali padatahun 1864 danmulaiberlakupadatahun 1867, • IndischeBedrijvenwet (IBW) Stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl.1936 No. 445 dan • Reglementvoor het AdministratiefBeheer(RAB)Stbl. 1933 No. 381. • dalampelaksanaanpemeriksaanpertanggungjawabankeuangannegaradigunakanInstructie en verderebepalingenvoor de AlgemeeneRekenkamer (IAR) Stbl. 1933 No. 320. • Peraturanperundang-undangantersebuttidakdapatmengakomodasikanberbagaiperkembangan yang terjadidalamsistemkelembagaannegaradanpengelolaankeuanganpemerintahannegaraRepublik Indonesia, sehinggasecaramateriilsebagiandariketentuandalamperaturanperundang-undangandimaksudtidaklagidilaksanakan.Kelemahanperundang-undangandalambidangkeuangannegaramenjadisalahsatupenyebabterjadinyabeberapabentukpenyimpangandalampengelolaankeuangannegara.

3. ReformasiKeuangan Negara • Peraturanperundang-undangandiatastidakdapatmengakomodasikanberbagaiperkembangan yang terjadidalamsistemkelembagaannegaradanpengelolaankeuanganpemerintahannegaraRepublik Indonesia, sehinggasecaramateriilsebagiandariketentuandalamperaturanperundang-undangandimaksudtidaklagidilaksanakan. Kelemahanperundang-undangandalambidangkeuangannegaramenjadisalahsatupenyebabterjadinyabeberapabentukpenyimpangandalampengelolaankeuangannegara. • Dalamupayamenghilangkanpenyimpangantersebutdanmewujudkansistempengelolaanfiskal yang berkesinambungan (sustainable) sesuaidenganaturanpokok yang telahditetapkandalamUndang-UndangDasardanasas-asasumum yang berlakusecara universal dalampenyelenggaraanpemerintahannegaradiperlukansuatuundang-undang yang mengaturpengelolaankeuangannegara.

4. PARADIGMA LAMA PENGURUSAN KEUANGAN NEGARA PRESIDEN • PresidenadalahpemegangKekuasaanKeuangan Negara tertinggi • KekuasaandidelegasikankepadaOtorisator (Menteri/PimpimpinanLembaga), yaitupejabat yang melakukantindakan(otorisasi) yang dapatmembebani APBN • Kekuasaandidelegasikan pula kepadaMenteriKeuanganselakuOrdonator yang memilikiwewenangordonanceringataumengujitagihandanmembebankankepada APBN, sertaselakuBendaharawanUmum Negara OTORISATOR ORDONATOR BENDAHARAWAN PengurusanAdministratif PengurusanPerbendaharaan

5. REFORMASI KEUANGAN NEGARA • Reformasidibidangkeuangannegaraditandaidenganlahirnyaperaturanperundang-undanganbaru, yaitu : • Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara; • Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (pengganti ICW); • Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaanPengelolaandanTanggungJawabKeuangan Negara (pengganti IAR) • Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional

6. KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PASCA REFORMASI • Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. • KekuasaanpengelolaanKeuangan Negara sebagaimanadimaksuddalamayatinimeliputikewenangan yang bersifatumumdankewenangan yang bersifatkhusus.

7. KewenanganUmumdanKhususPenglolaanKeuangan Negara • Kewenangan yang bersifatumummeliputipenetapanarah, kebijakanumum, strategi, danprioritasdalampengelolaan APBN, antara lain penetapanpedomanpelaksanaandanpertanggungjawaban APBN, penetapanpedomanpenyusunanrencanakerjakementeriannegara/lembaga, penetapangajidantunjangan, sertapedomanpengelolaanPenerimaan Negara. • Kewenangan yang bersifatkhususmeliputikeputusan/kebijakanteknis yang berkaitandenganpengelolaan APBN, antara lain keputusansidangkabinetdibidangpengelolaan APBN, keputusanrincian APBN, keputusandanaperimbangan, danpenghapusanasetdanpiutangnegara.

8. PendelegasianKekuasaanatasPengelolaanKeuangan Negara • Kekuasaan tersebut : • Dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. • Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementrian negara/lembaga yang dipimpinnya • Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan • Pendelegasiankekuasaandiatas tidak temasuk kewenangan di bidang moneter yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang

9. PENDELEGASIAN KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PRESIDEN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DIKUASAKAN MENTERI KEUANGAN MENTERI/ PIM. LEMBAGA GUBERNUR/BUPATI/ WALI KOTA SELAKU KEPALA PEMDA SELAKU PENGELOLA FISKAL DAN WAKIL PEMERINTAH DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG KEMENTRIAN NEGARA/ LEMBAGA YANG DIPIMPINNYA SELAKU KEPALA PEMDA UNTUKMENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN MEWAKILI PEMDA DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TIDAK TERMASUK KEWENANGAN DI BIDANG MONETER, YANG MELIPUTI ANTARA LAIN MENGELUARKAN DAN MENGEDARKAN UANG, YANG DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG

10. PendelegasianKewenangandalamPelaksanaanAPBN PRESIDEN (SELAKU CEO) MENTERI TEKNIS (SELAKU COO) MENTERI KEUANGAN (SELAKU CFO) KEPALA KANTOR (SELAKU KUASA COO) KEPALA KPPN (SELAKU KUASA CFO) Pendelegasiankewenanganpelaksanaan program Pendelegasiankewenanganperbendaharaan

11. PENGELOLAAN FISKAL • Sub bidangpengelolaanfiskalmeliputifungsi-fungsipengelolaankebijakanfiskaldankerangkaekonomimakro, penganggaran, administrasiperpajakan, administrasikepabeanan, perbendaharaan, danpengawasankeuangan.

12. Tujuan Penggunaan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara • Kuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara • Dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan di atas setiap tahun disusun APBN/APBN

13. TUGAS MENTERI KEUANGAN (CFO) • Menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN • Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran • Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan • Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan UU. • Melaksanakan fungsi bendahara umum negara • Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban • Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan Undang-Undang

14. TUGAS MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA • Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. • Melaksanakan anggaran kementrian negara yang dipimpinnya. • Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara • Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementrian negara/lembaga yang dipimpinnya • Mengelola barang milik negara yang menjadi tanggung jawab kementrian negara/lembaga yang dipimpinnya • Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementrian negara/lembaga yang dipimpinnya.

15. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH • Kekuasaanpengelolaankeuangandaerahsebagaimanatersebutdiatasdilaksanakanoleh: • kepalasatuankerjapengelolakeuangandaerahselakupejabatpengelola APBD; • kepalasatuankerjaperangkatdaerahselakupejabatpenggunaanggaran/barangdaerah.

16. TUGAS PENGELOLAKEUANGAN DAERAH • DalamrangkapengelolaanKeuangan Daerah, PejabatPengelolaKeuangan Daerah mempunyaitugassebagaiberikut: • menyusundanmelaksanakankebijakanpengelolaan APBD; • menyusunrancangan APBD danrancanganPerubahan APBD; • melaksanakanpemungutanpendapatandaerah yang telahditetapkandenganPeraturan Daerah; • melaksanakanfungsibendaharaumumdaerah; • menyusunlaporankeuangan yang merupakanpertanggungjawabanpelaksanaan APBD.

17. TUGAS KEPALA SKPD • menyusunanggaransatuankerjaperangkatdaerah yang dipimpinnya; • menyusundokumenpelaksanaananggaran; • melaksanakananggaransatuankerjaperangkatdaerah yang dipimpinnya; • melaksanakanpemungutanpenerimaanbukanpajak; • mengelolautangpiutangdaerah yang menjaditanggungjawabsatuankerjaperangkatdaerah yang dipimpinnya; • mengelolabarangmilik/kekayaandaerah yang menjaditanggungjawabsatuankerjaperangkatdaerah yang dipimpinnya; • menyusundanmenyampaikanlaporankeuangansatuankerjaperangkatdaerah yang dipimpinnya.