PENGAWASAN OPERASIONAL PERBANKAN OTORITAS JASA KEUANGAN

1. PENGAWASAN OPERASIONAL PERBANKAN OTORITAS JASA KEUANGAN

2. AGENDA 1 LatarBelakangPembentuanOtoritasJasaKeuangan 2 TujuanOtoritasJasaKeuangan 3 TugasOtoritasJasaKeuangan 4 WewenangOtoritasJasaKeuangan 5 OperasionalisasiWewenang OJK diSektorPerbankan 6 Strategi & PrinsipDasarPengalihanTugasPengawasan Bank dari BI ke OJK 7 TantanganKeDepan 2

3. LatarBelakang PembentukanOJK Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 mengamanatkandibentuknyaOtoritasJasaKeuangan (OJK)

4. TujuanOJK Tujuan OJK (Psl 4 UU No.21 Tahun 2011):

5. PERBANKAN • PASAR MODAL • PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIYAAN, & LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA TugasOJK Tugas OJK (Psl 6 UU No.21 tahun 2011): P E N G A T U R A N P E N G A W A S A N

6. Wewenang OJK (Pasal 9 UU No 21 tentang OJK)

7. OperasionalisasiWewenang Pengaturan &PengawasanPerbankan • Holistic • Individual + System • Risk-based & Forward Looking • Risk-based Supervision + Risk Management • Balance • (Regulation + Professional Judgment)

8. OperasionalisasiWewenang - AntarSektorKeuangan • PERBANKAN • SEKURITAS • IKNB Interaksi Interaksi • Memahamiinteraksiantarasektorkeuanganuntukmemahamibentuk & transmisirisikoantarmasing-masingsektor PotensiRisiko Contagion • Memastikanbuffer disistemkeuanganmemadaiuntukmengantisipasidisrupsidisektorkeuangan • Meminimalisir regulatory dan supervisory gap antarsektor

9. StrategiPersiapanPengalihanTugas Pengawasan Bank Dari BI keOJK • Pembentukan Tim Transisidi OJK dan Task Force OJK di BI • OJK & BI menyusunstrukturorganisasisektorperbankanygakanditerapkandi OJK padaawalpengalihan (termasukdidaerah) • PenyesuaianStrukturOrganisasiSektorPengawasandi BI • ImplementasiMirrorring BI – OJK • Monitoring EfektifitasStrukturBaru • StrategiImplementasiPengalihanfungsiPengawasandenganmempertimbangkan • Efisiensi & EfektifitasPemanfaatanSistemTeknologiInformas • PengembanganSistemInformasi Yang Terintegrasi • TidakMenambahBebanBaru/TambahanBagiLembagaJasaKeuangan • Ojk & BI MematangkanStrategiPemenuhan SDM

10. TahapanPengalihanTugas Dari BI keOJK

11. ImplementasiPengaturandan Pengawasan Bank di OJK – PrinsipDasar • BidangPengaturan • SeluruhPeraturan Bank Indonesia secaraotomatistetapberlakupadaawalmasaberalihnyafungsipengawasanke OJK. • Sedapatmungkinpadatahapawal, perubahanperaturandiminimalisir, namunefektifitasdariPeraturan yang berlakuakanterusdievaluasi • Dilakukan program harmonisasiperaturanantarsekorkeuangan • Mengikutiprinsiprule making rulesdalampenyusunanperaturan

12. ImplementasiPengaturandan Pengawasan Bank di OJK – PrinsipDasar • BIDANG PENGAWASAN • PolakonsolidasiPengawasantetapmengikutipendekatan yang ada (downstream) namunakandikembangkanpolapengawasanterintegrasidenganmengacupadainternational best practices. • Dalamkonteksdiatasmakaperludipastikanketersediaan data yang lebihlengkap, akurat, dan up to date, dengandukunganinfrastruktur TSI yang efektifdanefisien. • Capacity Building SDMterusdilanjutkan • Polakomunkasi yang lebihterbukadenganindustrijasakeuangandan stakeholders lainnya • Melanjutkankesinambungankerjasamadankoordinasidenganotoritas/lembaga lain, baikdidalammaupundiluarnegeri • Mengoptimalkanwewenangpenyidikangunamemastikanpenegakanhukumdisektorjasakeuangan

13. TantanganKedepan DalamPengawasanSektorKeuangan • Aspekpengawasanakansemakinkompleks, mencakupaspekmicro-prudential yang mengedepankanfaktorkesehataninstitusikeuangansecaraspesifik (soundness of financial institutions) danaspekmacroprudentialyaituaspekpengawasanstabilitassistemkeuangan. • Polakoordinasiantarlembagaperludisusunsehinggadapatdiminimalisiroverlapantarinstitusidanloophole pengaturandanpengawasan

14. TERIMA KASIH