KPPG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU PSG RAYON 113 UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 201 4

1. Home Pendahuluan Latar Belakang Pembinaan KPPG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU PSG RAYON 113 UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2014 Etika Profesi Penutup Back Next

2. Home Pendahuluan Esensi dan eksistensi makna strategis profesi guru diakui dalam memiliki kekuatan formal tatkala tanggal 2 Desember 2004 oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang mencanangkan guru sebagai profesi. Pencanangan Guru sebagai Profesi menjadi salah satu akselerator lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Latar Belakang Pembinaan KEBIJAKAN UMUM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN GURU Etika Profesi Penutup Back Next

3. Home Pendahuluan Latar Belakang Pembinaan MILESTONE PEMBINAAN PROFESI GURU Etika Profesi Penutup Back Next

4. Home Pendahuluan Latar Belakang Pembinaan Etika Profesi Penutup Back Next

5. Lingkup Profesi Guru Home Pendahuluan Latar Belakang Pembinaan Guru dalam jabatan pengawas satuan pendidikan • Guru • Guru mata Pelajaran • Guru Kelas • Guru BK Etika Profesi Penutup Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah Back Next

6. Home • K. Kepala Sekolahan • K. Kepegawaian • K. Lain • Persyaratan lain • Penugasan • Kenaikan Pangkat • Promosi • K. Paedagogik • K. Kepribadian • K. Profesional • K. Sosial Pendahuluan Latar Belakang Pembinaan POLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN KARIR GURU Etika Profesi PENGEMBANGAN KARIR PENGEMBANGAN PROFESI Penutup PENGEMBANGAN GURU Back Next

7. Home Pendahuluan Latar Belakang Pembinaan KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN Etika Profesi Penutup Back Next

8. Home Pendahuluan Bupati/Walikota membuat usulan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat bulan Februari tahun berjalan. Bupati/Walikota membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat bulan April tahun berjalan. Menteri Agama menyampaikan informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya dan menyampaikannya kepada Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat bulan Mei tahun berjalan. Latar Belakang Pembinaan PELAKSANAAN PELAPORAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU Etika Profesi Penutup Back Next

9. Home Pendahuluan Berdasarkan laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS dan informasi dari Kementerian Agama tersebut di atas, Menteri Pendidikan Nasional melakukan evaluasi dan menetapkan capaian penataan dan pemerataan guru PNS secara nasional paling lambat bulan Juli tahun berjalan. Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri Pendidikan Nasional kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Latar Belakang Pembinaan Lanjutan.... Etika Profesi Penutup Back Next

10. Home Pendahuluan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menghentikan sebagian atau seluruh bantuan finansial fungsi pendidikan dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian terkait sesuai dengan kewenangannya untuk menjatuhkan sanksi kepada Bupati/Walikota atau Gubernur yang tidak melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan di daerahnya. Atas dasar rekomendasi tersebut di atas, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunda pemberian formasi guru PNS kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Latar Belakang Pembinaan SANKSI Etika Profesi Penutup Back Next

11. Home Pendahuluan Atas dasar rekomendasi tersebut di atas, Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran dana perimbangan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas dasar rekomendasi tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri memberikan penilaian kinerja kurang baik dalam penyelenggaraan urusan penataan dan pemerataan guru PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Latar Belakang Pembinaan Lanjutan.... Etika Profesi Penutup Back Next

12. Home Pendahuluan Profesi Guru Sebagai Panggilan Jiwa Guru profesional adalah pembelajar sejati dan menjunjung tinggi kode etik dalam bekerja. Esensi Kode Etik dan Etika Profesi Guru Indonesia harus menyadari bahwa jabatan guru adalah suatu profesi yang terhormat, terlindungi, bermartabat, dan mulia. Karena itu, ketika bekerja mereka harus menjunjung tinggi etika profesi. Latar Belakang Pembinaan ETIKA PROFESI Etika Profesi Penutup Back Next

13. Home Pendahuluan • Hubungan Guru dengan Peserta Didik • berperilaku secara profesional, • membimbing peserta didik, • mengakui karakteristik individual peserta didik, • Menghimpun informasi tentang peserta didik, • mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan, dll Latar Belakang Pembinaan RUMUSAN KODE ETIK GURU Etika Profesi Penutup Back Next

14. Home Pendahuluan • Hubungan Guru dengan Orangtua/Wali Siswa • membina hub. kerjasama yg efektif & efisien, • memberikan informasi secara jujur & objektif, • merahasiakan informasi setiap peserta didik kpd orang lain yg bkn orangtua/walinya, • memotivasi orangtua/wali dlm meningkatkan kualitas pendidikan • bekomunikasi secara baik dengan orangtua/wali siswa mengenai kondisi peserta didik, dll Latar Belakang Pembinaan RUMUSAN KODE ETIK GURU Etika Profesi Penutup Back Next

15. Home Pendahuluan • Hubungan Guru dengan Masyarakat • menjalin komunikasi dan kerjasama yg baik dengan masy • mengakomodasikan aspirasi masyarakat • peka terhadap perubahan2 yg terjdi dlm masy • bekerjasama secara arif dengan masyarakat, dll Latar Belakang Pembinaan RUMUSAN KODE ETIK GURU Etika Profesi Penutup Back Next

16. Home Pendahuluan • Hubungan Guru dengan Sekolah dan Rekan Sejawat • memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah • memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif , • menciptakan suasana sekolah yang kondusif, • menciptakan suasana kekeluargaan, • menghormati rekan sejawat, • saling membimbing antarsesama rekan sejawat, dll Latar Belakang Pembinaan RUMUSAN KODE ETIK GURU Etika Profesi Penutup Back Next

17. Home Pendahuluan • Hubungan Guru dengan Profesi • menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi, • berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu yg diajarkan, • terus menerus meningkatkan kompetensinya, • menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggungjawab, • Tidak boleh merendahkan martabat profesionalnya,, dll Latar Belakang Pembinaan RUMUSAN KODE ETIK GURU Etika Profesi Penutup Back Next

18. Home Pendahuluan • Hubungan Guru dengan Organisasi Profesi • menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif, • memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru, • aktif mengembangkan organisasi profesi guru, dll Latar Belakang Pembinaan RUMUSAN KODE ETIK GURU Etika Profesi Penutup Back Next

19. Home Pendahuluan • Hubungan Guru dengan Pemerintah • Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan, • membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya, • berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, dll Latar Belakang Pembinaan RUMUSAN KODE ETIK GURU Etika Profesi Penutup Back Next

20. Home Pendahuluan Setiap pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan/atau tidak melaksanakana KEGI dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi guru. Guru yang melanggar KEGI dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada organisasi profesi atau menurut aturan negara. Latar Belakang Pembinaan PELANGGARAN DAN SANKSI Etika Profesi Penutup Back Next