1 / 88

Standar Nasional Indonesia

Standar Nasional Indonesia. Junessa Palao K (10406001) Andra Riandita (10406012) Sella Agustin (10406017) Aa Haeruman Azam (10406021) Yunika Sopandi (10406024) Rahma Widyaningrum (10406029) Hana Nur Fitriana (10406030) Santi Deviyanti (10406040). Presentasi Mikrobiologi Analitik.

graiden-frederick
Download Presentation

Standar Nasional Indonesia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. StandarNasional Indonesia Junessa Palao K (10406001) Andra Riandita (10406012) Sella Agustin (10406017) Aa Haeruman Azam (10406021) Yunika Sopandi (10406024) Rahma Widyaningrum (10406029) Hana Nur Fitriana (10406030) Santi Deviyanti (10406040)

  2. PresentasiMikrobiologiAnalitik REGULASI MAKANAN DAN MINUMAN DI INDONESIA

  3. LANDASAN • UU No.7 Tahun 1996 : Pangan • PP No.28 Tahun 2004 : Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan • Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh Badan Standarisasi Nasional

  4. KRITERIA PRODUK PANGAN • Keamanan yang meliputi batas maksimum cemaran mikroba, cemaran kimia, cemaran fisika dan cemaran bahan berbahaya lainnya; • Jaminan mutu yang dinilai dari proses produksi sesuai dengan cara produksi makanan yang baik. • Gizi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan antara lain informasi nilai gizi dan angka kecukupan gizi. • Keterangan dan atau pernyataan pada label harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar atau bentuk apapun lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mencantumkan sekurang-kurangnya keterangan tentang: 1. Nama produk; 2. Berat bersih atau isi bersih; dan 3. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam Wilayah indonesia

  5. STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) UNTUK BERBAGAI PRODUK MAKANAN OLAHAN

  6. STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) UNTUK BERBAGAI PRODUK MAKANAN OLAHAN

  7. STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) UNTUK BERBAGAI PRODUK MAKANAN OLAHAN

  8. STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) UNTUK BERBAGAI PRODUK MAKANAN OLAHAN

  9. STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) UNTUK BERBAGAI PRODUK MAKANAN OLAHAN

  10. Tabel Syarat Mutu Dodol

  11. Tabel Spesifikasi persyaratan mutu manisan pala

  12. Bahan Tambahan Makanan

  13. Definisi : 722/MENKES/PER/IX/88 • Bahan tambahan makanan adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagaimakanan dan biasanya bikan merupakan ingredien khas makanan, rnempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang dengan sengaja ditambahkan kedalam makanan untuk maksud teknologi (termasuk organoleptik) pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan (langsung atau tidak langsung) suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas makanan tersebut.

  14. Ketentuan (Pasal 13) • (1) Pada wadah bahan tambahan makanan harus dicantumkan label. • (2) Label bahan tambahan makanan harus mernenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Label dan Periklanan Makanan. • (3) Selain yang dimak.ud pada ayat (2) pasal ini, pada label bahan tambahan makanan harus dicantumkan pula :

  15. a. Tulisan : "Bahan Tambahan Makanan" atau "Food Additive"; • b. Nama bahan tambahan makanan, khusus untuk pewarna dicantumkan puta nomor indeksnya; • c. Nama golongan bahan tambahan makanan; • d. Nomor pendaftaran produsen; • e. Nomor pendaftaran produk, untuk bahan tambahan makanan yang hares didaftarkan. (4) Selain yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) pada label bahan tambahan makanan dalam kemasan eceran harus dicantumkan pula takaran penggunaannya.

  16. Pasal 2 • (1) Bahan tambahan rnakanan yang diizinkan dalam makanan dengan batas maksimum penggunaannya ditetapkan seperti tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. • (2) Bahan tambahan makanan selain yang disebut pada ayat (1), hanya boleh digunakan sebagai bahan tambahan makanan setelah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan penilaian seperti yang dimaksud pada pasal 5.

  17. Pasal 3 • (1) Bahan tambahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan makanan ditetapkan seperti tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. • (2) Selain yang disebut pada ayat (1), khusus untuk bahan pewarna yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan makanan, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya.

  18. LAMPIRAN 1 BAHAN TAMBAHAN MAKANAN YANG DIIZINKAN (PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR : 722/MEN.KES/PER/IX/88 TENTANG BAHAN TAMBAHAN MAKANAN) • 1. Bahan tambahan makanan yang diizinkan digunakan pada makanan terdiri dari golongan : • 1. Antioksidan (Antioxidant); • 2. Antikempal (Anticaking Agent); • 3. Pengatur Keasaman (Acidity Regulator); • 4. Pemanis Buatan (Artificial Sweetener); • 5. Pemutih dan Pematang Tepung (Flour Treatment Agent); • 6. Pengemulsi, Pemantap, Pengental (Emulsifier, Stabilizer, Thickener); • 7. Pengawet (Preservative); • 8. Pengeras (Firming Agent);

  19. 9. Pewarna (Colour); • 10. Penyedap Rasa dan Aroma, Penguat Rasa (Flavour, Flavour Enhancer); • 11. Sekuestran (Sequestrant). • 2. Untuk makanan yang diizinkan mengandung lebih dari_ satu macam antioksidan, maka basil bagi masing-masing bahan dengan batas maksimum penggunaannya jika dijumlahkan tidak boleh lebih dari satu. • 3. Untuk makanan yang diizinkan mengandung lebih dari satu macam pengawet, maka hasil bagi masing-masing bahan dengan batas maksimum penggunaannya jika dijumlahkan tidak boleh lebih dari satu.

  20. 4. Batas penggunaan "secukupnya" adalah penggunaan yang sesuai dengan cara produksi yang baik, yang maksudnya.jumlah yang ditambahkan pada makanan tidak melebihi jumlah wajar yang diperlukan sesuai dengan tujuan penggunaan bahan tambahan makanan tersebut. • 5. Pada bahan tambahan makanan golongan pengawet, batas maksimum penggunaan garam benzoat dihitung sebagai asam benzoat, garain sorbat sebagai asam sorbat dan senyawa sulfit sebagai SO2.

  21. LAMPIRAN 2 • BAHAN TAMBAHAN YANG DILARANG DIGUNAKAN DALAM MAKANAN (PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR : 722/MEN.KES/PER/IX/88 TENTANG BAHAN TAMBAHAN MAKANAN) • 1. Asam Borat (Boric Acid) dan senvawanya • 2. Asam Salisilat dan garamnya (Salicylic Acid and its salt) • 3. Dietilpirokar.bonat (Di ethylpyrocarbonate, DEPC) • 4. Dulsin (Dulcin) • 5. Kalium Klorat (Potassium Chlorate) • 6. Kloramfenikol (Chloramphenicol) • 7. Minyak Nabati yang dibrominasi (Brominated vegetable oils) • 8. Nitrofurazon (Nitrofurazone) • 9. Formalin (Formaldehyde )

  22. Susupasteurisasi

  23. Ruang lingkup Standar ini meliputi : 1. syarat mutu, 2. cara pengujian mutu, 3. cara pengambilan contoh dan 4.Cara pengemasan susu pasteurisasi.

  24. Deskripsi Susu pasteurisasi adalah susu segar, susu rekonstitusi, susu rekombinasi yang telah mengalami prosss pemanasan pada tarnperatur 63°C -66°C selama minimum 30 menit atau pada pemanasan 72°C selama minimum 15 detik, kemudian segera didinginkan sampai 100 C, selanjutnya diperlakukan secara aseptis dan disimpan pada suhu maksimum 4,40 C.

  25. Jenis mutu Susu pasteurisasi terdiri dari: A. Susu pasteurisasi tanpa penyedap cita rasa. B. Susu pasteurisasi yang diberi panyedap cita rasa, yang masing-masing digolongkan dalam satu jenis mutu

  26. Syaratmutu

  27. Pengambilan contoh • Cara pengambilan contoh Contoh diambil secara acak menurut nomor angkatan produksi yang sama. Banyaknya contoh yang diambil uhtuk dianalisa (n) dan Jumlah contoh yang tidak memenuhi syarat yang diperbolehkan (c) berpedoman pada tingkat 1 dalam daftar dibawah ini

  28. Apabila dari hasil pengujian yang perta ma terdapat keberatan dari pihak yang bersangkutan, maka dapat diadakan pengujian ulangan dengan berpedoman pada tingkat 2 dalam daftar disamping ini.

  29. Petugas pengambil contoh. • Petugas pengambil contoh harus memenuhi syarat yaitu orang yang berpengalaman atau dilatih lebih dahulu dan mempunyai ikatan dengan suatu badan hukum.

  30. Pengemasan • Cara pengemasan Susu pasteurisasi disajikan dalam bentuk cairan, dikemas secara aseptis dalam botol, karton yang dilapisi polyethylene, atau aluminiun foil, kantong plastik atau bahan lain yang tidak mempengaruhi isi.

  31. Pemberianmerek Padabagianluardarikemasandiberitulisandanganjelas yang tidakmudahluntur, antara lain : • - Namaperusahaan • - Namabarang • - Isibersih • - Nomorangkatanproduksi • - Tanggalkadaluwarsa • - Cara penggunaan • - Cara penyimpanan • - Bahandasardanbahantambahan • - NomorpendaftaranpadaDepartemenKesehatan

  32. Susu Ultra High Temperature (UHT) StandarNasional Indonesia (SNI)

  33. Tujuan Selaindiutamakanuntukmelindungikonsumendarisegikesehatandan keselamatan, juga ditujukan untuk: a. Melindungiprodusen; b. Menunjangperkembanganindustrihasilpertanian; c. Menunjangekspor non migas; dan d. MenunjanginstruksiMenteriPerindustrian No. 04/M/INS/1989.

  34. Standarinidisusunberdasarkan Kumpulan PeraturanPerundang-undangandiBidangMakanan, Edisi III, Jilid 1 DepartemenKesehatan RI Tahun 1993/1994 danhasilpembahasandalamrapat-rapatteknis, prakonsensusdanterakhirdirumuskandalamrapatKonsensuspadatanggal 4 Maret 1997 yang dihadiriolehwakil-wakilprodusen, gabungannprodusenmakanandanminuman Indonesia, konsumen, lembagailmupengetahuandanteknologisertainstansipemerintahan yang terkait.

More Related