MENAKAR KESIAPAN PEMERINTAH PUSAT DALAM IMPLEMENTASI AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL

1. KEMENTERIAN KEUANGAN RI MENAKAR KESIAPAN PEMERINTAH PUSAT DALAM IMPLEMENTASI AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL disampaikan oleh Drs. Kiagus Ahmad Badaruddin, M.Sc. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI

2. Kesiapan Pemerintah Pusat dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual • SDM belumpahamakuntansiberbasisakrual • Sistembelumsepenuhnyamengakomodasikompleksitastransaksientitasakuntansi • Kesulitanmenyusun LK berbasisakrualkarenaperaturanbelumsepenuhnyamendukung. • Opini LK berpotensiturun • Program IntegrasiTraining • Penyempurnaansistemakuntansiberbasisakrual • MenyusunperaturantentangPedoman Penyusunan Laporan Keuangan dengan Akuntansi Berbasis Akrual LKPP berkualitas: • Sesuaiamanat UU Keuangan Negara • LK andal & akuratuntukukurankinerja & pertanggungjawabanPemerintah Opini BPK : WTP • SDM • Sistem • Regulasi • Kemenkeuselaku Pembina LKPP • AspekPolitis: • Menkeu,Mendagri, BPK penentukomitmen; • DPR, DPD, BAKN penerima LKPP • BPK pemeriksa LKPP • AspekManajerial (Menteri/ Pimpinan K/L & Es 1 sbgpengelolauang & barang K/L) • AspekTeknis (KemenkeusbgPenyusun LKPP, Satkersbgpenyusun LK K/L) • Mindset SDM masih CTA • Sistemakuntansibelumsepenuhnyaakrual • Regulasibelumlengkap

3. PRASYARAT Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual • SDM • SDM yang memahamipengelolaankeuangannegaradanstandarakuntansipemerintahankhususnyaakuntansiberbasisakrual. • Sistem • Sistem yang mampumengakomodasikompleksitastransaksidarientitasakuntansi, termasuk yang berbasisakrual. Kompleksitastransaksiantara lain luasnya unit entitaspemerintahdanbanyaknyajenistransaksi. Terdapatsekitar 24.000 satkerdan 177 KPPN. • Regulasi • Regulasi yang mendukungpenyusunan LK yang berbasisakrual, a.l.: • Standar Akuntansi Pemerintah • Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah • Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat • Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat • Bagan Akun Standar • Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat • Pedoman penyusunan Laporan Keuangan dengan Akuntansi Berbasis Akrual

4. KONDISI SAAT INI • Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual • MindsetSDM • Pola pikir dari Pimpinan sampai dengan operator/petugas akuntansi masihCash Toward Accrual (CTA). • Sistemakuntansibelumsepenuhnyaakrual • SistemAkuntansiPemerintahPusat (SAPP) & SistemAkuntansiInstansi (SAI) saatinimasihberbasis CTA, belummenggunakansistem yang berbasisfull accrual. • Regulasibelumlengkap • Beberaparegulasisudahditerbitkan. NamunregulasimengenaiPedoman Penyusunan Laporan Keuangan dengan Akuntansi Berbasis Akrual belum ditetapkan.

5. POTENSI PERMASALAHAN • Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual • SDM: • SDM yang tersedia pada K/L belum memahami secara baik mengenai akuntansi berbasis akrual. • SDM K/L belumsiapuntuk mengoperasikan sistemakuntansiberbasisakrual. • SDM teknis non akuntansinamunberkaitanlangsungdengantransaksi K/L belummendapatkanpelatihan. • Sistem: • Sistem yang adabelumsepenuhnyamengakomodasikompleksitastransaksientitasakuntansi, khususnya yang berbasisakrual. • Penggantiandarisistem yang adamenjadisistem yang berbasisakrualmembutuhkanwaktu, usaha dan biaya. • Kesulitandalammenyusun LK berbasisakrualkarenaperaturan yang adabelumsepenuhnyamendukung (PeraturanmengenaiPedoman Penyusunan Laporan Keuangan dengan Akuntansi Berbasis Akrual belum ditetapkan). • Perubahan Basis Akuntansi dari CTA ke akrual berpotensi terjadi penurunan opini LaporanKeuangan

6. MITIGASI • Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual • MelaksanakanProgram IntegrasiTraining • Rapattingkattinggipemangkukepentingan • Rakor kesiapan implementasi basis akrual • Training for Master Trainer (TFMT). Target untuk tahun 2014 adalah 768 peserta, realisasi sampai dengan bulan agustus adalah 625 peserta. • Sosialisasi/Workshopaplikasisistemakuntansiberbasisakrual. Target untuk tahun 2014 adalah 8.459 peserta, realisasi sampai dengan bulan agustus adalah 3.570 peserta • Penyuluhan dan penyebaran informasi akuntansi berbasis akrual.Target untuk tahun 2014 adalah 8.459 peserta, realisasi sampai dengan bulan agustus adalah 3.570 peserta • SDM bidangakuntansi agar sedapatmungkintidakdimutasikandalammasatransisipenerapan basis akrual. • PengembanganSistem: • MengembangkanSPAN (SistemPerbendaharaandanAnggaran Negara), SAKTI (SistemAplikasiKeuangan Tingkat Instansi), dan di masatransisimenggunakan SAIBA (SistemAkuntansiInstansiBerbasisAkrual). • PelatihanpenggunaansistemakuntansiberbasisakrualdilaksanakandandibiayaiolehKemenkeubersamaK/L. • MenyusundanmenetapkanperaturanterkaitPedoman Penyusunan Laporan Keuangan dengan akuntansi berbasis akrual yang sampaidengansaatinibelumditetapkan. • Konsistensipelaksanaanmitigasinomor 1, 2, dan 3 di atasmengantarkan LK mendapatkanopini WTP.

7. PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN • Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual • KementerianKeuanganselaku Pembina LKPP • Menetapkan regulasi untuk mendukung implementasi akuntansi berbasis akrual, a.l.: • PMK No. 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah • PMK No. 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat • PMK No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat • PMK No. 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar • PMK No. 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat • Mengembangkan aplikasi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual (SAIBA- Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual & SAKTI – Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). • Melakukan Ujicoba Penyusunan LKPP Menggunakan aplikasi Sistem Perbendaharaan & Anggaran Negara (SPAN ).

8. PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN • Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual • KementerianKeuanganselaku Pembina LKPP (lanj.) • Melakukan forum komunikasi dengan cara melakukan rapat koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan terkait seperti Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, BPK dan KSAP. Hal Serupa dilakukan di internal Kementerian Keuangan (eselon I, II, dan III). • Sosialisasi/workshop akuntansiberbasisakrualdan SAIBA bagiseluruhK/L. HinggaAgustus2014, telahdilaksanakanpelatihankepada 3.570 orang (42% dari target tahun 2014). • Menjadikanakuntansiberbasisakrualsebagaimatapendidikandanpelatihanpokokpada Program PercepatanAkuntabilitasdanKeuanganPemerintah (PPAKP). • Kementerian Keuangan, bekerjasamadengan Pemerintah Australia dan World Bank, telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam upaya meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia mengenai konsep akuntansi dan pelaporan keuanganberbasis akrual di sektor pemerintahan serta strategi implementasinya.

9. PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN • Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual • AspekPolitik: • Menteri Keuangan, Mendagri, BPK, KSAP berperansebagai penentu komitmen implementasi akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Indonesia. • DPR, DPD, dan BAKN berperan sebagai wakil rakyat dalam menerima laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah dan berperan dalam menentukan kebijakan nasional. • BPK berperansebagai Pemeriksa laporan keuangan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah. • AspekManajerial: • Menteri/Pimpinan Lembaga seluruh Eselon I sebagai Penanggung jawab Pengelolaan uang dan barang pada K/L. • Aspek Teknis: • Kementerian Keuangan bertanggung jawab sebagai Penyusun laporan keuangan BA-015, BA-BUN, LK BUN dan LKPP. • Satker K/L bertanggung jawab sebagai Penyusun Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LKKL). • Publik nasional dan internasional mengetahui perkembangan reformasi akuntansi dan treasury di Indonesia.

10. Beberapa Hal yang Dilakukan oleh Kementerian Keuangan Selaku K/L Pengguna BA 015 KementerianKeuangantelahmembentuk Tim PersiapanPenyusunanLaporanKeuanganBerbasisAkrualLingkupKemenkeu yang beranggotakansemua unit Eselon I danInspektoratJenderal. Tujuan: Membangunsinergidalammengidentifikasikandanmengaturperlakuanakuntansiatastransaksikeuangansertamemitigasirisiko yang dihadapi. KementerianKeuangantelahmelakukanserangkaianworkshopImplementasiAkuntansiBerbasisAkrualdalamrangkameningkatkan pengetahuan sumber daya manusia, baikpara operator/petugasakuntansimaupunjajaranmanajer di internal KementerianKeuangan. (Tahun 2014 telah diikuti 70 peserta dari 11 unit eselon 1) MenyelenggarakanpelatihanAplikasi SAIBA/ SistemAkuntansiInstansiBerbasisAkrual (Tahun 2014 telahdiikuti 57 pesertadari 11 unit eselon 1). MelakukansosialisasiAkuntansiberbasisakrualdanAplikasi SAIBA ke unit-unit Eselon I sertamelakukanbrainstormingterkaitakuntansiberbasisakrual. (Tahun 2014 telah diikuti 70 peserta dari 11 unit eselon 1) MelakukanujicobaAplikasi SAIBA untukmemahamidanmengantisipasirisiko yang dihadapidalampenyusunanLaporanKeuangan K/L. Mengirimpesertauntukmengikutidiklat PPAKP/ Program PercepatanAkuntabilitasdanKeuanganPemerintah(Tahun 2014 menargetkan 1.200 orang dari 11 unit eselon 1).

11. Terima Kasih