KOTA BLITAR, 28 Mei 2013

1. RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN DALAM RANGKA SOSIALISASI VALIDASAI DATA BIOMETRIC DAN REKONSILIASI DATA KOTA BLITAR, 28Mei 2013

2. ISU-ISU STRATEGIS • Penilaian Prestasi Kinerja • Promosi Terbuka • Evaluasi Jabatan

3. DASAR HUKUM UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja PNS Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja PNS

4. II. TUJUAN PENILAIAN PRESTASI KERJA • untuk menjamin objektivitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja • Memperoleh gambaran langsung tentang hasil yang dicapai PNS dalam melaksanakan tugas pokoknya. • Mengindentifikasi faktor-faktor penghambat kinerja baik dari PNS maupun organisasi. • Memberikan rekomendasi bagi perbaikan/ peningkatan kinerja PNS • Pendekatan Hasil : Pencapaian target dan kualitas yang telah disepakati PNS & Organisasi. • Pendekatan Diagnostik : Mengidentifikasi hambatan & perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

5. III. Prinsip Penilaian Prestasi Kerja PNS 1. Penilaiannya difokuskan pada hasil Pelaksanaan Tugas Pokok PNS. 2. Menggunakan Parameter kinerja PNS bukan parameter perilaku, kemampuan dan atribut yang melekat pada diri PNS 3. Hasil dapat dipercaya, konsisten antar penilai 4. Dapat diterima oleh pejabat yang menilai maupun dinilai 5. PNS yang dinilai mengetahui apa yang sesungguhnya diharapkan organisasi 6. Transparan, akuntabel, responsif dan partisipatif 7. Perbaikan atau peningkatan kinerja PNS yang dinilai & unit kerja

6. IV. PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS • SKP (Sasaran Kerja Pegawai) • MELIPUTI ASPEK • Kantitas. • Kualitas. • Waktu; dan dpt disertai • Biaya PP No. 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksaan Pekerjaan PNS 60% Diganti 2. PERILAKU KERJA PNS MELIPUTI ASPEK ORIENTASI PELAYANAN. INTEGRITAS. KOMITMEN. DISIPLIN. KERJASAMA. KEPEMIMPINAN. PP No. 46 Th. 2011 Tentang Penilaian Prestasi KerjaPNS 40%

7. V. NIlAI PERSTASI KERJA • Nilai prestasi kerja: • 91 – ke atas : sangat baik • 76 – 90 : baik • 61 – 75 : cukup • 51 – 60 : kurang • 50 ke bawah: buruk • Penilaian SKP, capaiannya dapat lebih dari 100. • Nilai perilaku kerja paling tinggi 100. • SKP yang tidak tercapai yang diakibatkan oleh faktor-faktor di luar kemampuan individu Pegawai, penilaian didasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya.

8. Vi. SASARAN KERJA PEGAWAI ( SKP ) • Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan Rencana Kerja Tahunan. • SKP disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai. • SKP memuat syarat: • kegiatan tugas pokok jabatan, • sasaran kerja dan target yang harus dicapai • besaran biaya. • SKP bersifat nyata dan dapat diukur. • SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari.

9. SANGSI (PP No 53 Tahun 2010) • Penilaian SKP hanya Mencapai 25% s.d 50 % dijatuhi hukuman disiplin sedang • Penilaian SKP kurang dari 25% dijatuhi hukuman disiplin berat.

10. DISUSUN BERDASARKAN SURAT EDARAN KEPALA BKN NOMOR 1 TAHUN 2013 TANGGAL 3 JANUARI 2013 PROSES TATA CARA PENGISIAN SKP PP NO 46 TAHUN 2011 1. PENETAPAN NAMA JABATAN 4. PENILAIN PEKERJAAN PNS (AKHIR TAHUN) 6. MONEV • Melakukan Evaluasi Jabatan • Menyusun kegiatan • Menentukan beban kerja • (1250 Jam E) NILAI SPRESTASI KERJA ( TAHAP 3 ) MENILAI PRILAKU KERJA ( TAHAP 2 ) PejabatPembinaKepegawaian MENILAI SKP ( TAHAP 1 ) PNS yg tdk membuat SKP dijatuhi hukuman disiplin. Nillai SKP Tidak Mencapai 50 % dijatuhi hukuman disiplin 60% 40% • Kuantitas • Kualitas • Biaya • Waktu • lakukan pengamatan sesuai kriteria yg telah ditetapkan 2. MENYUSUN SKP (AWAL TH) • Menggabungkan Nilai SKP dan Nilai Prilaku Kerja • Sangat Baik • Baik • Cukup • Kurang • Buruk • Kuantitas • Kualitas • Biaya • Waktu • orientasi pelayanan. • integritas • komitmen • disiplin • Kerja sama. • Kepemimpinan • Sangat Baik • Baik • Cukup • Kurang • Buruk 5. MENETAPKAN NILAI SPRESTASI KERJA 3. PENETAPAN SKP SKP ditetapkan pada awal bulan januari oleh atasan langsung & disampaikan kepada unit kepegawaian untuk di Dokumentasikan 5. KEBERATAN HASIL PENILAIAN Pegawai dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya kepada atasan pejabat penilai paling lambat 14 (empat belas) hari; Atasan pejabat penilai meminta penjelasan kepada pejabat penilai dan pegawai yang dinilai; Apabila Keberatan dapat diterima kebenarannya Atasan Pejabat Penilai dapat mengadakan perubahan nilai. Atasan pejabat penilai wajib menetapkan hasil penilaian prestasi kerja pegawai dan bersifat final.

11. PROMOSI TERBUKA SE. MENPAN & RB Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural Yang Lowong Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.

12. ManajemenKaier PNS Dimungkinkan perpindahan PNS dari Kementerian/Lembaga/Propinsi/Kabupaten/Kota yang satu ke Kementerian/ Lembaga/Propinsi/Kabupaten/Kota yang lain atau sebaliknya, terutama untuk menduduki jabatan-jabatan yang bersifat manajerial. sistem pembinaan karier tertutup dalam arti negara • Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan : • kompetensi • Prestasi Kerja • jenjang pangkat yg ditentukan • syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.

13. TUJUAN PROMOSI TERBUKA untuk memberikan kesempatan yang sama bagiuntuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh PNS, baik dari pusat maupun daerah. seluruh PNS, baik dari pusat maupun daerah. • Menghindari praktek KKN dan politisasi • Pembinaan pegawai tidak lagi asal pilih • Mendapat kan pejabat sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya usaha/investasi.

14. PEMBINAAN DALAM JABATAN STRUKTURAL Kondisi yang diharapkan: Kondisi Saat ini : • Penilaian masih berorientasi pada persyaratan administrasi (pangkat, pendidikan, diklat) • Pengusulan bersifat top down. • Bersifat rahasia. • Peniliaian oleh TPA, Baperjakat (instansi pusat, Instansi Daerah Provinsi, Instansi Daerah Kab/Kota. • Belum berorientasi pada Kompetensi. • Mekanisme penilaian belum diatur Penerapan the right man on the right job secara konsisten dalam pengangkatan jabatan Melalui • Mekanisme pengusulan bersifat terpadu antara mekanisme bottom up dengan top down. • Orientasi utama pada terpenuhinya persyaratan administrasi dan berbasis kompetensi • Penilaian kompetensi secara terbuka, partisipatif • Akseptabilitas (tingkat penerimaan lingkungan sangat tinggi) • Akuntabel dan bebas KKN

15. PROSES TATA CARA PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL YANG LOWONG SECARA TERBUKA DI INSTANSI PEMERINTAH DISUSUN BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI PAN &RB NOMOR 16 TAHUN 2012 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2012 3. PELAKSANAAN SELEKSI 1. PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI SELEKSI KOMPETENSI ( TAHAP 2 ) SELEKSI ADMINISTRASI ( TAHAP 1 ) • Dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian • Terdiri dari : • pejabat terkait di Instansi nya • Pejabat instansi lain yang sejenis kompetensinya • Akademisi/pakar profesional yg sesuai • Maksimal 5 orang (internal/eksternal) • Dibantu Tim penilai kompetensi Kompetensi Bidang Komptensi Manajerial Penelitian Kelengkapan berkas Es I & II Assesment Center, • Minimal 3 calon per 1 lowongan • Kreteria syarat adm berdasarkan aturan yg ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian • Harus memenuhi syarat keterkaitan objektif antara kualifikasipendidikan ijazah/pengalaman kerja/rekam jejak dengan kualifikasi jabatan yg akan diduduki. wawancara , kompetensi, Analisis kasus/ Presentasi) TES TERTULIS (CAT) Es III Psikometri / AC wawancara kompetensi, Analisis kasus/ Presentasi) 2. PENGUMUMAN SELEKSI 6. MONEV WAWANCARA/ PRESENTASI Nasional Eselon I & II Menpan RB Es IV & V Provinsi/Kab/Kota Psikometri/ AC Eselon III,IV, & V Cc Ka. BKN Pejabat Pembina Kepegawaian Test Tertulis, wawancara • Nama Jabatan • Persyaratan Jabatan • Batas Waktu Adm • Materi Seleksi • Prosedur lainnya Mendagri (Prov,Kab,Kot) Min 15 Hari sebelum tgl penerimaan Apabila tidak terdapat calon internal yg memenuhi kompetensi maka diumumkan kepada instansi luar lainnya 4. PENGOLAHAN HASIL SELEKSI 5. PENGUMUMAN HASIL Penyampaian Ke Persiden via Tim Penilai Akhir Penjabat Pembina Kepeg. Pemilihan 3 Calon tertinggi Eselon I Penyampaian Hasil Seleksi Secara Terbuka Pengolahan nilai + Penyusunan peringkat Penyampaian Hasil nilai + peringkat Sidang Baperjakat Penetapan 3 calon tertinggi Penyampaian KePejabat Pembina kepegawaian Ketua Baperjakat : Eselon II,III,IV,V Keterangan ONLINE PROCESS

16. PEDOMAN EVALUASI JABATANPeraturan Menteri PAN dan RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan

17. I. PENDAHULUAN LATAR BELAKANG • Pasal 7 Ayat (1) UU No 43 Tahun 1999 tentangPerubahanAtasUU No 8 Tahun 1974 tentangPokok-PokokKepegawaiandiamanatkanbahwasetiapPegawaiNegeriberhakmemperolehgaji yang adildanlayaksesuaidenganbebanpekerjaandantanggungjawabnya. • Amanattersebutbelumdapatdicapaidenganbaikkarenabelumadaregulasiberupapedomanevaluasijabatan yang dapatdigunakanuntukmembobotsuatujabatan. • EvaluasijabatandilingkunganPegawaiNegeridilakukanuntukmenentukannilaijabatan yang selanjutnyaakandigunakandalampenentuan kelasjabatan

18. 1. PENGERTIAN • Evaluasijabatan: suatuprosesuntukmenilaisuatujabatansecarasistematisdenganmenggunakankriteria-kriteria yang disebutsebagaifaktorjabatanterhadapinformasifaktorjabatanuntukmenentukannilaijabatandankelasjabatan • PetaJabatan: susunanjabatan yang digambarkansecaravertikalmaupun horizontal menurutstrukturkewenangan, tugas, dantanggungjawabjabatansertapersyaratanjabatan. Petajabatanmenggambarkanseluruhjabatan yang adadankedudukannyadalam unit kerja • InformasiFaktorJabatan: data yang diperlukandalamrangkapelaksanaanevaluasijabatanstrukturalmaupunjabatanfungsional yang berasaldarihasilanalisisjabatanstrukturalmaupunjabatanfungsionaldansumber-sumber lain misalnyahasilwawancara

19. 2. ALURPENETAPANPERINGKAT / KELASJABATAN 1 Tim InstansiMenyusunPetaJabatandanInformasiFaktorJabatan 2 Tim InstansiMelaksanakan EvaluasiJabatan 3 Tim InstansiMelakukanPembahasanDenganWakilKedeputian SDM Aparatur Dan BKN UntukMemverifikasiHasilEvaluasiJabatan (NilaiJabatandanKelasJabatan) 4 Instansi mengadakan rapat finalisasi hasil evaluasi jabatan (nilai jabatan dan kelas jabatan) dengan Deputi Men.PAN dan RB Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB, dan Kepala BKN atau Pejabat yang ditugaskan Hasil rapat finalisasi nilai jabatan dan kelas jabatan dibuat dalam Berita Acara Hasil Validasi Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan

20. SELESAI.....tetap dilanjutkan dengan materi lainnya