Budi Agus Riswandi Wakil Ketua Klinik Keterbukaan Informasi Publik Universitas Islam Indonesia

1. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi oleh Badan Publik Negara dan Pembebanan Pidana Denda Budi AgusRiswandi WakilKetuaKlinikKeterbukaanInformasiPublik Universitas Islam Indonesia Yogyakarta DisampaikandalamacaraSosialisasi PP No. 61 Tahun 2010 tentangPelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik yang diselenggarakanolehDinasPerhubunganKomunikasidanInformatikaProvinsi DIY di Aula Plaza InformasiDishubkominfoProvinsi DIY, Yogyakarta, Rabu15 Mei 2013

2. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

3. PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI JAWABAN (10 + 7) PEMOHON BADAN PUBLIK

4. Sengketa Informasi Publik • Sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang­undangan.

5. Jenis-Jenis Sengketa • PenolakanataspermintaaninformasiberdasarkanalasanpengecualiansebagaimanadimaksuddalamPasal 17; • TidakdisediakannyainformasiberkalasebagaimanadimaksuddalamPasal 9; • Tidakditanggapinyapermintaaninformasi; • Permintaaninformasiditanggapitidaksebagaimana yang diminta; • Tidakdipenuhinyapermintaaninformasi; • Pengenaanbiaya yang tidakwajar; dan/atau • Penyampaianinformasi yang melebihiwaktu yang diaturdalamUndang­Undangini. Catatan: Poin a tidakdapatdiselesaikanmelaluimusyawarahdanmediasi (LihatPasal 35 ayat (2) danPasal 40 ayat (2).

6. SengketadalamInformasiPublik Diadopsi dari Sudibyo, dkk. 2008. Panduan Sederhana Penerapan UU KIP

7. Sengketa dalam Informasi Publik Diadopsi dari Sudibyo, dkk. 2008. Panduan Sederhana Penerapan UU KIP

8. BEBERAPA ELEMEN MEDIASI (JONI EMIRZON) • PENYELESAIAN SENGKETA SECARA SUKARELA; • INTERVENSI/BANTUAN; • PIHAK KETIGA YANG TIDAK BERPIHAK; • PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH PARA PIHAK SECARA KONSENSUS; • PARTISIPASI AKTIF

9. TAHAP-TAHAP PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI(GARY GOODPASTER) • TAHAP MENCIPTAKAN FORUM (MISALNYA: MENGADAKAN PERTEMUAN, MEMBIMBING PARA PIHAK, MENETAPKAN ATURAN DASAR PERUNDINGAN); • TAHAP PENGUMPULAN DAN PEMBAGIAN INFORMASI (MISALNYA: MENGEMBANGKAN INFORMASI LANJUTAN, MELAKUKAN EKSPLORASI YANG MENDALAM MENGENAI KEINGINAN DAN KEPENTINGAN PARA PIHAK, MEMBIMBING PARA PIHAK DALAM TAWAR MENAWAR PENYELESAIAN MASALAH); • TAHAP PENYELESAIAN MASALAH (MISALNYA: MENYUSUN DAN MENETAPKAN AGENDA, MERUMUSKAN KEGIATAN-KEGIATAN PENYELESAIAN MASALAH, MENINGKATKAN KERJASAMA, MELAKUKAN IDENTIFIKASI DAN KLASIFIKASI MASALAH, MENGADAKAN PILIHAN PENYELESAIAN MASALAH, MEMBANTU PARA PIHAK DALAM MENAKSIR, MENILAI, DAN MEMBUAT PRIORITAS KEPENTINGAN-KEPENTINGAN MEREKA); • TAHAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN (MENGADAKAN PERTEMUAN-PERTEMUAN TERPISAH ATAU BERSAMA-SAMA, MEMBANTU PARA PIHAK MEMPERKECIL PERBEDAAN, MENDORONG DAN MENDESAK PARA PIHAK UNTUK MENGAHSILKAN ATAU MENERIMA PEMECAHAN MASALAH, MEMIKIRKAN FORMULA PEMECAHAN MASALAH, MEMBANTU PARA PIHAK MEMBUAT KESEPAKATAN.

10. Sengketadalam Informasi Publik Diadopsi dari Sudibyo, dkk. 2008. Panduan Sederhana Penerapan UU KIP

11. Skema Penyelesaian Sengketa Kasasi Mahkamah Agung 14 hr kerja (sejak diterima putusan) Pengadilan TUN Pengadilan Negeri Ajudikasi Non-Lit (Komisi Informasi) 30 hr kerja (Psl 35 (1)) Pemohon Keberatan Tanggapan 30 hr sj diterima kbrt tertulis Musyawarah 14 hr kerja (sejak tanggapan diterima) Sukarela 100 hr kerja Mediator (Komisi Informasi) berhasil Gagal 14 hr kerja (stlh menerima permohonan) Final & mengikat

12. Asas-Asas Hukum Administrasi Negara yang Menghambat pelaksanaan putusan PTUN • Asasbahwaterhadapbenda-bendapubliktidakdapatdiletakkansitajaminan. • Asas “rechtmatigheid van bestuur” salahsatukonsekuensiiniadalahkewenanganPejabatatasantidakdibenarkanmenerbitkan KTUN yang seharusnyamenjadiwewenangpejabattertentudibawahnya.Dengandemikianandaikatapejabatatasan me-merintahkanpejabatdibawahnyauntukmenerbitkansebuah KTUN danternyatatidakdilakukanpejabatatasantidakbisamenerbitkan KTUN tersebut • Asasbahwakebebasanpejabatpemerintahtidakbisadirampas.kemungkinandariasasinimisalnyatidakmungkinseorangpejabatdikenaitahananrumahkarenatidak melaksanakan putusan pengadilan TUN • Asasbahwanegara (dalamhalini) pemerintahselaluharusdianggapsolvable (mampumembayar)

13. Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi oleh Badan Publik

14. Dasar Hukum • UU No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik; • PP No. 61 Tahun 2010 tentangPelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik; • PP No. 43 Tahun 1991 tentangGantiRugidan Tata Cara Pelaksanaannyapada PTUN; • KeputusanMenteriKeuangan RI Nomor 1129/KKM.01/1991 tentang Tata Cara PembayaranGantiRugiPelaksanaanPutusanPengadilan Tata Usaha Negara • KeputusanMenteriDalamNegeriNomor 20 tahun 1993 tentang Tata Cara PembayaranGantirugidanKompensasidiLingkunganPemerintah Daerah atasPelaksanaanPutusanPengadilan Tata Usaha Negara

15. Dasar Hukum • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik negara diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 58 UU No. 14 Tahun 2008).

16. Pengertian Ganti Rugi • GantiRugiadalahpembayaransejumlahuangkepadaorangataubadanhukumperdataatasbebanBadan Publik Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiilyang dideritaolehpenggugat (PP 61 Tahun 2010); • Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang, kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Tata Usaha Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat (PP No. 43 Tahun 1991)

17. Tata Cara PembayaranGantiRugiBadanPublik Negara • GantirugiatasperbuatanBadanPublik Negara yang mengakibatkanadanyakerugianmateriilyang dideritaolehPenggugatdilaksanakanberdasarkantatacarapelaksanaangantirugipadaPeradilanTata Usaha Negara dengangantirugi paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). • Gantirugisebagaimanadimaksudpadaayat (1) ditetapkanmelaluiputusanPengadilan Tata Usaha Negara jikaterbuktiterjadikerugianmateriilakibatadanyaperbuatanmelawanhukum yang dilakukanolehBadanPublik Negara. • Ganti rugi yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jumlahnya tetap dan tidak berubahsekalipunadatenggangwaktuantaratanggalditetapkannyaputusantersebutdenganwaktupembayarangantirugi. Catatan: TidakadaBungadanBiayaTambahan

18. Tata Cara…(1) • Dalam hal pembayaran ganti rugi tidak dapat dilaksanakan oleh Badan Publik Negara dalam tahun anggaran yang sedang berjalan, pembayaran ganti rugi dimasukkan dan dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya. • Catatan: Tidak ada batas waktu yang jelas sampai kapan?

19. Pembebanan Ganti Rugi Badan Publik Negara • Ganti Rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Tata Usaha Negara Pusat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). • DiaturlebihlanjutolehMenteriKeuangan • Ganti Rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Tata Usaha Negara Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). • DiaturlebihlanjutolehMenteriDalamNegeri

20. Prosedur Ganti Rugi APBN • PengajuanPermohonanKetua PTUN ataspermohonanpenggugatkeMenteriC.qSekretarisJenderalatauKetuaLembagadilampiriputusanPengadilan; • Menteric.qSekjenatauketualembagamengajukansuratkuasaotorisasi (SKO) kepadamenterikeuanganc.gDirekturJenderalAnggaran • MenteriKeuanganc.qDirekturJenderalAnggaranakanmemeriksa; • JikatidakadakekuranganberkasataukeberatanMenkeuc.qDirekturJenderalAnggaranakanmenerbitkan SKO atauBebanbagianpembiayaandanperhitungananggaranbelanjanegararutin; • Berdasarkan SKO makapenggugatmengajukanpermohonangantirugikepada Kantor PerbendaharaandanKas Negara (KPKN) melaluibadan TUN setempat yang dikenaigantirugidenganmelampirkan SKO danpetikanputusanpengadilan yang sudahberkekuatanhukumtetap; • Badan TUN setempatmengeluarkansuratperintahpembayaranlangsung (SPLS) kepada KPKN. KPKN menerbitkansuratperintahmembayarlangsung (SPMLS) kepada yang berhaksertamelakukanpembayaran.

21. Prosedur Ganti Rugi Melalui APBN PENGGUGAT 1 PTUN (Permohonan K. PTUN) PutusanPengadilan 5 2 BTUN SETEMPAT (SKO+PutusanPengadilan) MENTERI/SEKJEN 4 3 6 MENKEU (SKO) 7 KPKN 8 SPPLS SPMLS 9

22. Besaran Ganti Rugi • Besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh penggugat paling sedikit Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp.5.000.000, (lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata; • Ganti rugi yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jumlahnya tetap dan tidak berubah sekalipun ada tenggang waktu antara tanggal ditetapkannya putusan tsb. dengan waktu pembayaran ganti rugi

23. Tata Cara PembayaranGantiRugiBadanPublik • Ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Publik dibebankan pada keuangan Badan Publik yang bersangkutan. • Ketentuan mengenai pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Pembebanan Pidana Denda

25. Pembebanan Pidana Denda Pembayaran pidana denda yang menjadi tanggung jawab Badan Publik Negara di pusat dapat dibebankan pada APBN. Pembayaran pidana denda yang menjadi tanggung jawab Badan Publik Negara di daerah dapat dibebankan pada APBD. Pembayaran pidana denda bagi Badan Publik selain Badan Publik Negara menjadi beban keuangan Badan Publik dimaksud.

26. Pembebanan Pidana Denda (lanjutan) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menjadi tanggung jawab pejabat publik dan tidak dapat dibebankan pada APBN atau APBD jika dapat dibuktikan tindakan yang dilakukannya di luar tugas pokok dan fungsinya dengan melampaui wewenangnya yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Badan Publik dimaksud.

27. Pembebanan Pidana Putusan pengadilan yang membebankan pidana denda kepada Badan Publik sebagai badan Tata Usaha Negara tidak mengurangi hak negara untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pejabat publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

28. Daftar Pustaka • Ari Santoso, UU NOMOR 14 TH 2008TENTANGKETERBUKAAN INFORMASIPUBLIK, DisampaikandalamacaraPusat Data Kemenkominfodi Semarang 18 Maret 2010 • Yos Johan Utama, MEMBANGUN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERWIBAWA, PidatopengukuhanGuru Besar Yos Johan Utama, Semarang. • Zairin Harahap, Sengketa Informasi Publik dan Penanganannya, MAKALAH DISAMPAIKAN PADA WORKSHOP PENGEMBANGAN KAPASITAS ADVOKASI UU KIP YANG DISELENGGARAKAN OLEH KLINIK KIP UII BEKERJASAMA DENGAN YAYASAN TIFA, DI HOTEL ANUGRAH WISATA, KALIURANG, YOGYAKARTA, 16 OKTOBER 2010