ZAKAT, PAJAK, & NEGARA

1. ZAKAT, PAJAK, & NEGARA Yeni Salma Barlinti Zakat dan Wakaf Kamis, 1 November 2010 FHUI, Depok

2. Pajak Pada Masa Islam Klasik

3. Jizyah • Kharaj • Ghanimah • Bea cukai dan pungutan

4. 1. Jizyah • Jizyahadalahpajak yang dipungutolehnegara Islam darirakyatnonmuslim yang membuatperjanjiandenganpenguasa Islam, yang denganmembayarpajakitumerekamendapatjaminanperlindungandarinegara yang bersangkutan • Dasarhukum: At Taubahayat29 • Perangilahorang-orang yang tidakberimankepada Allah dantidak (pula) kepadaharikemudiandanmerekatidakmengharamkanapa yang telahdiharamkan Allah danRasulNyadantidakberagamadengan agama yang benar, (yaituorang-orangmereka) yang diberikan Al Kitabkepadamerekasampaimerekamembayarjizyahdenganpatuhsedangmerekadalamkeadaantunduk. • Hanyauntukgolonganzimmi

5. Zimmi dalam Jizyah • Zimmi adalah orang nonmuslim yang tidak memerangi Islam • Yang termasuk zimmi dalam pelaksanaan pembayaran jizyah adalah: • Hanya golongan ahl al kitab (golongan Yahudi di Jarba’ dan Adrus, perbatasan Suriah, dan Nasrani di Najran, Yaman Utara, HR Ibnu Jarir at Tabari) • Tidak hanya golongan ahl al kitab (golongan Majusi Bahrein, HR Ibnu Jarir at Tabari)

6. Pemungutan Jizyah • Kepada kelompok orang nonmuslim yang tinggal di luar negara Islam yang memohon perlindungan dari negara Islam • Kepada orang nonmuslim individu yang menetap di wilayah kekuasaan Islam

7. Cont’d • Pemungutan jizyah berakhir apabila orang nonmuslim tsb masuk Islam atau meninggal dunia

8. 2. Kharaj • Kharaj adalah pajak yang dikenakan atas tanah yang ditaklukan oleh pasukan Islam • Berasal dari ganimah • Berubah menjadi kharaj pada masa Umar bin Khattab dengan tidak membagi-bagikan tanah rampasan perang (tanah Sawad di Irak) kepada pasukan, tetapi membiarkan tanah pada pemiliknya dengan memungut pajak (kharaj) untuk kepentingan umum. • Didirikan Diwan al-Kharaj untuk menertibkan administrasi kharaj

9. Bentuk Pembayaran Kharaj • Pada tanah di wilayah yang penduduknya telah mengikat janji dengan Islam yaitu melepaskan hak atas tanah • Tanah tidak dapat dijual • Dibebankan pajak dalam bentuk sewa atas tanah tsb • Pada tanah di wilayah yang penduduknya telah mengikat janji dengan Islam yaitu penguasaan atas tanah tetap dimiliki oleh pemiliknya semula • Tanah dapat dijual • Kharaj yang dikenakan berbentuk jizyah yang akan berakhir setelah ybs masuk Islam

10. Persamaan Jizyah dan Kharaj • Keduanya dibebankan kepada orang nonmuslim • Keduanya berasal dari rampasan perang • Diwajibkan setahun sekali

11. Perbedaan Jizyah dan Kharaj

12. Cara Pemungutan Kharaj • Kharaj Muqaasamah (bagi hasil) • Dipungut setiap kali panen • Porsinya ditetapkan (ijtihad), seperti setengah atau sepertiga atau 10% dari hasil panen • Kharaj Wazifah (tetap) • Dipungut setelah lewat satu tahun • Besarnya berbeda-beda menurut hasilnya, seperti: • Kebun kurma, 10 dirham setiap jarib (+60 hasta) • Kebun tebu, 6 dirham setiap jarib • etc

13. Faktor Pertimbangan dalam Membayar Kharaj • Mutu tanah yang mempengaruhi hasil panen • Jenis panen • Bentuk irigasi

14. 3. Ganimah • Ganimah adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh Islam melalui peperangan dan pertempuran yang pembagiannya diatur oleh agama • Al Anfal ayat 41 • Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil

15. Bentuk Ganimah • Nafal adalah harta rampasan perang yang diberikan oleh imam secara khusus untuk tentara tertentu sebagai dorongan kepadanya agar aktif bertempur • Salab adalah perlengkapan perang yang berhasil dirampas tentara Islam dari prajurit musuh yang dibunuhnya • Fai’ adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa terjadi pertempuran

16. Tata Cara Pembagian Ganimah • Seperlima bagian untuk Allah swt dan Rasulullah, kerabat Rasulullah (Bani Hasyim dan bani Muttalib), anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil • Empat per lima untuk para tentara

17. 4. Bea Cukai dan Pungutan • Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Umar kepada para pedagang Muslim, Zimmi, dan Harbi

18. Zakat dan Pajak

19. Persamaan Zakat dan Pajak • Sifatnya memaksa  kewajiban • Tujuan  meningkatkan kesejahteraan

20. Perbedaan Zakat dan Pajak

21. ZakatdanPajakdalamPeraturanPerundang-undangan • UU No. 38 Th. 1999 ttgPengelolaanZakatPasal 14 ayat (3) “Zakat yang telahdibayarkankepadabadanamilzakatataulembagaamilzakatdikurangkandarilaba/pendapatansisakenapajakdariwajibpajak yang bersangkutansesuaidenganperaturanperundang-undangan yang berlaku.” • UU No. 36 Th. 2008 ttgPerubahanKeempatAtas UU No. 7 Th. 1983 ttgPajakPenghasilan • PP 60 Th. 2010 ttgZakatAtauSumbanganKeagamaan Yang SifatnyaWajib Yang DapatDikurangkan Dari PenghasilanBruto

22. UU No. 36 Thn. 2008 Subjek Pajak • (1) orang pribadi; dan (2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak • badan • bentuk usaha tetap

23. Subjek Pajak (Wilayah) • Subjekpajakdalamnegeriadalah: • orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan, atauorangpribadiyang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia danmempunyainiatuntukbertempattinggaldi Indonesia; • badan yang didirikanataubertempatkedudukandiIndonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhikriteria: • pembentukannyaberdasarkanketentuanperaturanperundang-undangan; • pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atauAnggaranPendapatandanBelanja Daerah; • penerimaannya dimasukkan dalam anggaran PemerintahPusatatauPemerintah Daerah; dan • pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasanfungsionalnegara; dan • warisan yang belumterbagisebagaisatukesatuanmenggantikan yang berhak.

24. Cont’d • Subjekpajakluarnegeriadalah: • orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidaklebihdari 183 (seratusdelapanpuluhtiga) haridalamjangkawaktu 12 (duabelas) bulan, danbadan yang tidakdidirikandantidakbertempatkedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha ataumelakukankegiatanmelaluibentukusahatetapdi Indonesia; • orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidaklebihdari 183 (seratusdelapanpuluhtiga) haridalamjangkawaktu 12 (duabelas) bulan, danbadan yang tidakdidirikandantidakbertempatkedudukan di Indonesia, yang dapat menerima ataumemperolehpenghasilandari Indonesia tidakdari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

25. Bentuk Usaha Tetap • Bentuk Usaha Tetapadalahbentukusaha yang dipergunakanolehorangpribadi yang tidakbertempattinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidaklebihdari 183 (seratusdelapanpuluhtiga) haridalamjangkawaktu 12 (duabelas) bulan, danbadan yang tidakdidirikandantidakbertempatkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukankegiatandi Indonesia, yang dapatberupa: • tempatkedudukanmanajemen; • cabangperusahaan; • kantorperwakilan; • gedungkantor; • pabrik; • bengkel; • gudang;

26. Bentuk Usaha Tetap • ruanguntukpromosidanpenjualan; • pertambangandanpenggaliansumberalam; • wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; • perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, ataukehutanan; • proyekkonstruksi, instalasi, atauproyekperakitan; • pemberianjasadalambentukapa pun olehpegawaiatauorang lain, sepanjangdilakukanlebihdari 60 (enampuluh) haridalamjangkawaktu 12 (duabelas) bulan; • orangataubadan yang bertindakselakuagen yang kedudukannyatidakbebas; • agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidakdidirikandantidakbertempatkedudukandiIndonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan • komputer, agenelektronik, atauperalatanotomatis yang dimiliki, disewa, ataudigunakanolehpenyelenggaratransaksielektronikuntukmenjalankan kegiatan usaha melalui internet.

27. Pasal 9 ayat (1) huruf g UU No. 36 Thn. 2008 • UntukmenentukanbesarnyaPenghasilanKenaPajakbagiWajibPajakdalamnegeridanbentukusahatetaptidakbolehdikurangkan: • harta yang dihibahkan, bantuanatausumbangan, danwarisansebagaimanadimaksuddalamPasal 4 ayat (3) huruf a danhuruf b, kecualisumbangansebagaimanadimaksuddalamPasal 6 ayat (1) hurufisampaidenganhuruf m sertazakat yang diterimaolehbadanamilzakatataulembagaamilzakat yang dibentukataudisahkanolehpemerintahatausumbangankeagamaan yang sifatnyawajibbagipemeluk agama yang diakuidi Indonesia, yang diterimaolehlembagakeagamaan yang dibentukataudisahkanolehpemerintah, yang ketentuannyadiaturdenganatauberdasarkanPeraturanPemerintah

28. Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b UU No. 36 Thn. 2008 Yang dikecualikandariobjekpajakadalah: a. 1. bantuanatausumbangan, termasukzakat yang diterimaolehbadanamilzakatataulembagaamilzakat yang dibentukataudisahkanolehpemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhakatausumbangankeagamaan yang sifatnyawajibbagipemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentukataudisahkanolehpemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannyadiaturdenganatauberdasarkanPeraturanPemerintah 2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badankeagamaan, badanpendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dankecil, yang ketentuannyadiaturdenganatauberdasarkanPeraturanMenteriKeuangan, sepanjangtidakadahubungandenganusaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; b. warisan;

29. Pasal 6 ayat (1) hurufi s/d m UU No. 36 Thn. 2008 • BesarnyaPenghasilanKenaPajakbagiWajibPajakdalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkanpenghasilanbrutodikurangibiayauntukmendapatkan, menagih, danmemeliharapenghasilan, termasuk: • sumbangandalamrangkapenanggulanganbencananasional yang ketentuannyadiaturdenganPeraturanPemerintah; • sumbangandalamrangkapenelitiandanpengembangan yang dilakukandi Indonesia yang ketentuannyadiaturdenganPeraturanPemerintah; • biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannyadiaturdenganPeraturanPemerintah; • sumbanganfasilitaspendidikan yang ketentuannyadiatur dengan Peraturan Pemerintah; dan • sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

30. PP No. 60 Th. 2010 Pasal 1 • (1) Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi: • zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau • sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. • (2) Zakat atau sumbangan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau yang disetarakan dengan uang. Pasal 2 • Apabila pengeluaran untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

31. Zakat dan Negara

32. Zakat dan Negara • Keuntungan zakat dikelola oleh negara: • Muzakki lebih disiplin dalam membayar zakat • Perasaan fakir miskin (mustahiq) lebih terjaga • Distribusi zakat lebih merata • Lebih tepat sasaran

33. Konsep Pembangunan Menurut Khurshid Ahmad • Tauhid (Keesaan dan kemahakuasaan Tuhan) • Rububiyyah (Rencana Allah untuk menyuburkan, memelihara, dan mengarahkan setiap sesuatu kepada kesempurnaannya) • Khilafa (Peranan manusia sebagai khalifat Allah di dunia) • Tazkiyah (Pensucian dan pertumbuhan)

34. Kesimpulan • Negara memiliki peran yang sangat besar dalam pengelolaan zakat karena sifatnya yang tidak sementara, tetapi untuk menimbulkan keberlanjutan pembangunan (sustainable development)

35. Terima Kasih Wassalam