DISTRIBUSI PENDAPATAN dan PEMERATAAN

1. DISTRIBUSI PENDAPATANdanPEMERATAAN

2. Pertumbuhan Ekonomi Regional Penekanan pertumbuhan ekonomi regional lebih dipusatkan pada pengaruh perbedaan karateristik space terhadap pertumbuhan ekonomi. Faktor yang menjadi perhatian utama dalam teori pertumbuhan ekonomi regional: · Keuntungan Lokasi · Aglomerasi Migrasi · Arus lalu lintas modal antar wilayah.

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional dibagi atas 4 kelompok

4. Pengertian Polarisasi & TRICKLING-DOWN Hirschman : secara teoritis pertumbuhan ekonomi terjadi tidak seimbang secara geografis Ada titik yang Maju Ada titik yang Tertinggal Fungsi-fungsi ekonomi berbeda tingkat intensitasnya pada tempat-tempat yang berbeda

5. Teori Lokasi adalah suatu ilmu yang mengkhususkan analisanya pada penggunaan konsep space dalam analisa sosial-ekonomi. Teori lokasi seringkali dikatakan sebagai pondasi dan bagian yang tidak terpisahkan dalam analisa ekonomi regional.

6. Kondisi Lokasi Idial Tenaga Kerja Bahan baku Pasar Lingkungan lokasi

7. Permasalahan Regional • Kesenjangan Antara KAwasan TIMur INdonesia (KATIMIN) dengan KAwasan BARat INdonesia (KABARIN) • Kesenjangan Antara Luar PulauJawa dengan Pulau Jawa • Kesenjangan Antara Pusat Industri dengan Bukan Pusat Industri (khususnya di Pulau Jawa)

8. SHARE PDB BERDASARAKAN KAWASN INDONESIA 91.54% 9.89%

9. Kluster Industri Indonesia  63% terkonsentrasi di Jawa; 12,6% di Sumatra 4,83% 12,60% 8,14% NAD 0,78% 0,91% Sumut Kaltim Kep. Riau Sulut Maluku Utara Riau Kalbar Sumbar Gorontalo Jambi Kalteng Babel Sulteng Bengkulu Maluku Kalsel Irian Jaya Barat Sumsel Sulsel Sultra Lampung 26,36% Papua DKI Jakarta 11,02% Jateng Banten Jatim Jabar 62,79% Bali DI Yogya NTB 12,80% NTT 4,41% 18,14% 9

10. DistribusiPertumbuhanEkonomi 2009 • Sebesar 57,80% pertumbuhanekonomi Indonesia masihdisumbangolehJawa, 23,30% oleh Sumatera, sisanya Kalimantan, Sulawesi, Bali & NT serta Maluku & Papua.

11. Industri Indonesia terkonsentrasi secara geografis ke Kabarin 1 (Kawasan Barat Indonesia), yaitu Jawa, Bali dan Sumatra. Ini terlihat dari aktivitas industri manufaktur, pajak-pajak pusat, dana & kredit perbankan Penyerapan Tenaga Kerja Industri Manufaktur Menurut Pulau: 1976-2004 (%) 11 Sumber: Diolah dari BPS

12. Kontribusi PDB Masing-masing Daerah

13. SEBARAN INDUSTRI DALAM KORIDOR MP3EI POPULASI INDUSTRI JAWA DAN LUAR JAWA MASIH Koridor Sumatera Koridor Sulawesi Koridor Kalimantan Koridor Papua Koridor Jawa Koridor Bali Nusa Tenggara "Pendorong Industri dan Jasa Nasional"

14. Do local fundamental indicators matter? Distribusi Geografis Penyerapan Tenaga kerja industri (%)

15. JUMLAH INDUSTRI PENGOLAHAN BESAR DAN SEDANG, JAWA DAN LUAR JAWA

16. KLUSTER INDUSTRI BESAR & SEDANG (IBS) DI JAWA: POLA DUA KUTUB (BIPOLAR PATTERN) • Di Jatim, kawasan tengah (Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Kediri) merupakan growth pole

17. Penyebab…. • Jargon Politik Kekhawatiran yang berlebihan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) • Jargon Sistem Ekonomi latah terhadap sitem “tricle down effect” yang sudah pernah berhasil di negara yang sudah maju • Jargon Strategi Ekonomi Strategi penentuan lokasi-lokasi pertumbuhan disebut National Urban Development Strategic (NUDS)

18. MasalahUtamaCost Doing Business di Indonesia Inefisiensi borikrasi tetap menjadi masalah utama iklim investaso di Indonesia, disusul infrastruktur, instabilitas kebijakan. Berikutnya, korupsi dan akses pembiayaan.

19. Tabel: Indikator Kemudahan Melakukan Bisnis di Beberapa Negara

20. Sumber: BKPM, diolah Komposisi PMA dan PMDN • Porsiportofolio PMA semakinbesar; adaancamanpenguasaansumberdayaekonomiolehpihakasing. Hingga 2008 PMA mencapai 82,64% dan PMDN 17,36%.

21. PERINGKAT DAYA SAING INFRASTRUKTUR INDONESIA TERHADAP NEGARA ASIA LAINNYA Infrastruktur merupakan Tantangan yang harus segera diatasi... Sumber: World Economic Forum • Secara umum, Indonesia hanya lebih baik dari Filipina dan Vietnam untukdaerah Asia Tenggara. Dari kondisi infrastruktur yang ada, sektor jalan, pelabuhan, danlistrikmasihmemilikidayasaing yang rendah.

22. KetimpanganInvestasi • Proporsi investasi tidak merata pada setiap sektor: primer, sekunder dan tersier. • Proyek investasi masih terpusat di Pulau Jawa. • Ketimpangan terjadi akibat belum tesedianya infrastruktur publik yang memadai di setiap sektor/wilayah. • Infrastruktur publik yang didanai Pemerintah menjadi insentif investasi paling penting.

23. KetimpanganInvestasi : PenyebaranNilai PMA per Provinsi • Hampir 37% dana PMA terserapdi DKI; 19,28% diBanten, Jabar 18,48%; Riau 6,82% dan Kalimantan Selatan 3,04%.

24. PenyebaranNilai PMDN Per Provinsi

26. Otda sudah dimulai sejak 1903… Sumber: Jaya & Dick (2001)

27. Upaya Desentralisasi dan Sentralisasi 1990-2000 (lanjutan . . . )

28. UU NO.32 TH 2004 UU NO.33 TH 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTAR PUSAT DAN DAERAH DAERAH HARUS MAMPU MENJALANKAN RODA PEMERINTAHAN SENDIRI GUNA MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT SERTA DITUNTUT KEMAMPUAN MENGGALI DAN MENGEMBANGKAN POTENSI EKONOMINYA.

29. OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PUSAT AUTONOMOUS REGION KOTA PROVINSI KABUPATEN DESA PERUBAHAN MENDASAR • Dati I & II menjadi Propinsi dan Kabupaten/Kota • Pemerintah daerah menjadi Badan Eksekutif Daerah (Kepala daerah+Perangkat Daerah Otonom). Implikasinya, keterpisahan eksekutif & legislatif. • Memperpendek jangkauan asas dekonsentrasi (hanya sampai dengan Propinsi). Implikasinya: • Gubernur tetap wakil pusat • Kabupaten & Kota bebas dari intervensi pusat

30. KERANGKA HUBUNGAN PUSAT-DAERAH

31. PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH Ketergantungan terhadap transfer dana dari pusat terus berlanjut

32. JUMLAH PUNGUTAN & PERATURAN DAERAH

33. REINVENTING PERAN PEMDA & DPRD ENTREPRENEUR JELI, INOVATIF, PRO-AKTIF KOORDINATOR DALAM KEBIJAKAN & STRATEGI FASILITATOR PERBAIKAN LINGKUNGAN PERILAKU STIMULATOR PRO-BISNIS

34. Pembagian Urusan MASALAH Pembagian Pendapatan Pelayanan Masyarakat? Standar Minimum • Fanatisme Daerah • Putra Daerah (PAD) • Aset Daerah Lemahnya Koordinasi antarsektor & daerah Disintegrasi? Eksternalitas antar daerah

35. Upaya – upaya Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menarik dan menumbuhkan investasi swasta Kantor Perijinan Jaminan Kepastian Hukum & Keamanan Debirokratisasi Perijinan • Pelayanan satu atap satu pintu • PROTAP jelas • Besarnya biaya jelas Setiap rencana investasi Pemkab selalu melibatkan Lembaga Legislatif dan Muspida • Pengadaan tanah, tanggung jawab Pemkab dan diper-hitungkan sebagai penyertaan modal • Memfasilitasi proses perijinan ke Pusat Pemkab membantu investor dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat Membantu dalam kegiatan sosialisasi Membangun kepercayaan & kepastian berinvestasi

36. BAGAIMANA MENGELOLA EKONOMI & BISNIS LOKAL