1 / 63

Unit Kerja PT. Askes (Persero) Divisi Regional V Jl. Dr. Junjunan No 144 Bandung

S OSIALISASI BPJS KESEHATAN DAN POLA KERJASAMA DENGAN FASKES LANJUTAN. dr. Mokhamad Cucu Zakaria, AAAK Kabid Manajemen Pelayanan Kesehatan. Unit Kerja PT. Askes (Persero) Divisi Regional V Jl. Dr. Junjunan No 144 Bandung. AGENDA. VI. KENDALI MUTU. VII . TANTANGAN DAN HARAPAN.

steel-monroe
Download Presentation

Unit Kerja PT. Askes (Persero) Divisi Regional V Jl. Dr. Junjunan No 144 Bandung

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SOSIALISASI BPJS KESEHATAN DAN POLA KERJASAMA DENGAN FASKES LANJUTAN dr. Mokhamad Cucu Zakaria, AAAK Kabid Manajemen Pelayanan Kesehatan Unit Kerja PT. Askes (Persero)Divisi Regional V Jl. Dr. Junjunan No 144 Bandung PT. Askes (Persero)

  2. AGENDA VI. KENDALI MUTU VII. TANTANGAN DAN HARAPAN PT. Askes (Persero)

  3. SEKILAS SJSN DAN BPJS KESEHATAN I PT. Askes (Persero)

  4. Sistem Jaminan Sosial Nasional + Hakkonstitusionalsetiap orang Wujudtanggungjawabnegara Mewujudkanmasyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adildanmakmur PT. Askes (Persero)

  5. Sistem Jaminan Sosial Nasional PT. Askes (Persero)

  6. UU SJSN dan UU BPJS ”1 JANUARI 2014, PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS KESEHATAN” PT. Askes (Persero)

  7. KEPESERTAAN, IURAN DAN MANFAAT II PT. Askes (Persero)

  8. Peserta Jaminan Kesehatan PT. Askes (Persero)

  9. Pentahapan Kepesertaan Jaminan Kesehatan PT. Askes (Persero)

  10. ContohKartu PT. Askes (Persero)

  11. Iuran PT. Askes (Persero)

  12. Manfaat Jaminan Kesehatan Perpres 12/2013 pasal 20 PT. Askes (Persero)

  13. Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin PT. Askes (Persero)

  14. Manfaat Akomodasi Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pekerja Penerima Upah Pekerja Bukan Penerima Upah Bukan Pekerja Fakir Miskin Orang Tidak Mampu Kelas I dan II Kelas I, II dan III Kelas I, II dan III Kelas III Kelas III

  15. Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (RJTL dan RITL) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (RJTP dan RITP) Administrasipelayanan; Pemeriksaan, pengobatandankonsultasispesialistik; Tindakanmedisspesialistikbaikbedahmaupun non bedah; Pelayananobatdanbahanmedishabispakai; Pelayananpenunjangdiagnostiklanjutan; Rehabilitasimedis; pelayanandarah; pelayanankedokteranforensikklinik; pelayananjenazahpadapasien yang meninggal di FasilitasKesehatan Perawataninap non intensif; Perawataninap di ruangintensif; Pelayanan Kesehatan Lain yang ditetapkan oleh Menteri Administrasi pelayanan; Pelayanan promotif dan preventif; pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif; Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis; Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis

  16. MODEL SISTEM PELAYANAN KESEHATAN BPJS Cost Penanganan subspesialistik Tersier DRG/INA CBG’S Koordinasi TimbalBalik Equity ↓↓ Biaya sangat mahal Penanganan spesialistik Sekunder DRG/INA CBG’S Equity ↓= tergantung income Biaya mahal (Gatekeeper) Semua keluhan kesehatan, promotif, preventif, survailans Primer Equity besar (aksesibel bagi semua golongan) Biaya terjangkau KapitasiPay for Performance Quantitas (Referensi: Starfield B, 1999)

  17. Alur Pelayanan Kesehatan Peserta Rujuk / RujukBalik Faskes Primer Emergency Rumah Sakit Kapitasi Klaim BPJS Branch Office

  18. Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melaluiprosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yangberlaku; Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat; Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri; Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; Pelayanan untuk mengatasi infertilitas; Pelayanan meratakan gigi (ortodensi); Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol; PT. Askes (Persero)

  19. Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasukakupuntur, shin she, chiropractic, yangbelum dinyatakan efektif berdasarkan penilaianteknologikesehatan (health technology assessment); Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen); Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; Perbekalan kesehatan rumah tangga; Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungandengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan. PT. Askes (Persero)

  20. PENYIAPAN FASKES TINGKAT LANJUTAN IV PT. Askes (Persero)

  21. TUGAS PT ASKES (PERSERO) PENYIAPAN OPERASIONAL BPJS KESEHATAN SESUAI MANDAT UU BPJS No. 24/2011 Ketentuan Penutup UU No 24/2011 Pasal58 DewanKomisarisdanDireksiditugasiuntuk : Menyiapkanoperasional BPJS Kesehatan Menyiapkanpengalihanaset, liabilitas, pegawai, sertahakdankewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan

  22. TANGGUNG JAWAB KETERSEDIAAN FASKES DAN PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATANPerpresnomor 24 tahun 2013 • PemerintahdanPemerintah Daerah bertanggungjawabatasketersediaanFaskesdanPenyelenggaanpelayanankesehatanuntukpelaksanaan program jaminankesehatan • Pemerintahdanpemerintah Daerah dapatmemberikankesempatankepadaswastauntukberperansertamemenuhiketersediaanFaskesdanpenyelenggaraanpelayanankesehatan Pasal 35

  23. PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN(Pasal 2 Permenkes JK No 71 tahun 2013) • PenyelenggarapelayanankesehatanmeliputisemuaFasilitasKesehatan yang bekerjasamadengan BPJS KesehatanberupaFasilitasKesehatantingkatpertamadanFasilitasKesehatanrujukan tingkat lanjutan. • FasilitasKesehatantingkatpertamasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: • puskesmas atau yang setara; • praktik dokter; • praktik dokter gigi; • klinik pratama atau yang setara; dan • Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara. • FasilitasKesehatanrujukantingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: • klinik utama atau yang setara; • rumahsakitumum; dan • rumahsakitkhusus PT. Askes (Persero)

  24. (Pasal 3 Permenkes no 71 tahun 2013) • Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus menyelenggarakanpelayanan kesehatan komprehensif. • Pelayanan kesehatan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan kebidanan, dan Pelayanan Kesehatan Darurat Medis, termasuk pelayanan penunjang yang meliputi pemeriksaan laboratorium sederhana dan pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Fasilitas Kesehatan yang tidak memiliki sarana penunjang wajib membangun jejaring dengan sarana penunjang PT. Askes (Persero)

  25. KERJASAMA FASKES DENGAN BPJS KESEHATAN(Pasal 4 Permenkes no 71 tahun 2013) • Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengadakan kerja sama dengan BPJS Kesehatan. • Kerja sama Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjiankerjasama. • Perjanjian kerja sama Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan dilakukan antara pimpinan atau pemilik Fasilitas Kesehatan yang berwenang dengan BPJS Kesehatan. • Perjanjiankerjasamasebagaimana dimaksud pada ayat (3)berlakusekurang-kurangnya1 (satu) tahundandapatdiperpanjangkembaliataskesepakatanbersama. PT. Askes (Persero)

  26. PERSYARATAN, SELEKSI DAN KREDENSIALING(Pasal 6 Permenkes no 71 tahun 2013) • Persyaratanyang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), bagiFasilitasKesehatantingkat pertama terdiriatas: • untukpraktik dokteratau dokter gigiharusmemiliki: • SuratIjinPraktik; • NomorPokokWajibPajak (NPWP); • perjanjiankerjasamadenganlaboratorium, apotek, danjejaringlainnya; dan • suratpernyataankesediaanmematuhiketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional. • untukPuskesmas atau yang setara harusmemiliki: • SuratIjinOperasional; • SuratIjinPraktik (SIP) bagi dokter/dokter gigi, SuratIjinPraktik Apoteker (SIPA) bagi Apoteker, dan SuratIjinPraktik atau Surat Ijin Kerja (SIP/SIK) bagi tenaga kesehatan lain; • perjanjiankerjasamadenganjejaring, jika diperlukan;dan • suratpernyataankesediaanmematuhiketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional. PT. Askes (Persero)

  27. Lanjutan • untukKlinikPratamaatau yang setara harusmemiliki: • SuratIjinOperasional; • SuratIjinPraktik (SIP) bagi dokter/dokter gigi dan SuratIjinPraktik atau Surat Ijin Kerja (SIP/SIK) bagi tenaga kesehatan lain; • SuratIjinPraktik Apoteker (SIPA) bagi Apotekerdalamhalklinikmenyelenggarakanpelayanankefarmasian; • NomorPokokWajibPajak (NPWP) badan; • perjanjiankerjasamadenganjejaring,jikadiperlukan; dan • suratpernyataankesediaanmematuhiketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional. • untuk Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara harus memiliki : • SuratIjinOperasional; • SuratIjinPraktik (SIP) tenaga kesehatan yang berpraktik; • NomorPokokWajibPajak (NPWP) badan; • perjanjiankerjasamadenganjejaring,jikadiperlukan; dan • suratpernyataankesediaanmematuhiketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FasilitasKesehatantingkat pertama juga harus telah terakreditasi PT. Askes (Persero)

  28. Lanjutan Persyaratan, Seleksi dan KredensialingPERMENKES nomor 71 tahun 2013 Pasal7 Persyaratanyang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), bagiFasilitasKesehatanrujukantingkatlanjutanterdiriatas: a. untukklinik utama atau yang setara harusmemiliki: • SuratIjinOperasional; • SuratIjinPraktik (SIP) tenaga kesehatan yang berpraktik; • NomorPokokWajibPajak (NPWP) badan; • perjanjiankerjasamadenganlaboratorium, radiologi,danjejaring lain jikadiperlukan; dan • suratpernyataankesediaanmematuhiketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional. b.untukrumahsakitharusmemiliki: • SuratIjinOperasional; • SuratPenetapan Kelas Rumah Sakit; • SuratIjinPraktik (SIP) tenaga kesehatan yang berpraktik; • NomorPokokWajibPajak (NPWP) badan; • perjanjiankerjasamadenganjejaring, jikadiperlukan; • sertifikat akreditasi;dan • suratpernyataankesediaanmematuhiketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional PT. Askes (Persero)

  29. Lanjutan Pasal 9 Permenkes No 71 tahun 2013 • Dalam menetapkan pilihan Fasilitas Kesehatan, BPJS Kesehatan melakukan seleksi dan kredensialing dengan menggunakan kriteria teknis yang meliputi: • sumber daya manusia; • kelengkapan sarana dan prasarana; • lingkup pelayanan; dan • komitmen pelayanan. • Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penetapan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, jenis dan luasnya pelayanan, besaran kapitasi, dan jumlah Peserta yang bisa dilayani. • BPJS Kesehatandalammenetapkan kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berpedomanpadaPeraturanMenteri. PT. Askes (Persero)

  30. Persyaratan, Seleksi dan KredensialingPERMENKES nomor 71 tahun 2013 Pasal 10 • Perpanjangan kerja sama antara Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan setelah dilakukan rekredensialing. • Rekredensialing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan penilaian kinerja yang disepakati bersama. • Rekredensialing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat(tiga) bulansebelummasaperjanjiankerjasamaberakhir.

  31. Persyaratan, Seleksi dan KredensialingPERMENKES nomor 71 tahun 2013 Pasal 11 • Fasilitaskesehatandapatmengajukankeberatanterhadaphasilkredensialingdanrekredensialing yang dilaksanakanoleh BPJS Kesehatankepadadinaskesehatankabupaten/kota. • Dalammenindaklanjutikeberatan yang diajukanolehFasilitasKesehatansebagaimanadimaksudpadaayat (1), KepalaDinasKesehatanKabupaten/Kota dapatmembentuktimpenyelesaiankeberatan. • Tim sebagaimanadimaksudpadaayat (2) terdiridariunsurDinaskesehatandanasosiasifasilitaskesehatan

  32. PERSYARATAN FASKES BPJS KESEHATAN PERMENKES nomor 71 tahun 2013 Pasal 41 • PadasaatPeraturanMenteriinimulaiberlaku: • seluruhFasilitasKesehatan Tingkat Pertama yang bekerjasamadengan BPJS Kesehatandikecualikan dari kewajiban terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan • seluruhrumahsakit yang bekerjasamadengan BPJS Kesehatandikecualikan dari persyaratan sertifikat akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 6. • Fasilitaskesehatantingkatpertamasebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf a harusmenyesuaikandenganketentuandalamPeraturanMenteriinidalamjangkawaktu5 (lima) tahun sejakPeraturanMenteriinimulai berlaku. • Rumah sakitsebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf b harusmenyesuaikandenganketentuandalamPeraturanMenteriinidalamjangkawaktu3 (tiga) tahunsejakPeraturanMenteriinimulai berlaku. PT. Askes (Persero)

  33. PERSYARATAN FASKES BPJS KESEHATAN PERMENKES nomor 71 tahun 2013 Pasal 8 • Dalam hal di suatu kecamatantidak terdapat dokter berdasarkan penetapan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat, BPJS Kesehatan dapat bekerja sama dengan praktik bidan dan/atau praktik perawat untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama sesuai dengan kewenangan yang ditentukandalamperaturanperundang-undangan. • Dalam rangka pemberian pelayanan kebidanan di suatu wilayah tertentu, BPJS Kesehatan dapat bekerja sama dengan praktik bidan. • Persyaratanbagipraktik bidan dan/atau praktik perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas: • SuratIjinPraktik (SIP); • NomorPokokWajibPajak (NPWP); • perjanjiankerjasamadengandokterataupuskesmaspembinanya; dan • suratpernyataankesediaanmematuhiketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional.

  34. TAHAPAN PENYIAPAN FASKES PT. Askes (Persero)

  35. TahapanPelaksanaanManajemenFaskes BPJS Kesehatan Tahun 2013 Tahun 2014 • Semester II Semester I Semester II • Sosialisasi • Credentialing (Profil) • Kesepakatan Tarif dengan Asosiasi Faskes Wilayah • KontrakFaskes BPJS Th 2014 dengan: • Faskes Askes • Faskes Jamsostek • Faskes TNI/POLRI • FaskesJamkesmas • Faskes lainlolosseleksi • PenilaianKinerjaFaskes • Recredentialing dimulai • Recredentialing  kontrak baru PT. Askes (Persero)

  36. 2. Mekanisme Mapping Provider Mendapatkangambaransebaranfaskessaatini, termasukfaskes yang telahbekerjasamadengan PT Askes, Jamkesmas, PT Jamsostek, TNI dan POLRI. Tujuan Sumber Data : PT Askes, P2JK, Pusdatin, Dinkes, PT Jamsostek, Puskes TNI, Pusdokkes POLRI PROSES

  37. KREDENSIALING • Definisi • Kredensialing adalah proses seleksi awal melalui penilaian terhadap pemenuhan persyaratan bagi fasilitas kesehatan yang akan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. • Tujuan • Kredensialing bertujuan untuk memperoleh fasilitas kesehatan yang berkomitmen dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien melalui metode dan standar penilaian yang terukur dan objektif. • PrinsipKredensialing : • StandarKredensialingadalahmerupakan : • Standar ideal yang ingindicapai • Mengacupadapersyaratanfaskes yang ditetapkanKemenkes • Sejalandenganketentuanregulasi yang ada PT. Askes (Persero)

  38. Hasil Penilaian Kredensialing / Rekredensialing • Skor 85 – 100 = Kategori A (sangat direkomendasikan) • Skor 70 – 84 = Kategori B (direkomendasikan) • Skor 60 – 69 = Kategori C (dapat direkomendasikan) • Skor < 60 = Kategori D ( tidak direkomendasikan) BPJS Kesehatan memastikan ketersediaan faskes sesuai kebutuhan peserta dan menetapkan standar kelulusan yang ditingkatkan secara bertahap sesuai kondisi hingga terpenuhinya target ideal tahun 2019 PT Askes (Persero)

  39. KESEPAKATAN TARIF DAN KONTRAK KERJA SAMA FASKES Perpres No 12 Tahun 2013 Pasal 37 PT. Askes (Persero)

  40. Penilaian Kinerja Provider sebagai Komponen Utama Recredentialing Draft KomponenPenilaianKinerja Provider (berdasarkanR.PerpresJamkes) • Provider Primer • KepuasanPeserta • Kualitas Pelayanan Kesehatan • Pemenuhan standar mutu Pelkes (oleh dr, jam praktek, dll) • PembiayaanPelkes • Provider Sekunder/Tersier • KepuasanPeserta • Aspek keamanan pasien • Efektifitas tindakan • Kesesuaian kebutuhan pasien • Efisiensi biaya • Pemenuhan standar mutu Pelkes • Utilization Review • KetepatanPelaksanaanJadwalTindakan (jadwaltindakanoperasi, dsb) • Kejadian Fraud HasilPenilaianKinerja “BAIK” SyaratMutlakPerpanjanganKontrak Provider *PerumusanKomponenKinerja Provider  GrupManajemenManfaat

  41. RUANG LINGKUP KONTRAK • Cakupan Pelayanan (benefit package) dan prosedur pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan • Hak dan kewajiban masing - masing pihak • Ketentuan biaya pelayanan kesehatan • Tata cara penagihan dan pembayaran • Sanksi • Jangka waktu perjanjian • Tata carapelaporan PT Askes (Persero)

  42. ProgresKesiapanFaskes Tingkat Lanjutan (1) • Provider Askessaatini 1.087 RS • RS tambahan 622 RS + • TOTAL per 1 Januari 2014 1.709 RS Hasil Mapping Progres Profiling, AnalisaKebutuhanKredensialing SumberData : Pusdatin, Jamsostek, Ditkes AD/AL/AU danPusdokkes POLRI bulan September 2013, Data diolah PT AskesbulanOktober 2013 PT Askes (Persero)

  43. ProgresKesiapanFaskes Tingkat Lanjutan (2) ProgresKesepakatanTarifdanKontrak

  44. HAK DAN KEWAJIBAN BPJS – FASKES • Permenkes RI no : 71 tahun 2013ps 12 PT. Askes (Persero)

  45. HAK DAN KEWAJIBAN BPJS – FASKES • Permenkes no. 71 tahun 2013 PT. Askes (Persero)

  46. POLA PEMBAYARAN V

  47. PolaPembayaran PERPRES NO 12/2013 Pasal 39 • BPJS KesehatanmelakukanpembayarankepadaFaskestkPertamasecarapraupayaberdasarkankapitasiatasjumlahPesertaygterdaftardiFasketkPertama • BPJS KesehatanmelakukanpembayarankepadaFasilitasKesehatanrujukantingkatlanjutanberdasarkancaraIndonesian Case Based Groups (INACBG’s). • Besarankapitasidan Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s) ditinjausekurang-kurangnyasetiap 2 (dua) tahun sekali oleh Menteri setelah berkoordinasi denganmenteri yang penyelenggarakanurusanpemerintahandibidangkeuangan. PT. Askes (Persero)

  48. BesaranPembayaran Faskes Tingkat Lanjutan UU No.40 Tahun 2004 Pasal 24 Besarnyapembayarankepadafasilitaskesehatanuntuksetiapwilayahditetapkanberdasarkan kesepakatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan asosiasi fasilitaskesehatan di wilayahtersebut. BadanPenyelenggaraJaminanSosialwajibmembayarfasilitaskesehatanataspelayanan yang diberikankepadapeserta paling lambat15 (lima belas) harisejakpermintaanpembayaranditerima PT. Askes (Persero)

  49. Permenkes nomor:69 tahun 2013 Pasal 5 Pedoman Teknis Pelaksanaan Peraturan ini ditetapkan oleh BPJS KesehatansetelahberkoordinasidenganMenteri.

  50. RegionalisasiTarif PERMENKES NOMOR 69 TAHUN 2013 PASAL 4 • tarif pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D dalam regional 1 • tarif pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D dalam regional 2 • tarif pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D dalam regional 3 • tarif pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D dalam regional 4 • tarif pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D dalam regional 5 • tarif pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit umum rujukan nasional • tarif pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit khusus rujukan nasional • tarif Top Up Special CMG PT. Askes (Persero)

More Related