1 / 22

TINJAUAN HUKUM TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU (TKWT) DI LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO) JASA MANAJEMEN KONSTRUKSI

TINJAUAN HUKUM TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU (TKWT) DI LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO) JASA MANAJEMEN KONSTRUKSI . TELAAHAN STAF Oleh : SYAMSUL ARIFIN JK/HK/00766. PENDAHULUAN. LATAR BELAKANG

aric
Download Presentation

TINJAUAN HUKUM TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU (TKWT) DI LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO) JASA MANAJEMEN KONSTRUKSI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. TINJAUAN HUKUM TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU (TKWT) DI LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO) JASA MANAJEMEN KONSTRUKSI TELAAHAN STAF Oleh : SYAMSUL ARIFIN JK/HK/00766

  2. PENDAHULUAN • LATAR BELAKANG Tersedianya tenaga kerja yang memadai serta mempunyai kompetensi yang handal di bidangnya merupakan salah satu syarat yang sangat diperlukan supaya Perusahaan dapat menjalankan aktifitas kegiatan usahanya dengan sebaik-baiknya. Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi mengangkat tenaga kerja dengan cara Outsourcing maupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

  3. PERMASALAHANPermasalahan yang saya angkat dalam penulisan ini adalah: 1. Bagaimanakah hubungan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Tenaga Kerja WaktuTertentu (TKWT) di lingkungan PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi? 2. Bagaimana menerapkan peraturan mengenai Tenaga Kerja Waktu Tertentu (TKWT) di lingkungan PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi agar sesuai dengan peraturan yang berlaku? 3. Bagaimana alur proses perpanjangan dan pembaharuan kontrak Tenaga Kerja Waktu Tertentu (TKWT) di Lingkungan PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi agar mempunyai alur proses yang tetap?

  4. TUJUAN PENULISAN • Tujuan Penulisan telaahan staff ini antara lain untuk: • Memahami hubungan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (TKWT) • Agar penerapan peraturan mengenai Tenaga Kerja Waktu Tertentu (TKWT) sesuai dengan peraturan yang berlaku? • Menentukan alur proses perpanjangan dan pembaharuan kontrak Tenaga Kerja Waktu Tertentu (TKWT)

  5. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI Faktor-faktor yang mempengaruhi, adalah : Kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai mengenai peraturan-peraturan terkait. Peraturan yang bersifat fleksibel sehingga berubah-ubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Dalam Surat Perjanjian Kerja yang digunakan di PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi mengenai perihal Pemutusan Hubungan Kerja belum sesuai dengan peraturan yang ada, mengenai proses perpanjangan kontrak dan proses pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk Tenaga Kerja Waktu Tertentu (TKWT) belum mempunyai prosedur yang tetap.

  6. PEMBAHASAN I. HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DENGAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU (TKWT). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Diatur dalam Pasal 56 sampai dengan pasal 63 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004, Surat Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi nomor 005.K/GM/JMK/2007.

  7. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.Bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang digunakan di PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi adalah dalam penerimaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (TKWT).

  8. II. PENERAPAN PERATURAN MENGENAI TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU AGAR SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.II.1. PENAFSIRAN MASA KONTRAK TKWT.Penafsiran mengenai masa Kontrak yang dapat dipakai untuk mengontrak Tenaga Kerja Waktu Tertentu (TKWT) jangka waktu maksimal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menurut peraturan adalah maksimal selama 5 tahun.

  9. Yang dimaksudkan dengan masa tenggang 30 hari adalah waktu setelah berakhirnya masa perpanjangan PKWT karyawan wajib melalui tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari terlebih dahulu yakni masa dimana tidak ada hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha.

  10. Jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) mengenai waktu berapa lama kontrak yang akan diberikan kepada Tenaga Kerja Waktu Tertentu (TKWT) adalah kewenangan mutlak Manajemen PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi, sehingga keputusan mengenai berapa lama kontrak yang akan diberikan adalah hasil pertimbangan Manajemen terlebih dahulu, berapa lama Tenaga Kerja Waktu Tertentu (TKWT) tersebut dibutuhkan.

  11. II.2 PENGAKHIRAN KONTRAK TKWT. Peraturan yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerja Tenaga Kerja Waktu Tertentu yang digunakan di lingkungan PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi mengenai pemutusan hubungan kerja yang diatur pada pasal 10 ayat 1 dan 2, berbunyi: Selama perjanjian kerja berlaku, jika salah satu pihak akan memutuskan hubungan kerja, maka pihak yang berkeinginan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja harus mengajukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelumnya. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA karena pekerjaan dinyatakan selesai sebelum perjanjian berakhir, Perusahaan hanya memberikan kompensasi 1x (satu kali) imbalan jasa bulanan.

  12. Peraturan yang terdapat di SPK PT PLN (Persero) JMK tidak sesuai dengan yang terdapat dalam UU NO. 13 Tahun 2003, pada UU Ketenagakerjaan disebutkan pada pasal 62 yang berbunyi: “Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaiamana dimaksudkan dalam pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.”

  13. Untuk kedepannya Peraturan mengenai pengakhiran kontrak yang teradapat dalam SPK PT PLN (Persero) JMK mengadopsi pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 Agar tercipta unsur keadilan, maka kedua belah pihak selayaknya mendapatkan sanksi serupa apabila melakukan pengakhiran kontrak sebelum waktunya, kecuali kepada pihak pemberi kerja dalam hal pekerjaan tertentu dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan maka PKWT putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan, hal ini sesuai dengan bungi pasal 3 ayat 3 Kep. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP.100/MEN/VI/2004.

  14. III. ALUR PROSES PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN KONTRAK TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU (TKWT). III. 1 ALUR PROSES PERPANJANGAN KONTRAK TKWT. Penertiban proses perpanjangan kontrak Tenaga Kerja Waktu Tertentu dirasa sangat diperlukan, agar dapat menentukan langkah-langkah yang ditempuh dalam proses perpanjangan kontrak Tenaga Kerja Waktu Tertentu (TKWT) sesuai dengan alur proses yang jelas.

  15. Proses perpanjangan kontrak Tenaga Kerja Waktu Tertentu harus memperhatikan waktu mulainya proses, dirasa perlu untuk kedepannya proses perpajangan TKWT minimal harus dimulai paling lambat 1 bulan sebelum kontrak TKWT yang bersangkutan berakhir. Terlampir Gambar ALUR PROSES PERPANJANGAN KONTRAK TKWT Untuk Penertiban Proses Perpanjangan Kontrak TKWT

  16. PENJELASAN MENGENAI URAIAN / RINCIAN ALUR PROSES 1. DM SDM & Organisasi memberitahukan kepada MKSA bahwa kontrak TKWT yang bersangkutan akan segera habis. 2. MKSA mengirim surat tentang evaluasi dan permintaan surat tugas TKWT kepada MOPS/MUSK/KTSK apakah TKWT tersebut masih dibutuhkan/ tidak. 3. Surat balasan MOPS/MUSK/KTSK apabila tidak memperpanjang kontrak TKWT, maka MKSA mengirimkan surat pemberitahuan kepada TKWT yang bersangkutan, apabila surat balasan MOPS/MUSK/KTSK menyatakan perlu memperpanjang kontrak TKWT, maka MKSA mendisposisikan kepada DM SDM & ORG untuk memproses pembuatan Amandemen SPK TKWT. 4. MKSA membicarakan terlebih dahulu perpanjangan TKWT yang bersangkutan dengan GM apakah TKWT tersebut akan diperpanjang atau tidak.

  17. 5. Apabila diputuskan GM tidak memperpanjang kontrak tersebut, MKSA mengirimkan surat pemberitahuan kepada TKWT yang bersangkutan, akan tetapi apabila GM merasa perlu memperpanjang kontrak TKWT, MKSA mendisposisikan kepada DM SDM & ORG untuk mengirimkan dokumen Amandemen kepada TKWT untuk tandatangan yang bersangkutan.6. Amandemen yang telah ditandatangan TKWT dikirimkan kembali ke bagian SDM Kantor Induk untuk proses lebih lanjut. 7. Setelah menerima Amandemen yang telah ditandatangani TKWT, DM SDM & ORG memberi paraf di Amandemen Kontrak. Kemudian Amandemen tersebut diteruskan ke bagian MKSA dan MOPS untuk di paraf. 8. Setelah di paraf oleh MKSA dan MOPS, Amandemen SPK diajukan ke GM untuk ditandatangani. 9. Proses Perpanjangan kontrak TKWT selesai dilakukan dan TKWT langsung melanjutkan tugas sesuai dengan penugasan dalam surat tugas yang telah dikirimkan.

  18. III. 2 ALUR PROSES PEMBAHARUAN KONTRAK TKWT. Proses Pembaharuan Kontrak Tenaga Kerja Waktu Tertentu yang harus diperhatikan adalah jangka waktu Pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja yang lama. Proses pembaharuan kontrak tenaga kerja waktu tertentu dalam pelaksanaannya dapat disamakan dengan proses Amandemen perpanjangan kontrak tenaga kerja waktu tertentu, hanya dalam proses ini yang perlu diperhatikan adalah telah dijalaninya masa tenggang 30 hari terlebih dahulu oleh tenaga kerja waktu tertentu.

  19. PENUTUP 1. KESIMPULAN Kesimpulan atas permasalahan yang telah diutarakan di atas adalah: Hubungan antara PKWT dan TKWT adalah Tenaga Kerja Waktu Tertentu (TKWT) kontraknya adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Mengenai peraturan tentang PKWT mengenai pengakhiran kontrak masih kurang sesuai dengan Undang-Undang No: 13 tahun 2003. Proses perpanjangan kontrak dan pembaharuan kontrak Tenaga Kerja Waktu Tertentu pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang ada, karena demi hukum perjanjian kerja waktu tertentu tersebut akan berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

  20. 2. SARAN Saran yang dapat saya sampaikan atas permasalaah diatas adalah: Informasi dan sosialisasi mengenai peraturan yang ada agar kedepannnya lebih diperhatikan. Memperjelas Jangka waktu maksimal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan mengatur mengenai pengakhiran kontrak. Perlunya penetapan alur Proses perpanjangan kontrak dan pembaharuan kontrak Tenaga Kerja Waktu Tertentu (TKWT).

  21. SEKIAN TERIMA KASIH

More Related