1 / 24

PENGOLAHAN DATA

PENGOLAHAN DATA. STATISTIK KEUANGAN DAERAH. SKEMA PENGOLAHAN DATA. EDITING. ENTRI. TABULASI. VALIDASI. EDITING. Proses editing data keuangan pemerintah baik realisasi maupun anggaran memiliki perlakuan yang sama. Proses ini mencakup pemeriksaan jumlah total, rincian dan sub rincian.

steffi
Download Presentation

PENGOLAHAN DATA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PENGOLAHAN DATA STATISTIK KEUANGAN DAERAH

  2. SKEMA PENGOLAHAN DATA EDITING ENTRI TABULASI VALIDASI

  3. EDITING • Proses editing data keuangan pemerintah baik realisasi maupun anggaran memiliki perlakuan yang sama. • Proses ini mencakup pemeriksaan jumlah total, rincian dan sub rincian. • Jika data tidak masuk, maka diperlukan kompilasi data sekunder yang ditransfor-masikan ke kuesioner.

  4. EDITING BLOK I BLOK II BLOK III BLOK IV BLOK V BLOK VI

  5. Blok I Pengenalan Tempat • Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan tentang wilayah administrasi yang dicatat. • Rincian blok 1 meliputi nama dan kode provinsi/kabupaten/kota, alamat lengkap kantor gubernur/bupati/walikota, dan kantor Biro Keuangannya. • Pengisian kode wilayah didasarkan pada master file desa tahun 2007 BACK

  6. Blok II Ringkasan • Blok ini digunakan untuk mendapatkan ketera-ngan ringkas tentang data statistik keuangan pe-merintah. • Isian blok ini merupakan hasil rekapitulasi data yang terdapat pada blok III dan blok IV. • Rincian A (pendapatan daerah) disalin dari isian blok III A (pendapatan daerah). • Rincian B (pendapatan daerah) disalin dari isian blok IV B (belanja daerah) dan merupakan jumlah dari blok III B rincian 1 dan 2. LANJUT

  7. Blok II ringkasan (lanjutan) • Blok III B rincian 1 disalin dari isian blok IV B rinci-an 1, sedangkan Blok III B rincian 2 disalin dari isi-an blok IV B rincian 2. • Blok III C disalin dari isian blok V C (belanja menu-rut fungsi) • Rincian D disalin dari isian blok VI D (pembiayaan) dan merupakan jumlah dari blok III D rincian 1, 2 dan 3. • Blok III D rincian 1 disalin dari isian blok VI D rin-cian 1, blok III D rincian 2 disalin dari isian blok VI D rincian 2, dan blok III D rincian 3 disalin dari isi-an blok VI D rincian 3. BACK

  8. Blok III Pendapatan • Blok ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan ten-tang realisasi pendapatan/ penerimaan pemerintah pro-vinsi/kabupaten/kota (untuk K-1 dan K-2) atau rencana anggaran pendapatan/ penerimaan pemerintah provinsi /kabupaten/kota (untuk APBD-1 dan APBD-2). • Pastikan satuan pada isian daftar dalam ribuan rupiah. • Total pendapatan daerah merupakan jumlah blok III A1, A2 dan A3. • Total pendapatan asli daerah merupakan blok III A1.1, A1.2, A1.3 dan A1.4. • Total retribusi daerah merupakan blok III A1.2.1, A1.2.2, dan A1.2.3. • Periksa jumlah masing-masing rincian terhadap total rin-ciannya. LANJUT

  9. Blok III Pendapatan (lanjutan) • Total dana perimbangan merupakan jumlah dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak , DAU dan DAK (Blok III A2.1, III A2.2, dan III A2.3). • Periksa jumlah masing-masing rincian dari Blok III A2.1.1, III A2.1.2, dan III A2.3. • DAU (Blok III A2.2) harus terisi. Jika isian kosong, maka diisi sesuai dengan nilai DAU hasil data sekunder Dirjen PKPD. • Jika terjadi selisih antara total dan jumlah rincian, maka nilai yang dijadikan pedoman adalah nilai totalnya. LANJUT

  10. Blok III Pendapatan (lanjutan) • Total pendapatan lain yang sah merupakan jumlah dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak, ,dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan (Blok III A3.1, III A3.2, III A3.3, III A3.4 dan III A2.5). • Periksa jumlah masing-masing rincian dari Blok III A3.1, III A3.2, III A3.3, III A3.4 dan III A2.5. • Jika terjadi selisih antara total dan jumlah rincian, maka nilai yang dijadikan pedoman adalah nilai totalnya BACK

  11. Blok IV Pendapatan • Blok ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan ten-tang realisasi belanja pemerintah provinsi/kabupaten /kota (untuk K-1 dan K-2) atau rencana anggaran belan-ja pemerintah provinsi /kabupaten /kota (untuk APBD-1 dan APBD-2). • Pastikan satuan pada isian daftar dalam ribuan rupiah. • Total belanja daerah merupakan jumlah belanja tidak langsung dan belanja langsung • Total belanja daerah merupakan jumlah belanja pega-wai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belan-ja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga (Blok IV B 1.1, IV B 1.2, IV B 1.3, IV B 1.4, IV B 1.5, IV B 1.6, IV B 1.7, IV B 1.8). LANJUT

  12. Blok IV Pendapatan (lanjutan) • Periksa jumlah masing-masing rincian dari Blok IV B 1.1, IV B 1.2, IV B 1.3, IV B 1.4, IV B 1.5, IV B 1.6, IV B 1.7, IV B 1.8. • Total belanja langsung merupakan jumlah belanja pega-wai, belanja barang & jasa, dan belanja modal (Blok IV B 2.1, IV B 2.2, dan IV B 2.3). • Periksa jumlah masing-masing rincian dari Blok IV B 2.1, IV B 2.2, dan IV B 2.3. • Jika terjadi selisih antara total dan jumlah rincian, maka nilai yang dijadikan pedoman adalah nilai totalnya. BACK

  13. Blok V Belanja Menurut Fungsi • Blok ini berisi realisasi belanja pemerintah provinsi/kabu-paten /kota (untuk K-1 dan K-2) atau rencana anggaran belanjanya (untuk APBD-1 dan APBD-2) menurut fungsi pengeluarannya. • Pastikan satuan pada isian daftar dalam ribuan rupiah. • Total belanja menurut fungsi merupakan jumlah seluruh belanja dari belanja pelayanan umum, ketertiban keama-nan sampai belanja perlindungan sosial. • Total Belanja Menurut Fungsi = Belanja Langsung + Belanja Tak Langsung • Periksa jumlah masing-masing rincian dari blok V C1, blok V C2 sampai blok V C9 . • Jika terjadi selisih antara total dan jumlah rincian, maka nilai yang dijadikan pedoman adalah nilai totalnya. BACK

  14. Blok VI Pembiayaan • Blok ini berisi keterangan tentang realisasi pembiayaan pemerintah provinsi/kabupaten/kota (untuk K-1 dan K-2) atau rencana pembiayaan pemerintah provinsi /kabupaten /kota (untuk APBD-1 dan APBD-2). • Pastikan satuan pada isian daftar dalam ribuan rupiah. • Total pembiayaan daerah merupakan jumlah peneri-maan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan (pengu-rang) dan sisa lebih anggaran tahun berkenaan. • Periksa jumlah masing-masing rincian dari blok VI D1, blok VI D2 sampai blok VI D3 . • Jika terjadi selisih antara total dan jumlah rincian, maka nilai yang dijadikan pedoman adalah nilai totalnya. BACK SKEMA

  15. ENTRY DATA • Proses entry data realisasi keuangan provinsi (K-1) dan anggarannya (APBD-1) dikompilasi dalam 1 lembar kerja atau dalam 1 file. • Proses entry data realisasi keuangan kabupaten /kota (K-2) dan anggarannya (APBD-2) dilaku-kan dalam lembar kerja dan file terpisah. • Proses entry data mencakup seluruh isian blok I sampai dengan blok VI baik total, rincian dan sub rincian. • Jika data rincian tidak ada, maka isian yang dientry sesuai dengan isian daftar yang masuk yaitu nilai sub totalnya. SKEMA LANJUT

  16. SAMPEL ENTRY DATA K-1 & APBD-1 LANJUT

  17. SAMPEL ENTRY DATA K-2 & APBD-2 RINCIAN TERISI LENGKAP RINCIAN TERISI TIDAK LENGKAP SKEMA BACK

  18. VALIDASI • Proses entry data dilakukan untuk melihat ada-nya konsistensi jumlah total dan sub total dari rincian. Validasi juga melihat konsistensi jumlah agregat nasional terhadap isian masing-masing daerah dalam periode yang sama. • Dalam proses validasi, dilakukan ekstrapolasi rincian yang tidak lengkap isiannya (hanya terisi sub total atau totalnya saja). • Ekstrapolasi dilakukan dengan melihat series data tahun-tahun sebelumnya. LANJUT SKEMA

  19. FORMULA EKSTRAPOLASI Penjelasan : • Untuk mengestimasi data rincian tahun ke-t, maka digunakan data t-1 dan t-2. • Faktor pengali yang dipakai adalah data sub total atau total tahun ke-t. • Contoh Data rincian : Pajak Hotel Data sub total : Pajak Daerah SKEMA BACK

  20. TABULASI • Proses tabulasi dilakukan setelah validasi datanya clear (konsisten). • Sebelum dilakukan tabulasi, nilai hasil penghitungan (formula) diubah menjadi value sehingga data-data tidak berubah ketika dilakukan pemindahan format lembar kerja ke format tabulation plan yang sudah disiapkan. • Dengan menggunakan program excel, dilakukan pengisian tabel-tabel yang sudah disiapkan dengan cara link antar sheet maupun antar file. LANJUT SKEMA

  21. CONTOH HASIL TABULASI LANJUT

  22. CONTOH HASIL TABULASI LANJUT

  23. CONTOH HASIL TABULASI LANJUT

  24. CONTOH HASIL TABULASI SKEMA BACK

More Related