1 / 36

ISU KEHUTANAN TERKINI DAN PERAN PENELITIANNYA

ISU KEHUTANAN TERKINI DAN PERAN PENELITIANNYA. Hariadi Kartodiharjo Mataram , Februari 2014. M a t e r i D i s k u s i. Pemetaan Isu Kehutanan Metodologi Penelitian 2.1. Cara Melihat Fakta 2.2. Fakta dan Masalah Pertanyaan Penelitian: Pertanyaan Siapa ?

swain
Download Presentation

ISU KEHUTANAN TERKINI DAN PERAN PENELITIANNYA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ISU KEHUTANAN TERKINIDAN PERAN PENELITIANNYA HariadiKartodiharjo Mataram, Februari 2014

  2. M a t e r i D i s k u s i • PemetaanIsuKehutanan • Metodologi Penelitian 2.1. Cara MelihatFakta 2.2. Fakta dan Masalah • Pertanyaan Penelitian: Pertanyaan Siapa ? • Pengembangan Penelitian: Politik Adopsi Pengetahuan • CatatanAkhir

  3. Pemetaan Isu Kehutanan 1 Kondisi Pengelolaan Kawasan Hutan Nasional, 2011

  4. PERIZINAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA Total IUP : 10.909 STATUS 26 SEPTEMBER 2013 P. KALIMANTAN KK : 9 PKP2B : 61 IUP logam : 741 IUP non logam&batuan : 406 IUP batubara : 2.686 P. SULAWESI KK : 10 IUP logam : 1.071 IUP non logam &batuan : 395 IUP batubara : 107 P. SUMATERA KK : 11 PKP2B : 15 IUP logam : 1,499 IUP non logam&batuan : 543 IUP batubara : 989 KEP.MALUKU KK : 2 IUP logam : 402 IUP non logam &batuan : 22 IUP batubara : 12 P.JAWA KK : 1 IUP logam : 302 IUP non logam&batuan : 1,025 IUP batubara : 6 P. PAPUA KK : 7 IUP logam : 113 IUP non logam &batuan : 7 IUP batubara : 118 PKP2B = 79 KK = 39 IUP mineral logam = 4.454 IUP non logam & batuan = 2.520 IUP Batubara =3.903 P. BALI DAN NUSA TENGGARA KK : 2 IUP logam : 339 IUP non logam&batuan : 125 IUP batubara : 1

  5. IZIN USAHA PERTAMBANGAN YANG TUMPANG TINDIH DENGAN KAWASAN HUTAN LINDUNG Sumber: Ditjen Minerba, 2013

  6. Sumberdaya Air, MenPU, 2013

  7. Air Maya ProdukHasilPertanian2010 MenurutPulauUtama Indonesia Sumber: KemenPU, 2013

  8. SDA & LH Pendukung Utama Sumber Penghidupan Penduduk Miskin

  9. Bencana, 1815-2012 (BNPB, 2013)

  10. Kondisi Alokasi Pemanfaatan Hutan, 2013 Sumber: PermenHut No. 49/2011 Sumber: Kemenhut, 2013

  11. Indeks Tata Kelola • Indeks rata-rata agreggat PGA keseluruhan 2,33 (maks 5); • Nilai rata-rata Pusat—Propinsi—Kab: 2,78—2,39—1,80; • Tinggi-rendah: Kalbar, Kalteng, Sulteng—Musi Rawas, Ketapang, Kapuas Hulu. Sumber: UNDP, 2013

  12. Peran Isu Tata kelola konflik open akses • Pusat: • Peningkatan kapasitas dapat menaikkan indeks isu Hukum& Kebijakan terkait hak dan kelola tetapi belum diikuti peningkatan kinerjanya; • Isu utama: open akseskawasanhutan dan konflik. • Propinsi: • Isuutama: rendahnya indeks penegakan hukum dan tingginya biaya transaksi; Pusat I S U P G A biaya transaksi penegakan hukum Sumber: UNDP, 2013 Propinsi I S U P G A

  13. Identifikasi Penyalah-gunaan Wewenang Kishor and Damania, 2007. Crime and Justice in garden of eden: Improving governance and corruption reducing corruption in the forestry sector. World Bank. KPK, 2013. KajianSistemPerizinan di Sektor SDA: KasusKehutanan. Jakarta • Kebijakan umum • Membuat kebijakan untuk pemusatan power (timber baron) • Membuat kebijakan untuk keuntungan pihak tertentu (rent-seizing) • Suap-peras untuk pengesahan akuntasi publik perusahaan • Pemberian Izin • Suap-peras untuk memperoleh izin (peta, rekomendasi, penetapan) • Petugas mengurus izin untuk kolega/familinya • Pelaksanaan Izin • Suap-peras untuk mendapatkan pengesahan penebangan, penebangan di luar blok-di lokasi terlarang, jumlah melebihi AAC, perpanjangan izin • Suap-peran untuk kesalahan hitung dan ukur hasil hutan • Perdagangan Hasil Hutan • Suap-peras untuk kelancaran angkutan kayu • Suap-peran untuk memperoleh sertifikasi hasil hutan

  14. Pemetaan Isu Hutan Nasional & Kontestasi Kepentingan/ Discources: Perubahankebijakan = counter discources Forest administration vs Elite consolidated power Kebijakan, Kapasitas Lembaga, KPH, Hub masy, Perizinan, Pengukuhan, Teknik-Teknologi, Pasar-Ekonomi HUTAN TATA KELOLA: Soal birokrasi & korupsi INDUSTRI EKSTRAKTIF KETIMPANGAN ALOKASI MANFAAT AIR PANGAN KEMISKINAN KONFLIK SOSIAL Conservationist vs Extractive Industry/Developmentalist Eco-populist vs Developmentalist

  15. Pemetaan Isu TEMATIK: HHBK Forest administration vs Elite consolidated power Kebijakan, Kapasitas Lembaga, KPH, Hub masy, Perizinan, Pengukuhan, Teknik-Teknologi, Pasar-Ekonomi HUTAN-HASIL HUTAN NON KAYU TATA KELOLA: Soal birokrasi & korupsi HAK DAN AKSES KETIMPANGAN ALOKASI MANFAAT EKONOMI KELUARGA TEKNOLOGI KEMISKINAN KONFLIK SOSIAL Conservationist vs Extractive Industry/Developmentalist Eco-populist vs Developmentalist

  16. Agenda NKB -12 Kementerian /Lembaga, Koord. KPK & UKP42013-2015 Agenda One Map, Klaim & Verifikasi, Review KebijakanPerizinan

  17. REKAP TOTAL RENAKSI OLEH K/L Sumber: KPK, 2013

  18. RAPATKONSOLIDASI Tim NKB 12 KL Penyelesaian Agenda B09/Sept, 2013 Jakarta 11-12 Okt 2013 Sumber: Tim Koordinasi dan Supevisi Monitoring dan Evaluasi NKB 12 KL

  19. Metodologi Penelitian 2 2.1. Cara Memandang Fakta

  20. Bagaimana menjelaskan apa FAKTA itu ? Apa yang harus dilakukan? (natural science) Dapatkah hal tersebut dilakukan? (social science) Siapa yg melakukan dan mendapat manfaat? (social science)

  21. Hubungan Saling Tergantung Struktur-Institusi-Peraturan-Hukum Penetapan jenis & jarak tanam Teknologi pengolahan hasil hutan Hubungan antar orang & kelayakan ekonomi Hanya pengusaha besar yg dapat akses ?? Skala ekonomis ukuran besar – modal besar Siapa yang mendapat hak dan akses?

  22. FAKTOR PENENTU PERILAKU Apabila perilakunya merusak atau tidak merusak sumberdaya alam? NILAI, BUDAYA KEMAM- PUAN PERA- TURAN HARGA, PASAR 2.2. Fakta dan Masalah Kebijakan ”Pussycat, pussycat, where have you been? I have been to London to see the Queen. Pussycat, pussycat what did you there? I saw a little mouse under a chair.” Antony Jay – Parson, 2005 MASALAH: Pilihan rasional transitif  Pilihan Kolektif (Dunn, 2000)

  23. Rasional: Apa dasarnya? • Rasionalitas teknis: pilihan efektif • Rasionalitas ekonomis: pilihan efisien • Rasionalitas sosial: diterima masyarakat • Rasionalitas hukum: legalitas • Rasionalitas substantif: kombinasi ke-4 di atas. Rasionalitas Komprehensif Dalil Kemustahilan Arrow Pilihan rasional transitif  Pilihan Kolektif Sumber: Dunn (2000).

  24. KINERJA Misal: Income Masy. FAKTA FAKTA (ABSTRAK)  DNG KONSEP TTN  DIKENALI MASALAHNYA

  25. “Masalah” • Kebijakan adalah soluasi atas masalah. Kebijakan seringkali tidak efektif akibat tidak cermat dalam merumuskan masalah. Kebijakan sebagai obat seringkali tidak manjur bahkan mematikan, akibat diagnosa masalah atau penyakitnya keliru. • Masalah sebenarnya tidak terkait dengan obyek (hutan, tambang, pesisir, dll), melainkan terkait dengan subyek (pelaku). Masalah, oleh karena itu, terletak pada pelaku-pelaku yang dalam kesehariannya mengambil keputusan sebagai dasar bertindak. Masalah diturunkan dari kerangka pikir (policy analyst) dan diikat oleh ketidak-kemampuan (subyek). • Masalah adalah subyektif (Dunn, 2000).

  26. SITUASI MASALAH DAN MASALAH(Perlu diketahui metoda penetapan masalah kebijakan)

  27. PERTANYAAN PENELITIAN: Pertanyaan Siapa? 3 • PERTANYAAN SIAPA? • Peneliti atau Subyek lain? • APA YANG DITANYAKAN? • Teknologi, ekonomi, sosial, hukum, politik, kelembagaan? What, Why? • APAKAH PERTANYAANNYA BENAR? • Peneliti atau Subyek Lain?

  28. Peneliti vs Subyek Penelitian PENELITIAN FENOMENOLOGI INTER-SUBYEKTIF Interpretasi FAKTA oleh SUBYEK Penelitian (EMIK) MEMAHAMI, Why PENELITIAN POSITIVISTIK OBYEKTIF Kebenaran ilmiah Interpretasi FAKTA oleh PENELITI (ETIK) PENJELASAN HUBUNGAN Y=fX FAKTA/ KE-BENAR-AN

  29. Politik Adopsi Pengetahuan 4

  30. RAPID: Research & Policy in Development The Political Context – political structures/processes, institutional pressures, prevailing concepts, policy streams and windows etc. • Lingkup: • Kredibilitas Riset • Jaringan • Proses Pembuatan Kebijakan • Pengaruh Eksternal Links between policy makers and other stakeholders, relationships, voice trust, networks, the media and other intermediaries etc The Evidence, credibility, methods, relevance, use, how the message is packaged and communicated, etc External Influences International factors, economic and cultural influences; etc SUMBER: Ben Ramalingan, 2005. Implementing Knowledge Strategies: Lessons from international development agencies. Working Paper 244. Overseas Development Institute 111 Westminster Bridge Road London SE1 7JD UK

  31. Konsep “Knowledge Strategy” • Produksi pengetahuan baru dalam organisasi (penelitian, pembuatan kebijakan) dari “knowledge management” • Sharing pengetahuan membangunan jaringan dan manajemen internal: “tools used for translation, conversion, filtering and two-way communication” • Penyimpanan pengetahuan  intranets, search engines, content management systems (CMSs), electronicpublishing systems, project archiving, dll. • Penggunaan pengetahuan baru standar proposal secara substansial.

  32. Cara Berfikir Pembuat Kebijakan • Pilihan rasional • Bounded rationality • Narasi-kepentingan-pilihan informasi-asumsi kausalitas • Counter narrative

  33. Kedekatan dengan “Subyek Riset” • Konteks • Kenali pelaku • Menanggapi permintaan • Pelajaran dari kasus • Praktis • Membangun kredibilitas • Legitimasi meningkatkan dampa • Komunikasi nyata • Membangun jaringan

  34. Catatan Akhir: Implikasi bagi Litbang 5 • Perubahankebijakanadalahperubahan nilai-nilai (values) dan cara pikir; • Insentif dan prasyarat diperlukanbagiperubahan: • Strategi komunikasi—narasi—jaringan • Menghimpun informasi—perencanaan—usaha: • Street level bureaucracy • Harmoni hubungan peneliti—pembuatankebijakan—pressure groups: • Aktor-narasi-kepentingan-policy space

  35. Organisasi Penelitian MENENTUKAN MASALAH/FOKUS PENELITIAN PEMBAGIAN OBYEK PENELITIAN KEBUTUHAN/ MASALAH SUBYEK

  36. T e r i m a k a s i h

More Related