HUKUM TATA NEGARA

1. HUKUM TATA NEGARA PENGANTAR HUKUM INDONESIA M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn.

2. 1. DEFINISI 2. OBYEK HTN 3. SUMBER HTN 4. ASAS-ASAS HTN 5. SEJARAH KETATANEGARAAN 6. PROSES AMANDEMEN UUD 1945 7. SUPRA DAN INFRA STRUKTUR 8. OTONOMI DAERAH HUKUM TATA NEGARA

3. (1) D E F I N I S I

4. ISTILAH HUKUM TATA NEGARA • Constitutional Law (State Law) dalam bahasa Inggris • Droit Contitutionalle dalam bahasa Perancis • Staatrecht dalam bahasa Belanda

5. DEFINISI • Hukum Tata Negara adalah : “sekumpulan peraturan hukum yang mengatur Organisasi Negara, Hubungan antar alat kelengkapan negara dalam garis horisontal dan vertikal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya”.

6. (2) OBYEK HUKUM TATA NEGARA

7. OBYEK HUKUM TATA NEGARA • Obyek HTN adalah negara • HTN akan mempelajari tentang organisasi negara (susunan, tugas, hak, wewenang dan pembagian kerja antar lembaga negara) yang di dalamnya meliputi bahasan tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan pembagian wilayah. • Hubungan horisontal alat kelengkapan negara yang akan membahas tentang lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tentang hubungan vertikal yang akan membahas pembagian wilayah dan hubungan pusat-daerah. • Warga Negara yang akan membahas tentang asas-asas kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia.

8. (3) SUMBER HUKUM TATA NEGARA

9. SUMBER HUKUM • Segala apa yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan bersifat memaksa yaitu jika di langgar akan menimbulkan sangsi

10. SUMBER HUKUM TATA NEGARA DALAM ARTI FORMAL/KENBORN • Hukum Tertulis Yaitu hukum hasil pekerjaan perundang-undangan dari berbagai badan yang berwenang. Wujudnya UU, PP, perjanjian, dll. • Hukum Adat Yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan sehari-hari rakyat yang di akui oleh penguasa. Misal ; Ketentuan hukum mengenai swapraja (kedudukan, struktur pmerintahan organisasi jabatan.

11. SUMBER HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA • Hukum Tertulis (UU No 10 Tahun 2004 pasal 7) • Hukum Adat • Yurisprudensi  Kumpulan keputusan pengadilan mengenai persoalan ketatanegaraan • Ajaran-ajaran tentang Hukum Tata Negara

12. (4) ASAS - ASAS HUKUM TATA NEGARA

13. (1) AZAS NEGARA KESATUAN

14. Negara Kesatuan • Negara Kesatuanyaitu  suatu bentuk negara dimana untuk mengatur daerah berada di tangan pusat, terdapat hubungan antara pusat dan daerah kepala negara dan konstitusi hanya tunggal kedalam dan keluar merupakan satu kesatuan • Azas-azas Umum Negara Kesatuan : 1. Desentralisasi 2. Dekonsentrasi 3. Tugas Pembantuan (Medebewind)

15. Desentralisasi • Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Ps. 1 Angka 7 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) • Desentralisasi merupakan salah satu asas pemencaran kewenangan pada Negara Kesatuan • Desentralisasi melahirkan Daerah Otonom • Kewenangan yang diberikan kepada daerah menjadi Isi Otonomi Daerah

16. Dekonsentrasi • Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. (Ps. 1 Angka 8 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) • Urusan pemerintahan dengan pelimpahan kewenangan dari pusat kedaerah yang disertai dengan pendanaan, sumberdaya manusia dan lainnya.

17. Tugas Pembantuan (Medebewind) • Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. (Ps. 1 Angka 9 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) • Urusan pemerintahan, perintah pelimpahan dari pusat kepada daerah.

18. (2) AZAS NEGARA HUKUM

19. Unsur dalam Negara Hukum: • Hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. • Norma objektif atau disebut hukum tidak hanya memenuhi syarat formal namun secara substantif harus adil dan responsif.

20. Alasan mendasar negara dijalankan berdasarkan hukum: • Kepastian Hukum • Tuntutan perlakuan yang sama • Legitimasi demokratis • Tuntutan akal budi.

21. Ciri-ciri Negara Hukum • Menurut Franz Magnis Suseno, Ciri-ciri negara hukum:  kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif berdasarkan UUD yang menjamin HAM dan pembagian kekuasaan

22. Ciri-ciri Negara Hukum menurut International Comission of Jurists di Bangkok 1965: • Perlindungan konstitusional, yaitu adanya jaminan HAM dalam konstitusi dan prosedur memperoleh perlindungan HAM. • Badan kehakiman yang bebas dan mandiri • Pemilu yang bebas • Kebebasan menyatakan pendapat • Kebebasan berserikat • Adanya pendidikan kewarganegaraan

23. Rechsstaat • Rechsstaat di mulai abad 19 di Jerman, • Karakteristiknya : • Berangkat dari perjuangan menentang absolutisme (revolusioner) • Kontinental (civil law) • Administratif • Ciri-ciri Rechsstaat : • Adanya Undang-undang Dasar • Adanya pembagian kekuasaan negara • Adanya pengakuan Hak-hak kebebasan Rakyat • Ciri-ciri Rechtsstaat (Menurut Stahl): • Perlindungan terhadap HAM • Pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM • Pemerintahan berdasarkan peraturan • Adanya peradilan administrasi

24. Lanjutan ….. Rechsstaat • Burkens  Syarat Rechsstaat : • Asas legalitas • Pembagian kekuasaan • Perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar • Pengawasan peradilan • Rechsstaat, terbagi menjadi : • Liberal – Rechsstaat • Sociale – Rechsstaat

25. Lanjutan ….. Rechsstaat • Prinsip Dasar liberal – Rechsstaat • Pemisahan Negara dan masyarakat sipil • Adanya jaminan atas hak-hak kebebasan sipil • Asas legalitas • Birokrasi dan Kekuasaan kehakiman yang netral • Perlindungan Hukum bagi rakyat • Pembagian kekuasaan • Prinsip Dasar Sociale – Rechsstaat • Perlindungan terhadap hak sosial, ekonomi dan hak budaya • Asas publik diartikan berbasis masyarakat • Asas legalitas • Kepentingan Seluruh Masyarakat

26. Konsep The Rule of Law : • The Rule of law : A.V Dicey 1885 di Inggris. • Makna The Rule of law :  Supremasi absolut  Persamaan di hadapan hukum  Hukum Konstitusi adalah konsekwensi dari hak-hak individu • Ciri-ciri the rule of law (menurut AV Dicey) ;  Supremasi aturan-aturan hukum  Kesamaan kedudukan di depan hukum  Jaminan perlindungan HAM

27. BENTUK-BENTUK NEGARA HUKUM • NEGARA HUKUM FORMAL • Negara hukum formal berkembang pada abad XIX • Menitik beratkan pada indiviadualisme • Pemerintah sebagai nachwachtersstaat (penjaga malam) yang tugas melaksanakan keputusan-keputusan parlemen yang dituangkan dalam undang-undang. • Pemerintah dituntut untuk pasif dan hanya sebagai wasit atau pelaksana berbagai keinginan rakyat yang dituangkan dalam undang-undang agar tidak terjadi absolutisme. • Akibat dari negara formal ini adalah kesenjangan ekonomi dan sosial. • NEGARA HUKUM MATERIIL • Pertengahan abad XX muncul gagasan negara hukum materiil (welfare state). • Pemerintah justru bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya • Pemerintah turut campur dalam kegiatan masyarakat dan tidak boleh pasif.

28. (3) AZAS DEMOKRASI

29. Bilamana Suatu Negara Dikatakan Menjalankan Demokrasi ? Jika : • Adanya kebebasan membentuk perkumpulan • Adanya kebebasan menyatakan pendapat • Adanya hak suara dalam pemilu • Adanya kesempatan untuk di pilih untuk menduduki jabatan tertentu • Terdapat berbagai sumber informasi • Adanya pemilihan yang bebas dan jujur • Kebijakan lembaga negara tergantung kehendak rakyat.

30. Ciri Negara Demokratis (Afan Gaffar) : • Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat • Penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggungjwab • Adanya partisipasi langsung atau tidak langsung • Rotasi Kekuasaan • Pemilu • Kebebasan di jadikan hak-hak dasar manusia.

31. Asas-asas demokratis yang melandasi Negara Hukum : • Asas hak-hak politik • Asas mayoritas • Asas perwakilan • Asas pertanggungjawaban • Asas publik

32. (5) SEJARAH KETATANEGARAAN

35. (6) PROSES AMANDEMEN UUD 1945 Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn

36. Perubahan Paradigma • Desentralistik untuk mengubah paradigma sentralistik • Demokratisasi untuk mengubah paradigma otoritarian • Pluralistik untuk mengubah paradigma unifomitas yang integralistik • Paritisipatif untuk mengubah paradigma state oriented.

37. Kelemahan Amandemen • Tidak mampu menggagas perubahan yang partisipatif, shg elitis. • Menjadi pertarungan elit politik/kelompok. • Tidak dilakukan oleh para ahli, tetapi dominasi kelompok • Tidak memiliki content draf yang utuh sosok bernegara yang akan dibangun • UUD menjadi parsial, tdk konsisten

38. Periode Amandemen I/1999 • Membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat lembaga DPR. • Tidak ada pemikiran yang disepakati ketentuan mana yang akan dirubah selanjutnya dan sampai berapa tahap perubahan dilakukan

39. Periode Amandemen II/2000 • Otonomi daerah, Lbg Neg, Pemilu, HAM dan Hankam. Belum disepakati substansi perubahan berikutnya dan sampai berapa tahap dilakukan. • Disepakati 4 hal yang tidak akan dirubah, yaitu: bentuk NKRI, Sistem Presidensiil, Pemerintahan Republik dan Pembukaan UUD 1945.

40. Periode Amandemen III/2001 • Substansi diluar amandemen I dan II • Kesepakatan menghapuskan Penjelasan, ketentuan yang relevan ditarik kedlm pasal • Mtr yg tdk selesai ditampung dalam TAP IX/MPR/2001utk bahan amandemen ke IV • Kesepakatan Amandemen IV, sebagai tahap terakhir

41. Periode Amandemen IV/2002 • Ditujukan kepada materi yang tertampung dalam TAP No. IX/MPR/2001. • Sampai akhir masa persidangan terdapat substansi yang alot diperdebatkan, al: pasal 29 (akhirnya disepakati untuk tidak diubah), keberadaan MPR untuk dipertahankan atau dihapuskan, psl 33 yg akhirnya ditmbh 2 ayat

42. Pembentukan KK • Desakan pembentukan KK tak terelakkan • TAP I/MPR/2002, menjadi landasan • KK bertugas melakukan kajian komprehensif tentang perubahan UUD 1945

43. IMPLIKASI HASIL AMANDEMEN UUD 1945 TERHADAP KETATANEGARAAN

44. Kedaulatan: di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (ps 1 ay 2) • Kedaulatan dg membuka ruang partisipatif rakyat lebih luas • MPR tdk lagi pelaku Kedaulatan Rakyat sepenuhnya • MPR tdk lagi memilih Presiden, menetapkan GBHN dan meminta pertanggung jawaban Presiden • Anggt DPR, DPD dan Presiden dipilih secara langsung

45. Pemilihan Presiden Secara Langsung (Ps 6A) • Kedudukan Presiden kuat, karena dipilih langsung • Presiden dan Wapres dipilih dalam satu paket • Presiden tidak dapat dijatuhkan, kecuali melakukan tindak pidana sebagaimana diatur UUD

46. Review Substansi: Sistem Pemerintahan Masih Ambigu karena MPR masih memiliki kewenangan: • Memilih Wapres (bila terjadi kekosongan) • Memilih Presiden dan Wapres (jika mrk berhalangan tetap) • Memberhentikan atau menolak usulan pemberhentian Presiden meskipun telah ada keputusan Mahkamah Konstitusi

47. MPR terdiri atas anggota DPR & DPD yang dipilih melalui Pemilu (Ps 2 ay1) • Tidak ada lagi pengangkatan anggota DPR • Tidak ada lagi golongan fungsionil • Representasi lokal diwujudkan melalui DPD

48. Tidak ada C & B pada dua kamar lembaga perwakilan • DPR sebagai representation politik • DPD sebagai representation regional • DPD tidak memiliki kek legislatif • Peran DPD: hak inisiatif RUU tertentu, ikut membahas RUU tertentu, memberi pertimbangan RAPBN, pengawasan pelks UU tertentu

49. Otonomi Daerah • Otonomi seluas-luasnya (residu teori), berwujud keinginan mempertahankan NK dengan semangat federalistik • Harus ada representasi daerah yang kuat (DPD) melakukan kontrol kepada pusat pada saat pusat membuat kebijakan untuk kepentingan daerah • Msh bersifat multi tafsir dan tarik ulur dibidang kewenangan, SDN/A, Penghrgn thd Pluralistik, dan Penghrgn Kelembg Lokal

50. Kekuasaan Kehakiman: MA • Secara tegas menyebutkan 4 lingkungan peradilan, meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara • Tidak menyebutkan peradilan yang secara faktual ada dan kehadirannya dibutuhkan, misalnya Peradilan Niaga, Ad Hoc HAM, Pajak, KPPU, Syariyah (Aceh), Adat (Papua).