INSTRUMEN INTERNASIONAL DAN RINGKASAN UU HAM,UU PERLINDUNGAN ANAK,UU PENGADILAN ANAK tentang

1. INSTRUMEN INTERNASIONAL DAN RINGKASAN UU HAM,UU PERLINDUNGAN ANAK,UU PENGADILAN ANAK tentang ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Bahan dasar 2003 untuk Departemen Hukum dan HAM Dihimpun oleh A. HADI UTOMO DIVISI ADVOKASI ANAK YAYASAN BINA SEJAHTERA INDONESIA (BAHTERA) Jl. CijerahGg. Al Hidayah No. 40 RT 07/RW 04 Bandung 40213 Telp. (022) 600 1601 – 540 2588 – 750 8670 Fax. (022) 727 9320 e_mail : ybahtera@indosat.net.id “Pelatihan Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum” Departemen Sosial Republik Indonesia Hotel Grand Pasundan, Bandung 4 – 7 Maret 2009

2. INSTRUMEN INTERNASIONAL Tentang ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW) • The United Nations Standard Minimum Rules for Administration ofJuvenile Justice – the Beijing Rules (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak – Peraturan Beijing) • The United Nations Rules for the Protection ofJuvenile Deprived of their Liberty (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yangTerampas kebebasannya) • The United Nations Guidelines for the Prevention ofJuvenile Delinquency – the Riyadh Guidelines (Panduan PBB untuk Pencegahan Kenakalan Anak – Panduan Riyadh)

3. PRINSIP-PRINSIP UMUM KHA(Konvensi Hak-hak Anak)(di-ratifikasi melalui Keppres No 36/1990)(di-adopsi ke dalam UUPA pada pasal 2) 2 Non Diskriminasi 12 Menghargai Pendapat Anak dalam: 3 The Best Interests of The Child * Lembaga Keluarga * Lembaga Masyarakat * Lembaga-lembaga Negara Dalam Proses Pembuatan Kebijakan * DPR,DPRD,Pemda * Yudikatif/Pengadilan (Sebagai Landasan Pembuatan Kebijakan Pemerintah) 6 Hak Hidup; Kelangsungan Hidup; Perkembangan

4. HUKUM/INSTRUMEN INTERNASIONAL YANG RELEVAN “ . . . . . Tak seorangpunboleh dicabut kebebasannyakecualiatas dasar dan sesuai prosedur yang diterapkan oleh hukum” (ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, pasal 9) “. . . . Tak seorangpunboleh ditangkap atau ditahansecara semena-mena . . . .” (ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, pasal 9 ayat 1)

5. KHA pasal 37 Menyatakan, Negara Wajibmemberikan Hak Anak atasperlindungan dari : • Siksaan, • Perlakuan lain maupun hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, • Hukuman Mati, • Hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan untuk bebas • Perampasan atas Hak secara tidak syah ataupun sewenang-wenang Semua bentuk penangkapan, penahanan atau pun pemenjaraan terhadap Anak, yang harus • Sesuai dengan Hukum • Digunakan sebagai upaya terakhir serta • Untuk masa waktu yang sesingkat mungkin

6. Lanjutan Pasal 37 KHA Persyaratan lebih lanjutbagi perlakuan terhadapsemua anakyang terampas kebebasannya : • Untuk diperlakukan secara manusiawi dan memperhatikan martabat anak • Dengan cara yang mempertimbangkan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan anak • Dipisahkan dari orang dewasa kecuali atas dasar kepentingan terbaik anak • Membina hubungan dengan keluarganyalewat surat dan kunjungan, kecuali untuk hal-hal khusus • Mendapatkan hak untuk mengakses bantuan hukum maupun bantuan lain yang diperlukan • Mendapatkan hak untuk membuktikan keabsahan atas Perampasan kebebasannya dihadapan pengadilan atau pihak lain yang berkompeten serta independen dan tidak memihak • Mendapatkan hak untuk mengambil keputusan atas tindakannya

7. KHA Pasal 40 • Menuntut tiap Negaramengembangkan sistem peradilan Anak yang khusus bagi Anak-anak, sesuai dengan pasal 1, sampai usia 18 tahun, dengan tujuan yang positif dan bukannya punitive/ menghukum • Rincian tentang Jaminan minimum bagi Anak dan menuntut agar negara : • Membuat batasan usia minimum atas tanggung jawab pelaku kejahatan • Menciptakan langkah-langkah untuk menangani anak-anak yang telah melanggar hukum pidana tanpa menggunakan proses peradilan (without resorting to judicial proceedings) • Menyediakan berbagai alternatif penanganan bagi perawatan yang bersifat Institusional

8. BEIJING RULES

9. I. Prinsip-prinsip Umum • Usia pertanggungjawaban Kriminal • Tidak terlalu rendah, mempertimbangkan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual • Tujuan-tujuan Peradilan bagi Anak • Proporsionalitas antara pelanggaran hukumnya dengan pelanggar hukumnya • Ruang Lingkup Diskresi • Diperbolehkan di seluruh tahap peradilan Beijing Rules

10. Hak-hak Anak • Praduga tak bersalah • Hak untuk diberitahu akan tuntutan terhadapnya • Hak untuk tetap diam • Hak akan Pengacara • Hak akan kehadiran orangtua atau wali • Hak untuk menghadapi dan memeriksa silang saksi-saksi • Hak untuk naik banding • Perlindungan Privasi • Tidak ada publikasi yang tidak pantas • Tidak ada proses pen”cap”an Beijing Rules

11. II. Pengusutan dan Penuntutan • Kontak Awal • Diversi (Pengalihan) • Menangani anak tanpa menggunakan pengadilan formal • Lembaga-lembaga yang diberi kuasa untuk memutuskan perkara-perkara seperti itu dalam kewenangan diskresinya • Diskresi digunakan di setiap tahap dari proses • Program-program pelayanan masyarakat untuk diversi • Spesialisasi dalam Kepolisian • Penghindaran penahanan sebelum pengadilan Beijing Rules

12. III. Ajudikasi dan Disposisi • Pihak yang Berwenang untuk Ajudikasi • Penasihat Hukum, Orangtua, dan Wali • Laporan Pemeriksaan Sosial • Prinsip-prinsip dalam ajudikasi dan disposisi • Proporsional • Pembatasan kebebasan pribadi anak hanya setelah pertimbangan seksama dan sebagai kemungkinan terakhir • Kehilangan kebebasan pribadi hanya untuk tindakan serius dan melibatkan kekerasan terhadap orang lain • Kesejahteraan anak adalah pertimbangan utama • Hukum mati tidak dapat dikenakan • Tidak mendapat hukuman badan • Kekuasaan pihak berwenang untuk mengakhiri proses peradilan setiap saat Beijing Rules

13. Ragam Langkah Disposisi • Perawatan, bimbingan, dan pengawasan • Hukuman percobaan • Pelayanan masyarakat • Denda, ganti rugi, dan pemulihan • Penanganan lanjutan • Penyuluhan kelompok • Perawatan orangtua asuh, tinggal dan hidup di kelompok masyarakat atau tempat pendidikan lainnya • Perintah relevan lainnya • Penahanan dan penempatan pada Lembaga Pemasyarakatan harus merupakan upaya yang paling terakhir dan untuk waktu yang paling singkat • Penundaan yang tidak perlu harus dihindari • Pencatatan atau Data • Rahasia dan tertutup • Kebutuhan Profesionalisme dan Pelatihan Beijing Rules

14. IV. Perlakuan Non-Institusional • Pelaksanaan yang efektif dari disposisi • Ketentuan mengenai bantuan yang diperlukan • Penggalangan relawan-relawan dan pelayanan masyarakat lainnya Beijing Rules

15. V. Perlakuan Institusional • Tujuan Perlakuan Institusional • Perawatan, perlindungan, pendidikan, dan keterampilan khusus • Membantu anak agar dapat berperan secara sosial konstruktif dan produktif di masyarakat • Dipisahkan dari orang dewasa • Perhatian khusus bagi anak perempuan • Standard Minimum Perlakuan bagi Anak yang Kehilangan Kebebasannya • Usaha yang sering dan sedini mungkin untuk melakukan pembebasan bersyarat • Pengaturan semi institusional Beijing Rules

16. VI. Riset, Perencanaan, Perumusan Kebijakan dan Evaluasi • Riset diperlukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan kebijakan yang efektif • Pengkajian ulang terhadap kecenderungan- kecenderungan dan masalah-masalah tentang pelanggaran hukum oleh anak • Mekanisme riset evaluatif yang teratur dalam sistem peradilan anak • Sistematis sebagai bagian yang integral dari upaya pembangunan nasional Beijing Rules

17. Beijing Rules (Pasal 11): 11.1 Apabila perlu, pertimbangan harus diberikan kepada pejabat yang berwenang untuk menangani anak pelaku tindak pidana tanpa meng- ikuti proses peradilan 11.2 Polisi, jaksa, atau Lembaga lain yang me- nangani kasus anak-anak nakal harus diberi kewenangan untuk menangani kasus terse- but dengan kebijakan mereka tanpa melalui peradilan formal, sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam tujuan sistem hukum yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas dalam ketentuan lain. Diversi – Beijing Rules

18. 11.3 Setiap diversi yang melibatkan penyerah- an kepada masyarakat atau pelayanan lain yang dipandang perlu, membutuhkan persetujuan anak, atau orang tua, atau walinya. Keputusan untuk mengalihkan kasus harus tunduk pada peninjauan kembali pejabat yang berwenang pada prakteknya. 11.4 Untuk mempermudah disposisi kebijakan kasus-kasus anak, upaya-upaya harus dilakukan untuk mengadakan program masyarakat seperti pengawasan dan panduan secara temporer, restitusi, dan kompensasi kepada korban. Diversi – Beijing Rules

19. Penjelasan Pasal 11 Beijing Rules Diversi – Beijing Rules

20. Diversi – Beijing Rules

21. D I V E R S I

22. Diversi adalah : Pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat Diversi

23. Tujuan dari Diversi yaitu : 1. Untuk menghindari penahanan 2. Untuk menghindari cap/label sebagai penjahat 3. Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku 4. Agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya 5. Untuktidak melakukan pengulangan tindak pidana 6. Untuk mencegahmemajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal. 7. Program Diversi juga akan menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan 8. Lebih lanjut program ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut. Diversi

24. Program-program Diversi dapat menjadi bentuk keadilan restoratif, bila : • Mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya • Memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengganti kesalahan yang dilakukannya dengan berbuat kebaikan bagi si korban • Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses • Memberikan kesempatan bagi pelaku untuk dapat mempertahankan hubungan keluarga • Memenuhi kebutuhan mereka yang dirugikan oleh tindak pidana • Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana Diversi

25. CONTOH-CONTOH PROGRAM DIVERSI Diversi

26. Diversi

27. Diversi

28. Prinsip-prinsip Diversi • Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui bahwa ia telah melakukan tindakan tertentu Tentunya anda berpikir, akan lebih mudah apabila anda tidak bertindak untuk kepentingan terbaik bagi anak dengan memaksanya mengakui perbuatannya sehingga kasusnya dapat ditangani secara formal. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena hal ini melanggar hak-hak dasar dalam proses hukum. 2. Program diversi hanya digunakan terhadap anak yang mengakui bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan. Tapi ingat, tidak boleh ada pemaksaan 3. Pemenjaraan tidak dapat menjadi bagian dari Diversi. Mekanisme dan struktur diversi tidak mengijinkan pencabutan kebebasan dalam segala bentuk Diversi – Beijing Rules

29. 4. Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan (perkara harus dapat dilimpahkan kembali ke sistem peradilan formal apabila tidak ada solusi yang dapat diambil) 5. Adanya hak untuk memproleh persidangan atau peninjauan kembali. Anak harus tetap dapat mempertahankan haknya untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali. Diversi – Beijing Rules

30. Ketika seorang anak dialihkan dari proses formal, Polisi harus menjamin bahwa : • Anak mengerti hak-haknya • Anak dan orang tua/keluarga/walinya mengerti proses diversi yang berlangsung • Orang tua atau anggota keluarga terlibat dalam pengambilan keputusan untuk diversi • Hak anak untuk dilimpahkan kembali ke pengadilan jika program ini tidak berhasil dilaksanakan Diversi – Beijing Rules

31. RIYADH GUIDeLINE

32. I. Ruang Lingkup Pedoman • Diinterpretasi dan diimplementasikan dalam kerangka luas : • Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia • Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Kebudayaan • Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik • Deklarasi Hak-hak Anak dan Konvensi Hak Anak • Beijing Rules • Instrumen dan norma lain yang berkaitan dengan hak, kebutuhan, dan kesejahteraan seluruh anak. • Diimplementasikan dalam konteks kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masing-masing negara Riyadh Guideline

33. II. Pencegahan Umum • Rencana pencegahan secara menyeluruh diatur pada setiap tingkat pemerintahan • Perumusan yang jelas tentang tanggung jawab badan-badan, institusi-institusi, dan petugas- petugas yang terlibat • Mekanisme koordinasi yang memadai diantara lembaga pemerintah dan non- pemerintah ( LSM/ORNOP ) • Metode yang efektif mengurangi peluang untuk melakukan tindak pidana • Kerjasama erat diantara semua pihak, pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat ( LSM/ORNOP ) • Adanya petugas khusus di semua tingkatan penanganan Riyadh Guideline

34. MASYARAKAT PENDIDIKAN KELUARGA MEDIA MASA KEBIJAKAN SOSIAL “RIYADH GUIDELINE” III. Sosialisasi Riyadh Guideline

35. III. A. Proses Sosialisasi KELUARGA • Prioritas Utama pada kebutuhan dan Kesejahteraan Keluarga dan semua anggotanya • Pemerintah menetapkan kebijakan yang kondusif untuk membesarkan anak dalam lingkungan keluarga dan stabil dan mapan • Pertimbangan tentang adopsi dan pemeliharaan oleh orang tua angkat • Mencegah perpisahan anak dengan orangtuanya • Mengakui peran, tanggung jawab, partisipasi, dan kerjasama anak di masa yang akan datang Riyadh Guideline

36. III. B. Proses Sosialisasi PENDIDIKAN • Pengajaran nilai-nilai dasar dan pengembangan penghormatan terhadap identitas dan pola kebudayaan masing-masing anak • Pemajuan dan pengembangan kepribadian, kecakapan, dan kemampuan mental serta fisik anak menuju potensi maksimalnya • Keterlibatan anak sebagai peserta aktif dan efektif dalam proses pendidikan • Menerapkan aktivitas yang mendorong rasa identitas dengan dan kebersamaan terhadap sekolah dan masyarakat • Mendorong anak untuk mengerti dan menghormati perbedaan pendapat dan pandangan, kebudayaan dan lain-lain • Dukungan yang positif terhadap penghindaran dari perlakuan salah dan penghukuman yang keras Riyadh Guideline

37. Sistem pendidikan kerjasama dengan orang tua, organisasi masyarakat, dan badan-badan yang terkait dengan aktivitas anak • Pemeliharaan dan perhatian khusus bagi anak yang menghadapi resiko sosial • Bantuan khusus bagi anak yang mengalami kesulitan memenuhi prasyarat di sekolah dan terancam putus sekolah Riyadh Guideline

38. III. C. Proses Sosialisasi MASYARAKAT • Fasilitas khusus bagi anak yang tidak lagi dapat tinggal di rumah atau tidak mempunyai rumah tinggal • Organisasi relawan yang menyediakan pelayanan bagi anak harus diberikan dukungan dana dan lainnya oleh pemerintah dan institusi lain Riyadh Guideline

39. III. D. Proses Sosialisasi MEDIA MASSA • Media di dorong agar lebih menampilkan sumbangan positif anak kepada masyarakat • Meminimalisir tingkat tampilan pornografi, obat-obatan, dan kekerasan • Menghindarkan penayangan kekerasan dan eksploitasi yang tidak tepat • Menghindarkan penayangan yang merendahkan, terutama bagi anak, perempuan, dan hubungan antar pribadi, serta dorongan peran dan prinsip egaliter Riyadh Guideline

40. III. E. Proses Sosialisasi KEBIJAKAN SOSIAL • Badan-badan Pemerintah harus memberikan prioritas tinggi terhadap rencana dan program untuk anak / remaja • Perlakuan institusional bagi anak / remaja harus merupakan • Upaya terakhir Untuk jangka waktu yang paling singkat • Menyediakan kesempatan pendidikan penuh untuk membantu para orangtua yang tidak mampu membiayai anaknya • Kebijakan-kebijakan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena akan sangat mempengaruhi anak Riyadh Guideline

41. IV. Perundang-undangan dan Administrasi Peradilan Anak • Pemerintah agar menyusun dan menegakkan prosedur dan Undang- undang khusus dalam rangka memajukan dan melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak • Menyusun dan menegakkan perundang- undangan untuk pencegahan viktimasi, penyalahgunaan, eksploitasi, dan penggunaan anak-anak dalam kegiatan kriminal • Aparat penegak hukum dan lain-lain yang relevan harus mendapat- kan pelatihan agar dapat merespon kebutuhan khusus dari anak Riyadh Guideline

42. Mereka harus terbiasa dengan penggunaan semaksimum mungkin dari program dan kemungkinan upaya pengalihan anak dari sistem peradilan • Tidak seorang anak pun dikenai hukuman yang kejam dan meren- dahkan martabat, baik di rumah, sekolah, maupun institusi lain • Pelarangan dan kontrol terhadap akses anak pada senjata api • Pendirian lembaga independen untuk menjamin penegakan hak-hak anak • Perlindungan terhadap anak dari penyalahgunaan dan perdagangan obat Riyadh Guideline

43. V. Perundang-undangan dan Administrasi Peradilan Anak Upaya-upaya agar dilakukan dalam rangka memajukan, berdasarkan suatu multidisiplin dan interdisiplin, interaksi dan kordinasi diantara badan-badan dan pelayanan-pelayanan ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan, sistem peradilan, badan-badan remaja, masyarakat dan pembangunan, dan institusi relevan lainnya Riyadh Guideline

44. PERATURAN PBB Tentang PERLINDUNGAN BAGI ANAK YANG KEHILANGAN KEBEBASANNYA (“JDL”) Disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 45/133 Tanggal 14 Novembar 1990

45. I. PRINSIP-PRINSIP UMUM • Definisi “Perenggutan Kemerdekaan” adalah segala bentuk penahanan atau hukuman penjara apapun atau penempatan seseorang pada suatu tempat penahanan, dimana orang tersebut tidak diperkenan-kan pergi sesukanya, atas perintah suatu pihak kehakiman, administratif, atau pihak umum lainnya. • Tujuan Menetapkan standard minimum bagi perlindungan ANAK yang kehilangan kebebasannya dalam segala bentuk, yang konsisten dengan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar, dan bermaksud meniadakan pengaruh merugikan dari semua jenis penahanan, dan untuk membina reintegrasi dalam masyarakat • Cakupan Semua jenis dan bentuk fasilitas penahanan dan pemasyarakatan Peraturan PBB / JDL

46. II. ANAK YANG DITANGKAP ATAU YANG MENUNGGU PERSIDANGAN • Tindakan Penahanan harus dihindari • Kalaupun terpaksa dilakukan, dibatasi untuk keadaan tertentu • Harus diupayakan langkah-langkah alternatif • Semua anak harus dianggap tidak bersalah • Proses pengadilan yang cepat • Penahanan harus dipisahkan dari anak-anak yang dipidana • Bantuan hukum untuk anak Peraturan PBB / JDL

47. III. PENGELOLAAN FASILITAS PENAHANAN DAN PEMASYARAKATAN UNTUK ANAK • Catatan bersifat rahasia dan hanya dapat dilihat oleh pihak yang berwenang • Prosedur penerimaan, pendaftaran, pemindahan, dan pengalihan • Pedoman tentang klasifikasi dan penempatan • Lingkungan fisik dan akomodasi • Pendidikan, pelatihan keterampilan dan kerja • Rekreasi • Agama Peraturan PBB / JDL

48. Perawatan kesehatan • Pemberitahuan tentang penyakit, cidera, dan kematian • Hubungan dengan masyaraka yang lebih luas • Pembatasan penggunaan pengekangan fisik dan penggunaan kekuatan • Prosedur penghukuman • Pemeriksaan dan pengaduan • Kembali ke masyarakat Peraturan PBB / JDL

49. ANAK ANAK HARUS DIPERBOLEHKAN UNTUK : • Melakukan pekerjaan yang dibayar • Tetap bersekolah • Setiap hari berolah raga di luar ruangan • Berpartisipasi dalam kegiatan mengisi waktu luang • Tetap memiliki benda-benda milik pribadi • Tetap berhubungan dengan masyarakat yang lebih luas • Mendapat kunjungan pribadi sedikitnya satu kali dalam satu minggu dan tidak lebih sedikit dari satu kali dalam satu bulan • Mendapat dengan pendapat tentang penghukuman yang adil • Mendapat Copy tentang peraturan lembaga di saat penerimaan • Diwawancara ketika penerimaan • Mendapat informasi jika ada keluarganya yang sakit atau meninggal Peraturan PBB / JDL

50. FASILITAS HARUS MENYEDIAKAN • Tempat tidur yang bersih • Selimut yang cukup • Fasilitas pembuangan yang lancar • Air minum yang bersih • Perawatan kesehatan • Pemeriksaan mandiri yang rutin • Pembatasan penggunaan senjata api • Pelarangan hukuman yang kejam • Pemisahan dari orang dewasa • Pemisahan antara anak yang lebih tua dengan yang lebih muda Peraturan PBB / JDL