1 / 51

Kebijakan Operasional KB dan KR

dr. Julianto Witjaksono AS, MGO, Sp.OG (K.Fer) Deputi Bidan g Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL. Kebijakan Operasional KB dan KR. Disampaikan pada Konsultasi Bidang Program KKBPK 2014 Banjarmasin, 23 April 2014. OUTLINE PENYAJIAN.

tavia
Download Presentation

Kebijakan Operasional KB dan KR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. dr. Julianto Witjaksono AS, MGO, Sp.OG (K.Fer)DeputiBidangKeluargaBerencanadanKesehatanReproduksiBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL KebijakanOperasional KB dan KR Disampaikan pada Konsultasi Bidang Program KKBPK 2014Banjarmasin, 23 April 2014

  2. OUTLINE PENYAJIAN • Latar Belakang • Kondisi saat ini • Permasalahan • Kondisi yang diharapkan • Kebijakan Nasional • Strategi Operasional • Kegiatan Strategis 2014

  3. ASPEK LEGAL • UU RI Nomor 52 Tahun 2009tentangPerkembanganKependudukandan Pembangunan Keluarga • UU RI Nomor 40 Tahun 2004 tentangSistemJaminanSosialNasional • UU RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) • RPJMN Tahun 2010 – 2014 • RENSTRA ProgramKB Nasional 2010-2014 • PeraturanPresidenNomor 12 Tahun2013 tentangJaminanKesehatan • PeraturanPemerintah RI No. 101 Tahun 2012 tentangPenerimaBantuanIuranJaminanKesehatan • Peraturan Presiden RI No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan • Rancangan Peraturan Pemerintah RI tentang Kesehatan Reproduksi

  4. UU No 40 tahun 2004 tentang SJSN BAB VI Program JaminanSosial BagianKesatu Jenis Program JaminanSosial Pasal 22 • Manfaatjaminankesehatanbersifatpelayananperseoranganberupapelayanankesehatan yang mencakuppelayananpromotif, preventif, kuratifdanrehabilitatiftermasukobatdanbahanmedishabispakai yang diperlukan PENJELASAN Yang dimaksudpelayanankesehatandalampasalinimeliputipelayanandanpenyuluhankesehatan, imunisasi, pelayanankeluargaberencana, rawatjalan, rawatinap, pelayanangawatdaruratdantindakanmedislainnya…………..

  5. PeraturanPresiden RINo. 12 tahun 2013 tentangJaminanKesehatan BAB V : MANFAAT JAMINAN KESEHATAN Pasal 21: 1. Manfaatpelayananpromotifdanpreventifmeliputipemberianpelayanan: a. penyuluhankesehatanperorangan; b. imunisasidasar; c. keluargaberencana; dan d. skriningkesehatan. 4. Pelayanankeluargaberencanasebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf c meliputikonseling, kontrasepsidasar, vasektomidantubektomibekerjasamadenganlembaga yang membidangikeluargaberencana KESIAPAN PELAYANAN KB MELIPUTI: • FasilitasPelayanan KB • Kompetensitenagapelayanan KB • Ketersediaanalokondansaranapenunjang • SistemPencatatandanPelaporan • FaskesKB ter-registrasi BKKBN/BKKBD

  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan BAB II PenetapanKriteria Dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang TidakMampu Pasal 2 • Kriteria Fakir Miskindan Orang TidakMampuditetapkanolehMenteri (dalamhalinimenteri yang menyelenggarakanurusanpemerintahansetelahberkoordinasidenganmenteridan/ataupimpinanlembagaterkait). • Kriteria Fakir Miskindan Orang TidakMampusebagaimanadimaksudpadaayat (1) menjadidasarbagilembaga yang menyelenggarakanurusanpemerintahan di bidangstatistikuntukmelakukanpendataan.

  7. KONDISI SAAT INI

  8. MIX KONTRASEPSI (SDKI 1994-2012)

  9. ANGKA KETIDAKLANGSUNGAN PENGGUNAAN KONTRASEPSI 12 BULAN (SDKI 2002/03-2012) 27.1% 26.3% 20.7% 2012 2002/03 2007 Catatan : Untuk seluruh jenis alkon modern

  10. ANGKA KETIDAKLANGSUNGAN 12 BULAN SETIAP JENIS ALKON (SDKI 2002/03-2012)

  11. PERMASALAHAN

  12. PERMASALAHAN • Pelayanan KB di faskes tingkat pertama dan rujukan tingkat lanjutan. • Jumlahfasilitaskesehatan KB didominasifaskes KB sederhana. • Kesenjangantenagakesehatan (bidandandokter) yang terlatihdalampemberianlayanan KB MKJP. • Tidak dimungkinkannya BPJS Kesehatan bekerjasama denganpraktikbidanperorangankecuali di wilayah tertentu.

  13. PEMBIAYAAN PELAYANAN KB DI FASKES YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN • Di Faskestingkatpertama: Tarif Kapitasi • Bagaimana pembiayaan pelayanan KB di PraktikBidanPerorangansebagaijejaringfaskestingkatpertama? • Berpotensi menjadi barrier pelayanan KB? b. DiluarFaskestingkatpertama (PraktikBidandanPerawat yang dapatdikontraklangsungolehBPJS Kesehatanjika di suatukecamatantidakadadokter yang ditetapkanolehDinkessetempat): Tarif Non kapitasi, namun: • Tanpabiayapencabutan IUD/implan yang dapatmenghambat pemberian layanan cabut-pasang IUD/implan • Belumadaregulasipembiayaanataspelayanan KB yang diberikanolehPerawat

  14. SURAT EDARAN NOMOR HK/MENKES/31/2014 TENTANG PELAKSANAAN STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA FASKESTINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT LANJUTAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN 2. TarifPelayananKesehatanKebidanandan Neonatal yang dilakukanolehbidansebagaimanadimaksudpadaangka 1 (ANC), angka 4 (PNC) danangka 7 (pelayanan KB) dalamlampiran 1 angka II huruf B PeraturanMenteriKesehatanNomor 69/2013 hanyaberlakuuntukpelayanankesehatankebidanandan neonatal diluarFasilitasKesehatan Tingkat Pertama yang bekerjasamadengan BPJS Kesehatan

  15. Pelayanan KB difaskes yang tidakbekerjasamadengan BPJS Kesehatan 8. Kompensasipadadaerah yang belumtersediafasilitaskesehatan yang memenuhisyarat (yang belumbekerjasamadengan BPJS Kesehatan) gunamemenuhikebutuhanmedissejumlahpeserta, sebagaimanadimaksuddalamPermenkes No. 71/2013 denganketentuansbb: Tarif Kompensasiuangtunairawatjalantingkatpertama (RJTP) Rp. 50.000- Rp. 100.000 Kompensasiuangtunaidiberikanlangsungkepadapesertaberdasarkanklaimybsataspelayanan yang diberikanolehfaskes yang tidakbekerjasamadengan BPJS Kes Besarankompensasidisetarakandengantariffaskesdiwilayahterdekatdenganmemperhatikantenagakesehatandanjenispelayanan yang diberikan.

  16. PERMASALAHAN • Jaminanketersediaanalatdanobatkontrasepsibagiseluruhpeserta JKN • Belum tersedia mekanisme distribusi yang menjamin ketersediaan Alkon di faskes • Belum optimalnya pelaksanaan manajemen logistik pergudangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota

  17. PERMASALAHAN • PelayananKB bergerak(mobile) dalam era JKN. • Pelayanan KB Bergerak di wilayah khusus belum diatur dalam peraturan BPJS Kesehatan mengenai : • Kompensasi uang tunai : masih dalam tahap pembahasan. • Kompensasi penyediaan sarana kesehatan tertentu operasionalisasi Muyan. • Belum ada pengaturan pembiayaan pelayanan KB bergerak bagi peserta non JKN dan tanpa jaminan apapun.

  18. RASIO FASKES KB PER DESA/KELURAHAN DI WILAYAH GALCITAS (183 KAB/KOTA), 2013 Secara nasional rasio faskes KB per desa di 183 kab/kota wilayah galciltas adalah 0.13 artinya setiap 1 Faskes KB (teregister dalam SIM BKKBN) untuk 10 desa TOTAL: Desa/Kel: 32.226 Faskes KB: 4.290 Sumber: Peta Kerja Ditjalsus, 2013

  19. PERMASALAHAN • Masih belum optimalnya promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi • Belum optimalnyamekanismeoperasionalinternal antar bidang di BKKBN Provinsi dan eksternal bersama Dinas Kesehatan Provinsi dan atau Kabupaten/Kota

  20. KONDISI YANG DIINGINKAN

  21. KONDISI YANG DIINGINKAN • Pelayanan KB di faskes tingkat pertama dan rujukan tingkat lanjutan • Penguatan faskes KB sederhana menjadi faskes KB lengkap (1 Desa  1 Faskes KB Lengkap) khusus di 10 Prov Penyangga Utama • Penguatan faskes KB sederhana menjadi faskes KB lengkap (1 Kecamatan 1 Faskes KB Lengkap dan mampu melayani MKJP) di 23 Provinsi lainnya • Penetapan kriteria tenaga kesehatan yang akan dilatih berbasis pada keberadaan tenaga kesehatan di faskes KB yang teregistrasi dalam SIM BKKBN. • Praktek bidan perorangan termotivasi menjadi jejaring puskesmas. • Perlunya ketetapan pengaturan pembagian dana kapitasi untuk pelayanan KB yang dilakukan oleh bidan sebagai jejaring Puskesmas

  22. KONDISI YANG DIINGINKAN 2) Jaminanketersediaanalatdanobatkontrasepsibagiseluruhpeserta JKN • Tidak ada stock out alkon di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. • Pelayanan KB bergerak (mobile) dalam era JKN. • Pelayanan KB Mobile diharapkan tetap dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan untuk mengisi gap terhadap kebutuhan pelayanan KB yang belum terlayani oleh faskes KB Statis dan dapat menjadi mitra sejajar faskes tingkat pertama • Kegiatan pelayanan KB bergerak dapat disinergikan dengan program pelayanan kesehatan masyarakat lainnya • Pembiayaan pelayanan KB bergerak menggunakan sistem pelayanan JKN dan sumber pembiayaan lain di luar BPJS Kesehatan.

  23. KONDISI YANG DIINGINKAN • Meningkatnya Pengetahuan, Sikap dan Perilaku mengenai Kesehatan Reproduksi. • Penguatan promosi dan konseling di Fasilitas Kesehatan KB 5) Optimalnyamekanismeoperasionalpada : • Internal antar bidang di BKKBN Provinsi • eksternal bersama Dinas Kesehatan Provinsi dan atau Kabupaten/Kota

  24. KEBIJAKAN

  25. KEBIJAKAN NASIONAL • Pemberdayaanseluruhsumberdayasektorpemerintah, swasta & masyarakat(Sarana fasilitas, SDM, Profesi, LSOM) untukmencapai target program KB dalam RPJMN 2014 dan MDGs 2015 • Pada masa transisi 2013-2014 : • fokuspenguatandemand-side disertaiadvokasipenguatansupply-side • BKKBN/BKKBD bertanggungjawabatasperencanaan, pengadaan, penyimpanan,distribusidan pencatatan pelaporan alat dan obatkontrasepsi

  26. KEBIJAKAN PENGADAAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSIBERDASARKAN PERHITUNGAN PERKIRAAN PERMINTAAN MASYARAKAT (PPM) DENGAN ARAH KEBIJAKAN : • PemenuhankebutuhanalatdanobatkontrasepsibagiseluruhkeluargaprasejahteradansejahteraI • Pemenuhanseluruhkebutuhanalatdanobatkontrasepsi di 7 provinsi: Aceh, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat • Pemenuhankebutuhan IUD, implandankondombagiseluruhPUS • Pemenuhankebutuhanalatdanobatkontrasepsibagiseluruhpeserta JKN (PUS)

  27. SuratInstruksi Kepala BKKBN keseluruhPerwakilan BKKBN Provinsi & BPMPKB DKI Jakarta (Nomor 238/KB.103/E1/2014) Alatdanobatkontrasepsi yang selamainihanyadiperuntukkanbagikeluargamiskin, makadenganberlakunya UU SJSN mulai 1 Januari 2014, alkondiberikankepadaseluruhpeserta JKN baik PBI dan non PBI 1. Sistem distribusi alat dan obat kontrasepsi masih menggunakan sistem yang berlaku dalam Perka Nomor 268/PER/B.3/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan dan Penyaluran alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi Program KKB Nasional, sambil menunggu perubahan sistem yang sedang disusun. 2. Dengan mulai berlakunya JKN makas seluruh biaya pelayanan KB bagi peserta JKN dibayarkab oleh BPJS dan dana penggerakan pelayanan KB tidak boleh lagi digunakan sebagai pelayanan medis, kecuali bagi PUS yang belun menjadi peserta JKN 3. Untuk meningkatkan ketersediaan alkon di fasilitas kesehatan, beberapa alokasi anggaran yang sudah disiapkan di tahun 2014 (fasilitasi pengembangan dan penguatan JKK kab/Kota, perawatan dan penatausahaan alkon, TJM dan dukungan pengiriman alkon ke faskes di Kab/Kota unruk dilaksanakan sesuai peruntukannya 4.

  28. SuratInstruksi Kepala BKKBN keseluruhPerwakilan BKKBN Provinsi & BPMPKB DKI Jakarta (Nomor 238/KB.103/E1/2014) Melakukan koordinasi dengan Dinkes dan IBI untuk mendorong Bidan agar dapat melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan, sehingga Bidan dapat juga melayani KB diluar sistem kapitasi 5. Khusus untuk 10 provinsi akselerasi, telah disiapkan dalam alokasi anggaran tahun 2014, pengadaan sarana dan prasarana (IUD Kit, Implan Removal Kit, BP3K dan ABPK) untuk didistribusikan ke klinik KB yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan serta Klinik KB yang telah terintegrasi dan dipastikan peruntukannya untuk pasca pelatihan CTU bagi Bidan dan dokter 6. Sesuai dengan MOU yang ada harus ditindaklanjuti, dalam setiap pelatihan CTU, agar mengikutsertakan Bidan Praktek Mandiri dari RS/Klinik yang dikelola oleh berbagai organisasi sosial dan keagamaan 7. Melakukan sinkronisasi data fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di wilayah Saudara dan mengintegrasikannya ke dalam sub sistem pencatatan dan pelaporan BKKBN. Bagi yang belum tercatat data keikutsertaan dan fasilitas kesehatan dapat dilihat pada website : bkkbn.go.id 8.

  29. SuratInstruksi Kepala BKKBN keseluruhPerwakilan BKKBN Provinsi & BPMPKB DKI Jakarta (Nomor 238/KB.103/E1/2014) Melakukan sinkronisasi dan integrasi data SIDIKA dan K/0/KB data Bidan dan Dokter terlatih CTU dan petugas administrasi untuk pelatihan dan pelaporan pelayanan KB, yang dilaporkan secara berkala dan berjenjang sesuai peraturan yang berlaku 9. 10. Melakukan sinkronisasi data kepesertaan JKN dengan data Pra KS dan KS I

  30. 8 SasaranPokokPetaJalanJaminanKesehatanNasionalTahun2012-2019

  31. STRATEGI OPERASIONAL

  32. STRATEGI OPERASIONAL • Peningkatanaksesdankualitaspelayanan KB statissampaitingkatdesa, kelurahanbaik di sektorpemerintahmaupunswasta • Penguatanfasilitaspelayanan KB statis di faskesKB pemerintahdanswasta • Penguatankapasitas SDM pemberilayanan KB • Fasilitasialkonmandiri bagi Peserta Non JKN • Peningkatanpeserta KB barumelaluiprogram KB pasca persalinan dan pasca keguguran dan pembinaanpeserta KB Aktif • Peningkatankepesertaan KB Barupascapersalinandankeguguran di setiap jenjang fasilitas kesehatan baikpemerintahmaupunswasta • Peningkatan pelayanan KB terhadap kelompok unmet need • Penguatan pelayanan peserta KB ulangan dan penanganan efek samping/komplikasi kontrasepsi

  33. STRATEGI OPERASIONAL • Peningkatanpenggarapan KB MKJP di wilayahkhusus • Intensifikasidanekstensifikasipelayanan KB MKJP di wilayahkhusus (Galciltas, Kepulauan, Daerah Aliran Sungai, wilayahtransmigrasi) dan di wilayahkumuhmiskinperkotaan • Peningkatan kesertaan KB Pria • Integrasipromosi dan konselingkesehatanreproduksidlmpelayanan KB • Peningkatan promosi dan konseling kespro di semua tingkatan faskes • Substansi materi promosiKHIBA, kondomdual protection, pencegahan KAR, penanggulanganinfertilitassekunderdanpelayanan IUD plus Papsmear/IVA 5. PeningkatankompetensiparaKabiddalampenguasaanmanagemenlapangan yang berorientasipada data.

  34. INVENTARISASI KEPESERTAAN JKN (PBI DAN NON PBI) DAN CAKUPAN JAMINAN KESEHATAN (JKN/JAMKESDA) BAGI KELUARGA PRA SEJAHTERA DAN KS I PengelompokanKeluarga Kepemilikan JaminanKesehatan Keluarga Pendataanoleh PLKB Peseta JKN 1. Keluargapra Sejahtera 2. Keluarga Sejahtera I PesertaJamkesda Pendataankeluarga 3. Keluarga Sejahtera II Tanpajaminan 4. Keluarga Sejahtera III plus Aplikasistatistikrutinberbasis web

  35. Kepesertaan JKN Persebaran PBI Sumber: Kemensos Data : BPJS-Kesehatan, 7 Maret 2014

  36. Proses Rembug Desa Sumber: Kemensos, 2013

  37. ROADMAP PENGUATAN SISTEM DISTRIBUSI ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI PROGRAM KB NASIONAL 2013 2014 Semester I Semester II Triwulan III Kajian existing sub- sistem distribusi alat dan obat kontrasepsi oleh konsultan dan Tim BKKBN Pengembangan model rantai suplai alat dan obat kontrasepsi oleh konsultan dan TWG BKKBN Pengembangan model rantai suplai alkon REKOMENDASI: Penguatan sistem kendali ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dari kab/kota ke Faskes MODEL RANTAI SUPLAI ALKON PEDOMAN MODEL RANTAI SUPLAI ALKON

  38. KlasifikasiFaskes KB 1. Faskestingkatpertama (PPK 1) Faskes KB Sederhana Konseling Pemberianpil, suntikdankondom Penanggulanganefeksamping & komplikasisesuaidengankemampuan Upayarujukan b. Faskes KB Lengkap Plus pemasanganIUD/implan Dan atau vasektomi 2. Faskestingkatrujukan (PPK 2 dan 3) c. Faskes KB Sempurna Plus pemberianlayanantubektomi d. Faskes KB Paripurna Plus pemberianlayananrekanalisasidanpenanggulanganinfertilitas

  39. PELATIHAN BIDAN DALAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA KONDISI SAAT INI 2014 Yang belumterlatih: 49,22% 56.3% 59.3 % 732.6% 82.1 % 6,600 Base line Sumber: BKKBN, Ditlaptik, 2013

  40. PELATIHAN DOKTER DALAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA KondisiSaatIni (2011-2013) 2014 Yang belumterlatih: Yang belumterlatih: 52.03% 55,52% 86.69% 88.48% 64.5% 68% 87.9% 89.5% 77.9% 2,971 2,971 261 288 Sumber: BKKBN, Ditlaptik, 2013

  41. PELAYANAN KB PASCA PERSALINAN DAN PASCA KEGUGURAN DI RS Pelayanan KB PP/PK Persalinan Pembiayaan KB IUD Kapitasimelaluimekanismerujukbalikkefaskestingkatpertama. Tidakadaperbedaanantarapelayananpersalinan/kegugurandenganatautanpapelayanantubektomidaritarif INA CBG SUNTIK IMPLANT Pelayanan KB diRumahSakittidakdapatdilayanisegerasetelahmelahirkantetapiharusdirujukbalikkefasilitaskesehatantingkatpertamadengansistempembiayaankapitasisebagaiupayakendalibiaya. Dari sisiperluasanaksespelayanan KB berimplikasipadamissed opportunities.

  42. Persentasewanitausia 15-49 tahun yang tidakber-KB PascaPersalinanatauPascaKeguguranberdasarkankarakteristiksosial & demografi Distribusipersentasewanitausia 15-49 tahun yang tidakber-KB setelahmelahirkan/keguguranmenunjukkandistribusi yang hampirseragamberdasarkankarakteristiktertentu bahwa>70% darimerekatidakber-KB Sumber: Data diolahdari SDKI 2012

  43. GAMBARAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM KKB LINI LAPANGAN RAKOR KKB TK KEC BP/PPKS LOKMIN PPLKB/KA UPT KB YAN KB TK KEC DI PUSKESMAS PERT KONSOLIDASI INTERNAL TOP KKB TK KEC PKB/PLKB RAKOR KKB TK DES/KEL PPKBD YAN KB TK DES DI POSKESDES KIE OLEH TOP KKB TK DES/KEL PERT LENGKAP PLKB, IMP, & POKTAN PPKBD POSYANDU PELY KS (POKTAN TRIBINA) KIE OLEH KADER KELUARGA

  44. KEGIATAN STRATEGIS

  45. KEGIATAN STRATEGIS • Inventarisasidanpelaporan peserta JKN (PBI dan non PBI danpemetaancakupanperlindunganjaminankesehatan (JKN/jamkesda) bagikeluargaprasejahteradankeluargasejahtera I • Mendorong tersedianya peta pus sebagaibahankoordinasipemenuhankebutuhanpelayanan KB di sektorkesehatandanintervensi program KKBPK • Penyediaan alkon dan sarana penunjang di faskes KB. • Peningkatan kualitas pelayanan KB di rumah sakit dan klinik pemerintah.

  46. PENDATAAN & REGISTRASI FASKES KB YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KES PemenuhanAlokon FasilitasKesehatan Pendataanoleh SKPD-KB Pengelompokanjenisfaskes KB 1. Faskes KB Sederhana Pil, suntik, kondom 2. Faskes KB Lengkap Plus IUD & implan K/0/KB Faskes KB Sempurna 3. =Faskes KB Lengkap Aplikasistatistikrutinberbasis web 4. Faskes KB Paripurna =Faskes KB Lengkap

  47. KEGIATAN STRATEGIS • Pengembangan Model Pelayanan KB melalui : • Praktik Bidan Perorangan Murni (berdiri sendiri tidak terkait BPJS Kesehatan) terkait dengan sistem R/R, • Praktik Bidan Perorangan • Perusahaan PT Astra Agro Lestari • Lomba Bidan Praktik Perorangan dan Lomba KB Perusahaan • Dukungan Terhadap beberapa MOU yang terkait program KB KR

  48. KEGIATAN STRATEGIS • Penyerasian Kebijakan Penggarapan KB di Wilayah dan Sasaran Khusus • Penggarapan KB Daerah Aliran Sungai (DAS), Pesisir, transmigrasi, wilayah kumuh perkotaan bersama mitra kerja • Integrasi Pelayanan KB di daerah terpencil dan pulau-pulau kecil terluar dalam Sail Indonesia • Operasional Bhaksos Integrasi Pelayanan KB bersama mitra kerja • Penggarapan KB Pria

  49. KEGIATAN STRATEGIS • Intensifikasi klinik KB dalam program Kesehatan Reproduksi di 10 Provinsi Penyangga Utama • Pemantapan KB PP dan PK dalam Peningkatan KB MKJP • Lomba KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran di Rumah Sakit Tipe B, C dan D atau setara • Promosi Kesehatan Reproduksi melalui Persi Award dan media KIE dan KIP/Konseling di di Faskes KB (Poster, Lembar Balik, Leaflet, CD, Video)

More Related