100 likes | 353 Views
SUB POKOK BAHASAN PENGERTIAN BPR LANDASAN HUKUM FUNGSI LAPANGAN USAHA. BANK PERKREDITAN RAKYAT. PERKEMBANGAN BPR 1998-2004. PERKEMBANGAN BPR SECARA NASIONAL MENUNJUKKAN PENINGKATAN MENGGEMBIRAKAN VOLUME USAHA BPR MENGALAMI PENINGKATAN USAHA SEBESAR 39%
E N D
SUB POKOK BAHASAN PENGERTIAN BPR LANDASAN HUKUM FUNGSI LAPANGAN USAHA BANK PERKREDITAN RAKYAT
PERKEMBANGAN BPR 1998-2004 PERKEMBANGAN BPR SECARA NASIONAL MENUNJUKKAN PENINGKATAN MENGGEMBIRAKAN • VOLUME USAHA BPR MENGALAMI PENINGKATAN USAHA SEBESAR 39% • PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA DALAM BENTUK TABUNGAN MENINGKAT SEBESAR 30% DENGAN 5,6 JUTA PENABUNG • DEPOSITO MENINGKAT SEBESAR 4,8% DENGAN 438 DEPOSAN • KREDIT YANG DIBERIKAN MENINGKAT SEBESAR 36% DENGAN 2,5 JUTA NASABAH • VOLUME USAHA MENCAPAI Rp.16.015 TRILIUN • DANA PIHAK KETIGA MENCAPAI Rp.10.795 TRILIUN • KREDIT MENCAPAI Rp.11.639 TRILIUN
PENCAPAIAN KINERJA BPR DIDUKUNG KELEMBAGAAN YANG TERDIRI ATAS 2741 KANTOR (2133 KANTOR PUSAT DAN 138 KANTOR CABANG) 86 DARI JUMLAH YANG ADALAH BERPRINSIP SYARIAH 87 % KANTORNYA TERSEBAR DIWILAYAH JAWA DAN BALI PERKEMBANGAN BPR 1998-2004 KINERJA BPR OK!
STATUS FUNGSI BPR SEBAGAI SALAH SATU JENIS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) BERBENTUK BANK YANG MERUPAKAN PENYUMBANG UTAMA DALAM PENGHIMPUNAN DANA DAN PEMBERIAN KREDIT MASING-MASING 95% DAN 78%
KUNCI KEBERHASILAN BPR BASELINE SURVEY 2002 • TERSEDIANYA SDM YANG PROFESIONAL DAN BERKUALITAS • DUKUNGAN REGULASI YANG KONDUSIF • PENGAWASAN YANG EFEKTIF • TEKNOLOGI INFORMASI SERTA MODAL YANG MEMADAI
DEFENISI DAN LANDASAN HUKUM UU NO 7 1992 UU NO 10 1988 BANK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA SECARA KONVENSIONAL DAN PRINSIP SYARIAH YANG DALAM KEGIATANNYA TIDAK MEMBENARKAN JASA DALAM LALU LINTAS PEMBAYARAN
KEGIATAN USAHA DIBOLEHKAN • MENGHIMPUN DANA DARI • MASYARAKAT • MEMBERIKAN KREDIT • MENYEDIAKAN PEMBIAYAAN • DAN PENEPATAN DANA • DENGAN PRINSIP SYARIAH • DAN KONVENSIONAL SESUAI • DENGAN KETENTUAN YANG • DITETAPKAN BI • MENEMPATKAN DANA DALAM • BENTUK SBI, DEPOSITO • BERJANGKA, SERTIFIKAT • DEPOSITO DAN TABUNGAN • PADA BANK LAIN
KEGIATAN USAHA DILARANG • MENERIMA SIMPANAN BERUPA • GIRO DAN IKUT SERTA DALAM • LALU LINTAS PEMBAYARAN • MELAKUKAN KEGIATAN USAHA • DALAM VALUTA ASING • MELAKUKAN KEGIATAN • PENYERTAAN MODAL • MELAKUKAN USAHA ASURANSI • MELAKUKAN USAHA LAIN • DILUAR KEGIATAN BPR
PENDIRIAN BPR • PERSYARATAN MODAL DISETOR • Rp.2 MILIYAR UNTUK • WIL.JAKARTA RAYA,KAB/KOT • TANGGERANG,BOGOR,BEKASI, • KERAWANG • Rp.1 MILIYAR UNTUK WIL. • IBUKOTA PROP.DILUAR WIL. • DIATAS • 3. Rp.500 JUTA DI LUAR 1. 2. • MODAL DISETOR MIN 50% • UNTUK MODAL KERJA • PERSYARATAN SUMBER MODAL • TIDAK BERASAL DARI PINJAMAN • ATAU FASILITAS PEMBIAYAAN • DARI BANK ATAU BUKAN BANK • TIDAK BERASAL DARI KEGIATAN • YANG MELANGGAR HUKUM • PERSYARATAN PEMILIK • TIDAK TERMASUK PADA DAFTAR ORANG TERCELA DI BANK • MEMILIKI INTEGRITAS YAITU AKHLAQ DAN MORAL YANG BAIK.
PENDIRIAN BPR ANALISIS PENILAIAN • ANALISIS POTENSI • DAN KEJENUHAN • DEMOGRAFI,EKONOMI WILAYAH • DATA PERBANKAN, JUMLAH DAN • PERTUMBUHAN KELEMBAGAAN • DATA KELEMBAGAAN • KEUANGAN MIKRO • ANALISIS KELAYAKAN • SASARAN PASAR,PROYEKSI • KEUANGAN,PERENCANAAN SDM • PERSIAPAN SISTEM DAN • PROSEDUR