SASARAN KERJA PEGAWAI ( SKP )

1. DES 2013 09 SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) DISAMPAIKAN DALAM RANGKA OVERVIEW PKG,PKB, DAN SKP DI SMKN 1 CILEGON Cilegon, 09 – 12 Desember 2013

2. SENIN, 09 DESEMBER 2013 Rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS SKP ‘‘SASARAN KERJA PEGAWAI’’

3. DASAR HUKUM • UU Nomor 43 Tahun 1999 jo UU no 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian • Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja PNS • Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Dispilin PNS • Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja PNS

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS (pasal 4 dan 15) Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 tahun (akhir Desember tahun bersangkutan/akhir Januari tahun berikutnya)

5. Dalam hal terjadi perpindahan pegawai setelah bulan Januari maka yang bersangkutan tetap menyusun SKP pada awal bulan sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan. PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS (PP 53 Tahun 2010) Unsur perilaku kerja yang mempengaruhi prestasi kerja yang dievaluasi harus relevan dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan dalam jenjang jabatan setiap Pegawai Negeri Sipil yang dinilai. Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

6. Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip

7. Tata Cara Penyusunan SKP • Setiap PNS wajibmenyusun SKP berdasarkan RKT instansi. • Dalam menyusun SKP harus memperhatikan hal-hal sbb: • Jelas • Dapatdiukur • Relevan • Dapatdicapai • Memiliki target waktu

8. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai sebagai kontrak kerja 4. Dalam hal SKP yang disusun oleh PNS tidak disetujui oleh Pejabat Penilai maka keputusannya diserahkan kepada Atasan Pejabat Penilai dan bersifat final.

9. UNSUR-UNSUR SKP 1. KEGIATAN TUGAS JABATAN Mengacu pada Penetapan Kinerja/RKT. Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi sampai jabatan terendah secara hierarki • Kuantitas (Target Output) • Kualitas (Target Kualitas) • Waktu (Target Waktu) • Biaya (Target Biaya) Dalam menetapkan target meliputi aspek : 2. ANGKA KREDIT Satuannilaidaritiapbutirkegiatandan/atauakumulasinilaibutir-butirkegiatanygharusdicapaiolehseorangpejabatfungsionaldenganjumlahangkakredit yang akandicapai. 3. TARGET Setiappelaksanaankegiatantugasjabatanharusditetapkan target ygakandiwujudkansecarajelas, sebagaiukuranprestasikerja

10. FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Cilegon, 4 Januari 2013 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai (Hartono, S.Pd) NIP. 19 Pejabat Penilai (H. Adnan, M.Pd.) NIP. 19

11. PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka waktu penilaian 5 Januari s/d 31 Desember 2013 Cilegon, 31 Desember 2013 Pejabat Penilai (H. Adnan, M.Pd) NIP. 1954

13. Untukmenilaikualitas output, digunakankriteriasbb:

18. PENILAIAN TUGAS TAMBAHAN PNS yang diberikan tugas lain atau tugas tambahan oleh atasan langsungnya dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan maka akan diberikan nilai tugas tambahan

19. PENILAIAN KREATIFITAS Apabila seorang PNS pada tahun berjalan menemukan sesuatu yang baru dan berkaitan dengan tugas pokoknya serta dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari: • Unit kerja setingkat Eselon II • Pejabat Pembina Kepegawaian • Presiden Maka akan diberikan nilai kreativitas sbb: