1 / 16

Arti Pentingnya Pengesahan / Ratifikasi Pada Perjanjian Internasional .

Arti Pentingnya Pengesahan / Ratifikasi Pada Perjanjian Internasional. Rinda Amalia. SH. MH. Pengesahan / Ratifikasi Persetujuan / Konfirmasi ?. Globalisasi Hubungan Internasional semakin meningkatkan persentuhan atau interaksi antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia.

uttara
Download Presentation

Arti Pentingnya Pengesahan / Ratifikasi Pada Perjanjian Internasional .

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ArtiPentingnyaPengesahan/RatifikasiPadaPerjanjianInternasional.ArtiPentingnyaPengesahan/RatifikasiPadaPerjanjianInternasional. Rinda Amalia. SH. MH @ copy rights by Rinda Amalia

  2. Pengesahan/RatifikasiPersetujuan/Konfirmasi? • GlobalisasiHubunganInternasionalsemakinmeningkatkanpersentuhanatauinteraksiantaraHukumInternasionaldanHukumNasional Indonesia. • Pertanyaantersebutsemakinmempertajampertanyaantentangartilembagapengesahan (ratifikasi, aksesi, acceptance, approval) dalamkaitannyadengan status perjanjianinternasionaldalam status perjanjian Indonesia dalamHukumNasionalRepublik Indonesia @ copy rights by Rinda Amalia

  3. Cont…. • Dari tataranteoritsdanpraktis, pengertianlembagapengesahan/ratifikasiternyata di pahamisecaraberbbedaolehkalanganahliHukum Tata Negara danolehahliHukumInternasional. • Dari sisiHukumPerjanjianmakaratifikasipadaesensinyaadalahkonfirmasi. • Lembagapengesahan/ratifikasidalamhukumketatanegaraanselaludiartikansebagaitindakanpersetujuanolehsuatu organ negaraterhadapperbuatanpemerintahuntukmembuatperjajian/konfirmasi organ tersebutterhadappenandatangansuatuperjanjianolehpemerintahnya @ copy rights by Rinda Amalia

  4. 2 prosedurpengesahan/ratifikasiperjanjianinternasional • PerfektifProsedur Internal Merupakanmasalah HTN, yaituhukumnasionalIndonesia ygmengaturtentangkewenanganeksekutifdanlegeslatifdalampembuatanperjanjianinternasionalsertamengaturprodukhukumapa yang harusdikeluarkanuntukmenjadidasarbagiIndonesia melakukanprosedureksternal • PerfektifProsedurEkternal Perbuatanhukumuntukmengikatkandiripadasuatuperjanjianinternasionaldalambentukratifikasi, aksesi, penerimaandanpersetujuan yang diaturolehHukumPerjanjianInternasional. @ copy rights by Rinda Amalia

  5. PengertianKonfirmasidariNegara: • Konfirmasiyaitu organ Negara sepertiparlemenmemberikankonfirmasiterhadapperbuatanPemerintah yang telahmenandatangisuatuperjanjian • Persetujuanyaitu organ negarasepertiparlemenmemberikanpersetujuanterlebihdahuluterhadapperjanjian yang akanditandatangiolehPemerintah. @ copy rights by Rinda Amalia

  6. Cont… HTN RI tanpasengajamengartikanlembagapengesahan/ratifikasisebagai “Persetujuan DPR” bukankonfirmasidanhalinitercermindalamPasal 11 UUD 1945. Namun, dalampraktekketatanegaraan RI, yang kemudianditapsirkanoleh UU No. 24 Tahun 2000 tentangPerjanjianInternasional, pengertianpersetujuaninibergesermenjadi “Konfirmasi DPR” daripada “Persetujuan DPR”. Itulahsebabnyapasalinimasihmenyisakanpertanyaanmendasartentang“apakah DPR harusterlibatmembuatperjanjiansebelumditandatangiatauhanyaterlibatsetelahperjanjianditandatangiolehpemerintah?”. Dalamhaliniperbedaanpengertian “persetujuan” dengan “Konfirmasi” padalembagapengesahan/ratifikasimenjadisangatrelevan. Permasalahaninitentunyaakansangatterkaitdenganperjanjian, apakahwewenangekskusifeksekutifatautidak. @ copy rights by Rinda Amalia

  7. Cont… • UU No. 24 Tahun 2000 tentangPerjanjianInternasionalhanyamengaturtentangpengesahan/rafikasidalamperfektifProsedurEkternalsehinggaberkarakter “Konfirmasi”, yaituperbuataanhukumuntukmengikatkandiripadasuatuperjanjianinternasionaldalambentukratifikasi, aksesi, penerimaandanperstujuan. • UU inijugamengaturtentangpersyaratan internal (Pengesahan/rafikasidengan UU/Perpres) sebagaidasarkonstitusionaluntukdapatmelakukanpengesahan/rafikasidalamperpektifekternal) @ copy rights by Rinda Amalia

  8. Cont…. • Dalam UU danpraktek Indonesia, utukprosedurekternal (yaitupenerbitan notification atau instrument of ratification/accession/acceptance/approval olehKementrianLuarNegeri) hanyadapatdilakukansetelahprosedur Internal terpenuhi. • Akibatnyasecarahakikimaka UU initelahmemberikaninterprestasibahwa yang dimaksuddengan “Persetujuan DPR” padapasal 11 UUD 1945 adalah “Konfirmasi” yang berartibahwaketerlibatan DPR adalahuntukmenerimaataumenolakpengesahan/ratifikasiperjanjian yang sudahdibuatolehPemerintahbukanuntukmenyetujuiperjanjian yang akandibuatolehpemerintah. @ copy rights by Rinda Amalia

  9. Cont… • Pasal 11 UUD 1945 sebagaiproduk HTN bergesekandengan UU No. 24 Tahun 2000 yang sangatdipengaruhiolehHukumPerjanjianInternasional. • Dalamkaitannyainipandangan Prof. BagirMananbahwa “wewenanguntukmelakukanhubunganluarnegeritermasukmembuatdanmemasukiperjanjianinternasionaladalahkekuasaaneksklusifeksekutifmenjadisangatrelevan. • Dalamhalinipengertian “persetujuan DPR” padapasal 11 UUD 1945 harusdiartikansebagai “konfirmasi DRP” atasperbuataanhukumeksekutif. @ copy rights by Rinda Amalia

  10. Format UU sebagai Output dari “Persetujuan DPR”: Formal atauProsedural? • Mohammad Yaminsbgsalahsatuperumus UUD 1945 pernahmenyatakanbahwa “tidakditerapkannyadalamPasal 11 bentukyuridis lain daripadaperstujuan DPR, sehinggapersetujaun DPR itusendiriberupaapapuntelahmencakupisyaratformilmenurutkonstitusiPasal 11”. • Dari pandanganMoh. Yamintersebutmakasebenarnya “persetujaun DPR” dapatmengambilbentukapa pun danhanyamerupakansyaratformiluntukdibuatnyasuatuperjanjianinternasional. @ copy rights by Rinda Amalia

  11. Cont…. • Namun, dalamperkembanganpraktekketatanegaraanIndoensia output dari “Persetujuan DPR” initelahmengambilbentuk UU. Perkembanganinitercermindaripraktek yang timbulmenyusunSuratPresiden No. 2826/HK/1960 kepadaKetua DPR, yang selalumenuangkan “Perstujuan DPR” kedalam format UU dandalampraktekistilahiniselanjutnyaselaludiartikansecarabakusebagai “pengesahan/rafikasi” • Pemahaaninikemudianterkristalisasidalam UU No. 24 tahun 2000 tentangPerjanjianInternasionalygsecarasengajatelahmenafsirkan kata “Perstujuan DPR” pasal 11 UUD 1945 sebagai “Pengesahandenganbentuk UU”. @ copy rights by Rinda Amalia

  12. Cont…. • Namun, tanpadisengaja UU No. 24 Tahun 2000 ternyatamendefinisikanistilah “Pengesahan/Ratifikasi” sebagaiperbuatanhukumuntukmengikatkandiripadasuatuperjanjianinternasionaldalambentukratifikasi, aksesi, penerimaandanpersetujuan. • Sekalipunmemakaidefinisiekternal, UU inijugaternyatamengartikanpengesahan/ratifikasiseperti yang dikenaldalamProsedur Internal (misalnyapemakaianistilah “pengesahandengan UU/Kepres”)sehinggatanpasengajatelahmengunakanistilah yang samauntukpengertian yang sebenarnyaberbeda. @ copy rights by Rinda Amalia

  13. Arti UU/Perpespengesahan/Ratifikasi, yaitu: Pertama, pandangan yang menilai UU/Perpes yang mengesahkansuatuperjanjianadalahprodukHukumNasional (substantif) yang mentransformasikanmateriperjanjiankedalamhukumnasionalsehingga status perjanjianberubahmenjadihukumnasional. UU/Perpesinitelahmemilikiefeknormatif. Norma yang diaplikasikandalamHukumNasionaladalahdalamkarakternyadanformatnyasebagaimateri UU/Perpesdanbukandalamkarakternyasebagainormaperjanjian. Kelompokinimenilaitidakperlulagiadalegislasibaruuntukmemberlakukannormaperjanjiankedalamhukumnasional. Pendekataninitercerminpada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM ygpadapasal 7 ayat (2) menyatakan “KetentuanHukumInternasionalygtelahditerima Negara RI yang menyangkut HAM menjadiHukumNasional. @ copy rights by Rinda Amalia

  14. Kedua, pandangan yang menilai UU/Perpesygmengesahkansuatuperjanjianadalahbersifatproseduralyaituhanyamerupakanpersetujuan DPR/Presidendalamjubah UU/Perpes. UU/Perpesinitidakmemilikiefeknormatifkarenahanyabersifatpenetapanbukanpengaturan. Pandanganinipadatahapselanjutnyaterbagidua, yaitu: • Pertama: UU/Perpesygmengesahkansuatuperjanjianadl “Menginkorporasi”PerjanjiantsbkedalamsistemHukumNasional. PandanganinitercermindlmpraktekadmnegaramisaldlmpenerapanKonvensiWina 1961/1963 ttgHubunganDiplomatik/Konsulerygdiratifikasidgn UU No.1/1982. KonvensiinimenjadidasarhukumbagiPemerintahuntukmemberikanpembebasanpajaksertafasilitasdiplomatiklainnyakepadaparakorsdiplomatik di Ind. DalamhalinitidakdiperlukantransformasikaidahKonvensikedalamHkmNasionaldanbahkansampaisaaiinitidakadalegislasinasionalygmemuatkonvensiini. @ copy rights by Rinda Amalia

  15. Kedua, Pandangan yang menganggap UU/Perpresygmengesahkansuatuperjanjianhanyasekedarjubahpersetujuan DPR/PresidenkepadaPemerintah RI untukmengikatkandiripadatataranhukuminternasionaldanbelummengikatkanpadatataranhukumnasional. Untukitumasihdibutuhkanlegislasinasionaltersendiriuntukmengkonvermasikanmateriperjanjianmenjadihukumnasional. Tanpalegislasinasionalmaka, Indonesia sebagaisubjek HI hanyaterikatpadatataraninternasional, sedangkanwarganyanegaranyatidakterikat. PandanganinitercermindalampraktekIndmenyikapi UNCLOS 1982 yang diratifikasidgn UU No. 17/1985. UU inihanyabersifatproseduralshgmasihdibutuhkansuatu UU lain yang menstranformasikan UNCLOS 1982 kedalamHukumNasional, yaitu UU No. 6/1996 tentangPerarian. @ copy rights by Rinda Amalia

  16. Implikasijuridisdaripeningkatan status ratifikasiiniakanmunculterhadapHukumInternasional. Dari sisiHukumInternasionalratifikasiadalahpernyataan “consent to be bound by a treaty” yang bersifat “eenmalig” (satu kali saja/final) dantidakmelihatbagaimana HTN mengaturmengenaipernyataanini. • Dengandemikian, padasaat Indonesia telahmenyatakanpernyataanuntukterikatpadaKonvensiinimelaluiratifikasi, makapadasaatitu pula konvensiberlaku (entry into force) bagi Indonesia. • Dalamhalini, peningkatan status Keppresmenjadi UU tidakakanmungkindilanjutkandenganpenyampaianratifikasibarukepadaSekjen PBB karena “peningkatantingkatratifikas” tidakdikenaldalamhukuminternasional @ copy rights by Rinda Amalia

More Related