40 likes | 891 Views
PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM HUKUM DI INDONESIA. Sebelum Amandemen UUD 1945. Praktek Pembuatan dan ratifikasi PI di Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945 Dasar hukum : Ps. 11 UUD 1945
E N D
SebelumAmandemen UUD 1945 • PraktekPembuatandanratifikasi PI di Indonesia SebelumAmandemen UUD 1945 • Dasarhukum: Ps. 11 UUD 1945 • SuratPresiden RI No. 2826/HK/1960: perjanjian yang pentingdibuatolehPresidenharuspersetujuan DPR, yang tidakpentinghanyauntukdiketahuioleh DPR setelahdisahkanoelhPresiden. • Dalampraktek: politik, hukum, ekonomidibuatdlmbentukperjanjian (disahkan dg UU) ex; Perjanjian RI-Arab Saudi, UU 9/71, RI denganSiangapura: 7/1973 • sdgekonomi, keuangandanpinjamandibuat dg persetujuansaja (disahkan dg Keppres)
SetelahAmandemen UUD 1945 • DasarHukum : UU Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerjanjianInternasional • Pengertian PI (ps.1) • HarusPersetujuan DPR: • Masalahpolitik, perdaimaian, pertahanan,keamanannegara • Perubahanwilayahdanpenetapanbataswilayah • Keadulatanatauhakberdaulat • HAM • Pembentukankaidahhkmbaru • PinjamanLuarnegeri
CONTOH-2 PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG TELAH DI RATIFIKASI : • Focus 2001 - Rights of Women and Children; • Focus 2002 - Sustainable Development • Focus 2003 - Treaties Against Transnational Organized Crime and Terrorism; • Focus 2004–Protection of Civilians; • Focus 2005–Responding to Global Challenges (Liberia undertook 83 treaty actions).