1 / 38

DISAMPAIKAN OLEH : Drs . BAMBANG WISNU HANDOYO DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

PENGELOLAAN ASET DAERAH. DISAMPAIKAN OLEH : Drs . BAMBANG WISNU HANDOYO DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Dasar hukum. PSL 69 AYAT (6) KETENTUAN MENGENAI PEDOMAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN BRG MLK NEG/DRH DIATUR DENGAN PP.

wayde
Download Presentation

DISAMPAIKAN OLEH : Drs . BAMBANG WISNU HANDOYO DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENGELOLAAN ASET DAERAH DISAMPAIKAN OLEH : Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

  2. Dasar hukum PSL 69 AYAT (6) KETENTUAN MENGENAI PEDOMAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN BRG MLK NEG/DRH DIATUR DENGAN PP UU NO. 1 THN 2004 PSL 74 AYAT (1) MENTERI KEUANGN MENETAPKAN KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BRG MLK NEG AYAT (2) KEBIJAKAN TEKNIS AYAT (3) MENDAGRI MENETAPKAN PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BRG MLK DRH PP NO 6 TH 2006 jo PP NO 38 TH 2008 PERMENDAGRI NO 17 THN 2007 PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BRG MLK DAERAH

  3. UU NO. 1 THN 2004 Psl 42 ayat (1), (2), (3) P R E S I D E N MENTERI KEUANGAN Mengatur Pengelolaan brg mlk Neg. MENTERI/PIMP. LEMBAGA Selaku Pengguna Barang PEMEGANG KEKUASAAN KEU. KEPALA KTR DLM LINGK. KEMENTRIAN NEG./LEMBG Selaku Kuasa Pengguna Brg Psl 43 (1) GUB/BUP/WLKTMenetapkan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah. (2) Kep. Saker Pengel. Keuda melakukan Pengawasan atas penyelenggaraan Pengel. Brg mlk Drh sesuai Kebijakan Yg ditetapkan Gub/Bu/Wlkt (3) Kep Saker Perangkat Daerah adalah Pengguna Barang

  4. BARANG MILIK DAERAH Barang milik daerah adalah semua barang yangdibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau perolehan lainnya yang sah.

  5. HIBAH, SUMBANGAN DAN SEJENIS HASIL PELAKSANAAN KONTRAK/PERJANJIAN PEROLEHAN LAIN YANG SAH SESUAI KTT PER UU PUTUSAN PENGADILAN KEPASTIAN HKM TETAP

  6. Fungsional sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab • Kepastian hukum berdasarkan hukum dan peraturan • perundang-undangan • Transparansi thdp hak masyarakat dlm memperoleh informasi • Efisiensi sesuai standar kebutuhan utk menyelenggarakan • tupoksi secara optimal • Akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat • Kepastian Nilai diperoleh jumlah dan nilai yang pasti (Neraca) Asas Pengelolaan Barang Milik Daerah

  7. SIKLUS PENGELOLAAN BARANG DAERAH (PERMENDAGRI NO.17 THN.2007) STD SARANA &PRASR. PERKANTRN STD HARGA PENERIMAAN, PENYIMPANAN & PENYALURAN PENGGUNAAN PENATAUSAHAAN PENGADAAN PEMANFAATAN PERENCANAAN KEB. DAN PENGANGGARAN PENGAMANAN & PEMELIHARAAN PENGELOLAAN PENILAIAN PENUNTUTAN GANTI RUGI PENGHAPUSAN PEMBIAYAAN PEMINDAH TANGANAN PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN

  8. KEPALA DAERAH KEPALA DAERAH SEKRETARIS DAERAH PENGELOLA Barang Daerah PEMEGANG KEKUASAAN KEPALA DPPKA/BIRO PERLENGKAPAN Pembantu Pengelola Barang (PKB) dibantu KEPALA UNIT KERJA Pengguna Barang (PB) PENYIMPAN BARANG Menerima, menyimpan menyalurkan PENGURUS BARANG Mengurus Barang Drh dlm pemakaian

  9. SEKDA / PENGELOLA BMDWEWENANG & TANGGUNG JAWAB • Menetapkan Pj. Yg mengurus dan menyimpan BMD • Meneliti / menyetujui RKB • Meneliti / menyetujui RK Pelihara/rawat • Mengatur pelaks pemanfaatan, penghapus an dan pemindah tanganan BMD dg Acc KDH • Koordinasi pelaks Inventarisasi BMD • Pengawasan dan Pengendalian BMD

  10. Pengguna Barang (SKPD)berwenang; • Mengajukan RKBU • Mengajukan permohonan penetapan status penguasaan/penggunaan BMD • Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD • Menggunakan BMD utk pelaks tupoksi • Mengamankan dan memelihara • Mengajukan usul pemindah tanganan • Menyerahkan tanah / bangunan yg tdk dimanfaatkan kepada KDH • Wasdal penggunaan • Menyusun dan menyampaikan LBPS &LBPT

  11. PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN DIMUAT KEDALAM RKA-SKPD MEMPERHATIKAN • STANDAR KEBUTUHAN • STANDAR BARANG (PERMENDAGRI NO. 7 TH 2006 JO PERMENDAGRI NO. 11 TH 2007) • STANDAR HARGA PERATURAN KDH MEMPERTIMBANGKAN • KETERSEDIAAN BARANG • JUMLAH PEGAWAI • PERSEDIAAN / STOK • BARANG YANG RUSAK, DIHAPUS • BARANG YANG AKAN DIPERBAIKI (PEMELIHARAAN)

  12. PENGADAAN BARANG • Berdasarkan Prinsip prinsip: Efisien, efektif, transparan, bersaing , adil / tidak diskriminatif dan akuntabel • Pengaturan mengenai pengadaan tanah dilaksana kan sesuai ktt per u.u. an (Perpres 65 th 2006) • Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang selain tanah diatur dalam PERPRES 54 TH 2010, yg telah diperbarui dengan PERPRES 70 Tahun 2012.

  13. PENGGUNAAN BMD • Status penggunaan BMD ditetapkanoleh KDH • Penetapan status penggunaantanahdan/ataubangunandilakukandenganmemperhatikan: • DigunakanuntukmenyelenggarakanTupoksi; • MenunjangpenyelenggaraanTupoksiSatuanKerja yang bersangkutan. • PB /Kuasa PB wajibmenyerahkantanah/bangunan yang tdkdigunakanutkpelaksanaantupoksi SKPD ybs. 3. Penetapan status penggunaan BMD yang digunakan oleh selain SatuanKerjaPerangkat Daerah dapat dilakukan sepanjang sesuai tugas pokok dan fungsi dan/atau dalam menjalankan penugasan pemerintah daerahsebagai pelaksanaan kewajiban pelayanan umum

  14. LANJUTAN • Penyerahankembali dg pertimbanganPengelolaBrg : • - Standarkebutuhantanahdanataubangunanutk • menyelenggarakantupoksi SKPD ybs • - Hasil audit ataspenggunaantanah /bangunan • 4. Tindaklanjutpengelolaanataspenyerahan • - Ditetapkan status penggunaanutk SKPD yang lain • - Dimanfaatkandalamrangkaoptimalisasi BMD • 5. PB ygtidakmenyerahkantanah/bangunanygtidakdi • gunakanutktupoksi SKPD ybsdikenakansanksiberu • pa pembekuandanapemeliharaantanah/bangunantsb

  15. PEMANFAATAN BMD • Pinjam pakai • Sewa • Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) • Bangun Guna Serah (BGS) dan • Bangun Serah Guna (BSG)

  16. Kriteria pemanfaatan • Pemanfaatan tanah/bangunan dilaksanakan oleh Pengelola Barang • Pemanfaatan tanah/bangunan utk menunjang tupoksi PB di lakukan oleh PB atas persetujuan Pengelola Brg • Pemanfaatan BMD selain tanah/bangunan dilaksanakan PB dg persetujuan Pengl Brg • Pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan pertim bangan tehnis dg memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan umum

  17. PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BMD • PENGAMANAN • Pengamanan Adminisrasi: pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan • Pengamanan Fisik: mis. Penyimpanan, pemagaran dll. • Pengamanan Hukum: sertifikasi tanah, dan bukti status • kepemilikan • Bukti kepemilikan tanah/bangunan disimpan Pengelola brg , selain • itu disimpan pengguna. • PEMELIHARAAN • Penanggung jawab: Pengguna Barang • Pihak yg melaksanakan pemeliharaan: Kuasa Pengguna Barang & Pejabat yg ditunjuk. • Perpedoman pemeliharaan: Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB), beban APBD • Kewajiban Kuasa Pengguna Barang: membuat daftar hasil pemeliharaan barang utk dilaporkan kpd Pengguna Brg secara periodik

  18. PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN BMD Penghapusan BMD meliputi : a) PenghapusandariDaftarBarangPengguna pd PenggunaBarang b) PenghapusandariDaftar BMD padaPengelolaBarang Penghapusan BMD ygsudahtidakberadadalam penguasaannya , dg SK PengelolaBrgdandisetujui KDH Pemusnahan sbg tindak lanjut dari penghapusan dilakukan thd BMD yg : a) tdk dpt dimanfaatkan b) tdk dpt dipindah tangankan; atau c) alasan lain sesuai ketentuan perUUan d) dilaksanakan PB dituangkan dlm BA dan dilaporkan.

  19. PEMINDAHTANGANAN BMD • Bentuk : • Dijual • Dipertukarkan • Dihibahkan • Disertakan sbg PMD KETENTUAN LEBIH LANJUT TTG PEMINDAH TANGANAN DIATUR DALAM PERDA BERPEDOMAN PD PP

  20. 8. PEMINDAHTANGANAN BMN (LANJUTAN…………) POKOK-POKOK PEMINDAHTANGANAN Pengguna Barang PEMINDAHTANGANAN BMD YANG HARUS DGN PERSETUJUAN DPRD 1 Penyerahan/pengusulan BMD 5. Persetujuan Pelaksanaan Pengelola Barang 4.b 2 Pelaksanaan pemindahtanganan utk. Tanah/bangunan krn RUTW & selain tanah/bangunan Usul Pemindah tanganan BMD 4.a T/B, dan > Rp 5 M Persetujuan 3 DPRD • SK Penghapusan • Pelaksanaan pemindahtanganan

  21. 8. PEMINDAHTANGANAN BMN (LANJUTAN…………) POKOK-POKOK PEMINDAHTANGANAN Pengguna Barang PEMINDAHTANGANAN BMD YANG TIDAK PERLU PERSETUJUAN DPRD 1 Penyerahan/pengusulan BMD 5. Persetujuan Pelaksanaan Pengelola Barang 4.b 2 Pelaksanaan pemindahtanganan utk. Tanah/bangunan krn RUTW & selain tanah/bangunan Usul Pemindah tanganan BMD (Rp. < 5 M) 4.a Persetujuan 3 KDH • SK Penghapusan • Pelaksanaan pemindahtanganan

  22. PENILAIAN BMD • Penilaian dlm rangka penyusunan Neraca Daerah berpedoman pd SAP oleh Tim Penilai yg ditetapkan oleh KEPALA DAERAH, dan dapat melibatkan Penilai Independen yg bersertifikat; atau berdasarkan nilai transaksi dgn estimasi terendah menggunakan nilai NJOP (utk tanah) • Penilaian BMD dlm rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan dilakukan oleh Tim Penilai yg ditetapkan oleh KEPALA DAERAH dan dapat melibatkan Penilai independen yg bersertifikat.

  23. PELAPORANBARANG MILIK/KEKAYAAN DAERAH 1. SETIAP UNIT KERJA MENYAMPAIKAN LAPORAN BARANG MILIK/KEKAYAAN DAERAH YANG DIKUASAINYA KEPADA UNIT ORGANISASI BARANG MILIK/ KEKAYAAN DAERAH ATASANNYA. 2. LAPORAN BARANG MILIK/KEKAYAAN DAERAH DIBUAT DAN DIKIRIMKAN SECARA BERKALA : a. SETIAP 6 BULAN : Laporan Mutasi Barang Semesteran b. SETIAP TAHUN : Laporan Tahunan

  24. TANAH PERALATAN DAN MESIN Alat Laboratorium Alat Kedokteran GEDUNG DAN BANGUNAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN Buku Perpustakaan Barang Bercorak Kebudayaan dan Kesenian ASET TETAP LAINNYA Persenjataan PENGELOMPOKANBARANG MILIK/KEKAYAAN DAERAH Alat Berat BARANG MILIK/ KEKAYAAN DAERAH Alat Angkutan Alat Bengkel Alat Komputer Alat Pertanian ASET TETAP Alat Kantor Alat Lainnya

  25. GANTI RUGI • SETIAP KERUGIAN Daerah akibat kelalaian, • penyalah gunaan/pelnggaran hukum atas pe • ngelolaan BMD diselesaikan melalui TGR • 2. Sanksi dpt berupa administratif dan atau sanksi pidana sesuai ketentuan.

  26. Strategi Meraih Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Khususnya dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Melalui Komputerisasi Pengelolaan Barang Daerah (Simbada/SIMA)

  27. Pengaruh Aset Tetap/Barang Daerah Thd. Opini Audit Lap. Keu WajarTanpaPengecualian (WTP) WajarDenganPengecualian (WDP) TidakWajar (TW)/Disclaimer TidakMemberikanPendapat (TMP)/Adverse

  28. OPINI DIDASARKAN PADA • KESESUAIAN DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH • KECUKUPAN PENGUNGKAPAN • KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN • EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)

  29. RIWAYAT OPINI LKPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

  30. OPINI BPK RIATAS LAPORAN KEUANGAN PROVINSI DIY TAHUN 2009 Wajar Dengan Pengecualian Bahwa Aset Tetap dalam Neraca Pemerintah Provinsi DIY per 31 Desember 2009 adalah senilai Rp3.255.476.545.350,00. Nilai Aset Tetap tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya karena Pemerintah Provinsi DIY belum melakukan penilaian atas saldo awal Aset Tetap dan Pencatatan Aset Tetap pada sebagian besar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum dilakukan sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

  31. Langkah – LangkahImplementasiSimbada • Menyusun kebijakan mengenai Administrasi Aset Tetap/Barang Daerah yang bersifat fleksibel • Menyusun Pedoman Administrasi Barang/Aset Tetap Daerah dalam yang aplikable dan memperhatikan implementasi secara komputerisasinya. • Melakukan pelatihan kepada personil pengurus/pengelola Barang / Aset Tetap Daerah secara terstruktur dan terus-menerus • Melakukan pembenahan data secara manual

  32. Lanjutan Simbada/SIMA • Pengadaan hardware/komputer/laptopkhususuntukmengelolaAsettetap/Barang Daerah • PengadaanAplikasi software Simbada/SIMA • Mengadakanpembenahan database komputerisasiBarang/AsetTetapsecarasimultanataubertahap • Melakukan entry database kedalamsistemAplikasiSimbada • TerusmenerusmelakukanPelatihankepadaPesonildanPenyempurnaan/pengembanganAplikasiSimbada.

  33. KUNCI • ADA KOMITMEN • PERLU KONSISTEN • PROG DAN PENDANAAN • KEGIATAN BERKESINAMBUNGAN

  34. BAGI SEMUA SKPD (PENGGUNA BARANG) • Adanya Komitmen dan Keseriusan dalam pengelolaan BMD mulai dari perenc. Kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan bahkan sampai dengan TGR. • Memberikan perhatian dan fasilitasi sarana yang memadahi kepada pengurus barang, penyimpan dan pencatat akuntansi untuk membantu agar lebih mudah, lancar dan tertib dalam pencatatan pada setiap barang (akibat adanya: pengadaan barang, mutasi barang, pemindahtanganan dan penghapusan).

  35. BAGI INSPEKTORAT • Melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap hal-hal terkait dengan barang milik daerah kepada semua SKPD dan UPTD

  36. BAGI DPPKA (PEMBANTU PENGELOLA BARANG) • Melakukan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan PENDAMPINGAN secara periodik dan berkelanjutan • Membentuk Tim Terpadu: utk Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian BMD • Melakukan Rekonsiliasi secara periodik • Pengembangan Aplikasi SIMA disesuaikan dgn perkembangan kebutuhan.

  37. Goal LKPD 2010 Alhamdulillah Opini “WAJAR TANPA PENGECUALIAN “ TERWUJUD BERKAT: DISIPLIN, KERJA KERAS, DAN KERJASAMA DARI SELURUH STAKEHOLDERS

  38. Man jadda wajada YANG BERSUNGGUH-SUNGGUH AKAN BERHASIL Terima Kasih

More Related