1 / 30

Disampaikan oleh: Direktur Pengelolaan Kas Negara

MANAJEMEN KAS. Disampaikan oleh: Direktur Pengelolaan Kas Negara. Rapat Pimpinan Terbatas Ditjen Perbendaharaan, Bali, 18 Februari 2010. OUTLINE. Presentasi. OVERVIEW MANAJEMEN KAS. Arti Penting. Pemerintah memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dengan sumber daya yang terbatas. 3.

tatiana-blackwell
Download Presentation

Disampaikan oleh: Direktur Pengelolaan Kas Negara

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MANAJEMEN KAS Disampaikan oleh: Direktur Pengelolaan Kas Negara Rapat Pimpinan Terbatas Ditjen Perbendaharaan, Bali, 18 Februari 2010

  2. OUTLINE Presentasi

  3. OVERVIEW MANAJEMEN KAS Arti Penting Pemerintah memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dengan sumber daya yang terbatas. 3 1 • Cash mismatch dalam pelaksanaan APBN. 2 • FungsiManajemenkasmemilikiketerkaitandenganfungsilainnya (pengelolanutang, pengelolaanmoneterdanfinancial market).

  4. Tujuan Primary Objectives Secondary Objectives Your Logo

  5. Best Practices Cash Management: “the strategy and associated processes for managing cost-effectively the government’s short-term cash flows and cash balances, both within government, and between government and other sectors” (Mike Williams: 2004)

  6. PERENCANAAN KAS Current Issues Perencanaan kas menjadi dasar pengambilan keputusan yang bersifat strategis pada Kementerian Keuangan seperti: penerbitan SBN oleh Ditjen Pengelolaan Utang dan penerapan Asset Liability Management (ALM) Pemerintah- Bank Indonesia a. Arahan Menteri Keuangan agar Ditjen Perbendaharaan memperbaiki akurasi perencanaan kas b. Akurasi perencanaan kas (proyeksi penerimaan dan proyeksi pengeluaran) menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Keuangan (Depkeu Wide) c.

  7. Implementasi 2010 Belum seluruh ketentuan dalam PMK No. 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas efektif diterapkan 1 3 Belum seluruh Satker membuat/menyampaikan perkiraan. Sebagian besar yang menyampaikan, akurasi perkiraannya rendah 2 Data perkiraan penarikan/penyetoran dana dari Satker K/L belum dapat dipergunakan untuk penyusunan perencanaan kas oleh Dit. PKN

  8. Strategi Implementasi 2011 • Mengintensifkan fungsi pembinaan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN. • Pendekatan kepada top level management K/L dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN untuk: • Meningkatkan pemahaman arti penting perencanaan kas; • Memperoleh komitmen atas implementasi perencanaan kas; • Melakukan pembinaan pada masing-masing unit/instansi vertikal yang dipimpin. • Penyempurnaan aplikasi perencanaan kas 2011 (launching: februari 2011). • Penerapan seluruh ketentuan dalam PMK No. 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas secara bertahap. • Pemilihan KPPN dan Satker terbaik dalam penerapan perencanaan kas.

  9. Latar Belakang : LKP adalah sumber data bagi penyusunan buku merah. Buku merah digunakan sebagai data masukan dalam pengelolaan kas negara dan sebagai data masukan dalam pengelolaan perekonomian Indonesia serta digunakan dalam rapat pimpinan Kementerian Keuangan. Permasalahan : Masihterdapat KPPN yang menyampaikan LKP tidaktepatwaktudankurangakurat. Tujuan : Seluruh KPPN dapat menghasilkan data secara tepat waktu dan akurat dalam rangka pengelolaan kas dan perekonomian Indonesia. Pelaksanaan (SE-04/PB/2010tentangPenyampaian LKP Harian) : Menyusun LKP secara tepat waktu dan akurat serta menyampaikannya secara tepat waktu ke kantor pusat ditjen Perbendaharaan. Memantau dan mengawasi kepatuhan KPPN di wilayah kerjanya dalam mengirimkan LKP. Memantau dan mengawasi akurasi LKP yang dikirimkan oleh KPPN di wilayah kerjanya (contoh: melalui validasi lewat intranet). LAPORAN KAS POSISI

  10. PERMINTAAN KEBUTUHAN DANA (PER-14/PB/2010) • KPPN diingatkankembaliuntukpermintaandropping danadalamrangka TSA agar berpedomanpada PER-14/PB/2010 tentangPetunjukPelaksanaanPenyaluran Dana Melalui BO I MitraKerja KPPN . • Kanwil DJPBN mengawasidanmelakukan monitoring terkaitpelaksanaannya.

  11. Reposisi konsolidasian lak bun ke dit.pkn Peraturan Menteri Keuangan No. 08/PMK.05/2010 TentangTata Cara PenyusunanLaporanKeuanganKonsolidasianBendaharaUmum Negara Tupoksi Konsolidasian Laporan Arus Kas Direposisi Dari Direktorat APK ke Direktorat PKN. Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 TentangOrganisasidanTataKerjaKementerianKeuangan • Surat Direktur PKN No.S-959/PB.3/2011 tentang Pengiriman LKPP Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan LKPP ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara: • Mulai Tahun 2011, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN Diminta Untuk Mengirimkan LKPP Baik Hard Copy Maupun Soft Copy. • Pengiriman Ditujukan Kepada: • Direktorat PKN u.p Subdit Kas Umum Negara; • Direktorat APK u.p Subdit Akuntansi Pusat. • Periode Pelaporan Adalah Bulanan, Triwulanan, Semesteran Dan Tahunan.

  12. Rekonsiliasi Data PENERIMAAN SesuaiSuratDirjen PBN No. S-2450/PB/2010 dan S-6757/PB/2009: 1. 2 MenyampaikanlaporanhasilpemantauankeDirektoratPengelolaanKas Negara. Kanwilmelakukanpemantauan data unmatchdariseluruh KPPN dalamwilayahkerjanya;

  13. REKONSILIASI KIRIMAN UANG • Dasar Hukum: PeraturanDirekturJenderalPerbendaharaanNomor PER-32/PB/2010 tentangPelaksanaanRekeningPenerimaan KPPN BersaldoNihildalamrangkapenerapan TSA penerimaan. • Pelaksanaan: • Kanwilmelakukanpenelitian/rekonsiliasidenganmelibatkan KPPN Induk, KPPN Non KBI, Bank Indonesia, dan Bank/Pos Persepsidalamhalterdapatperbedaanantara FKU dengan Nota Kredit/confirmation advice dan/ataukonfirmasi FKU dengan nota debet/completion advice. • Kanwilmenyampaikanlaporanrekapitulasipengeluaran/ pengirimankirimanuang paling lambattanggal 14 bulanberikutnya.

  14. PengelolaanReksus Ralat SP2D Penyebab : • SPM UP/TUP (Rupiah Murni) dibebankanpadaReksus; • KPPN Kurangtelitidalampengecekanulang SP2D yang sudahditerbitkan. Pemecahan: PembinaansecaraberkelanjutankepadaSatkerolehBidang PP Kanwil DJPBN

  15. Dispensasi Keterlambatan Pengajuan SPM GU Nihil Reksus Penyebab: • KurangnyapemahamanSatkeratauInformasitidaksampaikeSatker (PP SPM) • Kesalahandalampenerbitan SPM sehinggasaat SPM diperbaikidandisampaikanolehSatkerke KPPN mengalamiketerlambatan Pemecahan: • PembinaansecaraberkelanjutandansosialisasikepadaSatkertentangtatacarapenerbitan SPM Reksus • Metodesosialisasilangkah-langkahakhirtahun agar lebih optimal

  16. LPJ PENSIUN Perubahan Tata Cara PembayaranPensiun PT Taspen (Persero) • Perubahan Tata Cara PembayaranPensiunPT Asabri (Persero)

  17. PEMINDAHBUKUAN SP2D DENGAN LAMPIRAN > 100 REKENING PENERIMA Dasar Hukum PeraturanDirekturJenderalPerbendaharaanNomor PER-7/PB/2011 tentangPetunjukPelaksanaanPemindahbukuan/Transfer SP2D denganLampiranLebihdari 100 (seratus) RekeningPenerima Pelaksanaan KanwilDitjenPerbendaharaan berkoordinasi dengan SATKER, KPPN, dan BO I terkait untuk menentukan tahapan waktu pelaksanaan penyaluran dana SP2D, denganmempertimbangkan: Jumlah SPM > 100 rekening penerima yang akan diterbitkan satker, Jumlah Daftar Penerima untuk masing SPM > 100 rekening penerima, Waktu yang diperlukan BO I dalam menyalurkan dana SP2D. a.

  18. Pelaksanaan.....Lanjutan 1) Mengesahkan Ketetapan Kanwil Ditjen Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemindahbukuan/transfer SP2D dengan lampiran lebih dari 100 (seratus) rekening penerima. b. Kewajiban SATKER: Menyampaikan jadwal/rencana penyampaian SPM dengan lampiran > 100 rekening penerima kepada KPPN. Memastikan kebenaran nama dan nomor rekening dalam Daftar Penerima. Melakukan verifikasi atas kesamaan data antara Daftar Penerima dengan ADK SPM. Menyampaikan SPM dengan lampiran > 100 rekening penerima ke KPPN setelah Pukul 13.30 WST dengan disertai ADK dalam kondisi baik. Dalam hal SATKER menyampaikan SPM dengan lampiran > 100 rekening penerima sebelum Pukul 13.30 WST, KPPN mencatat penerimaan SPM tersebut sebagai penerimaan SPM setelah Pukul 13.30 WST. c. Kewajiban KPPN: Menyampaikan jadwal/rencana penyampaian SP2D dengan lampiran > 100 rekening penerima ke BO I. Menerbitkan SP2D atas SPM > 100 rekening penerima yang disampaikan satker dan diberi tanggal hari kerja berikutnya. Menyampaikan SP2D beserta ADK kepada BO I paling lambat pukul 08.00 WST pada tanggal yang tertera pada SP2D. d.

  19. Pelaksanaan.....Lanjutan 2) Kewajiban BO I: Melakukan transfer/pemindahbukuan dana SP2D kepada rekening yang berhak berdasarkan Ketetapan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat akhir hari kerja yang bersangkutan. Memindahbukukan/mentransfer sisa dana Rekening Pengeluaran Kuasa BUN KPPN pada akhir hari kerja ke Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat paling cepat pukul 16.30 waktu setempat dan paling lambat pukul 17.30 WIB. e. Mengesahkan Ketetapan Kanwil Ditjen Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemindahbukuan/transfer SP2D dengan lampiran lebih dari 100 (seratus) rekening penerima. Tahapan waktu pelaksanaan penyaluran dana SP2D dengan lampiran > 100 rekening penerima: SP2D dengan lampiran rekening penerima 101 s.d. ....................., dananya dipindahbukukan/ditransfer oleh BO I melalui BI RTGS/SKN BI ke rekening yang berhak paling lambat pukul ..........Waktu Indonesia....... SP2D dengan lampiran rekening penerima ................. s.d. ....................., dananya dipindahbukukan/ditransfer oleh BO I melalui BI RTGS/SKN BI ke rekening yang berhak paling lambat pukul ..........Waktu Indonesia....... SP2D dengan lampiran rekening penerima ...................s.d. ....................., dananya dipindahbukukan/ditransfer oleh BO I melalui BI RTGS/SKN BI ke rekening yang berhak paling lambat pukul ..........Waktu Indonesia......dst f.

  20. PENGELOLAAN PBB Dasar Hukum • PMK 126/PMK.07/2010 tentangPelaksanaandanPertanggungjawabanAnggaran Transfer ke Daerah; • PeraturanDirjenPerbendaharanNomor: PER-59/PB/2010 tentang Tata Cara Penerimaan, Pembagian, danPenyaluran DBH PBB; • SuratEdaranDirjenPerbendaharanNomor: SE-01/PB/2011 tentangPetunjukLebihLanjutatasPerdirjenPerbendaharaannomo: PER-59/PB/2010.

  21. Implementasi • Kepala Kantor Wilayah selakuPenerimaKuasadari KPA Transfer ke Daerah (DirektoratJenderalPerimbanganKeuangan) melakukanperubahanrevisi DIPA DBH PBB Bagian Daerah danBiayaPemungutanBagian Daerah dalamhalrealisasi DBH dan BP Bagian Daerah dalam 1 (satu) tahunanggaranlebihbesardaripagu DIPA dandiberitanggalakhirtahunanggaranberkenaandanmenandatanganiusulanperubahan/revisi DIPA DBH PBB/BP PBB dimaksud. • KepalaKanwilDitjenPerbendaharaanmenunjukKepalaBidangPembinaanPerbendaharaanuntukmempersiapkandokumenperubahan/revisi DIPA DBH PBB/BP PBB Bagian Daerah. • MenyampaikanLaporanRealisasiPagu DIPA DBH PBB/BP PBB Bagian Daerah ke DJPK setiaptriwulan, paling lambat 15 harikerjasetelahakhirtriwulan. • MenyampaikanRekapitulasiLaporanRealisasiPenerimaan, Pembagian, danPenyaluran DBH PBB keDit. PKN setiapbulan, paling lambat 15 harikerjasetelahakhirbulan.

  22. MPN BILLING SYSTEM Ruang Lingkup • Pendaftaranpeserta billing; • Pembuatankode billing; • Pembayaranberdasarkankode billing; • RekonsiliasiBilling. Pokok-Pokok Pelaksanaan • PenatausahaanPenerimaan Negara secaratersentralisirdiDirektorat PKN; • Penggunaan BPN sebagaidokumenpelaporankewajibanperpajakan; • Penggunaanstruk ATM sebagaibuktipelunasankewajibanperpajakan; • Pencetakan SSP melalui website Pajak; • Pembuatankode billing secaramasal (bulk); • ProsedurRekonsiliasiBilling.

  23. PENYUSUNAN LAPORAN PENERIMAAN NEGARA VALAS LatarBelakang • MerupakanPetunjukPelaksanaandariPeraturanMenteriKeuanganTentangPenatausahaanPenerimaan Negara Dalam Mata UangAsing; • MengaturPelaksanaanPenatusahaanPenerimaan Negara Dalam Mata UangAsingdi Bank Persepsi; • MengaturPelaksanaanPenatausahaanPenerimaan Negara Dalam Mata UangAsingdiDirektorat PKN; • Menetapkan Format LHP, DNP, BPN struktur ADK, sertaLaporanPenerimaan yang disusunDit. PKN.

  24. AlurPenatausahaan WP / WB / WS Bank Koresponden Bank Indonesia RKUN di BI out going transfer (MT 202) 1a Statement Of Account LN MT 940/950/910 2 (H : 16.30 JKT Time) 4 Kantor Pusat Bank 5 DN 1b Rekening Koran, Nota Kredit 2a MT 210 DJPBN-Dit.PKN copy MT 202 (H+1 : 09.00 JKT Time) LHP, DNP, BPN, ND, NK 3

  25. Pokok-Pokok • Pengakuan/pencatatanpenerimaannegarapadasaatditerimadirekeningpersepsimatauangasingdi Bank Persepsi Mata UangAsing; • Penerimaannegaradalammatauangasingterintegrasidengansistem MPN sehinggadapatdisajikansecaradetil (per mataanggaran); • Penerimaan Negara Dalam Mata UangAsing (USD) tersentralisirpada Kantor Pusat Bank/Cabang Yang Ditunjuk, dandibukukansecaratersentralisirdiDirektorat PKN; • Penggunaan BPN sebagaidokumensumberpencatatan, sertapenyampain LHP, DNP dan BPN dapatdilakukansecaraelektronik (Bank Persepsi Mata UangAsing me-upload data ke Dit.PKN); • Penambahan Mata Anggarankirimanuangataspelimpahandarirekeningpersepsidalammatauangasingkerekening KUN Valas USD dansebaliknya • Terdapatpenambahanaplikasidi Dit.PKN untukmenerima/membuka LHP dan ADK elektronik, penyajianlaporanpenerimaan;

  26. REKENING RETUR • Ketentuan SP2D Retur BO I BO I Wajib: • Menghentikan sementaratransaksi Pemindahan Dana dari Rekening Retur “rr” di Bank Operasional I ke Rekening Retur “RR” pada Bank Operasional Pusat (mendebet Rekening Retur “rr” untuk untung Rekening Retur “RR”) sejak awal hari kerja tanggal 24 Januari 2010 sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut. • Untuk transaksi dana dari Rekening Retur “RR” pada Bank Operasional Pusat ke Rekening Retur “rr” pada Bank Operasional I (mendebet Rekening Retur “RR” untuk untung Rekening Retur “rr”) tetap dilakukan seperti biasa.

  27. KetentuanDana SP2D ReturdiRekeningRetur“RR” dan“rr” s.d. tanggal31 Desember2010. Kepala KPPN Wajib: • membuat Daftar Pengawasan Dana SP2D Retur Per Tanggal 31 Desember 2010 yang menyajikan data transaksi dan saldo Dana SP2D Retur yang ada di Rekening Retur “RR” dan “rr” Per Tanggal 31 Desember 2010 dan menyampaikan ke Direktorat PKN paling lambat tanggal 28 Januari 2011. • membayarkan kembali Dana SP2D Retur yang telah disetor pada tanggal 31 Desember 2010 dengan menerbitan SPM-PP dan SP2D-PP sebagaimana diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2010. • menyetorkan Dana SP2D Retur yang ada di Rekening Retur “RR” dan “rr” per tanggal 31 Desember 2010 ke Kas Negara setelah dikurangi pembayaran kembali yang telah dilakukan pada periode 3 Januari 2011 s/d 23 Januari 2011. • Dalam hal penyetoran sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak dapat dilakukan karena dana pada Rekening Retur “RR” tidak mencukupi, agar segera melaporkan ke Direktorat PKN cq. Subdit Kas Negara.

  28. KetentuanDana SP2D Returdi RekeningRetur“RR”dan “rr”tanggal 3 s.d 21 Januari 2011 Kepala KPPN Wajib: • membuat Daftar Pengawasan Dana SP2D Retur Per Tanggal 3 Januari 2011 s/d 23 Januari 2011 yang menyajikan data transaksi dan saldo Dana SP2D Retur yang ada di Rekening Retur “RR” dan “rr” Periode 3 Januari 2011 s/d 23 Januari 2011 dan menyampaikan ke Direktorat PKN paling lambat tanggal 28 Januari 2011. • membayarkan kembali Dana SP2D Retur yang diterima pada tanggal 3 Januari 2011 s/d 23 Januari 2011 dengan menerbitkan Surat Ralat SP2D dengan beban Rekening Retur “rr” yang dananya terlebih dahulu didebet dari Rekening Retur “RR”. • dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 2) tidak dapat dilakukan karena dana pada Rekening Retur “RR” tidak mencukupi, agar segera melaporkan ke Direktorat PKN cq. Subdit Kas Negara.

  29. KetentuanatasDana SP2D Returdi Rekening Retur“RR”dan “rr” setelahtanggal 24 Januari2011 Kepala KPPN Wajib: • membuat Daftar Pengawasan Dana SP2D Retur Per Tanggal 24 Januari 2011 dan sesudahnya yang menyajikan data transaksi dan saldo Dana SP2D Retur yang ada di Rekening Retur “rr” Per Tanggal 24 Januari 2011 dan dan menyampaikan ke Direktorat PKN setiap hari • membayarkan kembali Dana SP2D Retur yang diterima pada tanggal 24 Januari 2011 dan sesudahnya dengan menerbitkan Surat Ralat SP2D dengan beban Rekening Retur “rr”. • dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 2) tidak dapat dilakukan karena dana pada Rekening Retur “rr” tidak mencukupi, agar segera melaporkan ke Direktorat PKN cq. Subdit Kas Negara. Kepala KPPN Dilarang: membayarkan kembali Dana SP2D Retur yang diterima Rekening Retur “rr”sebelum tanggal 24 Januari 2011 dengan menggunakan Dana SP2D Retur yang diterima di Rekening Retur “rr” pada tanggal 24 Januari 2011 dan sesudahnya.

  30. TERIMA KASIH Direktorat Pengelolaan Kas Negara 2011

More Related