1 / 19

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Oleh : Rakhmat Bowo Suharto. S ubstansi Pengaturan :. Hak, Kewajiban, & Larangan Peran Masyarakat Pengawasan & Sanksi Administratif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Penyidikan & Pembuktian

wyoming-duke
Download Presentation

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Oleh: RakhmatBowo Suharto

  2. SubstansiPengaturan: • Hak, Kewajiban, & Larangan • Peran Masyarakat • Pengawasan & Sanksi Administratif • Penyelesaian Sengketa Lingkungan • Penyidikan & Pembuktian • Ketentuan Pidana • Ketentuan Peralihan • Ketentuan Penutup Terdapat 17 Babdengan 127 Pasal • Ketentuan Umum • Asas, Tujuan & Ruang Lingkup • Perencanaan • Pemanfaatan • Pengendalian • Pemeliharaan • Pengelolaan B3 serta Limbah B3 • Sistem Informasi • Tugas & Wewenang Pemerintah & Pemerintah Daerah

  3. Lingkungan hidup:kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. • Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup: upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

  4. Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

  5. 1. PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 5 – 11) PERENCANAAN RPJP & RPJM inventarisasi lingkungan hidup penetapan wilayah ekoregion (olehMenteri) penyusunan RPPLH dasar • RPPLH nasional (PP); • RPPLH provinsi; (PerdaProvinsi) dan • RPPLH kabupaten/kota. (PerdaKab/Kota) • Tingkatnasional; • Tingkatpulau/ kepulauan; • Tingkat wilayah ekoregion. • Penetapannyadenganmempertimbangkan: • karakteristik bentang alam; • daerah aliran sungai; • iklim; • flora dan fauna; • sosial budaya; • ekonomi; • kelembagaan masyarakat; dan • hasil inventarisasi lingkungan hidup. • M E M U A T: • pemanfaatan dan/atau pencadangan sda; • pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingk. Hdp.; • pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sda; dan • adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. • Data dan informasisda.: • potensi dan ketersediaan; • jenis yang dimanfaatkan; • bentukpenguasaan; • pengetahuanpengelolaan; • bentukkerusakan; dan • konflikdanpenyebabkonflik yang timbulakibatpengelolaan.

  6. 2. Pemanfaatan sda. (Pasal 12) RPPLH (apabila RPPLH telahtersusun) PEMANFAATAN daya dukung dan daya tampung LH (apabila RPPLH belumtersusun) • memperhatikan: • keberlanjutan proses dan fungsi LH; • keberlanjutan produktivitas LH; dan • keselamatan, mutu hidup, dan kesej. masyarakat. • ditetapkan oleh: • Menteri daya dukung & daya tampung LH nas. dan pulau/kepulauan; • gubernur daya dukung & daya tampung LH prop. dan ekoregion lintas kab/kota; atau • bupati/walikota daya dukung & daya tampung LH kab/kota dan ekoregion di wil. kab/kota.

  7. 3. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Pasal 13-56) • KLHS; • tata ruang; • BML/kriteria baku krusakan LH; • AMDAL/UKL-UPL; • perizinan; • instrumen ekonomi LH; • peraturan perUUan berbasis LH; • anggaran berbasis LH; • analisis risiko LH; • Audit LH; dan • instrumen lain PENCEGAHAN PENGENDALIAN PENANGGULANGAN • pemberian informasi • pengisolasian pencemaran/ • kerusakan PEMULIHAN • penghentian sumber pencemaran • remediasi • rehabilitasi • Restorasi • Cara-cara lain.

  8. a. PENCEGAHAN • Kajianlingkunganhidupstrategis (KLHS) Ps 14-18 UUPPLH:Rangkaiananalisis yang sistematis, menyeluruh, danpartisipatifuntukmemastikanbahwaprinsippembangunanberkelanjutantelahmenjadidasardanterintegrasidalampembangunansuatuwilayahdan/ataukebijakan, rencana, dan/atau program. • KLHS memuat kajian antara lain: • kapasitas daya dukung & daya tampung LH untuk pemb.; • perkiraan mengenai dampak dan risiko LH; • kinerjalayanan/jasaekosistem; • efisiensi pemanfaatan SDA; • tingkatkerentanandankapasitasadaptasiterhadapperubahaniklim; dan • tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. • Pemerintahdanpemdawajibmembuatdanmelaks KLHS.

  9. baku mutu air; • baku mutu air limbah; • baku mutu air laut; • baku mutu udara ambien; • baku mutu emisi; • baku mutu gangguan; dan • baku mutu lain. Baku Mutu LH (BML) Ps. 20 PENCEMARAN LH • KBR tanah untuk produksi biomassa; • KBR terumbu karang; • KBR LH yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; • KBR mangrove; • KBR padang lamun; • KBR gambut; • KBR karst; dan/atau • KBR ekosistem lainnya Kriteria Baku Kerusakan LH (KBR) Ps. 21 KERUSAKAN LH

  10. AMDAL (Ps. 22-33)/UKL-UPL (Ps.34-35) usahadan/ataukegiatan yang berdampakpenting usahadan/ataukegiatan yang tidakberdampakpenting Izin lingkungan AMDAL UKL-UPL Penyusun AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi (ditetapkanolehMenteri) jenisusaha /kegiatan yang wajibdilengkapi UKL-UPL ditetapkanolehGubernur , bupati/walikota Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi(dari Menteri, gubernur, bupati/walikota) tidakwajib UKL-UPL kesanggupanpengelolaandanpemantauan LH. • Pem./Pemda membantu penyusunan amdal usaha/ kegiatan gol. ekonomi lemah. • Diaturdalam: • PP. 29 Tahun 1986 tentang AMDAL • PP 51Tahun 1993 tentang AMDAL • PP 27 Tahun 1999 tentang AMDAL • PP 27 tahun 2012 tentangIzinLingkungan

  11. Izin lingkungan dicabut • Izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan PERIZINAN (Ps. 36-41) KeputusanKelayakanLingk. Rekomendasi UKL/UPL diterbitkanolehmenterigubernur, bupati/ walikota IzinLingkungan Wajib diumumkan /atau Izin Usaha dan/atauKegiatan

  12. Instrumen ekonomi lingkungan hidup (Ps. 42-43) • Meliputi: • perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; • pendanaanlingkunganhidup; dan • insentifdan/ataudisinsentif. • Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Peraturan Perundang-undanganBerbasisLingkunganHidup (Ps. 44) • Setiappenyusunanperaturanperundang-undanganpadatingkatnasionaldandaerahwajibmemperhatikanperlindunganfungsi LH danprinsipperlindungandanpengelolaan LH.

  13. AnggaranBerbasisLingkunganHidup (Ps. 45-46) • Pem/Pemdadan DPR/DPRD wajibmengalokasikananggaran yang memadaiuntukmembiayai: • kegiatanperlindungandanpengelolaan LH; • program pembangunan yang berwawasan LH; • Pemulihan LH. • Pemerintahwajibmengalokasikan DAK LH yang memadaikepadadaerah yang memilikikinerjaperlindungandanpengelolaan LH yang baik.

  14. AnalisisRisikoLingkunganHidup (Ps. 47) (1)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. (2)Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: • pengkajian risiko; • pengelolaan risiko; dan/atau • komunikasi risiko.

  15. Audit LingkunganHidup (Ps. 48-52) • Audit lingkungan hidup  meningkatkan kinerja lingkungan hidup. (voluntary/Mandatory) • Audit lingkungan hidup wajibuntuk: • usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau • penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.  Penanggungjawabusaha/kegiatantidakmelaksanakankewajiban Audit Lingkungan  Menterimenugasipihakketigauntukmelaksanakan audit atasbiayadaripenanggungjawabusaha/kegiatan.

  16. b. PENANGGULANGAN (Ps. 53) • Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. • Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: • pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; • pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; • penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau • cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

  17. c. PEMULIHAN (Ps. 54-56) • Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. • Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: • penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; • remediasi; • rehabilitasi; • restorasi; dan/atau • cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

  18. 4. PEMELIHARAAN PEMELIHARAAN konservasi sumber daya alam pencadangan sumber daya alam pelestarian fungsi atmosfer • Perlindungan SDA; • Pengawetan SDA; dan • pemanfaatan secara lestari SDA. sumberdayaalam yang tidakdapatdikeloladalamjangkawaktutertentu. • Upayamitigasidanadaptasiperubahaniklim; • Upayaperlindunganlapisanozon; • Upayaperlindunganterhadaphujanasam

  19. Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota 5. Pengawasan & SanksiAdministratif (Ps. 71-83) D E L E G A S I SanksiAdministratif • Pejabat Pengawas (Fungsional) teguran tertulis; paksaan pemerintah; pembekuanizinlingkungan; atau pencabutanizinlingkungan. PENGAWASAN • Ketaatan terhadap: • Peraturan perUUan • KeputusanIzin

More Related