1.78k likes | 5.45k Views
Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Oleh : Rakhmat Bowo Suharto. S ubstansi Pengaturan :. Hak, Kewajiban, & Larangan Peran Masyarakat Pengawasan & Sanksi Administratif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Penyidikan & Pembuktian
E N D
Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Oleh: RakhmatBowo Suharto
SubstansiPengaturan: • Hak, Kewajiban, & Larangan • Peran Masyarakat • Pengawasan & Sanksi Administratif • Penyelesaian Sengketa Lingkungan • Penyidikan & Pembuktian • Ketentuan Pidana • Ketentuan Peralihan • Ketentuan Penutup Terdapat 17 Babdengan 127 Pasal • Ketentuan Umum • Asas, Tujuan & Ruang Lingkup • Perencanaan • Pemanfaatan • Pengendalian • Pemeliharaan • Pengelolaan B3 serta Limbah B3 • Sistem Informasi • Tugas & Wewenang Pemerintah & Pemerintah Daerah
Lingkungan hidup:kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. • Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup: upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1. PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 5 – 11) PERENCANAAN RPJP & RPJM inventarisasi lingkungan hidup penetapan wilayah ekoregion (olehMenteri) penyusunan RPPLH dasar • RPPLH nasional (PP); • RPPLH provinsi; (PerdaProvinsi) dan • RPPLH kabupaten/kota. (PerdaKab/Kota) • Tingkatnasional; • Tingkatpulau/ kepulauan; • Tingkat wilayah ekoregion. • Penetapannyadenganmempertimbangkan: • karakteristik bentang alam; • daerah aliran sungai; • iklim; • flora dan fauna; • sosial budaya; • ekonomi; • kelembagaan masyarakat; dan • hasil inventarisasi lingkungan hidup. • M E M U A T: • pemanfaatan dan/atau pencadangan sda; • pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingk. Hdp.; • pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sda; dan • adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. • Data dan informasisda.: • potensi dan ketersediaan; • jenis yang dimanfaatkan; • bentukpenguasaan; • pengetahuanpengelolaan; • bentukkerusakan; dan • konflikdanpenyebabkonflik yang timbulakibatpengelolaan.
2. Pemanfaatan sda. (Pasal 12) RPPLH (apabila RPPLH telahtersusun) PEMANFAATAN daya dukung dan daya tampung LH (apabila RPPLH belumtersusun) • memperhatikan: • keberlanjutan proses dan fungsi LH; • keberlanjutan produktivitas LH; dan • keselamatan, mutu hidup, dan kesej. masyarakat. • ditetapkan oleh: • Menteri daya dukung & daya tampung LH nas. dan pulau/kepulauan; • gubernur daya dukung & daya tampung LH prop. dan ekoregion lintas kab/kota; atau • bupati/walikota daya dukung & daya tampung LH kab/kota dan ekoregion di wil. kab/kota.
3. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Pasal 13-56) • KLHS; • tata ruang; • BML/kriteria baku krusakan LH; • AMDAL/UKL-UPL; • perizinan; • instrumen ekonomi LH; • peraturan perUUan berbasis LH; • anggaran berbasis LH; • analisis risiko LH; • Audit LH; dan • instrumen lain PENCEGAHAN PENGENDALIAN PENANGGULANGAN • pemberian informasi • pengisolasian pencemaran/ • kerusakan PEMULIHAN • penghentian sumber pencemaran • remediasi • rehabilitasi • Restorasi • Cara-cara lain.
a. PENCEGAHAN • Kajianlingkunganhidupstrategis (KLHS) Ps 14-18 UUPPLH:Rangkaiananalisis yang sistematis, menyeluruh, danpartisipatifuntukmemastikanbahwaprinsippembangunanberkelanjutantelahmenjadidasardanterintegrasidalampembangunansuatuwilayahdan/ataukebijakan, rencana, dan/atau program. • KLHS memuat kajian antara lain: • kapasitas daya dukung & daya tampung LH untuk pemb.; • perkiraan mengenai dampak dan risiko LH; • kinerjalayanan/jasaekosistem; • efisiensi pemanfaatan SDA; • tingkatkerentanandankapasitasadaptasiterhadapperubahaniklim; dan • tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. • Pemerintahdanpemdawajibmembuatdanmelaks KLHS.
baku mutu air; • baku mutu air limbah; • baku mutu air laut; • baku mutu udara ambien; • baku mutu emisi; • baku mutu gangguan; dan • baku mutu lain. Baku Mutu LH (BML) Ps. 20 PENCEMARAN LH • KBR tanah untuk produksi biomassa; • KBR terumbu karang; • KBR LH yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; • KBR mangrove; • KBR padang lamun; • KBR gambut; • KBR karst; dan/atau • KBR ekosistem lainnya Kriteria Baku Kerusakan LH (KBR) Ps. 21 KERUSAKAN LH
AMDAL (Ps. 22-33)/UKL-UPL (Ps.34-35) usahadan/ataukegiatan yang berdampakpenting usahadan/ataukegiatan yang tidakberdampakpenting Izin lingkungan AMDAL UKL-UPL Penyusun AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi (ditetapkanolehMenteri) jenisusaha /kegiatan yang wajibdilengkapi UKL-UPL ditetapkanolehGubernur , bupati/walikota Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi(dari Menteri, gubernur, bupati/walikota) tidakwajib UKL-UPL kesanggupanpengelolaandanpemantauan LH. • Pem./Pemda membantu penyusunan amdal usaha/ kegiatan gol. ekonomi lemah. • Diaturdalam: • PP. 29 Tahun 1986 tentang AMDAL • PP 51Tahun 1993 tentang AMDAL • PP 27 Tahun 1999 tentang AMDAL • PP 27 tahun 2012 tentangIzinLingkungan
Izin lingkungan dicabut • Izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan PERIZINAN (Ps. 36-41) KeputusanKelayakanLingk. Rekomendasi UKL/UPL diterbitkanolehmenterigubernur, bupati/ walikota IzinLingkungan Wajib diumumkan /atau Izin Usaha dan/atauKegiatan
Instrumen ekonomi lingkungan hidup (Ps. 42-43) • Meliputi: • perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; • pendanaanlingkunganhidup; dan • insentifdan/ataudisinsentif. • Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Peraturan Perundang-undanganBerbasisLingkunganHidup (Ps. 44) • Setiappenyusunanperaturanperundang-undanganpadatingkatnasionaldandaerahwajibmemperhatikanperlindunganfungsi LH danprinsipperlindungandanpengelolaan LH.
AnggaranBerbasisLingkunganHidup (Ps. 45-46) • Pem/Pemdadan DPR/DPRD wajibmengalokasikananggaran yang memadaiuntukmembiayai: • kegiatanperlindungandanpengelolaan LH; • program pembangunan yang berwawasan LH; • Pemulihan LH. • Pemerintahwajibmengalokasikan DAK LH yang memadaikepadadaerah yang memilikikinerjaperlindungandanpengelolaan LH yang baik.
AnalisisRisikoLingkunganHidup (Ps. 47) (1)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. (2)Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: • pengkajian risiko; • pengelolaan risiko; dan/atau • komunikasi risiko.
Audit LingkunganHidup (Ps. 48-52) • Audit lingkungan hidup meningkatkan kinerja lingkungan hidup. (voluntary/Mandatory) • Audit lingkungan hidup wajibuntuk: • usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau • penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penanggungjawabusaha/kegiatantidakmelaksanakankewajiban Audit Lingkungan Menterimenugasipihakketigauntukmelaksanakan audit atasbiayadaripenanggungjawabusaha/kegiatan.
b. PENANGGULANGAN (Ps. 53) • Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. • Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: • pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; • pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; • penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau • cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
c. PEMULIHAN (Ps. 54-56) • Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. • Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: • penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; • remediasi; • rehabilitasi; • restorasi; dan/atau • cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. PEMELIHARAAN PEMELIHARAAN konservasi sumber daya alam pencadangan sumber daya alam pelestarian fungsi atmosfer • Perlindungan SDA; • Pengawetan SDA; dan • pemanfaatan secara lestari SDA. sumberdayaalam yang tidakdapatdikeloladalamjangkawaktutertentu. • Upayamitigasidanadaptasiperubahaniklim; • Upayaperlindunganlapisanozon; • Upayaperlindunganterhadaphujanasam
Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota 5. Pengawasan & SanksiAdministratif (Ps. 71-83) D E L E G A S I SanksiAdministratif • Pejabat Pengawas (Fungsional) teguran tertulis; paksaan pemerintah; pembekuanizinlingkungan; atau pencabutanizinlingkungan. PENGAWASAN • Ketaatan terhadap: • Peraturan perUUan • KeputusanIzin