220 likes | 716 Views
Subjek Hukum Internasional (2). Rinda Amalia. SH. MH. 2. Organisasi ( Publik ) Internasional. Organisasi Internasional adalah suatu organisasi yang dibentuk dengan perjanjian internasional oleh dua negara atau lebih berisi fungsi , tujuan , kewenangan , asas , struktur organisasi .
E N D
SubjekHukumInternasional(2) Rinda Amalia. SH. MH @ Copy Right by Rinda Amalia
2. Organisasi (Publik) Internasional • OrganisasiInternasionaladalahsuatuorganisasi yang dibentukdenganperjanjianinternasionalolehduanegaraataulebihberisifungsi, tujuan, kewenangan, asas, strukturorganisasi. • Asalmulaorganisasiinternasionalmemilikihakdankewajibandalam HI sejakdikeluarkannyaadvisory Opinion MahkamahInternasionaldalamkasusReparation Case 1949. @ Copy Right by Rinda Amalia
MakhamahInternasionaldalam advisory opinion-nyamenyatakanbahwasecara de jure dan de facto cukup PBB sebagaisuatuorganisasiinternasional yang memiliki legal personality serta legal capacity untukbertindak di depanhukummewakilikepentingan PBB sendirijugakepentingankorbannya. • Legal personlaitydan legal capacity adalahhal yang sangatpentingdimilikiolehsuatuorganisasiinternasional agar merekadapatmenjalankanfungsinya. @ Copy Right by Rinda Amalia
Organisasaiinternasional yang diakuisebagaisubjek HI harusmemenuhikarekteristiksebagaiberikut: • Dibentukdengansuatuperjanjianinternasionalolehlebihdariduanegara, apa pun namanyadantundukpadarezim HI; • Memilikisektertariattetap @ Copy Right by Rinda Amalia
Dengandipenuhinyakeduasyarattersebutakanlebihmudahorganisasitersbutuntukmemperolehinternational personality • Denganinternational personality yang dimilikinyamakasuatuorganisasiinternasionalakanmemilikikecapakanhukumintenrasional (international legal capacity) @ Copy Right by Rinda Amalia
International Legal Capacity ygdimilikiorganisasiinternasionalantara lain: • Dapatmembuatperjanjianinternasonaldengansesamaorganisasiinternasional, negaraatausubjek HI lainnya; • Dapatmemiliki property atasnamanyasendiri • Dapatmelakukanperbuatanhukumuntukdanatasnamaanggota-anggotanya • Dapatmenuntutdandituntut di pengadilaninternasional @ Copy Right by Rinda Amalia
3. International Non Government Organization (NGO) • Convention on The Recognation of the Legal Personality of INGO 1986 adalahcontohinstrumenhukum yang mencobauntukmenetapkan status hukum INGO. • Konvensiinidibentukdanditandatangiolehnegara-negaraanggotaThe Council of Europe yang mengakuidanmenyadarisemakinbesarperan INGO dalamhubunganinternasional. @ Copy Right by Rinda Amalia
Pasal 1 Konvensi yang ditetapkan di Starbourginimenetapkanbahwapersyaratanbagi INGO adalah • Have a non profit aim of international utility • Have been established by an instrument governed by the international law of party • Carry on their activities with effect in at least two status and • Have their statutory office in the territory of a party and the central management and control in the territory of that party of the another party @ Copy Right by Rinda Amalia
4. Individu (Natural Person) • MahkamahInternasionalmenyatakanbahwasuatuperkecualiandariprinsipbahwaindividubukansubjekhukuminternasionaldapattimbulapabilamaksuddariparapihakdalamsuatuperjanjianadalahmemanguntukmemberikanhakdankewajibanpadaindividu yang bersangkutan. @ Copy Right by Rinda Amalia
Pengadilan Ad Hoc Nurenbergdan Tokyo menyatakanbahwaindividumemilikiinternational personality sehingamampumenyandanghakdankewajiban yang diberikanhukuminternasionalpadanya. • Individubertanggungjawabsecarapribadi, dapatdituntut di pengadilaninternasionalataskejahatanperang yang dilakukannyatanpadapatberlindungndibaliknegara. • Pasal 3 draft code of crimes against the peace and security of Mankind 1987 yang dikeluarkanoleh International law commission menyatakanbahwaindividuadalah person dalam HI meskipunkecakapanhukumnyasangatkurangdibandingnegara. @ Copy Right by Rinda Amalia
5. Perusahaan Transnasional • Adalahperusahaan yang didikansuatunegara, tetapiberoperasi di berbagainegara. • International Personality perusahaantransnasionalhanyaadaketikahubunganinternasional yang dilakukandiaturdalamhukumnasional @ Copy Right by Rinda Amalia
Bentukpelanggaran HAM Perusahaan Transnasional Menurut Harvard Law Review adalahsebagaiberikut: • Pelanggaranterhadaphak-hakekonomi, sosialdanbudaya • Pelanggaranhak-haksipildanpolitik • Pelanggaranterhadaphak-hak yang dilindungiolehhukumhumaniterinteransional @ Copy Right by Rinda Amalia
Pelanggaran HAM oleh Perusahaan dibedakandalamduabentukyaitu: • Pelanggaran HAM yang melibatkanperusahaansecaralangsung (direct complicity) • Pelanggaran HAM yang melibatkanperusahaansecaratidaklangsung (indirect complicity) @ Copy Right by Rinda Amalia
6. ICRC (International Committee The Red Cross) • Merupakanorganasisi non pemerintah yang anggotanyapalangmerah-palangmerahnasionalnegara-negaradanberkedudukan di Swiss. • Keberdaan Non Government Organization inisebagaisubjek HI tidaklepasdariperannya yang besardalammemberikanpertolonganpadakorbanperangkhususnya PD I dan II @ Copy Right by Rinda Amalia
Cont.. • meskipun, mendapat status sebagai HI, tetapibergerak di bidangkemanusian, memberikanperlindunganterhadapkorbanperangskaladomestikmaupuninternasional @ Copy Right by Rinda Amalia
7. OrganisasiPembebasan/Bangsa yang MemperjuangkanHaknya • Adalahsuatubangsa yang berjuangmemperolehkemerdekaanmelawannegaraasing yang menjajahnya. • Pertimbangan-pertimbanganpolitikmasyarakatinternasionallebihdominandibandingkanaturanhukuminternasionalnya • Dalamsejarah, PBB lewatiresolusiMajelisumumnyapernahmengakui South West Africa People’s (SWAPO) yang berjuangmendirikan Negara Afrika Barat DayaatauNamimbiasebagaistu-satunyaorganisasi yang sahmewakilirakyatNamimbiajuga PLO sebagaiwakilrakyatPalistina @ Copy Right by Rinda Amalia
8. Belligerent • Empatunsur yang harusdipenuhikaumpemberontakuntukmendapatkanpengakuan belligerent, yaitu: • Terorganisirsecararapidanteratur di bawahkepemimpinan yang jelas • Harusmenggunakantandapengenal yang jelas yang menggunakanidentitasnya • Harussudahmenguasaisecaraefektifsebagaiwilayahsehinggawilayahtersebutbenar-benartelah di bawahkekuasaannya • Harusmendapatdukungandarirakyat di wilayah yang didudukinya @ Copy Right by Rinda Amalia
HI melaluiPasal 3 KonvensiJenewa 1949 mengaturmengenaipertikaianbersenjata yang bersifatinternasional. Pasalinimenegaskanbahwadalamhalterjadipertikaianbersenjata yang tidakbersifatinternasional yang berlangsungdalamwilayahsalahsatupihakagungpenandatangan, tiappihakharusmemperhatikanaturan-aturantentangkemanusianantara lain: • Tindakankekerasanatasjiwadan raga • Penyanderaan • Perkosaanataskehormatanpribadi • Mengkungdanmenjalankanhukumanmatitanpadidahuluikeputusan yang dijatuhkanolehsuatupengadilan yang dibentuksecarateratur. @ Copy Right by Rinda Amalia