1 / 15

Sumatera Selatan

Sulawesi Utara. Gorontalo. Maluku Utara. Kalimanatan Barat. Sulawesi Tengah. Sulawesi Barat. Kalimantan Tengah. Kalimantan Selatan. Sumatera Selatan. Maluku. Sulawesi Selatan. Lampung. Sulawesi Tenggara. Banten. Jawa Barat. Jawa Timur. Jawa Tengah. Bali. Nusa Tenggara Timur.

yeo-butler
Download Presentation

Sumatera Selatan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Sulawesi Utara Gorontalo Maluku Utara Kalimanatan Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Sumatera Selatan Maluku Sulawesi Selatan Lampung Sulawesi Tenggara Banten Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah Bali Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat

  2. PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA MODUL 5 WDD SERI E REGULASI PENDIDIKAN PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

  3. TUJUAN Setelah sesi berakhir, peserta mampu: • Mengidentifikasi dan menghimpun permasalahan pendidikan di Kabupaten/Kota yang memerlukan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan • Menyusun program legislasi bidang pendidikan Kabupaten/Kota PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

  4. LANGKAH KEGIATAN Pengantar & Curah Pendapat 10’ Presentasi & Diskusi 20’ Diskusi Kelompok 40’ RTL & Evaluasi Sesi 10’ Refleksi & Penguatan 10’ PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

  5. DISKUSI KELOMPOK (40’) • Setiap kelompok kabupaten/kota menuliskan kembali hasil identifikasi pasal /ayat dari LK 2, LK 3, dan LK 4 pada lembar kerja program legislasi (LK5) • Setiap kelompok menetapkan waktu legislasi PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

  6. LK5: PROGRAM LEGISLASI PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

  7. PRESENTASI & DISKUSI (20’) Salah satu kelompok Kabupaten/Kota mempresentasikan hasil kerja kelompoknya (LK 5), kelompok lain menanggapi /memberi masukan PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

  8. REFLEKSI (5’) • Fasilitator meminta salah satu peserta menyampaikan refleksi dari sesi yang berlangsung • Refleksi difokuskan pada upaya yang telah dilakukan selama ini untuk menyusun program legislasi bidang pendidikan di Kabupaten/Kota? PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

  9. PENGUATAN (5’) • Fasilitator memberikan penguatan hasil diskusi PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

  10. MATERI PENGUATAN • Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 Ayat 10: Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

  11. JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN • Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 7 Ayat 1) • UUD 1945 • UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU • Peraturan Pemerintah (PP) • Peraturan Presiden (Perpres) • Peraturan Daerah (Perda) PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

  12. PASAL 7 AYAT 2B • Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 7 Ayat 2b) Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

  13. PERDA • Disahkan DPRD • Harus dilaksanakan kepala daerah • Kuat, hanya dapat dibatalkan atas persetujuan DPRD • Diperjelas dengan Perbup/Perwalikota PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

  14. RTL (5’) • Fasilitator meminta salah satu peserta menyampaikan RTL dari sesi yang telah berlangsung • RTL difokuskan pada prioritas dan rencana tindak lanjut apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan program legislasi bidang pendidikan di Kabupaten/Kota PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

  15. EVALUASI SESI (5’) • Peserta mengisi lembar evaluasi sesi • Fasilitator mengumpulkan lembar evaluasi terisi dan tugas kelompok • Fasilitator menutup sesi PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

More Related