140 likes | 433 Views
SUMBER HUKUM ACARA PERDATA. M.Hamidi Masykur. SUMBER HUKUM ACARA PERDATA. a. Zaman Kolonial Reglement op de Buergerlijke rechtsvordering ( Rv )
E N D
SUMBER HUKUM ACARA PERDATA M.HamidiMasykur
SUMBER HUKUM ACARA PERDATA a. ZamanKolonial • Reglementop de Buergerlijkerechtsvordering (Rv) AdalahhukumacaraperdatabagigolonganorangEropadimasaBelanda yang digunakanduludilembagaperadilanRaad van Justitie, Residentiegerecht, danHoogerechtshof. 2. Reglement Indonesia (IR) Adalahhukumacaraperdata yang digunakanbagigolonganorang Indonesia, digunakandilembagaperadilanLandraaddanmulaiberlakutanggal 1 Mei 1848. IR tidakdigunakanlagidalampraktikperadilanperdatasaatini. 3. HerzieneIndonesishReglement (HIR) Adalahreglemen Indonesia yang diperbaharuisejaktahun 1941. Isidari HIR adalahhukumacaraperdatadanhukumacarapidana, jugaperadilan-peradilankabupaten (regenschapsgerecht), pengadilandistrik (districtsgerecht), danpengadilannegeri yang bersifattidakformalistis. HIR masihmenjadiacuanhukumacaraperdatahinggasaatini.
5. RechtsreglementBuitengewesten (RBG) Adalahdiberlakukanuntukdaerah-daerahdiluarjawadan Madura. 6. RO (Reglement op de RechterlijkeOrganisatie in Het BeleidderJustitie in Indonesie) Adalahreglemententangorganisasikehakiman. RO merupakanacuandalamkebijakanorganisasikehakiman, namunsaatinijarangdigunakandalampraktik, kecualidipakaisebagaiacuan internal kehakiman. 7. B.W (BurgerlijkWetboek) terutamaBukuke IV tentangPembuktiandanDaluwarsa yang masihberlakuhinggakini. 8. WvK (Wetboek van Koophandel) AdalahKitabUndang-UndangHukumDagang (KUHD) yang sudahjarangditemukansebagaiacuansumberhukumacaraperdata. www.themegallery.com
SUMBER HUKUM ACARA PERDATA b. ZamanJepang BerlakuHIR, RBG, danbeberapabagiandariRv yang masihmenjadiacuanhukumperdatahinggasaatini.
c. ZamanRepublik Indonesia MelaluiPasal 2 AturanPeralihan UUD 1945 jo. PeraturanPresiden No. 2 tanggal 10 Oktober 1945 jo. UU Darurat No. 1/1951, yang berlakuadalah: • HIR • RBG • UU Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan • UU Nomor 4 tahun 2004 tentangKekuasaanKehakiman • UU Nomor 5 Tahun 2004 tentangPerubahanatasUndang-UndangNomor 14 tahun 1985 tentangMahkamahAgung • PeraturanPemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaanatasUndang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan. www.themegallery.com
Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama • Undang-UndangNomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-UndangNomor 8 Tahun 2004 tentangPerubahanatasUndang-UndangNomor 2 Tahun 1986 tentangPerubahanatasUndang-UndangNomorTahun 1986 tentangPeradilanUmum. • Undang-UndangNomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara. • Undang-UndangNomor 31 tahun 1997 tentangPeradilanMiliter • Undang-UndangNomor 24 Tahun 2003 tentangMahkamahKonstitusi • KitabUndang-UndangHukumPerdataBukuke IV tentangPembuktiandanKedaluawarsa • Yurisprudensi • SuratEdaranMahkamahAgung (SEMA) • HukumAdat • Doktrin • PerjanjianInternasional www.themegallery.com
www.themegallery.com Thank You ! Add your company slogan