UNSUR-UNSUR HUKUM

1. UNSUR-UNSUR HUKUM Oleh : S. Soewarto, SH., SKM.

2. UNSUR-UNSUR HUKUM Dari definisi tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa unsur dari hukum: • Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masayarakt. • Peraturan itu diadakan oleh badan resmi yang berwenang. • Peraturan tersebut bersifat memaksa. • Sanksi terhadap pelanggar peraturan tersebut adalah tegas.

3. CIRI-CIRI HUKUM Mengerti hukum mengenal ciri – cirinya: • Adanya perintah atau larangan. • Perintah dan / atau larangan harus dipatuhi/ditaati setiap orang. Tata tertib terpelihara Peraturan hidup dalam masy. Kaidah hukum. Setiap melanggar dikenakan sanksi berupa hukuman.

4. JENIS HUKUMAN Menurut pasal 10 KUHP : • Hukuman Pokok • Hukuman mati • Hukuman penjara • Seumur hidup • Sementara (1-20 thn) • Kurungan (1 hari – 1 tahun) • Denda (sbg pengganti hukuman kurungan) • Hukuman Tambahan • Pencabutan hak2 tertentu. • Perampasan barang2 tertentu. • Pengumuman keputusan hakim.

5. SIFAT DARI HUKUM Tata Tertib masy.terpelihara Kaidah hukum ditaati Karena tidak semua taat Harus dilengkapi dengan unsur memaksa Sifat hukum • Mengatur • Memaksa • Memberikan sanksi yang tegas

6. TUJUAN HUKUM Peraturan harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan azas keadilan dari masyarakat. Tujuan hukum • Menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. • Bersendikan pada keadilan/azas keadilan pada masyarakat. • ketertiban

7. APA ITU KEADILAN Keadilan mengandung unsur : “penghargaan” “penilaian” “pertimbangan” Digambarkan “Neraca Keadilan” Keadilan menuntut “ dalam keadaan yang sama setiap orang harus menerima bagian yang sama pula”. Keadilan itu dari Tuhan Manusia diberi kecakapan atau kemampuan untuk meraba atau merasakan keadaan yang dinamakan adil.

8. PEMBAGIAN HUKUM Menurt beberapa azas, hukum dapat dibagi dalam beberapa golongan. • Menurut sumbernya. • Undang-undang. • Kebiasaan • Traktat • Yurisprudensi. • Menurut bentuknya. • Tertulis • Tidak tertulis • Menurut tempat berlakunya. • Nasional • Internasional • Hukum asing • Hukum gereja • Hukum adat • Hukum Islam • Dll. • Menurut waktu.berlakunya • Ius constitutum (hukum positif) • Ius constituendum (yang akan datang) • Hukum azasi (hukum alam)

9. Menurut sifatnya. • Hukum yang memaksa. • Hukum yang mengatur. • Menurut cara mempertahankannya. • Hukum materil (pidana, perdata, dagang,dll) • Hukum formil (Acara perdata, acara pidana) • Menurut wujudnya. • Hukum objektif (berlaku umum) • Hukum subjektif (berlaku terhadap sesorang tertentu) • Menurut isinya. • Hukum privat (Hukum Sipil) Hukum yang mengatur hubungan antara orang satu dengan orang lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorang. • Hukum publik (Hukum Negara) Hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan alat2 perlengkapannya atau hubungan antara negara dengan perseorangan (W.N.)

10. HUKUM SIPIL DAN PUBLIK • Hukum Sipil Dalam arti luas ; hukum perdata dan hukum dagang. Dalam arti sempit : hukum perdata. • Hukum Publik • HTN Mengatur : • Bentuk dan susunan negara • Hubungan kekuasaan antara alat2 perlengkapan negara. • Hubungan pemerintah pusat – daerah. • HAN/HTUN Mengatur cara2 menjalankan tugas dari alat2 perlengkapan negara. • HUKUM PIDANA Mengatur perbuatan yg dilarang & memberikan pidana kpd pelanggar, serta mengatur bagaimana cara2 mengajukan perkara ke pengadilan. • HUKUM INTERNASIONAL Mengatur WN dan WNA (perdata), hubungan negara dng negara lain (publik internasional)

11. Dengan pembagian hukum perdata maupun hukum pidana pelaksanaannya BERBEDA : _ CARA PENUNTUTAN _ MACAM / JENIS HUKUMANNYA _ DAN LAIN-LAIN PROSEDURNYA.