Sumber Hukum Administrasi Negara

1. Sumber Hukum Administrasi Negara

2. Sumber Hukum Administrasi Negara • Sumber Hukum Dalam Arti Materiil • Sumber Hukum Dalam Arti Formil

3. Sumber Hukum dalam arti Materiildipengaruhi beberapa faktor: • Faktor Sosiologis • Faktor Filosofis • Faktor Historis

4. Sumber Hukum Formil • Peraturan Per-UU-an • Yurisprodensi • Konvensi • Hukum Kebiasaan/Hukum Adat • Hukum Internasional • Doktrin • Keputusan TUN

5. Peraturan Per-UU-an • TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 • TAP MPR No. III/MPR/2000 • UU No.10 Tahun 2004

6. Tap MPRS.No.XX/MPRS/1966 • UUD 1945 • Tap MPR • UU/Perpu • PP • Kepres • Peraturan Pelaksana Lainnya

7. TAP MPR No.III/MPR/2000 • UUD 1945 • Tap MPR • UU • Perpu • PP • Kepres • Perda

8. UU.10 Tahun 2004 • UUD • UU/Perpu • PP • Peraturan Presiden • Perda

9. Peraturan per-UU-an kedepan menurut :Prof.Dr.Jimly Asshidiqie • Perturan Dasar:UUD,Perubahan UUD,Piagam Dasar • UU,Perpu dan Yurisprodensi • PP dan Peraturan presiden • Peraturan Menteri dan Peraturan setingkat Menteri • Perda Propinsi

10. Peraturan gubernur • Perda kabupaten/Kota • Peraturan Bupati/Walikota • Perdes

11. Yurisprudensi • Keputusan –Keputusan Hakim terdahulu yang selalu diikuti hakim kemudian dalam perkara yang sama. Dalam hal iniKeputusan Hakim TUN/HAN

12. Konvensi • Kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktek ketatanegaraan

13. Hukum Kebiasaan/Hukum Adat • Hukum Kebiasaan, dalam hal ini yang sering digunakan dalam praktek oleh pejabat administrasi negara (tidak tertulis) • Hukum Adat (tertulis dan tidak tertulis) dalam bidang admnistrasi negara

14. Hukum Internasional • Traktat - Bilateral - Multilateral : - terbuka - tertutup

15. Doktrin • Pendapat pakar di bidang HAN Doktrin berlaku jika diterima masyarakat dan tidak berlaku jika sudah tidak diterima masyarakat. Jadi tidak perlu diundangkan dan dicabut keberlakuannya.

16. Keputusan TUN • Unsur-unsurnya: • Penetapan tertulis • Dikeluarkan oleh Pejabat TUN • Berdasarkan Per-UU-an yang berlaku • Bersifat Kongkrit,Individual dan final • Menimbulkan akibat Hukum • Bagi orang/Badan Hukum Perdata

17. Hubungan HAN dengan HTN Ada dua pendapat : • Golongan yang menyatakan tidak ada perbedaan prinsip(Perancis,As,Inggris, dan negara-negara sosialis)Kranenburg,Prins,Vegting dan Van der port) • Golongan yang menyatakan terdapat perbedaan prinsip Belanda) -. Oppenheim -. VanVollen Hovaen -. Prof. Logeman

18. HUB. HAN DNG HUKUM PERDATA Mr Paul Scholten Hukum administrasi Negara dan Hukum Perdata bersinggungan : • Pada waktu terjadi adopsi kaidah hukum perdata menjadi kaidah HAN • Apabila badan AN melakukan perbuatan-perbuatan yang dikuasai oleh hukum perdata • Apabila suatu kasus dikuasai oleh hukum perdata dan HAN, maka diselesaikan dengan HAN

19. HUB HAN DGN HUKUM PIDANA • Utrecth : Hukum pidana memberi sanksi istimewa baik atas pelanggaran kaidah privat maupun atas pelanggaran kaidah hukum publik yang telah ada.

20. Ilmu Politik→Administrasi sebagai tempat pemusatan kekuasaan negara.Oleh karena itu Administrasi Negara secara politis tidak boleh dipecah-pecah • Admnistrasi Negara harus hanya menjalankan politik negara → UUD,UU,Keputusan-keputusan pemerintah

21. Ilmu Pemerintah • Titik berat “politik beleid “Administrasi Negara

22. Terima Kasih