PEDOMAN PENILAIAN PRESTASI KERJA

1. TATA CARA KERJA PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2. DASAR HUKUM • PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan • PM 78 Tahun 2013 Tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan • PM 100 Tahun 2014 Tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan • PM 72 Tahun 2013 Tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan • PM 199 Tahun 2015 Tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan • PM 91 Tahun 2013 Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan • PM 90 Tahun 2014 Tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan • PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS

3. LATAR BELAKANG SUKSESKAN Pegawai Negeri Sipil YANG BERINTEGRITAS 2016 • Adanya dinamika perubahan organisasi dan pemekaran wilayah, serta adanya perubahan dalam peta jabatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien serta pelaksanaan tugas di setiap jabatan pada satuan organisasi. • Adanya peningkatan kinerja pegawai di lingkungan DJPL yang tunjangan kinerjanya perlu ditingkatkan • Adanya penilaian prestasi kinerja dalam rangka mewujudkan PNS yang profesional, jujur,bertanggung jawab serta berorientasi dalam sistem prestasi kerja. • Untuk membangun fungsi monitoring dan evaluasi Kepegawaian berdasarkan kepada prestasi kerja, jabatan dan uraian jenis kegiatan dalam unit organisasi

4. TUJUAN Agar Terwujud Kesamaan Pola Pikir dan Tata Cara Dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang terjamin objektivitasnya dalam penilaian berdasarkan sistem penilaian prestasi kerja yang ada di Lingkungan Kementerian Perhubungan

5. Berdasarkan PM 36 Tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

6. Peta Jabatan berdasarkan PM 100 Th. 2014 Kasub. Kepegawaian dan Keuangan

7. Dalam PM 100 dinyatakan uraian tugas dari Ka.Sub Kepegawaian dan Keuangan yaitu :

8. SKP dibuat berdasarkan uraian Kegiatan dalam satuan Unit Organisasi yang diatur dalam PM.100 Tahun 2014 adapun untuk evaluasi dan pembinaan Masing-masing Bidang yang dilakukan oleh pejabat penilai pada Bidang tersebut terhadap perilaku kinerja pegawai. Sebagai Acuan diperlukan diperlukan kelas jabatan yang diatur dalam PM. 72 Tahun 2012 dan Telah di Perbaharui dalam PM 199 Tahun 2015.

9. Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja Berasarkan PM 91 Tahun 2013 PM 91 PENILAIAN PRESTASI KERJA

10. ATURAN HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MENURUT PM 90 TAHUN 2015 • Dalam rangka kelancaran pelayanan publik dan menjamin efektivitas dan efisiensi serta kenyaman dalam bekerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan. • Jam Kerja Normatif dalam 1 Hari 7,5 jam • Jam Kerja Efektif yaitu 5,5 Jam

11. PERMASALAHAN YANG ADA : • Kurangnya Pengendalian Internal Bidang tentang Penilaian Prestasi Kerja • Antara Koordinator SKP, LPPK dengan pegawai bersangkutan tidak saling berkoordinasi • Pegawai sendiri kurang merasa suatu keharusan dalam pembuatan, pengumpulan SKP, buku harian. • Bahwa LPPK (Laporan Penilaian Prestasi kerja) yang menilai adalah atasannya (persentasenya 60%) dan 40 % berdasrkan absen bukan tergantung kepegawaian.

12. WORKFLOW 4 2 Bagian Keuangan dan Kepegawaian menyimpan sebagai database dan dasar perhitungan tunjangan kinerja dan penilaian prestasi kinerja Mengumpulkan ke bagian Keuangan dan Kepegawaian PNS membuat SKP tiap tahun dan Buku Harian tiap Bulan PNS Melakukan verifikasi kepada atasan dengan output Penilaian Prilaku tiap Bulannya 3. Akhir Tahun Anggaran PNS mengumpulkan Rekapan berdasarkan Peraturan serta Penilaian Prestasi Kerja Tahun Anggaran Baru PNS membuat Kontrak Kerja dalam bentuk SKP 2016 dan menyerahkan ke Bagian Keuangan agar mengetahui apakah terjadi perubahan jabatan serta perubahan perhitungan tunjangan kinerja. Data yang telah di arsipkan akan dilakukan updating sesuai peraturan terbaru atau berfungsi untuk KGB dkk.. 1 5 3

13. SANKSIBAGI YANG TIDAK MENGIKUTI Workflow Tidak terima Tunjangan Kinerja Yang seharusnya dibayar Setiap Bulannya Tepat Waktu • Pada PP 53 Tahun 2010 PNS Yang tidak menaati kewajiban, melakukan pelanggaran baik dalam atau di luar jam kerja diberi Hukuman sesuai Tingkatan pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang. • PP 53 Th. 2010

14. TERIMA KASIH