SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAHAN & KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA

1. SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAHAN & KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA SALAHUDIN,S.IP. M.Si. , M.P.A. udin.pemerintahan@gmail.com udin.staff.umm.ac.id

2. Daftar Isi Materi Perkuliahan Pertemuan Ke II PENGERTIAN SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAHAN BENTUK-BENTUK SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAHAN PENGERTIAN KEUANGAN NEGARA (PKN) HAK-HAK NEGARA YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG KEWAJIBAN NEGARA YANG TERKAIT DENGAN NILAI UANG PENGERTIAN KEUANGAN NEGARA (PKN) HAK-HAK NEGARA YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG KEWAJIBAN NEGARA YANG TERKAIT DENGAN NILAI UANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA PENERIMAAN NEGARA PENGERTIAN PENERIMAAN NEGARA SUMBER- SUMBER PENERIMAAN NEGARA BENTUK- BENTUK KEBIJAKAN PENERIMAAN NEGARA: PENGELUARAN NEGARA PENGERTIAN PENGELUARAN NEGARA KLASIFIKASI PENGELUARAN NEGARA BENTUK-BENTUK KEBIJAKAN PENGELUARAN: PENGELUARAN RUTIN DITUNJUKAN UNTUK: BENTUK- BENTU KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN DEFINISI ANGGARAN NEGARA ANGGARAN NEGARA DAN APBN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN APBN PELAKSANAAN APBN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN STRUKTUR APBN FUNGSI APBN PRINSIP PENYUSUNAN APBN AZAS PENYUSUNAN APBN                            

3. Pengertian sistem penganggaran pemerintahan: Sistem penyusunan (perencanaan), pelaksanaan, penata usahaan, dan evaluasi kebijakan anggaran (APBN/APBD).

4. Bentuk-bentuk sistem penganggaran pemerintahan: 1. Sistem (orientasi bukti pengeluaran). 2. Sistem penganggaran (orientasi hasil). 3. Sistem penganggaran (berdasarkan Tupoksi OPD, capaian-capian OPD, dan Kondisi Masyarakat) penganggaran tradisional hasil karya berbasis kinerja OPD, kemampuan serta Kebutuhan

5. Sistem Penganggaran Tradisional Sistem penggaran yang mencurahkan perhatiannya pada pengembangan sistem pengawasan atas penerimaan dan pengeluaran uang yang dibuktikan secara tertulis.

6. Sistem Penganggaran Hasil Karya Sistem penganggaran ini menekankan pada kegiatan rutin dan program/proyek yang harus dilaksanakan beserta hasil yang akan dicapai.

7. Sistem Pengangaran Berbasis Kinerja  Sistem yg menekankan pada kemampuan OPD, tupoksi OPD, capaian-capaian, dan kebutuhan masyarakat.  Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan rasa keadilan dan 17/2003/psl 3). transparan memperhatikan kepatuhan. (UU dan No.

8. Pengertian Keuangan Negara (PKN): SEMUA HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG

9. Hak-hak Negara yang dapat dinilai dengan uang: 1. Hak mengenakan pajak kepada warganya 2. Hak mencetak uang 3. Hak mengadakan pinjaman

10. Kewajiban Negara yang terkait dengan nilai uang: 1. Kewajiban menyelenggarakan tugas negara demi kepentingan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, perbaikan jalan raya,dll. 2. Kewajiban membayar atau hak-hak tagihan pemborong, setelah diterima dengan pemesan. masyarakat, seperti barang/bangunan oleh baik instansi

11. KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA KEBIJAKAN PENERIMAAN NEGARA

12. PENERIMAAN NEGARA

13. PENGERTIAN PENERIMAAN NEGARA Penerimaan pemerintah yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki oleh pemerintah, dan penerimaan dari pinjaman pemerintah (Suparmoko,2000).

14. Sumber- sumber penerimaan Negara  Pajakpembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk. bermotor,pajak perhotelan,pajak restoran,dll  Retrebusi suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang secara langsung diterima dengan adanya pembayaran retrebusi. Misalnya: Layanan PDAM, Layanan Listrik, Layanan Kesehatan, Layanan Pendidikan, Layanan IBM,Layanana KTP,Layanan pemakaman.  Pinjamanpinjaman dapat berasal dari luar negeri dan dalam negeri baik kepada pemerintah maupun kepada swasta Misalnya: pajak kendaraan

15. BENTUK- NEGARA: BENTUK KEBIJAKAN PENERIMAAN Pengembangan perpajakan Peningkatan kesadaran masy membayar pajak Penyempurnaan sistem dan tata cara pelaksanaan pajak penghasilan Peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai Peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan Peningkatan penerimaan bea cukai Peningkatan penerimaan pajak ekspor dan impor Pengelolaan pinjaman luar negeri. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

16. PENGELUARAN NEGARA

17. Pengertian Pengeluaran Negara Pengeluaran pemerintah untuk membiayai kegiatan atau program sesuai dengan tugas dan fungsinya. PENGELUARAN = BELANJA

18. Klasifikasi pengeluaran Negara Pengeluaran yang merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa mendatang seperti menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan,dll. Pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat seperti KUR,PNPM,PKH,dll. Pengeluaran untuk menyediakan kesempatan kerja yang lebih seperti pengembangan BUMN/D dan Rekruitmen PNS. Pengeluaran untuk penghematan masa mendatang. Misalnya: program konservasi alam sebagai sumber energi masa mendatang. Pengeluaran pemberian subsidi: subsidi dlm bentuk uang (BLT) dan subsidi dlm bentuk barang dengan harga murah (subsidi BBM). 1. 2. 3. 4. 5.

19. Bentuk-bentuk kebijakan pengeluaran: Pengeluaran rutin Pengeluaran pembangunan 1. 2.

20. Pengeluaran Rutin ditunjukan untuk: 1. Kenaikan Gaji Berkala 2. Tunjangan Beras atau sebutan lain 3. Tunjangan anak 4. Kerja lembur dan ikatan dinas 5. Pegawai negeri yang akan pensiun 6. Belanja barang, pemeliharaan, dan perjalanan dinan

21. BENTUK- BENTUK KEBIJAKAN PENGELUARAN RUTIN 1. Peningkatan efektifitas alokasi pengeluaran rutin 2. Optimalisasi belanja pegawai 3. Pengendalian belanja barang 4. Pembatasan pemberian subsidi untuk Pegawai seperti beasiswa untuk pegawai

22. BENTUK- BENTU KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN Pengembangan sumber daya manusia Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi Dukungan atas pembangunan daerah IV. Pengentasan penduduk dari kemiskinan Peningkatan peran serta dalam pembangunan VI. Efesiensi dan efektifitas pengeluaran pembangunan VII. Pelestarian fungsi lingkungan hidup I. II. III. V.

23. DefinisiAnggaran Negara Hasil dari perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam- macam kegiatan terpadu, baik yang menyangkut penerimaannya maupun pengeluaranya yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu

24. Anggaran Negara danAPBN  Anggaran kegiatan satu tahun disebut Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  APBN rencana pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.  APBN,Perubahan APBN,dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang- Undang. Negara yang diakumulasi dalam keuangan tahunan

25. Penyusunan dan PelaksanaanAPBN  Penyusunan mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui pembahasan, Undang-Undang tentang APBN selambat- lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.  PelaksanaanAPBN :  Setelah APBN ditetapkan Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. APBN : Pemerintah DPR menetapkan dengan Undang-

26. PelaksanaanAPBN 1. Berdasarkan berjalannya mengalami revisi/perubahan. 2. Untuk melakukan revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan mendapatkan persetujuan DPR. 3. Perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir Maret, setelah pembahasan dengan Badan anggaran DPR. 4. Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. perkembangan, tahun di tengah-tengah APBN anggaran, dapat APBN untuk

27. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN Selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

28. STRUKTUR APBN 1. Pendapatan Negara: 1. Perpajakan: diperoleh bentuk pajak negara. 2. Hibah: Pendapatan negara yang diperoleh dari bantuan pihak-pihak terhadap negara. Pendapatan melalui negara dari yang pungutan berbagai yang berkepentingan

29. II. Belanja Negara  Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah pembantuan). Belanja dikelompokkan menjadi: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah, Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana),dan Belanja Lainnya. kegiatan pembangunan (dekonsentrasi Pemerintah dan tugas dapat Pusat

30. Lanjut belanja negara  Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi: Dana Bagi Hasil  Dana Alokasi Umum  Dana Alokasi Khusus  Dana Otonomi Khusus III. Pembiayaan:  Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan (utang bank) serta penyertaan modal negara.  Pembiayaan Luar Negeri, meliputi:  Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek  Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri.

31. FungsiAPBN  Fungsi otorisasi, Mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan dipertanggungjawabkan kepada Rakyat. atau pendapatan dapat  Fungsi perencanaan, Mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.

32. Lanjutan FungsiAPBN  Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.  Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian. pengangguran dan

33. Lanjutan Fungsi APBN  Fungsi kebijakan memperhatikan kepatutan distribusi, anggaran berarti negara keadilan bahwa harus dan rasa  Fungsi bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara keseimbangan fundamental perekonomian. stabilisasi, memiliki makna dan mengupayakan

34. Prinsip PenyusunanAPBN 1. Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan. 2. Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan. 3. Semaksimal mungkin memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

35. Azas-Azas PenyusunanAPBN 1. Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. 2. Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas. 3. Penajaman prioritas pembangunan 4. Menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang negara

36. Konsep PenyusunanAPBN RI 1. Konsep terjadinya perimbangan antara anggaran pengeluaran dengan anggaran penerimaan. 2. Konsep anggaran dinamis adanya peningkatan secara terus -menerus pemerintah. 3. Konsep anggaran fungsionalMoney follow fuction (uang mengikuti fungsi dan program kegiatan). anggaran berimbang Dimaksudkan besarnya tabungan

37. SEKIAN & TERIMA KASIH