1 / 68

SOSIALISASI PERPRES 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SOSIALISASI PERPRES 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. LATAR BELAKANG PERUBAHAN. Efisiensi belanja negara dan p ersaingan s ehat melalui Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah belum sepenuhnya terwujud ; - Pengumuman tdk dikoran lagi

abel-duran
Download Presentation

SOSIALISASI PERPRES 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SOSIALISASI PERPRES 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

  2. LATAR BELAKANG PERUBAHAN • Efisiensi belanja negara dan persaingansehatmelaluiPengadaanBarang/JasaPemerintahbelumsepenuhnyaterwujud; • - Pengumumantdkdikoranlagi • - HPS sebagaibataspenawaran • - ULP • - E-proc • SistemPengadaanBarang/JasaPemerintahbelummampumendorongpercepatanpelaksanaanBelanjaBarangdanBelanja Modal dalam APBN/APBD(bottleneck); • - pelelangan/seleksidilakukansebelumtahunanggaran • - pengadaanlangsungs.d. Rp. 100 juta • - penunjukkanlangsunguntukkeadaantertentudankhusus

  3. SistemPengadaanBarang/JasaPemerintahbelummampumendorongterjadinyainovasi, tumbuh suburnya ekonomi kreatif serta kemandirian industri dalam negeri; • Mendorongindustristrategisuntukmendukungperalatanpertahanandankepolisian • Sayembaradankontes • Masihadanya multi-tafsirsertahal-hal yang belumjelasdalamKeppres80/2003; • - gangguanindustri, uangmukakontrak multi years, materaidsb) • Perlunyamemperkenalkanaturan, sistem, metodadanprosedur yang lebihsederhana, namuntetapmenjagakoridor governance sertamasihmenjaminterjadinyapersaingan yang sehatdanefisiensi; • - pelelangan/ seleksisederhanas.d 200 juta • Perlunyamendorongterwujudnyareward dan punishment yang lebihbaikdalamsistemPengadaanBarang/JasaPemerintah. • Sedangdirancangstandarkompetensi • memberlakukanjaminansanggahan banding; penegasankapanaparathukumseyogyanyamasukdalamkasuspengadaan; dsb.

  4. Perbedaan Pokok (dgn Keppres 80/2003): 1. Ruang Lingkup – Pendanaan dengan PHLN • Prinsip : Pengadaan B/JygdibiayaiPinjaman/Hibah LN harusmengikutiPerpresini. • ApabilaterdapatperbedaanantaraPeraturanPresideninidenganketentuanPengadaanBarang/Jasa yang berlakubagipemberiPinjaman/HibahLuarNegeri, pihak-pihakdapatmenyepakatitatacarapengadaan yang akandipergunakan 2. Jenis Pengadaan: Barang Pekerjaan Konstruksi JasaKonsultansi (badanusaha – perorangan) Jasa Lainnya

  5. 3. Keharusan membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP): • Prinsip : dari organisasi ad-hoc ke permanen dan profesional; • Setiap K/L/D/I harus membentuk ULP secara permanensblm 2014; • Jumlah dan posisi ULP diserahkan K/L/D/I sesuai kebutuhan dan rentang kendalinya; • ULP diisi pejabat yang kompeten dan integritasnya terjamin, dengan insentif yg layak; 4. Keharusan melaksanakan E-Procurement: • E-Proc = lebih cepat, murah, transparan, bebas premanisme/mafia; • Pengumuman di website masing2 dan website pengadaan nasional (www.inaproc.lkpp.go.id); • Setiap K/L/D/I harus melaksanakan E-Proc sebelum 2012; • E-Proc terdiri dari e-tendering dan e-purchasing; • LKPP siap membantu dengan aplikasi dan pelatihan (gratis);

  6. 5. Delegasi kewenangan dan tanggung jawab lebih besar ke PA: • PA adalah penanggung jawab utama pengadaan; • PPK bertanggung jawab atas substansi pengadaan(pelaksanaan kontrak); • ULP/Panitia bertanggung jawab atas pelaksanaan lelang/tender; 6. Tetap berpihak pada usaha kecil: • Paket pekerjaan utk usaha kecil naik, dari 1M ke 2,5M; • Kemampuan dasar (KD) utk pekerjaan konstruksi 3 NPt, jasa lainnya 5 NPt. KD untuk pengadaan barang dan jasa konsultansi ditiadakan. • NPtnaikdari7 tahunmenjadi10 tahun

  7. 7. Penyederhanaan Pelaksanaan Pengadaan: • Pengadaan Langsung untuk Barang/Pek.Konst/Jasa Lainnya s/dRp.100jt dan untuk Jasa Konsultansi s/d Rp.50jt; • Pelelangan/seleksi sederhana s/d Rp.200jt; • Metoda evaluasi disederhanakan (sistem gugur), kecuali untuk pekerjaan kompleks. • Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh pimpinan K/L/I untuk pengadaan ≤ Rp.10 M (barang tertentu). • Jaminan dalam pengadaan barang/jasa dapat dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau perusahaan asuransi. • Memungkinkan untuk pelaksanaan Pelelangan/Seleksi sebelum Tahun Anggaran. • Pasca Kualifikasi untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan

  8. 8. Ada ketentuan khususmetoda Sayembara/Kontes: • Untuk pengadaan barang/jasa hasil kreativitas, gagasan, inovasi, riset, produk seni-budaya (spesifik dan harga satuan tidak dapat ditentukan). Contoh: arsitektur, benda seni, seni pertunjukan, piranti lunak, lomba karya ilmiah, dsb; • Tatacaranya mirip seleksi, tapi dapat disederhanakan; • ULP/Panitia dibantu oleh ahli yang kompeten dibidangnya (Tim Juri); 9. Lebih fleksibel dlm menghadapi bencana dan keadaan darurat: • Ketentuan ttg bencana diperlonggar (alam, non-alam, sosial), termasuk antisipasi sebelum bencana datang menerjang; • Dalam keadaan menghadapi bencana dan keadaan darurat dapat dilakukan Penunjukan Langsung (tidak ada batasan, tetapi tetap subject to audit).

  9. 10. Penunjukan Langsung untuk barang/jasa khusus: • Penyedia obat, alat kesehatan habis pakai yg jenis dan harganya ditetapkan pemerintah (Menkes) dapat ditunjuk langsung; • Penyedia mobil, sepeda motor, kendaraan lain dengan harga khusus pemerintah (GSO) dapat ditunjuk langsung; • Sewa penginapan/hotel, lanjutan sewa gedung/kantor dapat ditunjuk langsung. 11. PengadaansecaraSwakelola • Prinsip : pengadaanbarang/jasa dapatdilaksanakansecaraswakelola.. • DapatmengusulkanStandarBiayaKhusus (SBK) untukpelaksanaanswakelola

  10. 12. Pengadaan alutsista TNI dan almatsus Polri: • Alutsista ditetapkan Menhan (masukan Panglima TNI), almatsus ditetapkan Kapolri; • Pengadaan alutsista/almatsus dari industri DN; • Dalam hal industri DN belum mampu, pengadaannya dari pabrikan di LN bekerjasama dengan industri/lembaga riset DN; • Tatacara pengadaan alutsista/almatsus diatur Menhan/Kapolri; • Barang non-alutsista dan non-almatsus pengadaannya reguler.

  11. 13. Pengadaan di Luar Negeri: • Pengadaan untuk Kedubes RI dan kantor perwakilan RI di LN sedapat mungkin menggunakan Perpres ini; dalam hal tidak applicable dapat mengikuti aturan negara setempat; • Tatacaranya dapat diatur lebih lanjut oleh Menlu. 14. Perbedaan-perbedaan Lainnya: • Kontrak Payung; • Keikutsertaan perusahaan asing; • Sanggah dan Sanggah Banding; • Konsep Ramah Lingkungan; • Preferensi Harga dan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri); • dsb naskah lengkap: www.lkpp.go.id

  12. MATRIKS PERBEDAAN ANTARA PERATURAN PRESIDEN No. 54/2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH dengan KEPUTUSAN PRESIDEN No.80/2003

More Related