KONFLIK HUKUM DAN PENYELESAIANNYA

1. KONFLIK HUKUM DAN PENYELESAIANNYA

2. HARAPAN/IDEAL: TIDAK ADANYA KONFLIK HUKUM DALAM SISTEM HUKUM DIATASI DENGAN AZAS HUKUM DALAM SISTEM HUKUM PRAKTIK: KONFLIK HUKUM

3. MACAM-MACAM KONFLIK • Konflikdiantarasesamaperaturanperundang-undangan • Konflikantaraperaturanperundangandenganputusanpengadilan • Konflikantaraperaturanperundangandenganhukumadatdanhukumkebiasaan • Konflikantaraputusanpengadilandanhukumadat

4. (A)KONFLIK SESAMA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

5. (1). AZAS LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIOR Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya mengenyampingkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya, apabila kedua peraturan perundang-undangan tersebut memuat ketentuan yang saling bertentangan

6. KESIMPULAN: • Terdapat peringkat aturan • Apabila ada pertentangan, maka peraturan yang di atas mengenyampingkan peraturan yang di bawahnya • Adanya hak menguji peraturan perundangan • Hak menguji dilakukan untuk menentukan ada tidaknya pertentangan tersebut

7. CONTOH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERTENTANGAN DENGAN YANG ADA DI ATASNYA • UU><UUD 45 • Pasal 19 UU 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: • demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat mendesak, Presiden dapat turun dan turut campur dalam soal-soal pengadilan Turun tangan: penghentian perkara yang diperiksa • Pasal 24 UUD 45: • Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut UU • Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan UU Penjelasan: kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, terlepas dari campur tangan pemerintah

8. (2). AZAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (spesial)mengenyampingkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (general), apabila kedua peraturan perundang-undangan tersebut memuat ketentuan yang saling bertentangan (konflik)

9. Keterangan: • Hanya berlaku antar UU (sederajad); apabila tidak sederajad berlaku azas lex superior • Contoh: • KUHPerdata dengan KUHDagang • 1338 KUHP: azas kebebasan berkontrak • 22 KUHD: Tiap-tiap perseroan Firma harus didirikan dengan akta otentik….

10. (3). AZAS LEX POSTERIOR DEROGAT LEGI PRIORI Peraturan perundang-undangan yang kemudian (baru)mengenyampingkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang terdahulu (lama), apabila kedua peraturan perundang-undangan tersebut memuat ketentuan yang saling bertentangan (konflik)

11. Keterangan: • Hanya berlaku antar UU (sederajad); apabila tidak sederajad berlaku azas lex superior. Misalnya konflik antara UU dengan PP, meskipun PP merupakan peraturan baru, tetapi tetap UU lama mengenyampingkan PP. • Diterapkan apabila per-UU-an yang baru tidak secara tegas mencabut berlakunya per-UU-an yang lama. Karena pada umumnya ada pernyataan tegas mencabut yang lama.

12. Contoh: • UUPA mencabut tegas pasal-pasal buku II KUHP sepanjang yang mengatur bumi, air dan kekayaan alam • UU Hak Tanggungan, mencabut pasal tentang hipotik atas tanah • UU perkawinan mencabut KUHP tentang perkawinan, HOCI dll • KUHAPidana mencabut HIR

13. (B)KONFLIK ANTARA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN PUTUSAN HAKIM/ PENGADILAN

14. AZAS “RES YUDICATA PRO VERITATE HABITUR” apabila terdapat putusan pengadilan/ hakim bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam per-UU-an, maka putusan hakimlah yang dianggap benar

15. Lanjutan..... Lihat: Pasal 27 UU no. 14 tahun 1970: Pasal 28 (1) UU no. 4 tahun 2004: Hakim wajibmenggali, mengikuti, danmemahaminilai-nilaihukumdan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Hukum tertulis bersifat statis, tidak berubah sepanjang tidak diubah oleh pembuatnya, berbeda dengan hukum kebiasaan yang dinamis

16. Contoh 1: • Pasal 108 dan 110 KUHperdata: seorang perempuan yang terikat dalam suatu perkawinan, menjadi tidak cakap melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan ijin dari suaminya • SEMA 3 Tahun 1963 (menyatakan perempuan menikah tetap cakap melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan suami)

17. Contoh 2: • Pasal 209KUHPerdata:alasan perceraian: • Zina • Meninggalkantempatbersamadengansengaja • Hukumanpenjara 5 tahunataulebih • Melukaiberatataumenganiayasuami/istrisehinggamembahayakanjiwa, ataumenyebabkanluka yang berbahaya • Putusan hakim: • Memutuskanperceraiandengandasarputusankarenaadanyakeretakanataupercekcokanantarasuamiistri yang tidakdapatdipulihkankembali

18. Kesimpulan: • Hakim dapat (atau bahkan wajib) menyimpangi ketentuan per-UU-an yang sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat • Hakim memiliki kebebasan yang luas untuk menyimpangi ketentuan per-UU-an. Pembatasan kebebasan hakim untuk menyimpangi adalah pada per-UU-an peninggalan pemerintah kolonial Belanda

19. (C)KONFLIK ANTARA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM KEBIASAAN

20. PEDOMAN: • Apakah per-UU-an tersebut bersifat memaksa/ imperatif/ dwingenrecht atau bersifat pelengkap/ mengatur/ anfullenrecht. Keterangan: • Memaksa/imperatif/dwingenrecht: • dapat dilihat dari per-UU-an itu sendiri. • Semua per-UU-an yang bersifat publik (dibuat untuk kepentingan umum) • Pelengkap/mengatur/anfullenrecht: • Masuk dalam lingkup hukum privat (perdata)

21. Yang dipergunakan: • Apabila konflik antara per-UU-an yang bersifat dwingenrecht dengan hukum adat atau hukum kebiasaan: • PER-UU-AN MENGENYAMPINGKAN HUKUM ADAT ATAU HUKUM KEBIASAAN • Apabila konflik antara per-UU-an yang bersifat anfullenrecht dengan hukum adat atau hukum kebiasaan: • HUKUM ADAT ATAU HUKUM KEBIASAAN MENGENYAMPINGKAN PER-UU-AN

22. CONTOH: KONFLIK ANTARA PER-UU-AN YANG BERSIFAT DWINGENRECHTDENGAN HUKUM ADAT • Pasal 19 PP 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah: • Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan tanah, memberikan hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan HAT sebagai tanggungan haris dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh mentri agraria…. (ket. Dalam hal ini adalah PPAT) • Hukum adat: • Perjanjian yang menyebabkan peralihan hak harus bersifat “terang”, artinya dilakukan dihadapan ketua adat (kades/lurah), jika tidak maka belum sah secara hukum.

23. CONTOH: KONFLIK ANTARA PER-UU-AN YANG BERSIFAT ANFULLENRECHT DENGAN HUKUM ADAT ATAU KEBIASAAN • Pasal 1560 KUHPerdata: • Penyewa punya 2 kewajiban utama: • Memakai barang yang dipergunakan sebagai bapak rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut persetujuan sewanya …. • Membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan Uang sewa harus diantar diantar oleh penyewa kepada pemilik • Hukum kebiasaan: • Hukum adat atau kebiasaan di suatu daerah, uang sewa tidak diantar, tetapi pihak pemilik yang menagih uang sewa kepada penyewa

24. (D)KONFLIK ANTARA HUKUM ADAT ATAU HUKUM KEBIASAAN DENGAN PUTUSAN HAKIM / PENGADILAN

25. AZAS “RES YUDICATA PRO VERITATE HABITUR” apabilahukumadat / kebiasaanbertentangandenganputusan hakim/ pengadilan, makaputusan hakim/ pengadilanlah yang dianggapbenar

26. LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIOR PERINGKAT ATURAN HAK UJI PER-UU-AN DENGAN PER-UU-AN LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS PER-UU-AN YANG KHUSUS LEX POSTERIOR DEROGAT LEGI PRIORI PER-UU-AN YANG BARU PER-UU-AN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN PER-UU-AN RES YUDICATA PRO VERITATE HABITUR KONFLIK HUKUM PER-UU-AN PER-UU-AN DENGAN HUKUM ADAT/ KEBIASAAN DWINGENRECHT HUKUM ADAT/ KEBIASAAN ANFULLENRECHT PUTUSAN PENGADILANDENGAN HUKUM ADAT/ KEBIASAAN PER-UU-AN RES YUDICATA PRO VERITATE HABITUR